Algemeen deel – Metode Umum Hukum Perdata, translation Indonesian – English
Metode Umum Hukum Perdata, diterjemahkan oleh Siti Soemarti Hartono, S.H.Bab satu Bagian Umum Mr. C. Asser, Penuntun dalam mempelajari Hukum Perdata Belanda
oleh Paul ScholtenTo be cited as: Scholten,  Paul. Metode Umum Hukum Perdata: diterjemahkan oleh Siti Soemarti Hartono, S.H. Mr. C. Asser, Penuntun dalam mempelajari Hukum Perdata Belanda, Bagian Umum. Preprint, edition 1. Amsterdam: Digital Paul Scholten Project. Feb 2015. http://www.paulscholten.eu/research/artkle/metode-umum-hukum-perdata-2/
General Method of Private Law.Chapter 1 of  Volume I (General Part) of Mr. C. Asser's Manual for the Practice of Dutch Civil Law.
by Paul ScholtenTo be cited as: Scholten, Paul. General Method of Private Law. Chapter 1 of Volume I (General Part) of Mr. C. Asser’s Manual for the Practice of Dutch Civil Law. Preprint, first edition. Amsterdam: Digital Paul Scholten Project, May 2014. http://www.paulscholten.eu/research/article/english
Daftar isi
Table of contents
PREFACE
§ 1. Pengantar. Problema penemuan hukum § 1. Introduction. The problem of finding law.
§ 2. Penemuan hukum, penciptaan hukum, penerapan hukum. § 2. Finding law, creating law, applying law.
§ 3. Sifat peraturan hukum. Perintah. § 3. The nature of the legal rule. The command.
§ 4. Sifat peraturan hukum, izin. Hukum obyektip dan hukum subyektip. § 4. The nature of the legal rule. The permittance. Objective and Subjective law.
§ 5. Sifat peraturan hukum. Janji. § 5. The nature of the legal rule. The promise.
§ 6. Sifat peratutran hukum, hukum pelengkap. Penilaian dan penataan. § 6. The nature of the legal rule. Supplementary law. Valuation and regulative task
§ 7. Hukum pelengkap dan hukum pemaksa; Lanjutan ketertiban umum dan tatasusila, sanksi. § 7. Supplementary and compulsory law, continued. Public Order and good morals, sanction.
§ 8. Hukum perdata dan hukum publik. § 8. Private and public Law.
§ 8a. Tambahan pada Hukum gereja ; hukum perhimpunan. § 8a. Appendix of Church law. Law of Associations.
§ 9. Undang-undang; Faktor-Faktor pada penentuan artinya. § 9. The law. Factors determining its meaning.
§ 10. Hukum dan bahasa; interpretasi menurut bahasa sehari-hari. § 10. Law and Language. Interpretation according to common parlance
§ 11. Kehendak pembentuk undang-undang; interpretasi menurut sejarah undang-undang. § 11. The will of the legislator. Statute-historical interpretation.
§ 12. Kesatuan undang-undang; interpretasi sistematis; ilmu pengertian; konstruksi. § 12. The unity of the law. Systematic interpretation. Conceptual Jurisprudence. Construction.
§ 13. Konstruksi (lanjutan); Fiksi. § 13. Construction (continued). Fiction.
§ 14. Konstruksi (lanjutan); konstruksi yang tepat dan yang tidak tepat; Konstruksi dan kekuasaan pembuntuk undang-undang; Pengertian hukum dan bentuk dasar logis. Hukum (kategori hukum). § 14. Construction (continued). Correct and incorrect construction. The construction and the power of the legislator. Concept of law and the basic logical form of law (legal category).
§ 15. Analogi. Penghalusan hukum; Asas hukum. § 15. Analogy. Refinement of law. Principle of law.
§ 16. Analogi ; Penghalusan hukum (lanjatan) ; Argumentum a contrario ; pemisahan analogi dari interpretasi ? Penguraian ilmiah dan penilaian keduanya. § 16. Analogy, Refinement of law (continued). Argumentum a contrario. Separation between analogy and interpretation? Scientific analysis and valuation in both.
§ 17. Sistem terbuka dari hukum. § 17. The open system of the law.
§ 18. Penafsiran menurut sejarah hukum; Tradisi; Lembaganya § 18. Historical interpretation of the law. Tradition. The institution.
§ 19. Wibawa yurisprudensi § 19. The authority of case law.
§ 20. Wibawa Ilmu § 20. The authority of science.
§ 21. Arti Facta; Hukum kebiasaan; kebiasaan dan undang-undang pada umumnya. § 21. The meaning of facts. Customary law. Custom and legal rule in general
§ 22. Arti fakta; Hukum kebesiaan; Kebesiaan dalam hukum perdata ta Belanda; Khususnya berhadapan dengan hukum pelengkap. § 22. The meaning of facts. Customary law. Custom in the private law of the Netherlands, especially versus supplementary law.
§ 23. Kebesiaan dan hukum pelengkap (lanjutan); Syarat-syarat; Arti formulering; Bukti. § 23. Custom and supplementary law (continued). Requirements. Significance of the formulation. Evidence.
§ 24. Kebiasaan berhadapan dengan hukum pemaksa. § 24. Custom versus compulsory law.
§ 25. Tuntutan pergaulan; Sifat perkaranya; Interpretasi sosiologis dan interpretasi teleologis. § 25. Requirements of social and economic life. The nature of the subject-matter. Sociological and teleological interpretation.
§ 26. Arti fakta kejadiannya. § 26. The meaning of the facts. The case.
§ 27. Kesadaran hukum § 27. The conscience of law.
§ 28. Keputasan. § 28. The decision.

1
 PRAKATA    Buku ini diumumkan dalam berita pendahuluan dari cetakan ke-enam Hukum Badan Pribadi. Tujuannya untuk menggantikan Pengantar, yang pada mulanya mendahului pembkaraan hukum badanpribadi, Akan tetapi lalu menjadikarya yang bersifat lain.
   Tujuan bukuini tidak untuk mengorientasikan seorang yangmulai be1ajar hukum ke dalam materinya. Bukannya untuk mengantarkan ke dalam studi tujuannya, melainkan untuk mendampinginya di dalam studi. Mahasiswa
juga sarjana hukum yang lebih tuamenurut pendapat saya harus belajar mengikuti metode yang dianut oleh ilmu hukum perdata, harus menjelaskan kepada dirinya sendiri mengapa ia memutus demikian dan tidak lain, apa unsur-unsumya yang menentukan keputusannya.
   Jelaslah, bahwa penguasaan seperti itu hanya mungkin, jika orang menggeluti sendiri pekerjaannya
tidak sebelumnya,  juga tidak sesudahnya Karena itu perkataan "Pengantar" harus hapus dari judulnya dan dipilihlah judul "Bagian Umum".
1

PREFACE   This book was announced in the preface of the sixth edition of the ‘Personenrecht’ (Law of Persons). It serves to replace the Introduction, which originally preceded this treatment of the law of persons. It has, however, become a work of a different nature.
   It is not the aim of this book to give the beginner an orientation into the subject-matter. The aim is not to
introduce the study, but to accompany the study. In my opinion the student — and also the elder jurist — must learn to become conscious of the method which is used in the science of private law and must make clear to himself why a decision is made one way and not another, what the factors are which determine that decision.
   It is clear that such a consciousness is only possible while one is involved in the activity itself — not before and also not afterwards. This is why the word “Introduction" had to be dropped from the title. In its place the title “General Part" was chosen.

2
   Buku ini dimaksudkan sebagai bagian dari Buku Penuntun karya Asser, akan tetapi tidak membkarakan bagian khusus dari hukum perdata, melainkan membkarakan hal yang umum pada semua bagian hukum badan pribadi, hokum benda, hukum perikatan, hukum waris: metodenya. Dengan istilah bagian umum hendaknya orang jangan teringat kepada bagian umum dari Kitab undang-undang Jerman, yang mengangkat beberapa pengertian umum seperti pemyataan kehendak, badan hukum dan sebagainya dari materinya dan memberikan peraturan-peraturan untuk hal-hal itu. Bukannya abstraksi semacam itu yang saya bayangkan, melainkan pertanyaan apakah dan sejauh manakah abstraksi diizinkan dan diperintahkan.
   Akhimya, saya kira, hanya dengan menyadari metode nya sarjana hukum memperolch pengertian lebih jauh apa sebenamya hukum itu.

   Penjelasan lebih jauh mengenai maksud-maksud saya lebih baik tidak saya bkarakan; semoga buku ini cukup jelas.
2

   Although the book is meant to be one of the volumes of Asser’s manual, it doesn’t treat a specific part of the civil law, but discusses that which is common to all the parts, to the ‘personen, zaken, verbintenissen, erfrecht’ (law of persons, the law of property, law of obligations and law of succession): namely the method. One should not understand the term ‘general part’ to indicate something similar to the general part of the German Code, in which some general concepts such as declaration of intention, legal person and the like are treated separately and regulated accordingly. The treatment of such abstract notions is not among the tasks, which I had in mind, but rather the question whether and to what extent such abstractions are permissible and required.
   I believe finally that the jurist can only acquire a true understanding of what law really is by reflecting upon its method.

   I prefer to abstain from a further exposition of my intentions; the book may speak for itself.

3
   Di sini masih ada beberapa catatan.
   Pertama-tama mengenai maksud buku ini. Sifat umum dari jilid ini hanya dapat dimengerti sebagai keseluruhan. Berbagai paragraf dari bab pertama harus dibaca berturut-turut sekaligus, berbagai pandangan berhubungan satu sama lain dan saling melengkapi, dan tidak dapat dilepaskan dari hubungan itu tanpa kemungkinan akan salah dimengerti. Meskipun demikian saya tambahkan suatu daftar pada karya ini untuk mempermudah mempelajaribuku ini dalam hal-hal tertentu. Saya harap, barang siapa mempergunakan buku ini seperti itu tidak akan melupakan peringatan mengenai hubungan yang saya tulis tadi.
3

   A few remarks are still to be made.
   In the first place, regarding the outline of the book. The general nature of this volume implies that it can only be understood in its totality. The various sections of the first chapter have to be read as a whole, one after another; the various considerations are related to each other and are complementary; they cannot be taken out of this context without the risk of misinterpretation. I have nevertheless added an index to make it easy to consult the book in specific cases. I hope however that if somebody were to use the book in such a way, he would not lose sight of the abovementioned warning regarding the relevance of the context.

4
   Kemudian mengenai kutipan-kutipannya. Siapa yang menulis buku seper- ti ini, terus-menerus terbentur pada pendapat-pendapat yang menyimpang dari pendapatnyasaya sudah menyatakan pendirian saya terhadap itu, sering saya menganggap perlu untuk memperjelas jalan pikiran saya sendiri. Namun demikian saya hindari polemik maupun penjelasan panjang-lebar mengenai berbagai pendapat. Dalam materi yang begitu sulit dan untuk sebagian belum digarap saya tidak dapat sekaligus menguraikan penilaian saya sejelas mungkin dan mensistematisasi serta mengecam pendapat-pendapat orang- orang lain. Ini membawa akibat, bahwa kutipan-kutipan sedikit banyak menurut selera sendirihendaknya orang jangan menyimpulkan, bahwa saya tidak cukup menghargai beberapa karya yang tidak dikutip. Sifat dari buku ini tidak dapat lain membawa serta hal ini. Bagaimanapun saya percaya, bahwa aliran-aliran penting dalam ilmu menjadi lebih jelas.
4

   Next with respect to the citations. The author of a book like this continuously encounters opinions, which diverge from his own — I have explained my position on these opinions, whenever I deemed this necessary to clarify my own view. I have however refrained from a polemic as well as from an extensive exposition of the different views. Given the fact that the subject-matter is very difficult and still not yet fully elaborated, it was impossible for me to state my own considerations as clearly as possible while at the same time systematizing and criticizing those of others. As a consequence, the citations are rather arbitrary — let this not lead to the conclusion that I do not value sufficiently those works which are not cited. The nature of this book was the determining factor in this. In the mean time I believe however that the main schools of scientific thought are shown to their full advantage.

5
   Bab kedua langsung bersambungan dengan bab pertama. Bab kedua dapat dianggap sebagai pelengkap yang tidak dapat dielakkan dari bab pertama. Hal ini tidak berlaku bagi bab ketiga. Mengenai hal ini masih ada penjelasan pendek.
   Di samping bagian umum yang diperuntukkan bagi metode, juga suatu sejarah hukum perdata pada umumnya, tidak khusus mengenai hukum perikatan atau hukumbenda, akan pada tempatnya. Sejarah Burgerlijk Wetboek akan merupakan salah satu bagian daripadanya. Dalam pada itu buku seperti itu tidak ada, seperti halnya buku mengenai metode sampai sekarang tidak ada. Karena banyak alasan bagi saya tidak mungkinlah saya melengkapi kekosongan itu. Hanya pekerjaan pendahuluannya saja yang diperlukan untuk itu akan menuntut banyak waktu. Namun demikian kiranya penting bagi saya, bahwa para pemakai Penuntun karyà Asser dapat menemukan data-data historis yang paling diperlukan, setidak-tidaknyk mengenai sejarah Burgerlijk Wetboek dan apa yang terdapat sesudah itu, didalam bukunya sertdiri-ini terlebih-lebih, di mana ini juga tidak diringkaskan di manapun juga. Sekarang hal ini disajikan oleh bab ketiga.

   Akhimya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ny. Mr. B.J Redeker-van Greven yang telah membantu saya pada penyusunan register-register dari jilidini dan koreksi cetakan percobaan.
Amsterdam, September 1931.                         P.S.    PRAKATA UNTUK CETAKAN KEDUA Cetakan baru ini bukannya penggarapan baru materinya. Saya membatasi diri pada perbaikan kesalahan-kesalahan dan kekeliruan dalam cetakan yang lama dan melengkapi, di mana perundang-undangan yang lebih baru, yurisprudensi atau kepustakaan mengharuskannya .. Karena cepat sesudah cetakan pertama terbukti perlu terbitnya cetakan baru, tidaklah mungkin dipertimbangkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang dibkarakan di dalamnya dan kalau perlu peninjauan kem bali pendapat-pendapat yang diumumkan sebagai ajaran. Register-registemya sekarang merupakan hasil kerja anak saya, Mr. GJ. Scholten.
Amsterdam, Juni 1934.                         P.S.
Page 1
5

   The second chapter [not included in this translation, TC] is closely connected to the first one. It can be seen as a necessary addition to it. This does not apply for the third chapter [also not included, TC]. Still a few words on this.
   Apart from a “general part” dedicated to the method, it would also be appropriate to edit a general history of the civil law, rather than one solely of the law of obligations or property law. The history of the Civil Code would be part of such a project. Such a book has not yet been written, just as a book on method was missing until now. For many reasons it was impossible for me to fill this gap. Merely the research required for such a project would demand much time. Still it seemed important to me, that the users of Asser’s Manual could find in the book itself at least some of the most necessary historical data about the Civil Code and what followed it — even more so as this data can be found nowhere else. This is now offered by the third chapter.

   Finally I want to thank Ms. Mr. B. J. Redeker-van Greven, who has helped me with the composition of the Index of this volume and with the correction of the proofs.

Amsterdam, September 1931.                                 P. S. Page 1

6
§ 1. Pengantar. Problema penemuan hukum   Tujuan studi hukum perdata nampaknya mudah ditentukan. Barang siapa mulai belajar hukum ingin mengetahui apa kewajiban orang-orang terhadap satu sama lain dalam pergaulan dan dalam hubungan keluarga. Ia menghendaki jawaban yang sudah siap-pakai bilamana seseorang datang kepadanya dengan pertanyaan: Apakah saya harus membayar mobil yang saya beli meskipun ada cacat-cacat yang tidak saya duga sebelumnya? Apakah saya boleh memecat buruh yang menolak bekerja? Apakah isteri yang dianiaya mempunyai alasan untuk minta cerai? Dan sebagainya, dan sebagainya.
6

§ 1. Introduction. The problem of finding law.    The aim of the study of the private law would appear to be easily identified. The person who undertakes such a study wants to know to what people are committed towards one another in social interaction and in family relations. One wants to have the answer ready when somebody comes with the question: do I have to pay for the car I bought, even though it appears to have defects, which I did not expect? Am I allowed to fire the worker who refuses to carry out a given instruction? Does the abused woman has a reason for divorce? and so on.

7
   Metode untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya yang setiap hari dilontarkan orang itu sepintas lalu nampaknya sederhana. Metode itu adalah metode yang selalu pertama-tama dipakai orang yang menghadapi pertanyaan seperti itu. Ia tahu bahwa dia membutuhkan dua hal, yaitu pengetahuan tentang fakta-faktanya dan pengetahuan tentang peraturannya. Penerapan peraturannya pada faktanya memberikan jawabannya, penggunaan sederhana dari aturan logika yang paling sederhana, yaitu silogisme. Itulah satu-satunya yang harus ia lakukan. Dan aturan itu diberikan oleh undang-undang, demikianlah titik tolak dari setiap orang yang mencari hukum, undang-undang. Jadi segalanya serba sederhana: undang-undang, yaitu aturan yang diberikan oleh kekuasaan tertinggi, dan fakta. Lalu dapat dipersoalkan lagi: kekuasaan yang manakah yang wenang menentukan peraturan itu dan mengapa kekuasaan itu diberi kewenangan itu? Tetapi orang yang ingin menyelami hukum perdata tidak memusingkan kepalanya dengan pertanyaan di atas; itu adalah pertanyaan-pertanyaan hukum tata negara.
7

   At first sight the method of finding the answer to the innumerable questions which arise daily in such a way, may seem simple. It is the method first turned to by everybody to whom such questions are presented. We know that we need two things: knowledge of the facts and of the rule. Application of the rule to the facts will give the answer. Simple use of the most common rule of logic, the syllogism, is the only thing one has to do. And this rule gives the law— again this also is the starting point of anyone who is looking for law. It is all very easy indeed: the law, the rule set by the highest authority, and the facts. It is of course possible to ask which authority is competent to set the rule and why it has this competence, but these are questions with which the one who wants to study the private law is not concerned; these are questions of ‘staatsrecht’ (constitutional law).

8
Bagi orang yang mempelajari hukum perdata boleh dianggap pasti, bahwa kitab-kitab undang-undang dan undang-undang tersendiri (diatur kitab undang-undang)Page 2  wadah pembentuk undang-undang menuangkan pengaturannya, adalah mengikat. Dan mengenai fakta-faktanya, kadang-kadang sulit untuk menetapkan apa yang sesungguhnya terjadi di antara orang-orang yang bersangkutan, tetapi kesulitanini, juga meskipun pembentuk undang-undang telah menetapkan beberapa peraturan tentang caranya pekerjaan itu seharusnya dilakukan, sebetulnya tidak bersifat yuridis. Para sarjana hukum dengan khas menyebut keputusan tentang hal itu sebagai "mengenai kenyataannya". Dengan demikian kita tetap ada dalam lingkungan silogisma yang sederhana.
8

The one who studies private law can accept as an established fact that the codes and the different laws in which Page 2  the legislator has set his ruling, are binding. And concerning the facts, it sometimes can be difficult to establish what exactly happened between the persons involved. This difficulty however is not really of a legal nature, even though the legislator has drafted some rules about the way this work has to be done. It is significant that the jurist calls this kind of decision “factual”. Thus we remain within the circle of the simple syllogism.

9
   Barang siapa membela metode ini boleh mengemukakan pcmbelaannya itu bahwa para penyusun kitab-kitab undang-undang kita bertitik tolak dari gagasan yang sama. Pada masa revolusi Prancis, yang diletakkan dasar kodifikasi, maka gagasan bahwa semua hukum itu termuat dalam undang-undang merupakan gagasan yang dominan. Orang menganggap, bahwa dalam kitab-kitab undang-undang materinya diatur secara menyeluruh dan tuntas. Hakim—(orang mengingat pertama-tama kepada hakim kalau orang menghadapi pertanyaan-pertanyaan kita di atas, meskipun ia bukan satu-satunya yang harus menemukan hukum)—menerapkan peraturan perundang-undangan pada peristiwa yang diajukan kepadanya. Ajaran Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan dengan tegas memaksa hakim bergerak dalam batas-batas penerapan undang-undang. Sangat terkenal kata-katanya: "Hakina-hakim rakyat tidak lain daripada corong yang mengucapkan teks undang-undang. Bilamana teks itu tidak berjiwa (tidak manusiawi), mereka tidak boleh mengubahnya, baik mengenai kekuatannya maupun mengenai keketatannya". (Esprit des lois VI, 5).
9

   Anybody who defends this method can refer himself to the fact that the composers of our codes were of the same mind. In the time of the French Revolution, during which the foundation of our codes was laid, the dominant belief was that all law is encapsulated in codification. The belief was that the subject-matter of law was regulated completely and sufficiently in the legislation. When one is occupied with our question, one thinks primarily of the judge, although this is not the only one who has to find the law. The judge applies the legal rule to the case, which is presented to him. Montesquieu’s teaching concerning the separation of powers compels the judge expressly to keep himself to the limits of applying the law. His words are well-known: „Les juges de la nation ne sont que les bouches, qui prononcent les paroles de la loi, des êtres inanimés, qui n'en peuvent modérer ni la force ni la rigueur (Esprit des lois VI, 5).

10
   Tidak hanya tujuan dan bahasa dari kitab-kitab undang-undang kita dan terutama undang-undang tahun 1829 yang berisi ketentuan-ketentuan umum perundang-undangan menunjukkan jalan pikiran ini, juga lembaga kasasi mempunyai alasan adanya dalam ajaran Montesquieu itu. Usaha yang karakteristik dari revolusi untuk dengan menugaskan kasasi kepada pembentuk undang-undang, menempatkan hakim langsung di bawah pengawasan pembentuk undang-undang memang dihapuskan, tetapi kasasi kita juga bertumpu pada kedua gagasan ini, yaitu penemuan hukum adalah penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya dan yang mcmberikan peraturan-peraturan itu hanyalah undang-undang. Suatu keputusan dibatalkan (dikasasi) bukan karena pada umumnya tidak tepat, melai-nkan hanya karena dinodainya atau salah diterapkannya undang-undang. (ps. 99 R.O, ps. 406 N.Rv.). Perlindungan undang-undang terhadap hakim, itulah tugas dari pengadilan kasasi.
10

   Not only the design and language of our Codes demonstrate this train of thought – especially the ‘wet houdende algemene bepalingen van wetgeving’ (Law containing General Provisions for legislation) of 1829 (art. 3, 5, 11, 13) – but moreover an institution like the cassation can be explained by it. It is true that the attempt – characteristic for the revolution – to establish direct control of the legislator over the judge by assigning the competence of cassation to the legislative power, was abandoned. Nevertheless our cassation is based on both of these ideas: finding the law consists of applying rules to the facts, and rules are solely given by legislation. A ruling cannot be quashed because it is in any general sense unjust, but only when a law is explicitly violated or wrongly applied (art. 95 ‘R.0.’ (Law on judiciary organization; art.406 ‘Rv.’ (Law on civil procedure). The task of the court of cassation is to protect the law against the judge.

11
   Namun juga bagi orang yang cenderung untuk melihat demikian kekanak-kanakan hubungan yang kita persoalkan di sini sebagaimana digambarkan diatas, ada satu kesulitan yang memalcsanya untuk mendalami lebih jauh lagi metode yang dia pergunakan. Undang-undang tidak selalu jelas: tidak mungkin undang-undang memberikan penyelesaian bagi 1001Page 3  persoalan yang diajukan kepadanya dengan semudah itu.
11

   Still there is a difficulty for anyone, inclined to look at the relationship we are talking about here [between the judge and the legislator] in such a naive way as described above, which compels him to become more aware of his method. The law is not always clear: it is Page 3 far from true that the law makes it easy to find the solution for the thousand and one questions which are raised.

12
   Adalah suatu impian yang selalu didambakan oleh pembentuk undang-undang bahwa ia telah mengatur dengan tuntas perkara yang diajukan kepadanya. Dalam setiap masa, di mana pembentuk undang-undang bekerja keras dan meliputi suatu bidang yang utuh, ia mengira bahwa dengan kodifikasinya itu ia telah memberikan peraturan yang lengkap bagi semua kasus-kasus yang terjadi. Akibatnya adalah bahwa interpretasi itu tidak perlu. Memang orang mengakui bahwa setiap pekerjaan manusia itu mengandung kelemahan atau tidak sempuma dan karenanya mungkin saja di sana-sini kelihatan adanya kekurangan atau ketidakjelasan, akan tetapi dalam hal itu orang harus lari kepada pembentuk undang-undang untuk minta penjelasan atau untuk minta melengkapinya. Justinianus mengancam dengan pidana kepada barang siapa yang membcranikan diri untuk menafsirkan undang-undang. Interpretasi adalah salah (perversio), hanyalah atas dasar persetujuan kaisar diberilcan kewenangan untuk menafsirkan undang-undang. (Codex I, 17, 2, 21).
12

   It is an illusion which the legislator again and again holds, that he has sufficiently regulated the subject-matter on which he is focusing. In each period, in which the legislator burdens himself with a great effort and embraces a whole field [of law], he believes he has made a complete regulation of all possible occurring cases through codification. The [assumed] consequence is that interpretation is superfluous. While one could admit that every work accomplished by humans is deficient and therefore it is possible that somewhere a lacuna or an ambiguity will come to light. In that case however one should turn to the legislator to ask for clarification or supplementation. But anyone who gives his own interpretation affects the law. Justinianus threatened punishment against anyone who would dare to explain the law. Interpretation was “perversio"; the competence to dictate the law and to interpret it belonged solely to the augusta auctoritas of the emperor. Codex I, 17, 2, 21.

13
   Sejarah berulang kembali pada akhir abad ke-18, di mana Publikations Patent dari hukum negara Prusia dari 1794 memerintahkan: "und es soll. . . kein Collegium, Gericht oder Justizbedienter sich unterfangen . . . das neue Landrecht nach besagten aufgehobenen Rechten und Vorschriften zu erklären oder aus zu deuten am allerwenigsten aber von klaren und deutlichen Vorschriften der Gesetze, auf dem Grund eines vermeintlichen philosophischen Raisonnements oder unter dem Vorwande einer aus dem Zwecke und der Absicht des Gesetzes ab zu leitenden Auslegung, die geringste eigenmächtige Abweichung, bei Vermeidung Unsrer höchsten Ungnade und schwerer Ahndung, sich zu erlauben." Tidak hanya raja absolut bcrpikiran demikian, juga seorang revolusioner sama saja: kedua-duanya melihat dalam hukum hanya peraluran yang berasal dari mereka.
13

   History repeated itself at the end of the 18th century, the ‘Publikations Patent’ of the Prussian ‘landrecht’ of 1794 ordained,: „und es soll. . . kein Collegium, Gericht oder Justizbedienter sich unterfangen . . . das neue Landrecht nach besagten aufgehobenen Rechten und Vorschriften zu erklären oder aus zu deuten: am aller wenigsten aber von klaren und deutlichen Vorschriften der Gesetze, auf den Grund ein vermeintlichen philosophischen Raisonnements oder unter den Vorwende einer aus der Zwecke und der Absicht des Gesetzes ab zu leitenden Auslegung, die geringste eigenmächtige Abweichung, bei Vermeidung Unsrer höchsten Ungnade und schwerer Ahndung, zu erlauben." Not only the patriarchal despot thought this way, also the revolutionary: both envisage in law only the rule emanating from themselves.

14
Juga Robespierre mengemukakan dalam jiwa yang sama: "Kata yurisprudensi seharusnya dihapuskan dari bahasa kita. Dalam suatu negara, yang hanya mempunyai satu konstitusi, satu pembentuk undang-undang, yurisprudensi berarti tidak lain dari pada undang-undang".{Dikutip dar Renard, La valeur de la loi (1928), halaman 138.}Suatu badan pengadilan pada waktu itu mengatakan tentang interpretasi dan komentar sebagai "cambuk perusak undang-undang".{Fennet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil I, 534.}
14

Robespierre expressed himself in the same spirit: Le mot de jurisprudence doit être effacé de notre langue. Dans un pays, qui a une constitution, une législation, la jurisprudence n'est autre chose que la loi." {Cited according to Renard, La valeur de la loi (1928), p. 138.} In that period one of the courts of justice even spoke of interpretation and comments in terms of „fléaux destructeurs de la loi." {Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil I, 534.}

15
   Jadi hanyalah undang-undang. Akan tetapi pengalaman berulang kali menunjukkan lain. Setiap undang-undang, juga yang paling baik dirumuskan sekalipun, membutuhkan pcnafsiran. mengadakan penafsiran ini adalah juga tujuan dari ilmu hukum perdata. Page 4 Salah satu pasal yang paling terkenal dari B.W. (KUHPerd.) kita, yaitu ps. 1365 B.W. mengatakan: "Setiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian itu untuk menggantinya". Timbullah pertanyaan-pertanyaan: "Kapankah suatu perbuatan itu melawan hukum? Apakah yang diartikan dengan kesalahan? Apakah yang diartikan dengan kerugian? Hubungan antara sebab dan akibat yang manakah yang disyaratkan oleh undang-undang antara keduanya?". Barang siapa ingin menjelaskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dengan pertimbangan-pertimbangan yang layak, paling sedikit harus menulis uraian yang cukup luas, yang barang kali bahkan menjadi buku yang cukup tebal. Akan tetapi bagaimanakah dia akan mendapatkan jawaban itu? Melalui jalan yang manakah ia menemukannya?
15

   Therefore solely the law counts. And still experience teaches us something else. Every law, even the most carefully worded, needs explanation. Page 4 It is one of the goals of the science of the private law to establish this. One of the most well-known articles of our ‘Burgerlijk Wetboek’ (Civil Code), art. 1401, ordains: „Every wrongful act, which brings damage to another, creates an obligation for the one whose guilt has caused this damage, to compensate it." Questions will arise: „when is an action wrongful? what meaning do we give to „guilt"? and what meaning to „damage"? what kind of relationship is required by the law between the cause and the outcome? If somebody wants to provide fully founded answers to these questions, he would at the very least have to write an extensive treatise, maybe it will even become a substantial book. But how does he find these answers? which road will lead him to them?

16
   Marilah kita ambil pertanyaan yang pertama dari yang dikemukakan di atas itu. Sebelum tahun 1919 H.R. berpendapat bahwa melawan hukum hanyalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau melanggar hak perdata orang lain; sejak keputusan H.R.31 Januari 1919 { N.J. 1919, 161, W. 10365 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen.} yang diartikan dengan melawan hukum oleh H.R.juga perbuatan "yang bertentangan dengan tata susila atau sikap hati-hati yang selayaknya berlaku terhadap diri atau barang orang lain dalam kehidupan bermasyarakat".
16

   Let us take the first question posed above. Before 1919 the ‘H.R.’ (Supreme Court) taught that only those actions which are against the law or which infringe somebody else’s private right is wrongful; after the ruling of January 31 of that year {N. J. 1919, 161, W. 10365 inzake Lindenbaum tegen Cohen.} the highest court extended the meaning of wrongful to any act „which is against ‘goede zeden of met de zorgvuldigheid, die ten aanzien van eens anders persoon of goed in het maatschappelijk leven betaamt’ (good morals or against the care which should be exerted in social life towards another person or another’s goods)."

17
Atas dasar apakah H.R sampai pada kesimpulan ini? Jelaslah bahwa teks undang-undang saja bagi orang yang tidak mencari lebih jauh, tidak memutuskan pertentangan antara kedua pendapat itu. Orang lalu mencoba menggali lebih dalam dan mempergunakan bermacam-macam imetodet penafsiran; orang mencoba mengupas arti kata-kata itu lebih lanjut menurut ilmu bahasa, menanyakan sejarah terjadinya ketentuan undang-undang itu, seperti halnya H.R. dalam keputusan yang dikutip di atas, menyelidiki sejarah lembaga perbuatan melawan hukum dan mencari pertolongan dari ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal-hal yang ada hubungannya dengan itu, sedangkan akhimya, terutama didalam buku-buku modem, juga harus diindahkan dayalceda kema-syarakatannya peraturan tersebut. Secara tradisional orang membedakan: interprelasi-interpretasi gramatikal dan historis, yang dapat ditambahkan interpretasi teleologis, yaitu interpretasi menurut tujuan-tujuan kemasyarakatan. Setiap sarjana hukum, entah ia bekerja sebagai pengacara atau notaris, sebagai hakim atau dosen, mempergunakan metode-metode ini secara serabutan, akan tetapi hanya sedikit saja yang mendalami pertanyaan apa yang sesungguhnya mereka lakukan dengan itu dan lebih sedikit lagi yang menyelami apakah mereka boleh berbuat seperti yang mereka lakukan itu.Page 5
17

On what basis did the ‘H.R.’ (Supreme Court) come to this conclusion? It is clear to the person who looks no further, that the text of the law alone does not determine the opposition between both interpretations. One tries then to dig deeper and to use different methods of interpretation, one tries to analyze the semantic meaning of the words, asks what the genesis of the law was, or as the ‘H.R.’ (Supreme Court) did in the cited decision, investigates the history of the institution and appeals to other provisions which regulate related subject-matters, while finally, especially in the more modern literature, also the social effectiveness of the provision is taken into account. Traditionally people distinguish between: grammatical and historical interpretation, to which can be added the teleological, aiming at social goals. Every jurist, whether working as a lawyer or a notary, as a judge or as a teacher, will use these methods alternately, but only a few ask themselves what it is they actually are doing, and even fewer ask if they are allowed to act as they do.Page 5

18
Untunglah bahwa juga di sini dapatnya (penguasaan) mencarinya hukum, lebih kuat dari pada mengenalnya, mengetahuinya mengapa mereka mencari demikian. Akan tetapi ini tidak membebaskan dari kewajiban untuk lebih merenungi sifat dari pekerjaannya. Ada orang-orang—seperti misalnya Suyling {Pengantar (1919, cetakan ke-2, 1927. 5 No. 34).} di negeri kita—yang menolak metode historis. Apakah mereka betul-betul mempertahankan maksud ini, di sini tidak perlu kita selidiki; kita akan kembali mengenai hal itu lebih jauh di bawah ini. Akan tetapi sudah pasti: juga mereka berkewajiban untuk menyelami lebih dalam mengenai metode-metode mereka. Pertama-tama, karcna penolakan apa yang secara tradisional selama berabad-abad mcrupakan metode ilmu tidak boleh terjadi tanpa pertimbangan. Akan tetapi terlcpas dari itu, juga penafsiran sistematis, yang terlebih-lebih mengikuti aliran ini, perlu pembenaran. Mengapa diperbolehkan menafsirkan suatu keten tuan undang-undang dengan pertolongan ketentuan yang dibuat oleh orang lain pada waktu yang berlainan untuk hal yang berlainan sekali? Ini juga tidak dengan sendirinya.
18

Luckily the ability to search for the law as a tool of craftsmanship is more important than the knowledge why one searches as one does. But this doesn’t release one from the obligation to reflect about the nature of this process. There are authors – like in our time for example Suyling {Inleiding (1918, 2e print 1927, § 5 No. 34).} — who reject the historical method. At this juncture it is not necessary to investigate whether they actually follow this schema, we will come back to this later on. But this much is certain: they too are obliged to become more conscious of their methods. In the first place, because the rejection of what has been the traditional method of science for centuries cannot take place without reasons. But apart from that, also the systematic interpretation, which is mostly followed by this school needs justification. Why is it admissible to explain a provision of the law with the help of another provision, which is established by other people in another time for a completely different subject-matter? This is not self-evident.

19
Dan apakah yang menentukan bilamana pcnafsiran gramatikal menurut kata-katanya dan penafsiran menurut sistemnya menghasilkan hasil yang berlainan? Bagi mereka yang ingin menafsirkannya secara historis, bagi mereka yang juga mengindahkan akibat dari peraturannya, tujuan peraturannya—dan sekali lagi, setidak-tidaknya demikianlah sclalu dilakukan oleh sarjana praktek—maka perlanyaan-pertanyaan ini mcnjadi lebih ruwet. Bagaimana perbandingannya sejarah terhadap tcks, terhadap sistem? Apa yang menentukan dalam hal ada pertentangan antara datanya? Bagaimanakah akhimya kcputusan yang konkrit diketemukan? Apalcah ini penimbangan logis ataukah ada pilihan lain dari pada pilihan intelektual?
19

And what will be decisive, if the grammatical interpretation of the words and a systematic approach lead in competing directions? For those who do want to use the historical interpretation, and for those who do want to take into account the effect of the rule or its aim — and to be sure, this is what the practical jurist will always do — these questions become much more complicated. What is the relation between history and text, or system? which will prevail when there is a conflict between the results? How will the concrete decision be found in the end? Is this by logical deliberation or is the choice made on some grounds other than intellectual ones?

20
   Menurut pendapat saya dilontarkannya pertanyaan-pertanyaan ini mcnunjukkan, bahwa persoalan mengenai metode hukum perdata sekarang bukanlah persoalan yang khususnya begitu sederhana. Penerapan peraturan pada faktanya, betul. Tetapi penemuan peraturan itu, juga kalau orang maumengeluarkan peraturannya dari undang-undang, tidak selalu sama mudahnya. Jadi memang perlu metode-metode interpretasi itu dirumuskan lebih jauh, perlu ditetapkan batas-batasnya dan perlu ditunjukkan tempatnya kescluruhannya.
20

   I think that to raise these questions shows that the issue of the method of the private law is none too simple. Application of the rule to the facts, very well. But to find this rule is, even when one wants to extrapolate the rule from the law, not always easy. It is therefore indeed necessary, to describe those methods of interpretation more precisely, to determine their limits and to determine their place.

21
   Tetapi lebih dari itu. Sampai sekarang kita perkirakan, bahwa mencari peraturannya adalah soal penafsiran undang-undang. Tetapi temyata, bahwa undang-undang dan juga penafsirannya—apabila setidak-tidaknya orang mengambil kata itu menurut arti yang ada dalam percakapan—tidak memberikan jawabannya. Maka orang lalu lari ke analogi.Page 6  Suatu ketentuan undang-undang yang mengatur pcngaruh penjualan suatu benda yang sedang disewakan, dipergunakan .untuk mcnetapkan hubungan antara penyewa dan pemilik baru pada pengalihtanganan yang lain, {H.R. 9 Nov. 1906, W. 8543 dalam perkara Amsterdamse Bar Compagnie melawan Vogelzang.} atau suatu ketentuan yang mengatur pcngosongan benda-benda yang disewa dalam hal sewanya berakhir, diterapkan pada pengakhiran suatu perjanjian kerja, di mana si pckerja menggunakan "tempat tinggal bebas" dari pemberi kerja. {H.R. 2 Nov. 1922, N.J. 1923, 87, W. 10978 dalam perkara Van Boven melawan de Vrachtvaart.} Timbul pertanyaan lagi: Apakah analogi itu sebetulnya dan apakah diizinkan? Apabila diizinkan, mengapa?
21

   But there is more. Till now we have assumed that to search for the rule means to interpret the law. However it is often the case that the law and even its interpretation — if this word is understood at least in the way it is used in lay speech — do not give an answer. One then takes recourse to analogy. Page 6 A provision in the law that regulates the influence which the sale of an object has on the existing hire agreements concerning this object, is used to determine the relations between the hirer and the new owner in other cases of alienation. {‘H.R.’ (Supreme Court) 9 Nov. 1906, W. 8453, de Amsterdamsche Bar Compagnie /Vogelzang.} Or for example a provision that regulates vacation of rented properties at the termination of the tenancy agreement is applied to the termination of an employment contract, which includes the use of a „free residence" belonging to the employer. {‘H.R.’ (Supreme Court) 2 Nov. 1922, N. J. 1923, 87, W. 10978, Van Boven/de Vrachtvaart.} Again the question arises: what does analogy actually mean and is it permissible? If so, why?

22
   Apabila analogi menghadapkan kita pada pertanyaan diizinkan atau tidak diizinkannya analogi, dan kalau diizinkan, mengapa diizinkan suatu peraturan diperluas sampai suatu peristiwa yang tidak diperuntukkan baginya, maka pertanyaan juga dapat dirumuskan: apakah tidak dapat diperintahkan dalam suatu keadaan khusus untuk tidak menerapkan suatu peraturan pada suatu peristiwa yang menurut bunyi kata-katanya mengatur peristiwa tersebut? Berhadapan dengan analogi adalah penghalusan hukum: dibentuknya pengecualian-pengecualian baru atas peraturan-peraturan yang dipandang umum. Suatu contoh lagi dari ajaran tentang perbuatan melawan hukum.
22

   If use of analogy poses the question if it is permissible to extend a rule to a case for which it is not written, and if so, why, then it is also possible to ask the question whether it would be admissible in a special constellation of facts not to apply a rule to a case although the case is in fact covered by the wording of the rule. The opposite of analogy is legal refinement: the creation of new exceptions to general rules. Again an example from the doctrine of the wrongful act.

23
Misalkan bahwa orang yang dimintai ganti kerugian itu terbukti memang bersalah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai melawan hukum, bahwa juga dipenuhi syarat-syarat yang diharuskan oleh ps. 1365 B.W., akan tetapi dinyatakan bahwa orang yang minta ganti kerugian itu sendiri kurang berusaha untuk menghindari kerugian dan ini menyebabkan juga kecelakaan dan karenanya juga kerugian. Jawatan kereta api tidak cukup mengadakan pengamatan lalu-lintas barang-barang di suatu daerah perdagangan, akan tetapi si pengangkut, yang karenanya terlindas kereta api, seharusnya dari fihaknya lebih berhati-hati. Apakah bagaimanapun juga ia dapat ganti kerugian: Sebagian, jawab yurisprudensi sejak keputusan H.R. tanggal 4 Pebruari 1916 { H.J. 1916, 450, W. 9949, dalam perkara de Hollandse Spoor melawan Monné.} Mengapa?
23

Let us suppose that the wrongdoer from whom compensation is sought, is indeed guilty of an act which can be qualified as wrongful and that the other requirements of art. 1401 are fulfilled, but that at the same time it is established that also the person who claims compensation falls short in taking care to prevent the damage and that this is also partly the cause of the calamity and thus of the damage. The Railway-company takes insufficient care for the security of transport of goods in its freight yard, yet the conductor who is run over by a train because of this, could have paid more attention himself. Will he nevertheless receive compensation? If so, fully or partly? Partly, is the answer of the judiciary since the ruling of the ‘H.R.’ (Supreme Court) on 4 February 1916. {N. J. 1916, 450, W. 9949,de Hollandsche Spoor/Monné} Why?

24
Ps. 1365 tidak mengatakan apapun mengenai "kesalahan sendiri" itu. Memang H.R. dalam keputusan tersebut melakukan percobaan lemah untuk menemukan jawaban dalam pasal itu dengan jalan memasukkan dalam setiap perbuatan melawan hukum juga perbuatan dari orang yang dirugikan yang tidak cukup mengusahakan keamanannya sendiri, akan tetapi secara umumPage 7  diterima bahwa penafsiran ini tidak mencapai tujuan yang dikehendaki. Kurang usaha untuk kepentingan sendiri bukanlah melawan hukum dalam arti ps. 1365 B.W. Yurisprudensi selalu mempergunakan metode penghalusan peraturan ini. Dapatlah kita dengan pertimbangan secuku- pnya menunjukkan kapan dan mengapa penghalusan ps. 1365 itu diizinkan?
24

Art. 1401 does not contain one word about this notion of „ own fault". It must be noted that the ‘H.R.’ (Supreme Court) did make a feeble attempt in this case to extract the answer from the legislation by including in a wrongful act the act of the injured person who does not take enough care for his own safety,Page 7 however it is generally accepted that this interpretation does not fulfil its intended aim. Lack of care for one’s own interest is not a wrongful act in the sense of art. 1401. The judiciary uses this method of legal refinement constantly. Can we give some relevant arguments to indicate when and why this is permissible?

25
   Persoalan penghalusan hukum merupakan bagian dari problema yang menyebabkan pertentangan hebat dilcalangan sarjana hukum dalam dasawarsa-dasawarsa terakhir: bolehlah hakim mengadili juga di luar undang-undang? Dengan sendirinya saya tidak akan terjun ke dalam persoalan ini sekarang. Saya hanya mengingatkan, bahwa menurut hemat saya persoalan itu tidak dapat dijawab dengan sederhana ya atau tidak. Lanjutan dari buku ini saya harapkan akan menjelaskannya. Untuk sementara tujuan saya hanya untuk menunjukkan, bahwa tidak mungkin suatu peraturan dibaca dari undang-undang; bahwa pengamatan yang sederhana dari praktek pengadilan sehari-hari menunjukkan kepada kita bahwa dengan penghalusan peraturan-peraturan baru, bahwa disini terjadi sesuatu yang sama sekali lain dari pada penempatan suatu peristiwa di bawah suatu peraturan yang telah siap terdapat dalam undang-undang.
25

   The question of legal refinement forms part of the problem about which there has been such a heated debate in the legal world during the last decennia: is the judge allowed to declare law beyond the scope of legislation? It goes without saying that I will not deal with this question as yet. I restrict myself to the remark that in my opinion it cannot be answered with a simple yes or no. The sequel of this book will, I hope, explain this. For this moment it is my goal only to show, that a rule cannot be extrapolated from the wording of the law, that the plain observation of daily practice of the law teaches us that by refining the general terms of the rules new rules are found, that in such a case something quite different takes place than simply subsuming a case under a rule which lays ready for use in the law.

26
   Analogi dan penghalusan hukum bukanlah satu-satunya metode ang pantas disebutkan dalam hal pcnemuan hukum. Kita sekarang tahu, bahwa bukanlah suatu "dalih" scperti yang terdapat dalam ps. 13 n. AB, apabila kita mengatakan bahwa undang-undang itu gclap dan tidak lengkap. Di antara sekian banyak persoalan yang dikemukakan di sini, saya ingin mengemukakan satu hal, karena mempunyai arti sangat prinsipkl. Disini bukannya berkisar pada perluasan atau pembatasan peraturan-peraturan tertentu, melainkan mengenai korcksi yang mendampingi setiap penerapan peraturan. Itu adalah larangan penyalahgunaan hak, suatu larangan yang di Jerman dan Swis diucapkan dengan tegas oleh pembentuk undang-undang, di Prancis diterima secara umum olch yurisprudensi, yang sekarang karena jasa H.R. sedang mendapatkan ,tempatnya dalam yurisprudensi kita. { Lihat keputusan 15 Juni 1928, N.J. 1928, 1604, W. 11856, dalam perkara Carp's Garenfabrieken melawan de Belgische Filature.} 
26

   Analogy and legal refinement are not the only methods, which should be mentioned here. We know now that it is not a „pretense", as art. 13 ‘Wet A. B.’ (Law on General Provisions) calls it, when we say that the law is obscure and incomplete. Of the many factors of importance here, I want to mention one more thing, because it is of principled significance. This time it does not concern the extension or limitation of certain rules, but rather a correction, which is involved in every application of rules. It concerns the ban on the ‘abuse of right’, explicitly formulated by the legislator in Germany and Switzerland, generally accepted by the judiciary in France, which at this moment, thanks to the ‘Hoogen Raad’ (Supreme Court), is also gaining ground in our administration of justice. {See decision 15 Juni 1928, N. J. 1928, 1606,W. 11856, Carp’s Garenfabrieken/de Belgische Filature}

27
Untuk mengambil contoh klasik orang Prancis: Seseorang membangun cerobong palsu di atapnya, dengan tidak ada tujuan lain selain untuk menghalangi pemandangan bebas tetangga. Ia sendiri tidak mempunyai kepentingan. Apakah si tetangga harus membiarkannya? Di dalam undang-undang manapun tidak dapat diketemukan yang memberikan hak kepadanya untuk menghendaki dihilangkannya obyek yang mengganggu itu.Page 8  Namun pengadilan membenarkan adanya hak itu. Si pembangun cerobong asap telah menyalahgunakan hak miliknya. Ia bergerak dalam batas-batas undangundang; namun bagaimanapun hukum tidak dapat mengukuhkan penyalahgunaan hak itu. { Hof Calmar, 2 Mei 1855, Dallaz, Recueil periodique 1856, 2. 9.} 
27

To take the classic example of the French: a person builds a chimney on his roof which is a dummy and has no function other than to obstruct his neighbor’s view. He has no other personal interest in the chimney. Must his neighbor endure this? Nowhere in the law can he find a provision that gives him the right to demand the removal of the obstructivePage 8  object. Still in case law he is put in the right. The builder has abused his property rights. Although he stayed within the limits of the words of the law, law in its more general sense could not sanction that abuse. {Court of Appeal Colmar, 2 May 1855, Dalloz, Recueil périodique 1856, 2, 9.}

28
Orang berpendapat bahwa dengan itu orang tetap ada dalam rangka penerapan undang-undang. {Lihat Suyling, loc. cit. II No. 105.} Setiap undang-undang harus diterapkan menurut kelayakan, kata orang. Memang demikian, tetapi kalau begitu harus digariskan bagaimana membedakan antara penerapan yang layak dan penerapan yang tidak layak dan terlebih-lebih mengapa orang yang menerapkan berhak untuk membuat penilaiannya mengenai apa yang layak dan tidak layak meadi dasar keputusannya? Yang pasti: didalam undang-undang sendiri tidak ia temukan perbedaan antara satu sama lain. Andaikata itu ada, maka mengenai penyalahgunaan hak tidak akan mungkin ada.
28

Some would argue that this decision remains within the framework of mere application of law. {See Suyling t. a. p. II no 105.} Every law has to be applied reasonably, they argue. This may be true, but then it must be defined how one can distinguish between a reasonable and an unreasonable application and in particular why the law applier is justified in founding his decision upon his own judgment of what is reasonable or unreasonable. This much is however certain: in the law itself he will not find the distinction between the one and the other. If it were there — there would be no question of abuse of law.

29
   Cukuplah kiranya untuk memperlihatkan, bahwa penemuan hukum adalah sesuatu yang lain dari pada hanya penerapan peraturan-peraturan yang ada pada fakta-fakta yang telah ditetapkan. Kadang-kadang dan bahkan kerap kali terjadi, bahwa peraturannya harus diketemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun penghalusan hukum. Kadang-kadang penerapan pada apa yang disebut kelayakan itu harus dikaji. Jadi persoalan mengenai metode penemuan hukum ada gunanya.
29

   This is enough I think to make clear that the finding of law is something other than simply applying ready-made rules to established facts. It happens — and it happens often — that the rule has to be found, either by interpretation or by analogy or refinement. It happens, that the application has to be reconsidered by comparing it to what is called reasonable. The demand for a method of finding law therefore makes sense.

30
   Akan tetapi pandangan: penemuan hukum dengan jalan menerapkan peraturan-peraturan yang ada dalam undang-undang masih dapat kita serang dari segi lain. Sampai sekarang kita anggap sebagai benar, bahwa penemuan hukum terjadi dengan penerapan peraturan-peraturan pada faktanya hanya menunjuklcan, bahwa peraturan-peraturan itu kadang-kadang harus dibentuk oleh oraiig yang mencari hukum, bahwa ia tidak selalu menemukannya adap dalam undang-undang untuk diterapkan. Maka pertanyaan haruslah: apakah penemuan hukum selalu penerapan peraturan-peraturan pada faktanya, apakah proses logisnya silogisme menolong kita secara tuntas?
30

   But it is still possible to criticize this conception of “finding law by the application of rules which are inherent in the law”, from yet another angle. Until now we have supposed that the finding of law is a process of applying rules to facts and we have merely indicated that these rules sometimes have to be made by the person who is searching for the law, that it is not always the case that he can find rules ready-made in the law. It is however necessary to pose the question whether it is always true that finding law is indeed the application of rules to facts, whether indeed the logical of the syllogism is sufficiently helpful.

31
§ 2. Penemuan hukum, penciptaan hukum, penerapan hukum.   Dari sikap yakin yang terang dari kebanyakan orang dalam abad ke-19, bahwa penemuan hukum adalah penerapan undang-undang, tidak banyak sekali yang tertinggal. Orang membenarkan bahwa Page 9 interpretasi itu perlu, juga bahwa interpretasi itu paling sedikit menimbulkan pertanyaan apakah karena interpretasi itu tidak ditambahkan sesuatu yang baru kepada peraturannya. Dan bahkan, bahwa hakim tidak dapat mencukupkan dengan interpretasi, melainkan memperluasnya dan melengkapinya, dan malahan membentuk peraturan-peraturan.
31

§ 2. Finding law, creating law, applying law.    There is not much left of the quiet assurance shared by many in the 19e century that finding law is applying law. People agree that interpretation is necessary and also that this Page 9 interpretation at the very least will give rise to the question whether or not by clarifying the rule something new is added to it. And even, that the judge cannot suffice with interpretation alone but that he expands and adds, that he creates rules himself.

32
Terjadilah suatu masa pancaroba yang mendapat rumusan klasiknya dalam ps. 1 Kitab Undang-undang Swis tahun 1907 yang berbunyi: "Das Gesetz findet — zoo staat er — auf allen Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält. Kann dem Gesetze keine Vorschrift entnommen werden, so soll der Richter nach Gewohnheitsrecht und, wo auch ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die er als Gesetzgeber aufstellen würde. Er folgt dabei bewährter Lehre und Ueberlieferung." Hakim harus menafsirkan, menerapkan analogi, mencari pertolongan pada hukum kebiasaan dan alirannya bilamana undang-undang tidak mengatakan apa-apa, hakim harus mengadili menurut peraturan yang akan ia buat andaikata ia menjadi pembentuk undang-undang.
32

There has been a shift, which gained its classical formulation in the well-known art. 1 of the Swiss Civil Code of 1907. „Das Gesetz findet —as it says — auf allen Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält. Kann dem Gesetze keine Vorschrift entnommen werden, so soll der Richter nach Gewohnheitsrecht und, wo auch ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die er als Gesetzgeber aufstellen würde. Er folgt dabei bewährter Lehre und Ueberlieferung." The judge has to explain, to apply analogy, to appeal to customary law, and finally when the law does not speak, he has to adjudicate according to the rule which he would have established, had he been legislator.

33
Betul kita di sini jauh dari gagasan bahwa hanya undang-undanglah yang merumuskan peraturan yang harus diterapkan, akan tetapi dengan itu kita belum melepaskan gagasan bahwa penemuan hukum adalah penerapan dari peraturan-peraturan umum. Justru sebaliknya, itu adalah juga gambaran dari Eugen Huber, pembentuk kitab undang-undang Swis. Hanyalah kekuasaan lain yang menyusun peraturan itu.
33

Although we are thus far removed from the idea that only the [written] law formulates the rule, which has to be applied, it still doesn’t mean that we thus have dismissed the idea that finding law consists in the application of general rules. On the contrary, this was also the view of Eugen Huber, the maker of the Swiss Code. It is simply another authority, which establishes the rule.

34
   Apabila sudah diragukan adanya sifat mencakup segalanya dari undang-undang, namun gagasan bahwa penemuan hukum adalah penerapan peraturan-peraturan, bahwa hukum adalah peraturan, belum ditinggalkan orang. Juga pada penulis-penulis yang telah meninggalkan ajaran bahwa semua hukum terletak dalam undang-undang, dapat diketemukan kembali gagasan itu. Satu contoh di antara yang banyak. Saya ambil dari Walter Burchhardt, yang sebagai orang Swis harus mengindahkan dan memang mengindahkan ps. 1 dari kitab undang-undang. { Organization der Rechtsgemeinschaft (1927) halaman 265 dan berikut, 275.} Menurut dia pembentukan hukum dan penerapan hukum berlawanan secara mutlak, tidak secara relatif. Pembentukan hukum adalah penilaian, suatu pcnimbangan antara baik dan buruk; penerapan hukum merupakan penggunaan bentuk-bentuk yang logis. Suatu tatanan menciptakan hukum baru, maka itu adalah pembentukan hukum, atau mungkin tidak. menciptakan hukum baru, melainkan menerapkan peraturan yang ada. Tertium non datur (=kemungkinan ketiga tidak ada). Pada pandangan demilcian itu cocoklah ungkapan yang berikut: kejadian konkrit (fakta) sudah tercakup dalam pengertian abstraknya, keputusannya tercakup dalam normanya. Dalam pengertian "beli" sudah tercantum bahwa perbuatan antara A dan B ini adalah pembelian, dalam norma bahwa pembeli harus membayar tcrcantum kewajiban A untuk membayar.Page 10
34

   Although there may be doubts about the all-embracing nature of the written law, people stick to the idea that finding law is applying rules i.e. that law means rules. One can find this view even with authors who abandon the doctrine that only codified law is law. To take one example from many. I borrow it from Walter Burckhardt, who as a Swiss citizen has to – and does – take into account art. 1 of his Code. {Organization der Rechlsgemeinschaft (1927) p. 263 ff., 275.} Making law and applying law are two opposites in an absolute sense and not in a relative sense, according to his words. Making law means valuation, means weighing right and wrong, while the application of law means the use of logical schemes. Structuring society either creates new law, in which case it is making law, or it doesn’t and applies the existing laws. Tertium non datur. In the same line he makes the statement later: the concrete case is already implied in the abstract concept, just as the decision is implied by the norm. It is inherent in the concept of purchase that this interaction between A and B is a sale, while it is inherent in the norm that the buyer has to pay, that A is obligated to pay. Page 10

35
   Jelaslah bahwa dalil ini bertitik tolak dari suatu petitio principii. Bilamana hukum terdiri atas peraturan-peraturan, bilamana kepada keputusan tidak diberikan arti yang mandiri di samping peraturannya, maka kesimpulannya adalah memaksa. Penerapan adalah penerapan, ini sebenamya suatu tautologi. Akan tetapi justru menjadi pertanyaan apakah memang demikian halnya. Akhimya di belakang dalil ini juga terdapat gagasan bahwa hukum dan undang-undang itu identik. Burckhardt memang mengakui, bahwa penerap undang-undang kadang-kadang bolch mcmbuat peraturan sendiri, akan tetapi ia boleh berbuat demikian itu atas dasar perintah dari pembentuk undang-undang dan sebenamya adalah suatu anomali (penyimpangan).
35

   It is clear that this position assumes a petitio principii. If law consists of rules, if a decision has no independent significance alongside the rule, then the conclusion is undeniable. Application is application, in fact it is just a tautology. However the question is whether this is true. In the end this position is also based upon the assumption that only codified law is law. Burckhardt does acknowledge that a person who applies laws is sometimes permitted to make laws, but only because he is implicitly allowed to do so by the legislator and this actually is an anomaly.

36
   Terhadap dalil ini kita kemukakan dua keberatan. Pertama-tama kita mendasarkan otoritas kita pada caranya dalam banyak hal atau peristiwa dapat diketemukan hukumnya.
   Kita ambil lagi titik tolak kita dalam ps. 1365 B.W. H.R. memutuskan, bahwa melawan hukum adalah perbuatan orang yang berbuat dengan bertentangan dengan tata susila, atau yang tidak mengindahkan usaha yang selayaknya berlaku dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap diri atau barang orang lain. Apakah yang sekarang dilaktikan oleh hakim yang menerapkan peraturan ini? Ia menetapkan faktanya, memutuskan bahwa perbuatan dalam gugatan misalnya bertentangan dengan tata susila dan menghukum untuk membayar ganti kerugian. Ini nampaknya seperti sesuai benar dengan skema biasa.
36

   We confront this position with two objections. Firstly we refer to the way the law is found in numerous cases.
   We again take art. 1401 ‘B.W.’ (Civil Code) as our starting point. The ‘H.R.’ (Supreme Court) has decided, that acts are wrongful if the actor acts contrary to ‘goede zeden’ (good morals) or does not take the necessary care as required in social interaction concerning another’s person or goods. What does the judge actually do when applying this rule? He establishes the facts, determines that the act for which a writ is served is, for example, in breach of ‘goede zeden’ (good morals) and orders the payment of damages. This seems to be completely in accordance with the normal scheme.

37
Namun sesungguhnya hakim ini melakukan sesuatu yang lebih daripada yang dilakukan oleh orang yang mcngucapkan keputusan seperti itu atas dasar bertentangan dengan undang-undang. Hakim yang bertanya kepada dirinya sendiri apakah peristiwa-peristiwa yang terbukti itu merupakan perbuatan yang dituntut oleh undang-undang, itu adalah pekerjaan intelektual mumi yang dimaksudkan oleh Burckhardt; hakim yang pertama masih harus bertanya kepada dirinya sendiri apakah yang sudah terbukti itu memang bertentangan dengan tata susila; untuk itu ia harus menilai perbuatan itu: dengan kesimpulan logis saja hasil ini tidak diperoleh. Ini berlaku di mana-mana, dimana pembentuk undang-undang mempergunakan suatu ungkapan (istilah) yang dengan ungkapan itu ia menyerahkan kepada hakim untuk menetapkan lebih laNJut isi dari peraturannya: bertentangan dengan tata susila, dengan sikap hati-hati yang selayaknya berlaku dalam masyarakat, dengan itikat baik, keputusan menurut kelayakan, penetapan kesalahan pada perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, penetapan tentang perbuatan kelewat batas pada hidup terpisah (perceraian meja dan ranjang), dan sebagainya. Akan tetapi orang barangkali menangkisnya dengan mengatakan: ini mungkin suatu komplikasi, tetapi tidak mengurangi sifat dari penetapan hukum; perbedaannya hanyalah bahwa hakim sebelum ia menerapkan ia masih menyisipkan suatu peraturan lain antara peraturan undang-undang yang ia pergunakan dan kesimpulannya.Page 11
37

Still this judge does something more than the one who makes such a decision on the basis of a conflict with the law. The latter wonders if the facts which are proven, constitute the act, which the law blames. This is the purely intellectual work to which Burckhardt alludes; the former has to pose to himself the question if the proven facts are indeed against ‘goede zeden’ (good morals); to this end he has to valuate the act: by logical conclusion alone this result will not be found. This is always the case when the legislator uses an expression and leaves it to the judge to specify the content of the rule: contrary to ‘goede zeden’ (good morals), to the carefulness which befits social interaction, in good faith, decision according to equity, establishment of guilt in the case of wrongful act and breach of contract or extravagancies in the case of a ‘scheiding van tafel en bed’ (legal separation) etc. But, as may well be said in objection, this may be a complication, but it does not undermine the character of adjudication, the difference being only that before he applies the law, the judge interposes a new rule between the law which he uses and the conclusion. Page 11

38
Jadi begini: barang siapa yang dengan bertentangan dengan tata susila menyebabkan kerugian pada orang lain, harus menggantinya; penyuapan seorang pekerja dari seorang konkuren untuk mendapatkan rahasia perusahaan adalah bertentangan dengan tata susila; A bersalah melakukan perbuatan ini terhadap B, jadi A harus mengganti kerugian kepada B. Tangkisan ini nampaknya tepat, tetapi itu tidak sesuai dengan uraian saya. Mungkin saja bahwa hakim memang menemukan keputusannya dcngan jalan menempalkan peristiwanya pada suatu peraturan yang ia peroleh dari satu atau lain kekuasaan alau yang ia bentuk sendiri, tetapi dapat juga—dan bahkan kerapkali demikian—bahwa ia akhimya melakukan sesuatu hal lain. Bukannya suatu peraturan yang ia perhatikan, melainkan hanya peristiwanya. Peraturan-peraluran yang dipergunakan oleh hakim adalah sarana (alat); peraturan-peraturan itu tidak menentukan. Peristiwanya dapat scdemikian rupa, bahwa meskipun ada peraturan itu namun dianggap kebalikannya dari apa yang akan diharapkan oleh peraturan itu.
38

Thus: whoever inflicts damage to another contrary to ‘goede zeden’ (good morals) has to pay the damage; to bribe a servant of a rival to betray secrets of his company is contrary to ‘goede zeden’ (good morals). A is culpable of this act against B, so therefore A has to pay damages to B. The objection seems correct, still it goes beyond the scope of my argument. It is possible, that the judge indeed finds his decision by subsuming the case under a rule, which he derives from one authority or another or which he establishes himself, but it is also possible— and this will in fact often be the case — that in the end he does something else. It is not a rule to which he turns his mind, but the specific case itself. The rules, which the judge uses, are auxiliary, they are not decisive. The case can be of such a nature, that despite the rule, a conclusion is accepted which is opposite to that which one would have expected according to the rule.

39
Ingatlah pada suatu kecelakaan di jalan. Seorang pengendara sepeda motor bertabrakan dengan mobil; mereka saling menyalahkan satu sama lain. Kamu tidak mengikuti peraturan ini, demikianlah dilontarkan oleh yang seorang kepada yang lain. Mungkin, jawab yang lain, tetapi saya tidak dapat dan tidak boleh mengikuti peraturan itu lagi, karena kamu dengan caramu mengendarai kendaraanmu memaksa saya bcrbuat seperti yang sudah saya lakukan ini. Demikianlah setcrusnya. Sekarang orang memang dapat mengatakan bahwa pemyataan ini dapat dikcmbalikan kepada peraturan dan pengecualian dan kepada pengecualian atas pengecualian dan demikian seterusnya sampai tidak terbatas. Kenyataannya adalah bahwa hakim di sini akhimya menemukan kesalahan itu dengan menilai fakta itu sebagai keseluruhan. Jus in causa positum. Di dalam faktanya sendiri terletak hukumnya. Baru jauh kemudian kita dapat menjelaskan, arti apakah yang terkandung dalam ungkapan ini. Kita akan melihat sampai seberapa jauhkah berlakunya secara umum yang diperkirakan dari setiap keputusan pengadilan juga di sini dapat berlaku. Pada saat ini bagi kita yang penting adalah untuk menunjukkan, bahwa hukum di sini tidak diketemukan dengan jalan menyimpulkan dari suatu peraturan, juga tidak menyimpulkan dari peraturan yang dibuat sendiri. Kalau di sini dikatakan ada peraturan, maka peraturan ini baik dari sudut waktu tidak mendahului kegiatan hakim maupun secara logis tidak mendahului keputusan. Barulah dengan keputusan diberikan peraturannya. Kepada keputusan diberikan arti yang mandiri.
39

Imagine an accident on the road. There has been a collision between a motorcycle and a car; they both accuse each other. You did not follow the rule objects the one to the other. That may be true, answers the other, but I could not and ought not follow this rule anymore, because you forced me to act as I did as a consequence of your way of driving. And so one could go on. One could indeed reason that this argument can be reduced to an appeal to a rule and its exception, to the exception to the exception and so on endlessly. The truth is however, that the judge finds the culpability by valuation of the case as a whole. Jus in causa positum. It is in the facts themselves that law is to be found. Only much later we will be able to explain what meaning can be given to this saying. At that stage we will see to what extent the general validity, which is presupposed in every judicial decision, can also be met in such a case. At this moment it is only necessary for us to point out that the law is not found here by inference from a rule, not even from a self-created rule. If one wants to speak here about a rule, then this rule neither precedes the activity of the judge in time, nor does it logically precede the decision. The rule is given simultaneously with the decision. The decision itself has an autonomous meaning.

40
   Siapa ingin mengkajinya dan ingin menyadarinya, perhatikanlah penyelesaian persoalan seperti yang saya perhatikan pada prosedur kasasi. Seperti saya katakan di atas, kasasi mengadakan pemisahan tajam antara fakta dan hukum; H.R. tidak mempertimbangkan faktanya. Page 12 Apakah persoalan: Apakah tergugat berbuat dengan melawan tata susila, apakah ia bersalah, apakah ada keadaan memaksa (overmacht), itu suatu persoalan fakta ataukah persoalan hukum? H.R. goyah. Kadang-kadang keputusan mengenai butir-butir sedemikian itu ia serahkan kepada pengadilan rendahan dan dinamakan "persoalan fakta" dan kadang-kadang ia ambil sendirir, di waktu akhir-alchir ini ada kecenderungan H.R. mengambil sikap yang kedua itu. Sekarang orang dapat menganggap bwa ketidakpastian itu disebabkan karena kenyataan bahwa undang-undang dalam istilah-istilah umum mengatakan bahwa hakim harus memperhitungkan adanya pertentangan dengan tata susila atau sikap hati-hati, tetapi tidak mengatakan kapan ada pertentangan dengan tata susila atau sikap hati-hati.
40

   Anybody who wants to put this to the test and wants to understand it accurately, should pay attention to the way the above mentioned question is handled in the cassation proceedings. The cassation presupposes, as I said, a strict separation between fact and law; the ‘H.R.’ (Supreme Court) does not concern itself with the facts. Page 12 Now, are the following questions dealing with facts or with law?: has the defendant acted contrary to ‘goede zeden’ (good morals), was he culpable? was there force majeure? The ‘H.R.’ (Supreme Court) wavers. Sometimes the decision about these issues is left to the lower judge, the issues are then called “factual”, in other cases it decides to deal with these questions itself; lately there is a tendency towards the second point of view. Now it is possible to be of the opinion that this uncertainty results from the fact that the law does indeed say in general terms that the judge has to take into account the question of a breach of ‘goede zeden’ (good morals), or duty of care, but not when this is actually the case.

41
Itu memang peraturan-peraturan hukum, bukan peraturan perundang-undangan dan inilah tentunya yang menimbulkan kesulitan pada sistem kasasi kita. (lihat 1). Meskipun mungkin juga ini benar, tetapi tidak menyinggung intinya. Ini terbukti, bilamana hakim tidak merumuskan peraturan, tidak mengatakan pada umumnya: suatu perbuatan yang seperti ini bertentangan dengan tata susila, melainkan menjelaskan bahwa dalam keadaan yang bersangkutan perbuatan itu tidak diizinkan, maka dengan demikian ia memasukkan penilaian dari faktanya ke dalam keputusannya: tidak ada peraturan lain dari pada peraturan dari kompleks fakta sebagai keseluruhan. Maka H.R. tidak berdaya, juga meskipun ia menarik penerapan peraturan-peraturan yang bukan peraturan perundang-undangan ke dalam kompetensinya bilamana itu dkakupkan dalam suatu pengertian hukum sebagai melawan hukum. Apabila H.R. masih mengkasasinya, maka ia menempatkan penilaiannya sendiri, penemuan hukumnya sendiri di luar undang-undang yang seharusnya merupakan penemuan hukum dari hakim. Mungkin ini akan baik bagi kehidupan hukum kita, tetapi jelas menyimpang dari sistem kasasi dalam perundang-undangan kita.
41

The rules would therefore be rules of law in a general sense [rechtsregels], and not codified rules[wettelijke] and this has to lead to difficulties in our system of cassation (see § 1). Even this may be true, but still it does not come to the core of the matter. This becomes clear, when the judge doesn’t formulate a rule, doesn’t say in general: an act like this is contrary to ‘goede zeden’ (good morals), but declares that given the circumstances the act is justified. In that case he includes the valuation of the facts in the decision: there is no other rule than the one inherent in the constellation of facts as a whole. In such a situation the ‘H.R.’ (Supreme Court) stands powerless, even when it decides to apply non-legal rules whenever these are implied in a legal concept such as wrongfulness. When the ‘H.R.’ (Supreme Court) grants cassation in such a case, it asserts its own valuation, its own finding of the law apart from the code, in the place of those of the judge. Probably this is to the benefit of our practice of law — but it is certainly a deviation from the system of cassation of our legislation.

42
Jadi: dalam banyak peristiwa keputusan tidak diketemukan sebagai kesimpulan dari suatu peraturan dari siapapun asalnya. Apabila demikian, maka keputusan itu terhadap peraturan mempunyai harga/nilai sendiri, sehingga hukum tidak dapat dirumuskan sebagai rangkaian peraturan. Ini akan menjadi jelas, bilamana keputusannya bersandar pada hukum yang dibentuk oleh yang bersangkutan sendiri, pada kontrak atau surat wasiat. Juga disitu dimungkinkan penjelasan yang sama dari prosedur kasasi, akan tetapi ini harus kita simpan untuk kemudian. Sekarang harus kita curahkan perhatian kita pada keberatan kedua terhadap gambaran: penemuan hukum sebagai penerapan peraturan-peraturan.
42

   Therefore: the decision is in many cases not found as an inference from a rule — instituted by whomsoever. If this is true, the decision will have an autonomous value in face of the rule. In that case it is impossible to describe law as a complex of rules. This becomes even clearer when the decision rests upon law, which is formed by the parties concerned, such as a contract or a testament. In this case the same explanation is possible as in the case of cassation proceedings — however, we have to keep this for later. At this moment we must draw attention to the second objection against the idea that finding law means applying rules.

43
   Penerapan peraturan-peraturan, peraturan-peraturan yang manakah itu? Jawabnya nampaknya sederhana lagi: peraturan yang ditulis untuk perhubungan itu. Suatu perjanjian jual-beli dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tentang jaul-beli, permohonan perceraian dikuasai oleh peraturan-peraturan tentang pemutusan perkawinan. Akan tetapi bilamana faktanya sedemikian rupa,Page 13  sehingga dapat diterapkan bermacam-macam peraturan, yang manakah yang harus saya pilih? Ada sebuah mobil dijual yang mempunyai cacat-cacat yang tidak diduga adanya pada waktu pembelian itu dilakukan. Apakah pembeli dapat minta pemutusan perjanjian berdasarkan wanprestasi menurut ps. 1266 B.W. atau pembatalan atas dasar cacat tersembunyi (ps. 1507 B.W.) atau atas dasar kesesatan (ps. 1322 B.W.)? Apakah dia boleh memilih, ataukah salah satu dari peraturan-peraturan itu satu-satunya yang dapat diterapkan?
43

   Application of rules, of which rule? The answer seems again very simple: the rule, which was written for the situation concerned. An agreement of sale is determined by the provisions on sale, a request for a divorce by the provisions on the dissolution of a marriage. But if the facts are thus, that a plurality of Page 13 rules could be applicable, how do I arrive at a choice then? A car has been sold, it shows deficiencies which were not expected at the purchase. May the buyer ask for dissolution on account of non-performance according to art. 1302 ‘B.W.’ (Civil Code) or for annulment on account of concealed deficiencies (art.1543 ‘B.W.’ (Civil Code)) or on account of error (art. 1358)? Is he allowed to choose or is only one of the rules exclusively applicable?

44
Atau faktanya menunjukkan komplikasi-komplikasi yang tidak diatur dalam undang-undang. Misalnya: seorang direktur P.T. menulis tanda tangannya pada secarik kertas kosong, seorang pelayan P.T. itu menulis di atas tanda tangan itu suatu perintah kepada bankimya untuk membayarkan sejumlah uang; pelayan menerima uang itu. Dapatkah bank menuntutnya kembali kepada P.T.? Apakah persoalan ini dikuasai olch peraturan-peraturan perjanjian pada umumnya, oleh peraturan-peraturan perwakilan atau peraturan-peraturan kcadaan memaksa (overmacht) ataukah peraturan-peraturan perbuatan melawan hukum dari orang-orang bawahan? Dalam perkara-perkara sejenis penyelesaiannya dkari atas dasar semua peraturan-peraturan itu. Bagaimanakah kita menemukan keputusannya, bagaimana memilihnya, ataukah kita harus mengkombinasikan peraturan-peraturan undang-undang itu? Apabila orang mengingat bahwa peristiwa ini adalah penyederhanaan dari suatu peristiwa yang baru-baru ini menyibukkan kekuasaan kehakiman, maka orang sadar, bahwa penempatan di bawah suatu peraturan yang tepat bulcanlah pekerjaan yang sederhana sekali.
44

Another possibility is that the facts show complications for which the law has no provisions. A director of a company limited by shares signs a blank paper, an employer of the company writes above the signature an order to her banker to disburse a certain amount of money; the employer receives the money therewith. May the bank claim back the money from the company? Is this question decided by the rules of contract in general, by the rules of representation or of force majeure, or of liability for wrongful acts of subordinates? There has been an appeal to all of these in similar cases. How do we find the decision how to choose or should we perhaps combine the legal provisions? If we realize that this case is a simplification of one with which the judiciary was recently concerned, we will understand that to bring a case under the correct rule is not such a simple task.

45
   Bagaimana seharusnya terjadi, Burckhardt yang saya kutip di atas ini menjawab dengan: "gefühlmassige, divinatorische Ahnung". {Loc.cit., hal. 259.} Jawabnya aneh; sebab meruntuhkan dalil bahwa penemuan hukum terbatas pada pekerjaan logis subsumsi faktanya kepada peraturannya. Kalau begitu sesuatu hal lain dari pada fakta dan peraturanlah yang menentukan keputusannya. Untuk sementara saya tidak mempersoalkan ketepatan jawaban Burckhardt, akan tetapi apabila intuisi harus menunjukkan peraturan yang mana yang harus diterapkan, maka penemuan hukum tidak hanya kegiatan logis saja. Dan apabila kita punya sarana—yang juga diakui adanya oleh Burckhardt—untuk mengkaji keputusannya sebagai menerimanya atau menolaknyi karena tepat atau tidak tepat, maka sarana pengkaji itu harus terdapat dalam sesuatu yang lain dari pada pengkajian dengan silogisme, yang menurut penulisnya tinggal kita terapkan saja untuk menemukan hukumnya.
45

   As to how this should be done, Burckhardt, to whom I referred above, answers as follows: by „gefühlmassige, divinatorische Ahnung." {t.a.p. p. 259.} The answer is remarkable; it overthrows, I dare say, the position that finding law is restricted to the logical work of subsuming the facts under the rule. Something other than rule and facts determines the decision. For the time being I leave the correctness of Burckhardts answer completely aside, but if intuition indicates which rule has to be applied, then finding law is not just a logical activity. And if we have a criterion to put the decision to the test, to accept or reject it as correct or incorrect,— as Burckhardt also assumes — then this must consist of something other than a mere test of the syllogism, which, according to the author, we simply have to apply to find the law.

46
Dan kembali kita lihat, bahwa kepada keputusan, karena keputusan itu adanya juga karena jasa unsur dalam penemuan hukum ini terhadap peraturan harus diberikanPage 14  arti yang mandiri. Di dalam keputusan juga terdapat pemilihan yang dilakukan secara intuitif itu. Dengan demikian tidaklah betul, bahwa di dalam peraturan sudah terletak keputusan atas. faktanya. Tetapi lalu juga tidak benar, bahwa hukum terdiri atas peraturan-peraturan, maka kalau dcmikian keputusan-keputusan dari kekuasaan yang dibebani dengan kewenangan untuk mengadili merupakan bagian tersendiri dari kompleks yang disebut orang hukum.
46

And again we see, that the decision has an autonomous meaning in face of the rule, because it owes its Page 14 origin partly to this element of finding law. This intuitive choice is also an integral part of the decision. And thus it is not true, that the decision of the case is already encapsulated in the rule. Then it is also not true, that law consists of rules, and it follows that the decisions of the authorities charged with adjudication form a substantial part of the complex whole, which is called law.

47
   Suatu lembaga dari kehidupan hukum kita, seperti halnya dengan lembaga kehidupan hukum bangsa-bangsa yang lain dari masa sekarang maupun zaman dulu membuktikan benamya kesimpulan yang ditarik dari sifat perundang-undangan dan peradilan ini. Yaitu lembaga kekuatan pasti (ps. 1917 B.W.): keputusa,n mengikat fihak-fihak. Dalam proses kemudian hakim tidak boleh mengesampingkan keputusan yang sudah berkekuatan pasti itu. Keputusan itu menguasai hubungan hukumnya, juga meskipun kemudian mungkin terbukti, bahwa keputusan itu tidak tepat. Kalau kita sekarang hanya mengingat penemuan hukum oleh penerapan undang-undang: bilamana sekali hakim memutuskan, bahwa dalam suatu peristiwa undang-undang harus diterapkan begini atau begitu, maka hal itu adalah hukum bagi fihak-fihak. Juga apabila terbukti penerapannya tidak tepat, maka hal itu dan bukan kesimpulan yang tepat, bukan peraturannya yang harus dipakai sebagai dasar keputusan-keputusan selanjutnya. Ini hanya dapat dimengerti, bilamana kemandirian dari keputusan terhadap peraturan diakui.
47

   One of the institutions of our practice of law – similar to that of other nations currently existing or in earlier times – confirms this conclusion, derived from the nature of legislation and adjudication. It is the ‘kracht van gewijsde’ (coercive force) of decisions which are no longer open to appeal (art.1954 ‘B.W.’ (Civil Code)): the decision is binding between parties. The judge in a later lawsuit is bound by it. It determines the legal relations, even if it may prove later to have been incorrect. Let us concentrate now upon finding law by applying law: the moment the judge has decided that the law has to be applied this way or that way in a certain case, then this is the law between the parties. Even if the application appears to be incorrect, this must still serve as the basis for further judgments, rather than the correct conclusion, or the rule. This can only be understood, if the autonomous character of the decision in face of the rule is acknowledged.

48
Hubungan itu dapat dibandingkan dengan hubungan undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar itu mengikat, menurut pendapat orang atas dasar ps. 122 Grandwet, karena bukan hakim atau siapapun, melainkan hanya kekuasaan legislatif boleh memutuskan apakah persoalan adanya pertentangan itu ada. Sejauh ini di sini adalah suatu tingkatan (gradasi) kekuasaan yang melahirkan peraturan-peraturan hukum. {Mengenai hal ini silahkan membandingkan dengan Adolf Merkl, Die Lehre von der Rechtskraft (1923). Merkl tergolong madzab Hans Kelsen yang pada waktu akhir-akhir ini menarik perhatian, yang di bawah ini akan diuraikan lebih lanjut. Orang dapat mengakui kebenaran dari ajaran "Stufenbau" dalam hukum, tingkatan-tingkatan nonna hukum tanpa menerima ajaran Kelsen scluruhnya.} Seperti halnya undang-undang berhadapan dengan undang-undang dasar mempunyai sifat untuk menetapkan normanya, maka keputusan hakim berhadapan dengan undang-undang mempunyai sifat menetapkan norma (normstellend) sendiri.
48

The relationship can be compared with the one between an enacted law and the constitution. A law the content of which is contrary to the constitution, is binding, as is at least believed in our country according to art. 122 Gr, because neither the judge nor anyone else, but only the legislative power is allowed to decide if this violation exists. In this respect there is a certain hierarchy between the powers, which generate legal provisions. {Compare Adolf Merki: Die Lehre von der Rechtskraft (1923). Merki, belongs to the Austrian School of Hans Kelsen, so much spoken about lately, and further discussed below. One can accept the doctrine of the „Stufenbau" in law, the hierarchy of legal norms without accepting the school of thought in its totality.} Just as the law is entitled to an autonomous normative position in respect to the constitution, so the judicial decision is entitled to this in respect to the law.

49
   Terhadap hal ini orang menentangnya (menangkis) dengan mengatakan, bahwa di mana-mana pada setiap perintah yang bersandar pada penerapan peraturan-peraturan, dapat dikehendaki pematuhannya, karena kalau tidak demikian akan tidak ada artinya menyerahkan penerapan undang-undang kepada suatu kekuasaan. Tidak akan ada pertentangan dengan anggapan bahwa penemuan hukum adalah penerapan peraturan, sebab setiap orang yang diberi Page 15 perintah untuk menerapkan boleh mengharuskan pematuhannya. Tangkisan itu gagal. Perbedaannya adalah, bahwa memang diminta penundukan sementara, tetapi bukan penundukan definitif, jadi apabila orang sudah akan memberikan kekualan kepada keputusan, keputusan ini selalu dapat dikaji lagi terhadap peraturannya. Keputusan dalam acara kilat (kort geding) dari ketua pengadilan memberikan contoh perintah semacam itu. Keputusan itu mengikat, dalam arti harus dilaksanakan. Tetapi dalam proses utamanya keputusan dalam acara kilat itu tidak mengikat, dalam arti tidak mempunyai kekuatan pasti; mengenai persoalan hukumnya hakim boleh menilai lain.
49

   Some have argued against this, that obedience to every command, which is based on the application of rules, is always to be expected, because otherwise it would make no sense to put the application of the law in the hands of any authority. This would not lead to a contradiction with the idea that finding law is applying law, because anybody who is charged with the application of the law, Page 15 is entitled to claim obedience. This argument fails. The difference is, that in such a view there is claimed only a provisional but not a final subjection to the decision. Therefore, although one wants to assign authoritative force to the decision, it will always be possible to test the decision with respect to the rule. The decision of the President of the lower court in an interim injunction proceeding is an example of such a command. It is binding, which means that it has to be executed. But in the principal action it is not binding, which means that it does not have the force of a final decision; the judge is allowed to give a different judgment about the legal issue.

50
Pada kekuatan pasti maka pengawasannya, keterikatannya, adalah definitif. Suatu penerapan yang tidak dapat diawasi apakah itu penerapan dari peraturannya, adalah lebih dari penerapan. Kemandirian ini lebih .diperkuat lagi oleh tugas hakim untuk menilai kewenangannya sendiri. Tidak hanya keputusan yang tidak tepat mengikat (artinya keputusan yang tidak sesuai dengan peraturannya), tetapi bahkan juga keputusan dari seorang hakim yang tidak wenang menjatuhkan keputusan ini mengikat. Hakim mendapat kewenangannya dari undang-undang, akan tetapi apabila dalam suatu kasus yang undang-undangnya tidak memberikan kekuasaan untuk memutusnya hakim memutus juga, maka keputusan itu juga hukum bagi fihak-fihak. Bagaimana ini dapat dimengerti jika hukum itu tidak lain daripada rangkaian peraturan?
50

Only when the decision is no longer open to appeal, the obedience, the binding, is final. And application, of which it is impossible to check if it really is an application of the rule, is more than application. This autonomy is reinforced by the task of the judge to decide his own competence. So not only are incorrect decisions – i.e. decisions which diverge from the rule – binding, but also the decisions of a judge who was not entitled to give this decision. The judge derives his power from the law, but if he decides a case, for which the law does not give him the power to decide, his decision is legally binding between the parties. How can this be understood if law is nothing else than a collection of rules?

51
   Kita boleh menyimpulkan, bahwa hubungan hukum yang konkrit tidak hanya tergantung dari peraturan-peraturan, melainkan juga dari keputusannya. Dan keputusan-keputusan itu pada gilirannya diketemukan tidak hanya karena subsumsi pada peraturan-peraturannya. Untuk menetapkan hukum yang konkrit antara fihak-fihak, penerapan hukum bukanlah kata yang tepat, juga bukan pembentukan hukum atau penciptaan hukum, melainkan kata lama "penemuan hukum". Hukum itu ada, akan tetapi harus diketemukan, dalam apa yang diketemukan itulah terletak yang baru. Hanya orang yang mengidentikkan hukum dengan peraturan-peraturan, harus memilih: atau penciptaan atau penerapan. Apabila ada faktor-faktor yang lain, maka dilema itu hapus. Saya kira saya sudah menunjukkan bahwa faktor-faktor yang lain itu ada.
51

   The actual legal relationship, we may conclude, is not only dependent on rules, but also on decisions. And these decisions in their turn are not found by sheer inference from rules. Applying law is not the correct term for the determination of what is actual law between the parties, neither forming nor creating law, but the old term ‘rechtsvinding’ (finding law). Law exists, but it has to be found, the finding comprises the new. Only the person who identifies law with rules is faced with the choice: either creation or application. This dilemma vanishes when there are other factors. I think I have shown that these other factors exist.

52
§ 3. Sifat peraturan hukum. Perintah.   Apa yang kita uraikan dalam paragraf sebelumnya juga dapat kita rumuskan agak ilmiah sebagai berikut: hukum tidak memberikan penilaian hipotetis. Orang beranggapan bahwa istilah ini menunjukkan ketentuan yang logis dari hukum dan dengan itu bermaksud menegaskan,Page 16  bahwa hukum itu mengucapkan suatu penilaian yang berlaku dengan syarat-syarat tertentu. { Pendapat ini paling tajam kita jumpai pada Zitelmann, Irrtum und Rechtsgeschäft (1879). } Apabila A menyebabkan matinya orang, maka ia dipidana, harus membayar ganti kerugian, dan sebagainya. Ketentuan ini karena itu tidak tepat, karena dalam penilaian hipotetis diberikan keputusan mengenai apa yang terjadi, apabila diPenuhi syarat-syarat tertentu; akan tetapi dalam huktim yang penting tidak mengenai apa yang terjadi, melainkan apa yang seharusnya terjadi. Kita tidak dapat membaca dalam undang-undang bahwa barang siapa menyebabkan kematian sungguh-sungguh dihukum, melainkan bahwa barang siapa menyebabkan kematian seharusnya dihukum. Syaratnya mengenai kenyataan (zija), kesimpulannya mengenai keharusan (moeten). Keterikatan yang tajam, yang khas terdapat pada penilaian hipotetis: "kalau A ada, maka B juga ada", tidak ada di sini. Ada suatu loncatan di antara keduanya.
52

§ 3. The nature of the legal rule. The command.    We could also have stated the argument of the last section in more scholarly terms: the law does not give a hypothetical judgment. Some have been of the opinion that with such a term the logical determination of law is indicated and thereby intend to show that the law passes a judgment, which is Page 16 valid under certain conditions. {This opinion finds its sharpest formulation with Zitelmann, Irrtum und Rechtsgeschäft (1879).} If A has committed man-slaughter, he will be punished, he will have to pay the damages, etc. This way of putting things is already incorrect, for the reason that the hypothetical judgment contains a proposition about what happens when certain conditions are fulfilled; the law however is not about what actually happens, but about what should happen. We cannot read in the codified rule that whomsoever commits man-slaughter will actually be punished, but that whomsoever commits man-slaughter ought to be punished. The condition pertains to the ‘is’, the conclusion to the ‘ought’. The strict logical conclusiveness, implied in the hypothetical judgment: if A is existent, than B will be, is missing here. There is a ‘leap’ between both.

53
   Di dalam hukum terdapat yang seharusnya. Karena itu kita mengatakan tentang norma dalam hukum, adalah perintah dari pembentuk undang-undang. Banyak dipertengkarkan orang bagaimana kita harus mengartikannya, kepada siapa perintah itu tertuju, dan sebagainya. Menurut pendapat kita banyak dari tulisan-tulisan ini tidak banyak hasilnya; analisa yang terlalu tajam atau Iebih tepat analisa yang terlalu mengabstrakkan mengakibatkan kesimpulan yang ruwet. Saya tidak dapat mengerti, bahwa pengetahuan kita menjadi diperdalam jika dalam penentuan dapat dihukumnya suatu perbuatan yang menyebabkan kematian tidak dilihat perintah untuk tidak membunuh, melainkan perintah untuk tunduk kepada pidana yang ditentukan terhadap kejahatan itu. { Bandingkan W. Zevenbcrgcn, Encyclopaedie der Rechtswetenschap, (1925) halaman 121.} Faktor itu memang ada, tetapi pertama-tama pembentuk undang-undang dalam ps. 338 W.v.S. membuat "kamu tidak akan membunuh" menjadi perintahnya. Bahwa perintah ini mengenal pengecualian-pengecualian (daya memaksa, keadaan memaksa) tidak menghilangkan sifatnya—apakah ada satu perintah yang bersifat umum, yang tidak mengenal pengecualian?
53

   The ‘ought’ is inherent in the law. This is why we talk about norms in the law, about the command of the legislator. There has been a lot of discussion about the way we have to understand this, to whom the command is addressed and so on. In our view much of what is written has been sterile; analysis that is too sharp, or rather too abstract, has led to distorted conclusions. I cannot understand why our insight would be enriched if, for example, we do not see the penalization of manslaughter as a command not to kill, but as a command to surrender oneself to the penalty defined for this crime. {Compare W. Zevenbergen, Encyclopaedie der Rechtswetenschap, (1925) p. 121.} The latter is also true, but the legislator has made art. 287 ‘W. v. Str.’ (Penal Code) primarily to express his command ”thou shalt not kill". That there are exceptions to this command (self-defense, force majeure) does not rob it from this characteristic — does there exists one command, which is general, of which this is not true?

54
Menurut pendapat kita kita hanya dapat memperoleh pengertian yang mendalam, bilamana kita bertanya kepada diri kita sendiri, sebagai apakah hukum masuk ke dalam kesadaran kita, bagaimanakah kita harus memandang gejala historis perundang-undangan. Lalu kita akan menghadapi lagi suatu kekuasaan yang memaksalcan kehendaknya, yang menghcndaki kepatuhan, yang memerintah. Saya sama, sekali tidak membkarakan siapa yang mempunyai kckuasaan itu, juga tidak saya bkarakan apakah kita harus memikirkannya sebagai. pribadi (persoonlijk) atau tidak pribadi (onpersoonlijk). Akan tetapi di dalam undang-undang kita melihat berhadapan tiengan kita, barangkali lebih tepat di atas kita, suatu kekuasaan, yang menghendaki suatu akibat tertentu, dan karena itu menetapkan peraturan. Bahwa karena itu merupakan peraturan tentang yang seharusnya suatu perintah. Undang-undang bkara kepada orang-orang yang tunduk kepadanya Page 17 dengan kata-kata "kamu harus", "kamu akan", atau "kamu tidak akan". Seluruh sepuluh angger-angger (Decaloog) tetap merupakan ciri dari undang-undang.
54

In our view we only reach a good understanding, when we ask ourselves how law forces itself upon our conscience, how we have to view legislation as a historical phenomenon. And then we are time and again confronted with a power, which forces its will upon us, which claims obedience, which commands. I leave completely aside to which authority this power belongs, and whether we have to imagine it as a person or as something impersonal. Yet in the law we are confronted, or more adequately formulated, subjected, to a power, which wants to reach a certain consequence, and which institutes a rule to this end. It is already for this reason that it is a normative rule, a command. The legal rule addresses its subjects Page 17 with the words: “thou art obliged, or “thou shalt", or “thou shalt not". The Decalogue is archetype of any legal rule.

55
   Ini saya tempatkan di muka, karena saya beranggapan bahwa itu sangat fundamental untuk setiap penelaahan undang-undang, akan tetapi pendapat ini tidak saya uraikan lebih lanjut, pertama karena hal itu akan membawa saya terlalu jauh dari tujuan saya, tetapi juga karena undang-undang itu bagi hukum perdata hanya di tempat kedua pentingnya (sekunder). Sebab, apabila undang-undang itu perintah, maka undang-undang itu tidak hanya perintah, undang-undang itu tidak selalu perintah. Sebagian terbesar dari hukum perdata tidak dapat dikarakterisasi sebagai perintah. Hukum perdata memang perintah dalam ketentuan seperti ps. 298 al. ke-2 B.W.: "Orang tua diwajibkan mendidik dan memelihara anak-anaknya yang belum cukup umur", juga dalam peraturan-peraturan yang karena jasanya ps. 1365 B.W. mempunyai sangsi dalam hukum perdata. Dan demikianlah masih banyak lagi. Akan tetapi kelirulah apabila kita melihat perintah dalam semua hukum. Untuk hukum pidana penemuan Binding { Die Normen (1872).} bahwa setiap penentuan pemidanaan dapat diuraikan dalam perintah dan sangsi, tidak dapat diragukan merupakan penemuan yang penting. Penemuan Binding itu berkembang dengan subumya, tetapi untuk hukum perdata tidak merupakan keuntungan ketika ajaran Binding itu juga diimpor ke dalam hukum perdata. { Ini terjadi dalam karya A. Thon. Rechtsnorm und Subjectives Recht (1878). Banyak jumlah penulis yang mengikuti dia.}
55

   I emphasize this, because I think that it is fundamental for any conception of the law, but I do not elaborate this view any further here, primarily because it would take me too far away from my aim, but also because it has only a secondary meaning for private law. The reason for this is that, although the law is a command, it is not a command alone, it is not always a command. The largest part of the private law cannot be characterized as a command. A provision like art. 353 ‘B.W.’ (Civil Code) is a command indeed: “Parents are obliged to bring up and support their minor children"; the same is true for the rules, which have, thanks to art. 1401, a sanction in private law. And there are more rules like this. But it is a misconception to see all law as commands. For penal law the solution of Binding {Die Normen (1872)}, that every penalization can be analyzed in a command and a sanction, has surely been of great importance. It has produced good results there, but it was not profitable for the science of private law, when Bindings' doctrine was imported there. {This occurred in A. Thon, Rechtsnorm und Subjectives Recht (1878). Many authors have followed him.}

56
§ 4. Sifat peraturan hukum, izin. Hukum obyektip dan hukum subyektip.   Untuk hukum perdata ciri khasnya adalah tempat yang luas yang ditempati. oleh Iwkum dalam arti subyektif. Kita mempergunakan istilah "recht" tidak hanya untuk peraturan, tetapi juga untuk kewenangannya. Jadi "recht" dapat berartrhukum, dapat berarti kewenangan. Kita mengatakan tidak saja bahwa di Negeri Belanda hukum mengharuskan, tetapi juga bahwa A atau B mempunyai "recht" (hak): di samping hukum dalam arti obyektif ada hukum dalam arti subyektif, atau di samping hukum obyektif ada hukum subyektif. Penggunaan bahasa yang sama juga kita dapatkan dalam bahasa-bahasa lain. Dalam bahasa Jerman istilah "recht", "droit" dalam bahasa Prancis, jus dalam bahasa Romawi (Latin), mempunyai arti rangkap yang sama, yaitu hukum dan hak.
56

§ 4. The nature of the legal rule. The permittance. Objective and Subjective law.    Characteristic for the private law [privaatrecht] is the large space occupied by the law [recht] in a subjective sense. We use the term law viz.[recht] not only for the legal rule, but also for the entitlement [right]; we do not only say, that the law [recht] in the Netherlands prescribes, but also that A or B has the right [recht]; next to law [recht] in an objective sense, there is law [recht] in a subjective sense, which means that next to objective law there is subjective law. We find the same parlance elsewhere. Recht in German, droit in French, jus in Latin, have the same double meaning.

57
   Ini tentunya bukan kebetulan; penggunaan bahasa ini sudah menimbulkan dugaan, bahwa peraturan dan kewenangan merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan,Page 18  yang keduanya untuk werdi dari hukum mempunyai arti yang esensial. Namun demikian beberapa teori modem berusaha untuk menghilangkan hukum subyektif dari barisan pengertian-pengertian hukum: "En réalité il n'y a pas de droit subjectif" (dalam kenyataannya tidak ada hukum subyektif), bunyi pemyataan guru besar hukum tata negara Duguit { Lihat karyanya yang berjudul Traité de droit constitutionnel I, cetakan kedua tahun 1921. Bandingkan pandangan saya W.P.H.R. 2802 dan berikut.} yang kerap kali diulang-ulang; dia yang ingin jadi realis, lupa bahwa kenyataan dari hukum berulang kali menampakkan bentuk: "hukum subyektif". Tetapi bukan hanya mereka yang ingin meniadakan hukum subyektif tidak menghargai arti dari pengertiannya, juga mereka yang bersedia mengakui adanya kewenangan-kewenangan dan tetap mengecapnya dengan kata "rechten", akan tetapi bagaimanapun tidak melihat lain daripada suatu refleksi dari peraturan di dalamnya.
57

   Of course this is no coincidence; already this similarity of parlance leads us to think that rule and entitlement are a duality which cannot Page 18 be separated, that they are both of essential value to understand the meaning of the law. Nevertheless many modern theories have tried to strike the subjective law from the ranks of the concepts of law: „En réalité il n'y a pas de droit subjectif" is the often repeated proposition of Duguit {Traité de droit constitutionnel I, 2e print 1921. Compare my publication in W.P.N.R.. 2802 et seq.}, lecturer on ‘staatsrecht’ (constitutional law) he, who wanted to be a realist, forgot that the actuality of the law presents itself time and again in the form of „subjective law". But not only those who aimed at the eradication of the subjective law misconstrued the meaning of the concept, there were also those who were prepared to acknowledge the existence of entitlements and to signify these with the name „rights", but could not conceive of them in any other way than as a reflection of the legal rule.

58
   Hukum memerintah, dari perintah lahir kewajiban untuk memenuhinya; refleks dari itu adalah bahwa pemenuhannya dapat dituntut, bahwa ada hukum dalam arti subyektif. Kewenangannya lalu kehilangan arti mandirinya. Khas untuk pandangan ini adalah bahwa konsekuensinya menyebabkan kewajibannya juga lalu disebut "recht" (hukum). Suatu konsekuensi yang memang diterima. { Bandingkan Zevenbergen, loc. cit. halaman 276. Zevenbergen sendiri mengakui arti mandiri dari kewenangan dalam hukum. Selanjutnya Kelsen, Algemeine Staatslehre (1925) § 12.} Karena perintah itu terjadilah suatu hubungan hukum antara orang-orang tertentu, mereka yang ada dalam hubungan itu tersangkut dalam hukum, mempunyai hak. Seharusnya konsekuensi itu—seperti kebanyakan—dapat menunjukkan tidak dapat dipertahankannya ajaran itu. Barang siapa menamakan kewajiban itu recht ia bertentangan secara terbuka dengan recht sebagaimana itu memperlihatkan dirinya kepada kita dalam ucapan sehari-hari dan yang selama berabad-abad menampaldcan dirinya seperti itu. Ilmu hukum tidak mempunyai kebebasan untuk mengesampingkan penggunaan bahasa yang begitu esensial itu.
58

   The law commands, from the command emanates the obligation to perform; the corollary of this is that performance can be claimed, that there is law in a subjective sense. In this case the entitlement has no autonomous meaning. Characteristic for this view is that as a consequence the obligation is also called a „right". This is a consequence, which is indeed accepted. {Compare. Zevenbergen t. a. p. p. 276. Zevenbergen himself accepts the autonomous meaning of the entitlement in the law. See also Kelsen, Allgemeine Staatslehre (1925)12.} From the command a legal relationship is generated between certain persons, those, who are thus related, take part in the law, have rights. This consequence — like other things — could have pointed out the untenableness of the doctrine. Whoever calls the obligation a right, clashes openly with the law as it presents itself to us in common parlance and as it has presented itself for centuries. Legal science is not entitled to put aside such an essential use of language.

59
   Akan tetapi kesulitannya lebih besar dari pada kesulitan penggunaan bahasa apabila kita ingin membuang hukum subyektif dari ilmu. Ini justru terbukti dalam hukum perdata. Teori bahwa hukum adalah peraturan adalah konsekuensi dari gagasan bahwa hukum adalah kehendak dari masyarakat yang teratur, yaitu negara. Negaza memerintah, perintah itu adalah hukum. Hukum perdata—tidak dalam teori, akan tetapi dalam perkembangan sesungguhnya dalam yurisprudensi dan kehidupan hukum—tidak pemah menerimanya dan tidak dapat menerimanya tanpa membahayakan eksistensinyaPage 19  sendiri. Hukum adalah selalu pengaturan hubungan antara masyarakat dan individu, keduanya adalah kutub-kutub tempat setiap tatanan hukum bergerak di antaranya. Ajaran yang menyamakan hukum dengan perintah dari negara hanya melihat masyarakatnya dari pasangan yang dalam dualitasnya mempunyai arti yang prinsipial ini. Hanya masyarakat inilah yang merupakan data yang asli, individu memperoleh hak-haknya dari masyarakat itu. Apabila ini pada umumnya tidak tertahankan, maka yang paling berat terasa sudah tentu di bagian hukum yang keterikatannya kepada individu paling menonjol, yaitu dalam hukum perdata.
59

   But when we want to banish the subjective law from science, there is more than just the language that comes under threat. This is especially clear in the private law. The theory that law is only rule generates from the idea that law is the will of the organized community, the State. The State commands, that command is law. The private law — not in the theory, but surely in its actual development in adjudication and rights — has never accepted this, it could not accept it, without endangering its own Page 19  existence. Law is always a regulation of the relationship between the community and the individual, they are both the poles between which every legal structure is situated. The doctrine, which sees law as a command of the State, sees only the community in this pair, which is of principled significance exactly because of its duality. Only the community is seen as an original given, the individual receives its rights from it. Although this view is untenable in general, this is felt of course most powerfully in that part of the law where the connection with the individual is most prominent, in the private law.

60
Itu kita lihat dengan jelas jika kita menyadari arti dari hukum subyektif dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata kita menggunakan istilah itu tidak hanya untuk satu kewenangan saja, melainkan untuk satu kelompok kewenangan-kewenangan yang kesemuanya diperlakukan sebagai satu kesatuan. Kita tidak hanya mengatakan bahwa A berhak untuk menuntut suatu benda dari B, akan tetapi juga bahwa ia, mempunyai hak milik, yang berdasarkan hak milik itu ia boleh menguasainya, boleh memindahkan hak itu.
60

We can see that clearly if we become aware of the meaning of the subjective law in the sphere of the private law. In that context we use the term not only for the single entitlement [right], but for a bundle of entitlements [rights], which are treated as a whole. Not only do we say, that A has a right to claim an (im)movable object from B, but also that he is entitled to it as a proprietor, that he is allowed to dispose of it in virtue of that right and that he is allowed to transfer this right.

61
Berdasarkan hukum subyektiflah seluruh sistem bukum perdata itu dibangun; perlawanan hak kebendaan dan hak pribadi adalah suatu perlawanan antara hukum-hukum subyektif (hak-hak). Tatanan mengenai penguasaan atas tanah dan benda-benda berujud pada umumya bertumpu pada hukum subyektif mengenai milik, hubungan-hubungan khusus terhadap benda-benda dipandang sebagai hak-hak khusus, pelanggaran-peIanggaran atas hak milik (hipotik dan pakai-hasil); hukum-hukum (onrecht) pertama-tama adalah pelanggaran atas hak orang lain; pergaulan terjadi oleh pemindahan hak-hak, pengaturan-pengaturan baru menimbulkan hak-hak baru (hak cipta, hak paten). Dalam hukum harta kekayaan kita tidak dapat melangkah satu langkahpun tanpa bekerja dengan pengertian hukum subycktif. Lebih kuat/jelas lagi: kalau kita kembali, maka kita lihat, bahwa sistem yang begitu halus dari hukum perdata modem pada satu pihak bertumpu pada hubungan-hubungan yang dipandang sebagai hukum subyektif antara orang dan benda, yaitu hak milik, pada lain fihak bertumpu pada perlindungan yang juga dipandang sebagai hukum subyektif dari orangnya sendiri dalam kebebasannya untuk menentukan sendiri. Mengenai yang terakhir ini segera akan kita bkarakan lebih luas, tetapi lebih dulu masih akan saya kemukakan sesuatu mengenai hak milik.
61

The whole system of private law is built upon the subjective law, the opposition between real [in rem] and personal right is an opposition between subjective rights. The regulation of the disposition of the land and of material goods in general is founded on the subjective right of property, the specific relations regarding goods are conceived of as specific rights, as infringements of this property right (mortgage and usufruct); injustice is primarily an infringement of another person’s right; commerce takes place through transference of rights, new regulations generate new rights (copyright and patents). We cannot take a step in the context of property law without using the concept of subjective law. Put even more strongly: going back, we see, that the whole fabric of the modern system of private law rests on the one hand upon the relation between a person and a good, conceived of as a subjective right i.e. as property, and on the other hand upon the protection of a person regarding his freedom of self-determination, which is also conceived of as a subjective right. About the latter more soon, firstly something else about this property.

62
   Aneh, bahwa belum pemah berhasil diberikan definisi yang baik mengenai hak milik. Orang tidak dapat mendefinisikannya lebih jauh dari pada: suatu kewenangan untuk pada umumnya-boleh menguasai, untuk boleh berbuat sekehendaknya dengan barangnya dalam-batas-batas hukum, dan selanjutnya.Page 20  Ini dapat dimengerti. Suatu pengertian hanya dapat dirumuskan dengan pertolongan pengertian-pengertian lain. Hipotik dan pakai-hasil dapat dirumuskan dengan pertolongan hak milik. Akan tetapi hak milik sendiri tidak dapat dirumuskan justru karena pengertian hak milik itu primer, karena sifat umumnya dari penguasaan tidak memungkinkan penentuannya. Ingat, saya katakan sifat umumnya, bukan sifat mutlaknya. Di sini pemah terjadi banyak kekacauan.
62

   It is remarkable that up till now nobody has succeeded in providing a proper definition of property. Attempts are shortcoming like ‘an entitlement to general disposition’, ‘to act with an (im)movable object as one wants within the limits set by law’, and the like. Page 20 This is understandable. The meaning of a concept can only be described with the help of other concepts. Mortgage and usufruct can be described with the help of the concept property. But property itself evades such a description — exactly because the concept is primary, because the general nature of its power of disposition makes the determination impossible. It should be noted, that I say general nature and not absolute nature. There has been a lot of confusion on this issue.

63
Pada satu fihak orang berpendapat, bahwa sifat umum itu mengandung kemutlakan dalam dirinya, bahwa karenanya pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan-kewenangan pemilik sebetulnya tidak diizinkan, bertentangan dengan hukum; orang lupa bahwa sifat umum itu tidak pemah tanpa pembatasan dan bahwa mengenai luasnya pembatasan itu sifat umumya tidak menentukan apa-apa. Sifat dari hukum tidak menentukan isinya. Individu dan masyarakat adalah data yang asli dari setiap hukum. Hak milik menganggap bahwa individu bagi hukum sama nyatanya dengan masyarakat, sama nyatanya, tetapi tidak lebih dari itu. Hukum sebagai pengaturan masyarakat mengandung keharusan pembatasan hak milik. Mengenai luasnya pembatasan berbagai kurun waktu berpendapat lain. Akan tetapi pada lain fihak adalah suatu kebodohan, apabila pembatasan-pembatasan itu diperluas, maka dengan hilangnya kemutlakannya lalu juga sifat umumnya hak milik tidak diakui.
63

On the one hand it has been the understanding that its general nature implied its absolute nature and that because of this a limitation of the entitlements of the proprietor was illicit, contrary to the law; one forgot, that the general nature of the entitlement had never existed without restriction and that the general nature doesn’t tell us anything about the extent of the restriction. The nature of the law does not determine the content. Individual and community, I said, are the original given of any law. The concept of property presupposes that the individual is to the same extent essential to the law as the community, essential to the same extent, but not more. Law as a regulation of the community implies the necessity of a limitation of property. Different times will judge differently on the extent of this limitation. On the other hand, however, it would be foolish to argue that acceptance of the limitations to its absolute character would at once deny the general nature of the concept as well.

64
Zaman kita meneruskan pembatasan-pembatasan itu sampai jauh; tidaklah keliru jika orang mengatakan, bahwa hak milik itu digerogoti. Akan tetapi hak milik tidak dihapuskan; tidak dapat dihapuskan tanpa robohnya hukum perdata. Akhimya tinggallah suatu bagian yang tidak dapat dirumuskan oleh setiap ketentuan. Andaikata penetapan, dengan lain perkataan penunjukan dalam peraturan-peraturan tentang apa yang dapat dilakukan oleh pemilik dengan bendanya itu mungkin, maka hak milik sendiri hapus.
64

Currently these limitations are carried through to a far extent; not unjustly it is said that the concept of property is ‘uitgehold’ (‘excavated’). But it has not been abolished, it cannot be abolished without the collapse of the private law. In the end there will remain a ‘residue’ which evades any determination. If it would be possible to determine, to indicate with rules, what the proprietor is allowed to do with his property, then property itself would have disappeared.

65
   Suatu pemyataan sejenis dapat dilakukan untuk kepribadian (persoonlijkheid) sendiri dari individu yang dipandang sebagai hukum subyektif; perlindungan yang oleh hukum perdata diberikan kepada orang justru dalam perkembangan perbuatan melawan hukum (sikap hati-hati sebagaimana layaknya terhadap diri orang lain) memperlihatkan, bahwa juga di sini adalah suatu kompleks kewenangan yang mengakui dan membatasi hukum akan tetapi tidak mengatumya dengan peraturan-peraturan.
65

   A similar argument can be made for the personality of the individual, which can be conceived of as a subjective right; the protection which the private law gives to the person, especially by the new development of the wrongful act (the carefulness which is required concerning another’s person), makes clear that also here there exists a collection of entitlements, which is acknowledged by law and restricted by it, but is not determined by regulations.

66
   Apakah hasil akhir dari ini semua untuk tujuan kita? Sebab kita senang merumuskan sifat dari pengaturan keperdataan. Nampaknya kita meninggallcannya, dalam kenyataannya tidak demikian. Kesimpulan kita sebagai berikut: bilamana pembentuk undang-undang dalam ps. 570 B.W.Page 21  merumus-kan hak milik dan melindungi hak milik itu, maka itu bukan suatu pemberian kewenangan, melainkan suatu pengakuan kewenangan; seolah-olah untuk sesaat ia berhenti pada waktu menata suatu bidang, membatasi dirinya sendiri dan selebihnya ia serahkan kepada individu. Bukannya "kamu harap" melainkan "kamu boleh" yang merupakan kata-kata yang ia ucapkan. Keharusan yang timbul dari situ untuk orang lain adalah sekunder; orang menjungkirbalik keadaannya kalau dalam hak milik orang pertama-tama ingin melihat suatu larangan gangguan yang ditujukan kepada setiap orang kecuali kepada si pemilik sendiri.
66

   What is the conclusion of all this for our plan? Isn’t it true that we were describing the nature of regulations of private law? At first sight we have departed from that, in reality this is however not the case. Our conclusion is this: if the legislator Page 21 describes property in art. 625 ‘B.W.’ (Civil Code) and protects this property, then this should not be conceived as the conferment, but as the acknowledgement of an entitlement; the legislator stops for a moment as it were with giving structure to a certain domain, sets himself a boundary and leaves the rest to the individual. He does not speak the words “thou shalt”, but “thou has permittance”. The obligation which follows from this for others is secondary; one puts things upside down if one conceives property primarily as a prohibition of disturbance addressed to everybody except the proprietor.

67
   Izin bagi peraturan hukum sama esensialnya dengan larangan. Izin itu dalam hukum perdata merupakan kepentingan yang tinggi sekali. Izin menganggap adanya hukum dalam arti subyektif.Akan tetapi pada tingkat kedua dari paragraf ini kita masih dapat menarik kesimpulan yang menyebabkan paragraf ini bersambungan dengan paragraf kedua; gejala yang dinamakan hukum tidak hanya memuat peraturan-peraturan, melainkan juga kewenangan-kewenangan. Kita akan kembali lebih lanjut kepada soal itu lagi, akan tetapi kita akan meneruskan dulu penyelidikan terhadap setiap peraturan.
67

   The permittance is as essential to the legal rule as the prohibition. In the private law its importance is eminent. The permittance presupposes law in a subjective sense.    But secondly we can derive yet another conclusion from this section, by which it links up with § 2; the phenomenon of law doesn’t contain solely rules, but also entitlements. We will return to this issue, however we proceed firstly with our research about the nature of the rule.

68
§ 5. Sifat peraturan hukum. Janji.   Hukum membiarkan kepada manusia individual suatu lingkungan, yang dia sendiri dengan bebas menentukan penataannya, yang dipatuhinya sendiri. Tidak hanya bahwa ia bebas untuk mclakukan atau tidak melakukan perbuatan yang akibat-akibatnya dirumuskan oleh undang-undang, melainkan dalam arti yang lebih luas, karena kebebasan itu ada padanya untuk menentukan sendiri pengaturannya yang nampaknya paling baik bagi dirinya. Contoh untuk yang pertama adalah hukum perkawinan dan contoh untuk yang kedua adalah hukum harta perkawinan. Apakah seseorang akan kawin, ia boleh menentukannya sendiri; tetapi kalau ia kawin maka undang-undang menentukan kewajiban suami-isteri terhadap satu sama lain.
68

§ 5. The nature of the legal rule. The promise.    The law leaves a circle to the individual human being, within which he determines freely the rules to which he subjects himself. Not only does this leave him the freedom to perform an action or not, the consequences of which are spelled out by the law, but more generally it gives him the freedom to bring into being a rule which is the best in his eyes. An example of the first is the law relating to marriage, an example of the latter is the law relating to marital property. Somebody can decide for himself to marry, but if he marries, the law prescribes the obligations between man and woman.

69
Sebaliknya pengaturan hukum harta kekayaan: kebersamaan atau sesuatu yang lain, dapat ditentukan oleh fihak-fihak sendiri. Yang terakhir inilah yang saya maksudkan. Dengan perjanjian atau surat wasiat, juga dengan beberapa pemyataan sefihak, individu ikut serta dalam pembentukan hukum. Pengaturan perjanjian—untuk gampangnya selanjutnya saya membatasi diri dengan perjanjian—mengikat orang yang mengadakannya sebagai undang-undang. Kewajiban-kewajiban itu tidak ditentukan dari atas, melainkan orang yang terikat mewajibkannya kepada dirinya sendiri.
69

They can however decide for themselves which regulation of the ‘vermogensrecht’ (patrimonial law) they wish: to make the marital property communal or not. It is the latter which I have in view. By contracts and by testament, and also by some unilateral statements, the individual contributes to the development of law. The provisions of the agreement — to simplify matters I will restrict myself to this — bind the person, who entered into it, like a law. This obligation doesn’t originate from an authority above, but is self-imposed.

70
   Tetapi, orang dapat bertanya: apakah keterikatan ini akhimya bukan keterikatan kepada peraturan hukum yaitu peraturan bahwa perjanjian-perjanjian itu mengikat, bahwa perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi fihak-fihak seperti yang ditegaskan oleh ps. 1138 KURPerd.Page 22 ? Pasti, ituada dalam undang-undang, akan tetapi isi peraturan ini bukan undang-undang yang memberikannya, melainkan kehendak para fihak dan keterikatan kepada peraturan itu adalah sesuatu yang lain daripada keterikatan kepada peraturan untuk tidak merusak barang orang lain misalnya. Pada yang terakhir itu kewajiban itu timbul karena pelanggaran terhadap perintah pembentuk undang-undang, sedangkan pada perjanjian kewajiban itu diletakkan sendiri oleh fihak-fihak kepada dirinya dan ditentukan ruang lingkup serta daya kerjanya.
70

   But, as one can ask, is this being bound in the end not simply to be bound by the legal rule? The rule that agreements bind, that they purport the law between parties, like it is said in art. 1374 ‘B.W.’ (Civil Code)?Page 22 Surely, thus it is stated in the law, but the parties – not the law – determine the meaning of this rule and the way in which a party is bound to this rule differs from the way in which an individual is bound, for example, to the rule not to damage the goods of another person. In the latter case the obligation originates from the violation of the command of the legislator, while in the first case the obligation is self-imposed by the parties, which determine its extent and impact.

71
Ada kalanya orang menyatakan, bahwa tidak dari perjanjan timbulnya kewajiban, melainkan bahwa tidak dipenuhinya perjanjian itu sebagai delik mewajibkan si kontraktan mengganti kerugian, akan tetapi pada gambaran ini tetap tidak diterangkan mengapa tidak dipenuhinya perjanjian itu menjadi melawan hukum; barang siapa berpendapat demikian, sudah menerima sebagai benar, bahwa menurut hukum pemenuhan itu adalah wajib, jadi bahwa perjanjian itu mengikat, menciptakan hukum. Gambaran ini memang bertentangan secara langsung dengan peraturan dari kitab undang-undang sekarang bahwa tidak hanya karena tidak dipenuhinya perjanjian dapat diminta ganti kerugian tetapi b.ahwa fihak yang mengadakan kontrak mempunyai hak tertentu. Perjanjian menciptakan hak—perumusan undang-undang kita: perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi fihak-fthak adalah tepat sekali.
71

It is asserted sometimes that an obligation does not follow from an agreement, but that the non-performance of it obligates the contracting party to pay the damages in the same way as an offence does. In this conception however it cannot be explained why the non-performance is wrongful; those who argue this, assume that there exists a legal obligation to perform, which means that it is the agreement, which binds the parties and creates law. This conception is therefore directly in opposition with the rule in the current codes that in the case of non-performance not only can it be asked to pay the damages, but also that the contracting party is to a certain extent entitled to performance. The agreement creates law—the expression in our code: between parties the agreement purports the law, is strikingly correct.

72
   Di dalam perintah, yang di dalam peraturan ini oleh undang-undang diberikan kepada orang-orang yang tunduk kepadanya, terletaklah pengakuan dari bentuk yang lain dari hukum. Disini orang juga dapat menemukan kembali sifat "kamu harus" dari hukum, akan tetapi "kamu harus" ini adalah pantulan pada bentuk lain, pada "saya akan" yang diucapkan sendiri oleh orang yang berkewajiban. Individu itu terikat tidak hanya oleh perintah dari mereka yang di dalam masyarakat mempunyai kekuasaan, melainkan juga oleh janji yang ia perjanjilcan/ucaplcan sendiri. Ucapannya sendirilah yang di sini mengikat, akan tetapi ucapan/kata-kata yang ditujukan kepada orang lain; saya harus membayar, tidak karena saya menghendakinya, melainkan karena saya telah berjanji, dalam arti kehendak itu saya nyatakan di hadapan orang lain.
72

   The command, which the law gives in this rule to its subjects, implies the acknowledgment of a completely different form of law. Although it is also possible to find here the “thou shalt" of the law, this “thou shalt" is the repercussion of a different form, of the “I shall" pronounced by the one who binds himself. The individual is not only being bound by the command of those who are charged with authority in the community, but also by his own promise. That which is binding here is one’s word — the word given to another; I have to pay, not because I wanted it, but because I have promised it i.e. have declared this intention to another. It is not the place here to elaborate this {When elaborated a differentiation will be needed again. In the law of the promise, the real promise has to be put in a juxtaposition to the disposition. See W. Schapp. Die neue Wissenschaft vom Recht (1930).}, but I have to give warning of a possible misunderstanding.

73
Di sini bukan tempatnya untuk membahasnya lebih lanjut, { Dalam hal diadakan uraian lebih luas juga akan diperlukan diferensiasi di sini. Dalam hukum janji di samping janji yang sesungguhnya dapat ditetapkan penguasaannya. Lihat W. Schapp, Die neue Wissenschaft von Recht (1930).} akan tetapi saya benar bahwa setiap janji, bahkan setiap janji yang diterima akan mengikat. Dalam perkembangan sejarah hukum, perjanjian hanya secara perlahan-lahan dan dengan susah-payah memperoleh/merebut tempat dan juga sekarang tidak setiap janji itu mengikat. Justru kebalikannya, juga di sini perkembangannya lebih menuju ke arah pembatasan dari pada ke arah perluasan; dalamhubungan antara pekerja dan majikan kita lihat janjiPage 23  itu merosot oleh pengaturan yang ditetapkan dari atas, meskipun tidak selalu dari pembentuk undang-undang. Dan juga di bidang-bidang lain pembatasan kebebasan berkontrak itu menjadi-jadi.
73

It is far from true that every promise, even every accepted promise, would be binding. In the historical development of law the contract has gained its place only slowly and with difficulty, and even now not every agreement is binding. On the contrary, the development tends more towards a restriction than to an extension; in the relation between an employee and employer we see that the promise isPage 23 limited by regulation, which is top down imposed, although not always by the common legislator. Also elsewhere the restriction of the freedom of contract is the order of the day.

74
Akan tetapi ini tetap suatu kenyataan, bahwa sepanjang hukum mengizinkan kepada individu dengan pengaturannya sendiri membentuk hukum, maka kata/ucapan orang yang terikat sendirilah yang menyebabkan dia diwajibkan. Justru seperti halnya pada hak milik: mengenai tempat yang ditempati oleh perjanjian sebagai sumber hukum orang dapat berbeda pendapat dan setiap hukum positif mempunyai pengaturannya sendiri untuk itu, akan tetapi selama hukum perdata ada, selama individu tidak sepenuhnya tunduk kepada masyarakat, maka bentuk hukum ini mempunyai artinya sendiri. Suatu hidup bersama hanyalah mungkin bilaman manusia yang satu dapat mempercayai kata/ucapan dari manusia yang lain.
74

This doesn’t do away with the fact that, as far as the law allows the individual to make law through regulation by himself, it is the word given by a person in binding him or herself by which he is obliged. It is exactly the same as with property: one can argue about the relevance of the contract as a source of law, and every positive law has its own regulation, but as long as private law exists and the individual is not completely subjected to the community, this form of law will have its own meaning. A society can only exist when one human being can trust the word of another human being.

75
   Ada baiknya untuk menyelidiki seberapa jauh pendapat-pendapat dalam hal ini sudah berubah. Sebelum abad ke-19 keterikatan kepada perjanjian itu adalah sesuatu yang dengan sendirinya demikian, suatu aksioma yang tidak butuh penjelasan; apa yang ia butuhkan adalah wibawa yang menuntut kepatuhan cialam undang-undang; orang mengira dapat menemukannya dengan jalan mengembalikannya wibawa ini ke perjanjian, ke penundukan sukarela dari warga negara. Dari semua usaha dalam jurusan ini yang paling terkenal adalah Contrat Social dari Roussaeau. Ajaran individualistisnya menyebablcan/mengakibatkan dalam praktek revolusi Prancis kekuasaan mutlak dari negara dan bersamaan dengan kekuasaan mutlak dari negara itu kekuasaan tunggal dari undang-undang. Ilmu dari abad ke-19 berjalan terus dalam arah ini dan sekarang menjadi terbalik: keterikatan kepada perjanjianlah yang membutuhkan penjelasan.
75

   It is worthwhile to explore how ideas have changed in this respect. Before the 19th century, binding by way of agreement was self-evident, an axiom, which didn’t need an explanation: what did need an explanation at that time was the authority which claimed obedience to its laws; people thought they could derive this authority from contract, from the voluntary subjection of the subjects. Of all the attempts in this direction Rousseau’s Contrat Social is the most famous indeed. His individualist doctrine introduced the omnipotence of the State into the practice of the French Revolution and with it the absolute sovereignty of the law. The science of the 19th century followed through in this same direction and in this way the tables were turned and it was soon the binding to an agreement that required explanation.

76
   Sebab apabila undang-undang, pengaturan yang diberikan oleh wibawa negara, merupakan sumber dari semua hukum, bagaimana mungkin pembentuk undang-undang yang diberi kekuasaan melepaskan sebagian dari pengaturan itu dan menyerahkan kepada individu yang barangkali tidak begitu cakap/mampu untuk pekerjaan itu? Apa jaminannya, bahwa individu-individu ini akan menciptakan pengaturan-pengaturan yang justru diharapkan oleh pembentuk undang-undang? Di dalam perjoangan kepentingan pribadi pada kedua belah fihak itulah akan diketemukan pengaturan yang dikehendaki itu dengan jalan memberi dan menerima, demikianlah pendapat orang. Akan tetapi pertama-tama fihak-fihak itu tidak berdiri bcrhadapan sebagai sesamanya barangkali yang satu lebih trampil, lebih kuasa daripada yang lain dan juga apabila mereka sama, apakah dengan demikian juga dapat dikatakan bahwa pengaturan mereka itu pengaturan yang adil? Apakah kebalikannya setidak-tidaknya tidak mungkin sama? Apakah hanya kemustahilan untuk mengatur segalanya yang memaksa untuk menyerahkan kepada fihak-fihak sendiri untuk menemukan pengaturan yang tcpat di sini?Page 24  
76

   If indeed the written law, the regulation by the authority, is the source of all law, how then could the legislator, charged with this authority, come to the point of handing over part of this regulating task and leave it to individuals who probably are not very fit to do this? What guarantee will there be, that these individuals will generate precisely the kind of regulation that the legislator wants? Many thought that this would result from the giving and taking by both sides in the battle over their mutual interests. But first and foremost of course the parties do not confront each other as equals, maybe the one is more clever, or more powerful than the other, and then, even if they are equal, does this imply that their regulation will be equitable? Is the opposite not just as probable? Is it only the incapacity to regulate everything which compels the legislator to leave it to the parties to find here a correct way of regulating? Page 24

77
   Burckhardt, yang juga mengemukakan pertanyaan ini, mencari jawabnya dalam penunjukan kepada aktivitas dari individu-individu, yang dengan demikian tergugah. { Loc. cit. halaman 9.} Jawabnya tidak dapat memuaskan; sebab rangsangan untuk aktivitas itu, suatu dorongan untuk sikap politik hukum dari kekuasaan pembentukan undang-undang dapat diharapkan, tetapi rangsangan itu tidak pemah menentukan untuk pertanyaan apakah isi perjanjian itu hukum. Kita tidak menerangkan bagaimana sesuatu itu hukum dengan menunjuk kepada dorongan seperti itu. Dari situ paling jauh dapat berakibat: meslcipun itu bukan hukum, akan tetapi diperlakukan sebagai hukum. Burckhardt sendiri merasakan ini: ia mengatakan tentang "Einbruch der Willkür in das Gebiet des Rechts". Maka dalam pengaturan-pengaturan konttaktual yang dipergunakan oleh fihak-fthak ia tidak dapat melihat lain daripada kesewenang-wenangan.
77

   Burckhardt, who also asks this question, answers it by referring to the fact that the activity of individuals is stimulated this way. {t. a. p. p. 9.} This answer cannot satisfy; although the stimulation of activity can be desirable indeed, a motive for the right wing political attitude of the legislative authority, it can never be decisive for the question whether the content of a contract has the character of law. We do not explain in what sense something is law by referring to such a motive. At most, what can be concluded from this: although it isn’t law, it is nevertheless treated as law. Burkhardt has the same feeling: he speaks about it in terms such as „Einbruch der Willkür in das Gebiet des Rechts." He cannot help seeing pure arbitrariness in the contractual provisions made by the parties.

78
Dengan demikian ia bertentangan dengan apa yang diperlihatkan oleh kenyataan dari hukum: keterikatan kepada perjanjian dialami sebagai hukum, peraturan perjanjian diperlakukan sebagai peraturan hukum. Penulis Swis itu tidak mau tahu mengenai hal itu; ia menghendalci bahwa perjanjian hanya ditafsirkan menurut kehendak dari fihak-fihak. Praktek selalu lain, dan harus lain, meskipun hanya karena kerapkali sedikit sekali maksud itu terbukti. Penafsiran dan pelengkapan pengaturan kontraktual itu lalu terjadi dengan analogi dari pengaturan undang-undang; bukannya apa yang dimaksudkan oleh fihak-fihak yang menentukan, melainkan apa yang menurut pendapat dari si penafsir seharusnya dimaksudkan yang menentukan. Penafsiran dan penetapan dari akibat hukumnya campur aduk. Kita melihatnya lagi dalam prosedur kasasi, yang dengan sia-sia mcmusingkan kepala untuk menemukan di sini pemisahan yang pantas antara apa yang fakta dan yang hukum. Andaikata di sini hanya kesewenang-wenangan, bagaimana akan dapat dikatakan perjanjian-perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, bagaimana akan dapat dikatakan ikut terikatnya kepada apa yang dibawa serta oleh kelayakan? Namun demikian, sekarang peraturan-peraturan ini Inenguasai persengketaan-persengketaan mengenai kewajiban-kewajiban yang lahir dari perjanjian. Pengaturan kontrak adalah peraturan hukum.
78

By taking this position he is in opposition with what the reality of law demonstrates: binding by contract is recognized as law, the provisions of the contract are treated as legal rules. The Swiss author doesn’t want to acknowledge this, he wants to interpret the agreement solely from the perspective of the subjective intention of the parties. The actual practice is always different, has to be different, if only because the intention is not obvious most of the time. Interpretation and ‘aanvulling’ (supplementation) of the contractual provisions is performed analogous to the way it is done with the written law: it is not what the parties intend that is decisive, but rather what they ought to intend according to the interpreter. Interpretation and determination of the legal consequences merge with each other. We see this again in the ‘cassatieprocedure’ (cassation proceeding), which wears itself out in vain, attempting to distinguish properly between what is factual and what is legal. If there were only arbitrariness here, how would it be possible to speak of carrying out agreements in good faith, or of the obligation to act in accordance with equity? And yet those very rules are currently at stake in most conflicts about obligations arising from agreements. The provisions in the contract are legal rules.

79
   Akan tetapi apabila jawaban atas pertanyaan "mengapa peraturan hukum" tidak dapat diberikan dengan cara membuat dapat diterimanya bahwa kesewenang-wenangan di sini berlaku sebagai hukum, dan apabila setiap jawaban, yang mencari dalam isi pengaturannya dianggap tidak cukup apa yang menentukan untuk pertanyaan apakah itu hukum atau tidak itu, maka kitd harus bertanya kepada diri sendiri apakah bukan problemanya yang salah mengajukannya. Page 25 Memang, apabila kita harus memutuskan apakah isi dari peraturannya selalu memenuhi syarat-syarat kelayakan, maka kita berulangkali harus mengingkarinya, lebih banyak harus tetap tinggal dalam keragu-raguan yang membiarkan pertanyaannya tidak terjawab. Akan tetapi apakah kita tidak dapat menyingkirkan segala keragu-raguan dengan menyatakan, bahwa perjanjian itu mengikat karena perjanjian itu janji, seperti halnya undang-undang itu mengikat karena undang-undang adalah perintah dari pembentuk undang-undang? Tidak dalam isinya, melainkan dalam asal dari pemyataan kontraktuallah terletak sifat hukumnya. Akan tetapi lalu alasan lebih lanjut mengapa pemyataan itu mengikat, tidak mungkin.
79

   Still when the question – “why legal rule?” cannot be answered by making it plausible that arbitrariness counts as law, and if the answer is deemed insufficient that the content of provisions is decisive for the question whether one can speak of law, then we have to ask ourselves if the problem is not mistakenly formulated. Indeed, when we have to decide whetherPage 25 the content of the contractual provisions always satisfies the requirements of equity, then we will have to deny this repeatedly, and often there will remain doubt and this will leave the question unanswered. Is it possible however to put aside all doubt with the remark that the contract binds because it is a promise, like the law binds because it is a command of the legislator? That the legal character is not to be found in the content, but in the origin of the contractual statement?In that case, however, it is not possible to give any further clarification for the binding force of the statement.

80
   Barang siapa mencari alasan itu, maka berpangkal pada gagasan bahwa perjanjian harus membuat dirinya bertanggungjawab di muka undang-undang. Akan tetapi, meskipun undang-undang terus-menerus mengatur dan membatasi kebebasan berkontrak, bahwa suatu janji itu mengikat akhimya tidak dapat diterangkan lain selain dari fakta bahwa janji adalah janji. Hukum memberi pengaturan mengenai hubungan individu dengan masyarakat, jadi juga hubungan individu-individu satu sama lain dalam suatu masyarakat tertentu. Antara individu-individu itu terjadi suatu hubungan karena perkataan yang mereka tujulcan kepada satu sama lain. Keterikatan kepada perkataan itu tercakup dalam hubungannya sendiri, sama seperti keterikatan kepada perintah yang berasal dari kekuasaan dalam masyarakat tercakup dalam eksistensi masyarakat hukum. Ilmu hukum tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keterikatan itu.
80

   One who is looking for such a thing, departs from the idea that the contract has to be justified under the written law. But although the law will continuously change and restrict the freedom of contract, the point that a promise binds cannot be explained in the end in any other way than by the fact that it concerns a promise. The law structures the relationship between the individual and the community, therefore also the relationship between individuals in a certain community. Between those individuals, a relationship is created by the words, which they speak to each other. The binding nature of those words is implied by this relationship in exactly the same way as the binding nature of the command, issued by the authority within a community, is implied by the existence of the common legal bond. The science of law is not capable of giving a further explanation of these bonds.

81
   Di sini bukanlah tempatnya untuk membahas semua ini lebih lanjut. Sebagai penjelasan saya hanya akan menunjuk, bahwa dalam hukum antar bangsa, betapapun tidak pastinya banyak hal di situ, namun satu hal adalah pasti, bahwa orang yang menandatangani traktat, suatu perjanjian antar negara, tunduk kepada traktat itu. Disitu untuk sementara tidak ada undang-undang yang memerintah. Bagaimana kita dapat mengerti ini bilamana keterikatan ini tidak sama mempunyai arti asali (oorspronkelijk) seperti arti analisanya perintah dari penguasa? Dan ini bukan satu-satunya gejala, yang begitu jelas dapat dimengerti. { Bandingkan Somlo, Juristische Grundlehre (1917) § 69; A. Reinach, Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechts (1913) halaman 702. Lihat juga karangan saya Convenances vainquent loi, Verhandelingen Kon. Akademie van Wetenschappen Afd, Letterkunde, 1930.} Akan tetapi saya tidak dapat menyelaminya lebih lanjut. Hanyalah perlu bahwa saya menunjukkan hal-hal ini, karena kita sekarang begitu mudah cenderung untuk melihat semua hukum itu dalam peraturan, terutama dalam peraturan yang dikukuhkan oleh negara dan bahwa gambaran inilahPage 26  yang harus kita tinggalkan, bilamana kita ingin mendapatkan pengetahuan mendalam dalam hukum, yaitu dalam hukum perdata.
81

   This is not the place to elaborate on all of this. To clarify things I only point out for the moment that in the law of nations, among the many uncertainties which exist, there is one thing which stands firm: when one signs a treatise, an agreement between states, one is subjected to it. In that context there is not yet a law, which commands. How then is it possible to understand this binding effect when its nature is not in the same sense original as that of the command of an authority? And this is not the only phenomenon, which can be understood in this way. {Compare Somlo Juristische Grundlehre (1917) § 69; A. Reinach, Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechts (1913) p. 702. See also my Conventions vainquent loi: Verhandelingen Kon. Akademie van Wetenschappen Afd. Letterkunde, 1930.} But it is impossible for me to go into that. It was only necessary to indicate these things, because we are so easily inclined today to see all law in terms of rules, preferably rules sanctioned by the State and it is this notion Page 26 we have to reject if we want to understand law, especially private law.

82
   Untuk hukum perdata pembentukan hukum individual mendapat tempat yang penting. Di samping peraturan-peraturan, hak-hak subyektif dan keputusan-keputusan, pembentukan hukum individual itu mempunyai arti tersendiri. Tidak hanya karena alasan itu perlunya menyadari hal ini, juga untuk pengertian yang baik dari sebagian besar peraturan-peraturan sendiri hal itu bermanfaat. { Menarik sekali, bagaimana dalam hukum dari zaman kita bentuk-bentuk baru menampakkan dirinya, dimana janji dan perintah dalam hubungan baru merupakan dasar dari hukum. Demikianlah halnya dalam hukum persekutuan, perjanjian kerja kolektif, reglemen kerja. Bandingkan mengenai hal itu Marius G. Levenbach dalam kumpulan karangan yang dipersembahkan oleh venulis (1932) halaman 301 dan berikutnya.}
82

   The formation of law by individuals is an important part of the private law. Besides rules, subjective rights and decisions, this has its own meaning. It is not only for this reason that it is necessary to understand this, it is also useful for a good understanding of a large part of the rules themselves.

83
§ 6. Sifat peratutran hukum, hukum pelengkap. Penilaian dan penataan.   Peraturan-peraturan hukum perdata untuk sebagian besar adalah petunjuk-petunjuk mengenai batas-batas kebebasan dan kewenangan individual untuk membentuk hukum. Masyarakat mempermudah individu, menunjukkan bidang yang boleh ia kuasai, menetapkan jaminan-jaminan yang ia butuhkan untuk menjadi yakin, bahwa pemyataan orang yang bersangkutan memang pemyataan kehendak dan mengecamkan pada dirinya, bahwa juga dalam isi pengaturannya ia harus tetap tinggal dalam batas-batas tertentu. Namun, jika peraturan-peraturan ini merupakan peraturan-peraturan yang terpenting dalam hukum pergaulan, peraturan-peraturan ini bukan peraturan-peraturan yang terbesar jumlahnya. Jauh lebih banyak jumlah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang dalam hal fihak-fihak sendiri tidak menentukan pengaturannya. Pembentuk undang-undang bertitik tolak dari gagasan, bahwa individu-individu boleh membuat peraturan itu sendiri menurut yang dianggap baik, akan tetapi secara subsider pembentuk undang-undang menunjukkan apa yang akan berlaku bilamana peraturan sendiri itu tidak ada. Orang menyebut peraturan-peraturan ini: hukum pelengkap atau hukum dispositif dan melawankannya dengan hukum pemaksa. Masing-masing dari kedua istilah ini merupakan ciri khas dari sebagian peraturan-peraturan yang saya maksudkan.
83

§ 6. The nature of the legal rule. Supplementary law. Valuation and regulative task    The rules of the private law determine for the most part the limits of the individual freedom and the competence to make law. The community meets the individual, assigns him the domain within which he is allowed to ‘beschikken’ (act according to his own rules), determines the guarantees needed to be convinced that the statement of the person concerned is indeed a declaration of his intention, and impresses upon him that he has to stay within certain boundaries regarding the content of the regulation he makes. However, although these rules are the most important ones of the law regarding the relations between individuals, they are not the most numerous. Many more are the rules made by the legislator to be used in cases where the parties did not make these provisions themselves. He [the legislator] departs from the idea that individuals are allowed to make regulations themselves as they see fit, and he indicates subsidiarily which rule applies when these are lacking. People call these rules ‘aanvullend’ (supplementary) or dispositive as opposed to ‘dwingend’ (compulsory) law. Both terms are each characteristic for a specific part of the rules that I have in mind.

84
Mungkin pembentuk undang-undang untuk suatu hubungan yang diatur secara kontraktual hanya melengkapi apa yang tidak ada dalam perjanjian yang diadakan oleh fihak-fihak. Mengenai harga pembelian dan bendanya fihak-fihak bersepakat, akan tetapi selanjutnya mereka tidak menentukan apa-apa; maka berlakulah peraturan perundang-undangan mengenai penyerahan dan pembebasan terhadap gangguan dari luar. Juga mungkin, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyerahkan pengaturannya materi tertentu kepada fihak-fihak, melainkan mengatumya sendiri, akan tetapi menyerahkan penggunaannya kepada fihak-fihak; mereka boleh menyimpang dari peraturan-peraturan itu. Perkawinan mengakibatkan terjadinya kebersamaan harta, akan tetapi calon suami-isteri boleh menentukan lain. Dalam kasus yang pertama ada hukum yang dibentuk secara individual, yang dilengkapi, dalam kasus yang kedua ada peraturan hukum yang mungkin menyimpang dari peraturan yang diperjanjikan.Page 27
84

It is possible that the legislator in the case of a contractual relationship only supplements that which lacks in the agreement made by the parties. They only agreed on the purchase price and object for example, but didn’t determine anything else; in that situation the legal regulation concerning transfer of title and indemnity will be in force. It is also possible that the legislator doesn’t leave a certain subject matter to the individuals, but rather makes rules himself, although he leaves these rules at the disposal of the parties; they are allowed to deviate. Marriage has as a consequence the community of property, but the prospective spouses are allowed to decree differently. In the first case there is law made by individuals, which is supplemented, in the second case there is regulatory-law, which may yield to a contractual agreement. Page 27  

85
   Bagaimanakah sifat dari peraturan-peraturan ini?
   Sudah jelas, bahwa peraturan-peraturan ini bukan perintah-perintah yang ditujukan kepada orang-orang yang tunduk kepada undang-undang. Undang-undang tidak mengatakan: harus ada kebersamaan harta antara suami-isteri, melainkan akan ada kebersamaan harta, bilamana kalian tidak mengatur lain. Suatu perintah dengan pemberitahuan "kamu juga dapat mengatur lain" tidak ada gunanya. Ajaran yang menjabarkan semua hukum dalam perintah-perintah, tidak pemah akan memperoleh pengaruh yang sebesar itu, andailcata orang tidak hanya memperhatikan hukum pidana, melainkan juga memperhatikan hukum perdata.
85

   What is the nature of these rules?
   It is clear that they are not commands directed to the persons who are subjected to the law. The law doesn’t say: there has to be community of property between spouses, but there will be such a community as long as you do not enact otherwise. A command accompanied by the message “thou may do otherwise" makes no sense. The doctrine that reduces all law to commands, would never have gained such an acceptance if people had also taken private law into account, and not just penal law.

86
   Namun kalau itu bukan perintah lalu apa? Untuk menetapkan sifat dari peraturan itu kita coba dulu untuk menunjukkan apakah perintah itu. Barang siapa memerintah, ia menggambarkan suatu keadaan di masa yang akan datang, yang ia pandang baik atau tidak baik, yang ia kehendaki atau tidak ia kehendaki. Selanjutnya ia harus mempunyai kekuasaan, dan juga harus mau menggunakan kekuasaan itu untuk menyuruh orang lain merealisasi keadaan yang ia kehendaki itu. Untuk keperluan itu ia memaksakan kehendaknya pada orang-orang bawahannya, ia memerintah. Jadi ada suatu penilaian dan penerapan kekuasaan yang bertumpu pada penilaian itu. Di dalam hukum pelengkap kedua faktor ini juga ada, akan tetapi berbeda: penilaiannya lebih lemah, penerapan kekuasaannya bersifat lain daripada dalam hukum pemaksa.
86

   But what else, then, are these rules? Let’s first attempt to determine the nature of a command. Whoever commands, imagines a state of affairs in the future of which he approves or disapproves, which he does or does not want. Furthermore he has to possess the power to make other people realize the state of affairs he wants, and has to be willing to use that power. To this end he imposes his will upon his subordinates, he commands. There is therefore a valuation and an exercise of authority, which rests on this valuation. In the ‘aanvullend’ (supplementary) law both these elements exist, but they differ: the valuation is weaker, the exercise of authority is of a different nature than in respect to ‘dwingend’ (compulsory) law.

87
Juga pembentuk undang-undang yang mewajibkan kebersamaan harta sebagai hukum dispositif, menganggap keadaan yang terjadi pada pengaturan seperti itu pada umumnya yang p'aling baik. Ia sadar, bahwa keadaan-keadaan dapat bersifat sedemikian rupa, sehingga penilaiannya tidak tepat lagi, karena itu ia mengizinkan penyimpangan. Dikehendakinya pengecualian-pengecualian selalu dapat dipikirkan, akan tetapi pada peraturan pemaksa pembentuk undang-undang sedemikian yalcin akan tepatnya apa yang di wajibkan itu, sehingga ia bagaimanapun menerima keberatannya. Di dalam hukum pelengkap lain keadaannya; karena penilaiannya lebih lemah, maka pelaksanaan kekuasaannya juga lain. Pembentuk undang-undang tidak memerintah lagi, melainkan ia "mewajibkan" dalam arti harfiah, menetapkan suatu pedoman. Oleh hubungan kekuasaan yang ada antara pembentuk undang-undang dan hakim, pedoman ini secara tidak langsung mendapat kekuatan mengikat bagi individu-individu. Apabila mereka ini mempunyai perselisihan, maka hakim diwajibkan untuk memutus sesuai dengan pedoman itu.
87

The legislator who prescribes the community of property as dispositive law will also believe that the state of affairs which generates from such a regulation is in general preferable. He realizes however, that the conditions may be such that his opinion is no longer correct. This is why he allows deviations. The desirability of exceptions is always conceivable, but in the case of ‘dwingend’ (compulsory) rules, the legislator is so convinced of the righteousness of his rules, that he accepts this drawback as part of the bargain. Here however it is different; because the valuation is a weaker one, the exercise of authority is different. The legislator doesn’t command any longer, but he “pre-scribes" in a literal sense, he formulates a guideline. Because of the hierarchical relationship between the legislator and the judge, this guideline indirectly gains a binding force for the individuals. If they have a conflict, the judge has become obliged to administer justice according to this guideline.

88
   Di dalam hukum pemaksa terdapat perintah rangkap: satu kepada individu yang tunduk kepada undang-undang, satu kepada perlengkapan negara yang dibebani dengan penegakan undang-undang. Pada hukum pelengkap hanya terdapat perintah yang kedua. Kepada individu tidak diberikan suatu perintah. Individu-individu dapat berbuat lain. Apabila mercka tidak menggunakan kewenangan mereka, Page 28 maka hakim harus mengikuti pedoman yang oleh pembentuk undang-undang diletakkan dalam tangannya. Akan tetapi orang merasa bahwa menuruti pedoman ini adalah sesuatu yang lain daripada mclaksanalcan suatu perintah. Tidak dapat diragukan bahwa yang pertama menuntut sikap yang lebih Iuwes daripada yang kedua. Sama sekali tidak ada pematuhan mutlak seperti yang dikehendaki oleh perintah. Kita akan lihat betapa pentingnya hal ini pada penemuan hukum.
88

   The ‘dwingend’ (compulsory) law contains a duality of commands: one directed to the individuals, subjected to the law, the other directed to the agencies of the State, charged with the execution of the law. The ‘aanvullend’ (supplementary)law contains only the second one. There is no command directed to the individuals. They can act otherwise. If they did not make use of this competence, Page 28 the judge has to follow the guideline, which the legislator handed to him. People feel however that to follow this guideline differs from the execution of a command. Doubtless, the former will ask for a more flexible attitude than the latter. There is no room here for an inexorable obedience, as required by the command. We will see how important this is for the finding of law.

89
   Di sini masih harus diperhatikan segi yang Iain dari hukum pelengkap, terutama segi dari hukum pelengkap dalam arti yang lebih sempit: pelengkapan peraturan perjanjian. Ini bukannya hanya penilaian, melainkan juga penataan. Sampai sekarang kita mempunyai gambaran, bahwa pembentuk undang-undang memberikan perintah-perintah atau peraturan-peraturan tertentu, karena ia menghendaki keadaan-keadaan tertentu. Ia menganggap baik, apabila dilaksanakan apa yang ia kehendaki, yang ia cari adalah keadilan. Apa arti tepatnya, untuk sementara tidak kita bkarakan, penunjukan kepada keadilan di sini saya harapkan cukup untuk menegaskan bahwa ini adalah persoalan penilaian, suatu syarat etis.
89

   It is important to draw attention to yet another aspect of the ‘aanvullend’ (supplementary) law, more in particular of the supplementary law in a limited sense: the completion of a rule of contract. This involves not only valuation, but also a regulative task. Till now we assumed that the legislator gives certain commands or instructions because he wishes a certain state of affairs. He believes that it will be good, when that which he desires is realized, it is justice, which he seeks. What this means exactly, we will leave aside at this moment, but the reference to justice may suffice here to express that an valuation is at stake, i.e. an ethical requirement.

90
Di dalam hukum pelengkap hakim juga memberikan peraturan-peraturan, bukannya karena isinya, melainkan karena lebih baik jika diadakan pengaturan, entah yang mana, daripada tidak pasti apa yang sekarang terjadi. Dari uraian sebelumnya sudahlah jelas, bahwa penem uan hukum itu tidak selalu sederhana—mungkin penting untuk menghapuskan keragu-raguannya. Berhubung dengan keharusan berbuat untuk fihak-fihak tanpa adanya waktu dan mungkin bahkan tanpa adanya kemungkinan untuk menyelidiki apa yang tepatnya harus terjadi, maka sebaiknya ada jawaban tertentu mengenai apa yang seharusnya terjadi. Kepastian hukum adalah suatu nilai tersendiri dan juga kepastian hukum inilah yang oleh pembentuk undang-undang diusahakan dkapai dalam hukum pelengkap; kepastian hukum pada tingkat tertentu dapat lebih penting daripada hukum sendiri. Sebagian dari ketentuan-ketentuan mengenai hukum perjanjian hanya demi kepastian itu.
90

In the ‘aanvullend’ (supplementary) law however, the judge gives rules, not in view of their content, but partly because it is better that a regulation is made, regardless of which one, than that it remains uncertain what has to be done. From the preceding paragraphs it has already become clear that finding law is not always easy, it can be important to remove doubts. Because it is often necessary for parties to act without having the time, and maybe even without having the possibility, to find out what exactly has to happen, it is desirable that somewhere a decisive answer can be found as to what should be done. The certainty of law becomes a value unto itself, and it is partly this value which the legislator seeks to realize in the ‘aanvullend’ (supplementary) law; at a certain point, the certainty of law can be more important than law itself. One part of the provisions of the law of contracts serves this certainty exclusively.

91
Untuk memberikan suatu contoh: apabila pembentuk undang-undang menentukan, bahwa debitur harus membayar hutangnya di rumah kreditur (ps. 1393 B.W.) maka hal itu bukannya karena ia memandang lebih baik bahwa debitur mengadakan perjalanan ini, melainkan karena perlu untuk ditentukan, siapa yang harus melakukannya. Di dalam peraturan-peraturan lain yang dituju adalah penataan dan penilaian: perkaranya harus diatur, karcna itu lebih baik ini daripada yang lain, akan tetapi perbedaannya tidak besar.Page 29
91

To give an example: when the legislator determines that the debtor has to pay his debt at the house of the creditor (art. 1429 ‘B.W.’ (Civil Code)), this is not because he deems it so much better that the debtor takes this walk, but because it is necessary to decide who has to do it. In other rules both giving structure and valuation are aimed at: the matter has to be settled, therefore rather this than something else, but the difference is not big. Page 29

92
   Pada penataan pembentuk undang-undang bertitik tolak dari yang diperkirakan dari Bilamana ps. 1769 B.W. menentukan, bahwa pada pemenuhan jumlah pokoknya tanpa restriksi bunga si debitur juga dibebaskan dari yang akhir itu, maka ia melakukan ini karena ia menganggap sebagai benar pemenuhan bunga. Dalam pasal ini hal itu dkantumkan, akan tetapi tidak selalu demikian halnya. Akibatnya adalah, bahwa peraturannya tidak berlaku bila terbukti kebalikannya, juga meskipun fihak-fihak tidak tegas-tegas menyimpang.
92

   With his regulation the legislator takes the presumed will of the parties as a starting point. If art. 1806 ‘B.W.’ (Civil Code) determines that through paying the principal sum without retention of title regarding the interests, the debtor is also discharged of the latter, is it because the fulfillment of interests is assumed. Here it is explicitly stated, but this is not always the case. From this it follows that the rule is not valid if the opposite appears to be true, even if the parties did not deviate explicitly.

93
   Pada hukum pelengkap pembentuk undang-undang bekerja seperti halnya hakim bekerja pada penafsiran perjanjian-perjanjian. Pada satu fihak ia mendasarkan diri pada kehendak yang diucapkan dan mencari apa yang menurut maksud dari fihak-fihak diduga termuat dalam ucapan itu—sampai sejauh ini penyelidikannya bersifat historis dan psikologis—pada lain fihak ia menetapkan apa yang boleh dikatakan layak dan adil mengikat persyaratan-persyaratan kehendak dari fihak-fihak, maka kegiatannya ini adalah kegiatan penilaian dan penemuan hukum.
93

   With the ‘aanvullend’ (supplementary) law the legislator works in precisely the same way as the judge interpreting agreements. On the one hand he builds on upon the expressed intention and seeks to unravel the content thereof, according to the presumed intention of the parties — thus far his research is historical and psychological — on the other hand he establishes what can be called equitable and just, given the declarations of the intention of the parties, and in this context his labor is one of valuation and finding law.

94
   Sangatlah tidak tepat untuk meniadakan yang akhir ini dan hanya melihat kehendak yang diperkirakan dari fihak-fihak dalam hukum pelengkap. Di dalam hukum dispositif dalam arti yang lebih sempit tidak pemah kehendak fihak-fihak ini yang menjadi motivasinya. Pembentuk undang-undang membuat kebersamaan harta men jadi hukum harta perkawinan menurut undang-undang bukannya karena perkiraan bahwa mayoritas dari mereka yang kawin menghendakinya,—apa tahu mereka mengenai kebalikan: kebersamaan atau tidak ada kebersamaan?—melainkan karena ia, pembentulc undang-undang menganggap bentuk hukum harta perkawinan inilah yang paling baik, yang paling adil.
94

   It is completely wrong to leave out the latter and to see in the ‘aanvullend’ (supplementary) law only the presumed intention of the parties. In the dispositive law in the limited sense this is never the case. The legislator has not chosen for the community of property in the law relating to marital property based on the assumption that the majority of parties who marry desire as such — how much will they understand of the opposite: communal property or not?—but because the legislator thinks that this legal arrangement of the marital property is the best, the most righteous one.

95
Akan tetapi juga di dalam hukum pelengkap dalam arti yang lebih sempit, penilaiannya lebih diutamakan dari pada penataannya. Arti kehendak yang diperkirakan dari fihak-fihak kerap kali tidak lebih daripada kehendalc yang negatif. Pembentuk undang-undang menciptakan peraturan bukannya karena ia menduga bahwa fihak-fihak menghendakinya, akan tetapi ia tidak membuat peraturan-peraturan pelengkap, bilamana ia menduga, bahwa mereka tidak akan mau menerimanya. Sebab kalau ia tidak bersikap demikian, maka ia juga tidak akan mencapai apapun. Undang-undang kita mengenal cukup bukti-bukti mengenai pengaturan-pengaturan yang gagal seperti itu, ingat misalnya kepada ketentuan-ketentuan dalam ps. 1592 B.W. tentang pengurangan sewa dalam hal panenan gagal, ketentuan-ketentuan-yang dalam praktek selalu dikesampingkan.
95

But also in the ‘aanvullend’ (supplementary) law in a more limited sense, valuation surpasses the regulative task. The presumed intention of the parties often has only a negative significance. The legislator does not create an arrangement, because he presumes that the parties want it, but he refrains from supplementary rules when he presumes that the parties will not want these. It is clear, that if he doesn’t do so, he achieves nothing. Our code has enough examples of such unsuccessful regulations, think for example of the provisions of art.1628 ff. ‘B.W.’ (Civil Code) regarding diminishing the rent in case of crop failure, provisions, which are firmly put aside in practice.

96
   Betapa dominannya usaha untuk mencapai keadilan dibandingkan dengan usaha untuk mencapai kepastian hukum { Berlainan pendapat mengenai pembedaan antara hukum pemaksa dan hukum pelengkap, Van Apeldoorn Inleiding tot de studie van het Nederlands Recht (1933) halaman 94. Ia berpendapat bahwa hakim terikat dengan cara yang sama kepada peraturan hukum pelengkap seperti kepada peraturan hukum pemaksa. Dalam hukum pelcngkap ia hanya melihat penataannya dan menyandarkan diri pada ps. 11 A.B.: Hakim tidak bolch menilai kelayakan undang-undang. Terhadap hal ini saya ingin mengemukakan, pertama-tama bahwa selalu meragukan untuk menyimpulkan sifat keterikatan kepada undang-undang dari undang-undangnya sendiri, akan tetapi di samping itu bahwa hakim tidak menilai keadilan undang-undang pelengkap daripada kebiasaan, juga tidak jika ia pada umumnya pada penemuan hukum menghargai kurang tinggi wibawa ketentuan pelengkap daripada wibawa ketentuan pemaksa. Lihat juga karangan saya Beschouwingen over Recht halaman 179.} juga dalam hukum pelengkap, akan terbukti apabila orang melihat kepada pengaturan-pengaturan baru yang dibuat dalam masa kita. Maka pertentangan mengenai hukum pelengkap lalu Page 30 mengenai apa yang paling baik dan tidak mengenai apa kebiasaannya. Ingatlah kepada perjanjian kerja dan perseroan terbatas.
96

    To what extent, however, the aspiration for justice dominates over and above the aspiration for certainty of law, even in the ‘aanvullend’ (supplementary) law, becomes clear when one looks at the new provisions which are made in our time. As far as the supplementary law is concerned, the battle is therefore about the desirable and not Page 30 about the usual. One may think of the employment contract and the company limited by shares.

97
   Ini kelihatan jelas, apabila pembentuk undang-undang menetapkan suatu ketentuan yang pada satu fihak orang boleh menyimpanginya, pada lain segi orang tidak boleh menyimpanginya, suatu ketentuan seperti ps. 1603s B.W. tentang penggantian kerugian pada pemutusan perjanjian kerja secara melawan hukum. Jumlahnya tidak boleh ditetapkan lebih rendah daripada ketentuan dalam undang-undang sehingga merugikan buruh. Sampai sejauh ini ketentuan itu merupakan hukum pemaksa. Kalau merugikan majikan jumlah itu boleh lebih rendah dari pada ketentuan undang-undang, sehingga peraturan itu mempunyai sifat pelengkap. Bagaimana mungkin terhadap satu fihak ketentuan itu merupakan kehendak yang diperkirakan dan terhadap yang lain merupakan penilaian? Di sini tidak ada kehendak yang diperkirakan: untuk kedua kasus pembentuk undang-undang berpendapat bahwa peraturan dialah yang adil; hanya di fihak buruh ia berpendapat bahwa peraturannya itu begitu adilnya, sehingga harus diwajibkan; majikan dibiarkan untuk menerima lebih sedikit.
97

   This becomes very clear when the legislator draws up a rule from which one party is allowed to deviate, but the other party is not, like the provision of art. 1639f ‘B.W.’ (Civil Code) regarding compensation in the case of a wrongful termination of an employment contract. If it is to the disadvantage of the employee, it is prohibited to fix the amount lower than provided for in the law. Thus far it is ‘dwingend’ (compulsory) law. To the disadvantage of the employer, however, it is allowed. Here the regulation has a ‘aanvullend’ (supplementary) character. How could this be presumed intention with respect to one and valuation with respect to the other? There is no presumed intention here: in both cases the legislator deems his rule the just one; only, as far as the employee is concerned, he thinks that this is so much so, that it has to be imposed; he leaves the employer free to accept less.

98
   Dan terutama sifat penilaian ini terbukti, bilamana pembentuk undang-undang dalam bentuk tertentu mengizinkan penyimpangan. Lagi-lagi pengaturan perjanjian kerja memberikan contoh-contoh. Dari berbagai-bagai peraturan (ps. 1602 misalnya) dapat diadakan penyimpangan, alcan tetapi hanya secara tertulis atau dengan reglemen. Kemudian pembentuk undang-undang tidak mau melangkah sejauh itu bahwa ia memaksakan kehendaknya, melainkan ia mengharapkan, bahwa fihak-fihak akan sadar betul mengenai penilaian pembentuk undang-undang, sehingga untuk menyimpanginya mereka memilih bentuk yang sedemikian rupa yang membuktikan kesadaran itu. Disini adalah khas sifat dari penilaian: lebih daripada hukum pelengkap yang biasa, kurang daripada hukum pemaksa. Ini adalah hukum semi-pemaksa.
98

   And this character of valuation is especially apparent when the legislator allows deviation within a specified form. Again the employment contract provides examples. It is indeed possible to deviate from numerous provisions (art. 1638e among others), but only in writing or by applying a company-regulation. In such a situation the legislator doesn’t want to go as far as imposing his will, but he ensures that the parties are well aware of his view and that they choose a form of deviation which gives proof of such awareness. The valuation is of a specific character here: more than in the common ‘aanvullend’ (supplementary) law, less than in the ‘dwingend’ (compulsory) law. It is semi-compulsory law.

99
Demikianlah hukum pelengkap terletak di antara perintah yang memaksa dari pembentuk undang-undang dan keterikatan yang bertumpu pada janji. Dengan mencari janji-janji yang diperkirakan, yang tidak diucapkan, maka hukum pelengkap menyangkut yang terakhir—karena hukum pelengkap mengandung penilaian dari pembentuk undang-undang, maka hukum pelengkap menyangkut yang pertama. Ada pengakuan mengenai keterikatan pada janji di dalamnya, karena hukum pelengkap itu mundur segera apabila terbukti adanya pemyataan dalam arti yang lain, itu sekaligus merupakan penilaian dari alat-alat perlengkapan masyarakat, yang tetap dilaksanakan meskipun lewat jalan tidak langsung. Andaikata di samping "kamu harus", "kamu boleh", "saya akan" dalam paragraf-paragraf sebelumnya juga disini kita harus menetapkan rumus yang pendek seperti itus , maka tidak dapat lain daripada rumus "seharusnya" yang sifatnya jauh lebih lemah.Page 31
99

   In this way the ‘aanvullend’ (supplementary) law can be situated between the compelling command of the legislator and the obligation, which is founded on the promise. By looking for the presumed, not explicitly stated, promises, the latter touches the former — because it implies a value-judgment of the legislator. There is the acknowledgement of the binding by a promise, the presence of which leads to the withdrawal of the rule as soon as there appears to be a statement with a different content. At the same time there continues to be a valuation of the agencies of the community, although in an indirect way. If we should have to provide a short formula here, next to the “thou shalt", the “thou has permittance" and the “I shall" of the preceding paragraphs, it could be no other than the so much weaker “it is proper". Page 31

100
§ 7. Hukum pelengkap dan hukum pemaksa; Lanjutan ketertiban umum dan tatasusila, sanksi.   Apabila dalam paragraf sebelumnya kita menunjukkan apa perbedaan antara hukum pemaksa dan hukum pelengkap menurut sifatnya, maka sekarang kita akan berhenti sejenak pada pertanyaan, kapankah suatu peraturan tertentu itu peraturan pemaksa. Suatu kriterium umum untuk itu tidak dapat diberikan. Apakah suatu peraturan itu memuat hukum pemaksa ataukah hukum pelengkap adalah persoalan interpretasi. Ps. 23 AB. yang harus kita pakai sebagai pedoman, tidak menolong kita. Bilamana undang-undang mengatakan: "Undang-undang yang berhubungan dengan ketertiban umum dan tatasusila tidak dapat dihilangkan kekuatannya oleh perbuatan-perbuatan atau perjanjian-perjanjian", tidak mengatakan lain daripada bahwa hukum pemaksa adalah hukum pemaksa.
100

§ 7. Supplementary and compulsory law, continued. Public Order and good morals, sanction.    In the preceding paragraph we have explained the difference in nature between ‘dwingend’ (compulsory) and ‘aanvullend’ (supplementary) law, at this moment we have to dwell for a while on the question, when a certain rule is compulsory. It is not possible to formulate a general criterion for this. It is a question of interpretation whether a rule is compulsory or contains supplementary law. Art. 14 of the ‘wet op de Algemene Bepalingen’ (Law on General Provisions) which should serve us as a guide on this, doesn’t help us. If the law states: “No actions or agreements can deprive of their force those laws which pertain to the public order or ‘goede zeden’ (good morals) ", it does not state much more than that compulsory law is compulsory law.

101
Kapankah suatu undang-undang berhubungan dengan ketertiban umum atau tatasusila? Penunjukannya tidak membawa kita lebih jauh. "Ketentuan umum" adalah istilah yang dipergunakan orang apabila orang akan menunjukkan bahwa kepada suatu norma diberikan bobot khusus. Di dalam hukum perdata intemasional istilah ketertiban umum berguna untuk menunjukkan, bahwa di antara peraturan-peraturan yang berlaku dalam negara ini ada yang begitu penting, sehingga peraturan itu harus diterapkan, juga bilamana menurut peraturan umum hubungan itu akan dikuasai oleh hukum asing. Di dalam hukum acara istilah itu harus menunjukkan peraturan-peraturannya yang harus diterapkan oleh hakim, juga bilamana fihak-fihak tidak mengemukakannya untuk diterapkan. Dalam hukum perdata istilah itu tidak bertujuan lain daripada untuk mengkarakterisasi peraturan-peraturan hukum pemaksa; belum pemah ada orang yang berhasil menarik kriterium dari pengertian "ketertiban umum" yang akan ada manfaatnya bagi pembedaan antara hukum pemaksa dan hukum pelengkap. Bersifat "ketertiban umum" dan "pemalcsa" adalah sinonim dalam hukum perdata. 
101

When does a law pertain to public order or ‘goede zeden’ (good morals)? The reference doesn’t lead us any further. “Public order" is the expression one uses to indicate that a certain norm is especially important. In the context of the international private law it serves to indicate that between the norms, which are applicable in a certain State, there are some, which have such an eminent importance, that they have to be applied, even if according to the general rules the relationship would have been governed by the foreign law. In procedural law it indicates the rules, which the judge has to apply, even when the parties didn’t invoke them. In the context of this book it has no other aim than characterizing the rules of ‘dwingend’ (compulsory) law; nobody has succeeded yet in deriving a criterion from the concept of “public order", which could be of any use for the distinction between compulsory and ‘aanvullend’ (supplementary) law. “Concerning public order" and “compulsory" are in this context synonymous.

102
   Mengenai tatasusila, undang-undang mempergunakan istilah ini berulang-ulang, bilamana ia akan menunjuk kepada maturan-peraturan hukum tidak tertulis. Suatu perjanjian adalah batal, bilamana obyeknya bertentangan dengan tatasusila. (ps. 1337 B.W.). Di dalam surat wasiat suatu syarat yang bertentangan dengan tatasusila dianggap tidak pemah ada (ps. 888 B.W.), suatu perhimpunan tidak boleh mempunyai tujuan yang bertentangan dengan tatasusila (ps. 1653 B.W.), dan sebagainya. Di sini hakim diperintahkan untuk mencari hukumnya; juga peraturan-peraturan ini bersifat pemaksa. Dalam ps. 23 AB nampaknya istilah ini mempunyai maksud lain,Page 32  sebab pasal itu tidak menempatkan tatasusila dan undang-undang, peraturan tidak tertulis dan peraturan tertulis berdampingan (sejajar) satu sama lain, melainkan mengatakan mengenai ketentuan undang-undang yang berhubungan dengan tatasusila. Apa artinya itu di samping ketertiban umum, tidak jelas. Jadi ada alasan untuk membaca ps. 23 menurut cara yang dipergunakan oleh Planiol{ I, 293.} mengubah pasal dari Code yang berhubungan dengan itu: "Un acte juridique est nul s'il est contraire soit aux lois qui intéressent L'ordre pubic, soit aux bonnes moeurs".
102

   Regarding ‘goede zeden’ (good morals), the law uses this term repeatedly, whenever it wants to refer to rules of uncodified law. An agreement is considered (null and) void, when its cause is contrary to good morals (art. 1371, 1373 ‘B.W.’ (Civil Code)). In the case of a last will, a condition which is contrary to good morals is considered as not having been written (art. 935 ‘B.W.’ (Civil Code)), an association is not allowed to have as its object something which is contrary to good morals (art. 1690 ‘B.W.’ (Civil Code)) etc. In such a case the judge is charged with the task of finding the law; Also these rules are ‘dwingend’ (compulsory) of nature. In art. 14 the term seemingly has Page 32 a different meaning, as the article doesn’t put ‘goede zeden’ (good morals) and the law – unwritten and written law – next to each other, but speaks of provisions of the law which pertain to good morals. What this means aside from public order is not clear. It can be argued therefore that art. 14 should be read in the same way as Planiol. {I, 293.} did when he converted the corresponding article of the Code: „Un acte juridique est nul s'il est contraire soit aux lois qui intéressent l'ordre public, soit aux bonnes moeurs."

103
   Ini tidak begitu penting. Apabila ps. 23 sudah tidak mempunyai maksud itu„ketentuan-ketentuan dari B.W. menetapkan batas-batas kepada kewenang-.. an-menguasai dari individu. Ps. 23 tidak lain daripada mengingatkan bahwa ada hukum pemaksa. Pembentuk undang-undang dapat memerintah; dia sekali lagi mencamkan, bahwa ia kadang-kadang memerintah, juga bahwa ia mengakui bahwa di dalam hukum dapat terdapat perintah semacam itu, juga meskipun pembentuk undang-undang tidak merumuskan normanya dengan tegas-tegas. Akan tetapi itu tidak berarti bahwa kepada norma yang diberikan bertentangan dengan perintah pembentuk undang-undang ia selalu mengkaitkan sanksi kebatalan, sanksi tidak adanya janji. "Kamu tidak akan menipu pada waktu kamu membuat perjanjian" sama perintahnya seperti: "Kamu tidak akan mendorong seorang pejahat untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wajib jabatannya dengan memberinya uang".
103

   This conversion is however not very significant. Even if art. 14 didn’t already have this meaning, other provisions from the ‘B.W.’ (Civil Code) put limits on the power of the individual. Art. 14 simply reminds everyone that there is ‘dwingend’ (compulsory) law. The legislator can command; he emphasizes that he will do this sometimes and also that he acknowledges the fact that sometimes such a command is embodied in the law even though he did not formulate the norm explicitly. It is, however, far from true that he always attaches the sanction of nullity to this norm, the non-existence of the promise, which was given contrary to the command. “Thou shalt not commit fraud when entering into a contract" is just as plainly a command as: “thou shalt not persuade a public servant with the help of money to act contrary to his official duty"

104
Namun dalam peristiwa yang akhir itu perbuatan tersebut batal dalam arti bahwa baik si pejabat maupun mitra kontraktannya tidak terikat, sedangkan dalam peristiwa yang pertama hanya orang yang tertipulah yang tidak perlu merasa dirinya terikat. Perbuatan itu, kata orang, dapat dibatalkan (bandingkan ps. 1334 dengan ps. 1328 jo. 1449 B.W.). Hukum tidak akan mencapai tujuannya, apabila si penipu juga boleh mengemukakan ketidaksabamya sebagai akibat pelanggaran perintah undang-undang. Di samping perintah-perintah, izin-izin dan ketentuan-ketentuan untuk melengkapi hukum janji, undang-undang perdata masih memuat sanksi-sanksi, dalam arti peraturan-peraturan mengenai akibat hukum dari pelanggaran norma hukum atau tidak dipenuhinya janji. Jadi sarana-sarana tidak langsung untuk memaksakan apa yang diwajibkan oleh hukum; akibat-akibat yang merugikan bagi orang yang tidak mengindahkannya. Ke dalam kelompok ini masuk pembatalan dan pemutusan perjanjian-perjanjian, menanggung terhadap gangguan, eksekusi, pengurangan dalam hak mewaris, dan sebagainya.
104

Still, in the latter case the act is (null and) void, which means that neither the public servant, nor the other contracting party is bound, while in the first case only the deceived party doesn’t have to consider itself bound. The act is voidable, as it is called (compare art. 1370 ‘B.W.’ (Civil Code) with art. 1364 together with 1485 ‘B.W.’ (Civil Code)). The law would overshoot its mark, if the deceiver were also allowed to invoke the invalidity caused by the violation of the legal command. Besides commands, permits and prescriptions to supplement the law of promises, the Civil Code also contains sanctions, i.e. rules about the legal consequences of the violation of a legal norm or the non-performance of a promise. These are indirect means to enforce what the law requires; harmful consequences for the person who doesn’t respect the legal command. Among these are nullification and dissolution of contracts, indemnity, the execution, the revocation in the law of inheritance, etc.

105
Sanksi-sanksi itu merupakan sistem yang rumit—pelanggaran suatu perintah sama sekali tidak selalu berakibat tidak sahnya di muka hukum bagi perbuatan yang dilarang:Page 33  dapat dibatalkan (vemietigbaarheid) sebagai lawan dari kebatalan yang saya tunjuk di atas memperlihatkan hal itu. Contoh lain adalah pengurangan atas dasar pelanggaran legitime. Bagian warisan menurut undang-undang membatasi kebebasan untuk membuat wasiat; sampai batas ini adalah hukum pemaksa: dengan kewenangannya untuk mengutarakan legitimenya seorang ahli waris atas dasar perjanjian dengan orang yang mewariskan (pewaris) tidak dapat melepaskannya. Akan tetapi bilamana pewaris berbuat bertentangan dengan undang-undang dan legitimeris tidak menghendaki pengurangan itu, maka ketetapan itu berlaku sepenuhnya.
105

These sanctions comprise a complex system— violation of a command certainly does not always result in the nullity of the forbidden act Page 33 in the face of the law: in contradiction to the nullity, the voidability, which I indicated above, demonstrates this. Another example is revocation in the case of a violation of the ‘legitieme portie’ (statutory portion of the estate). The legal share in the inheritance puts a limit on the freedom to dispose by way of a will, in this respect it is ‘dwingend’ (compulsory) law: it is not possible for the heir to renounce his power to invoke his entitlement to the legitimate share through an agreement with the testator. But if the testator acts contrary to the legal rules and the forced heir doesn’t desire the revocation, the disposition is fully effective.

106
   Di sini tampak suatu keanehan dari hukum perdata, yang untuk bagian dari hukum itu mempunyai arti sentral: sanksi-sanksi itu memberikan hak kepada individu, tidak membebaninya dengan kewajiban. Hukum perdata dipertahankan dalam acara perdata dan untuk acara perdata intinya adalah, bahwa apakah warga negara perseorangan mempertahankan atau tidak mempertahankan haknya itu tergantung kepada kehendaknya sendiri. Mempertahankan hukum obyektif itu, juga sepanjang itu adalah perintah dari pembentuk undang-undang, diletakkan di tangan individu.
106

   Here we find a specific characteristic of the private law, which is of prime importance for that part of the law: the sanctions confer upon the individual a right, they do not impose a duty. Civil law is enforced through civil proceedings and for the civil action it is essential that the individual citizen choses whether or not to commence these proceedings as he pleases. The enforcement of the objective law is put into the hands of the individual, even when it concerns a command of the legislator.

107
Pembentuk undang-undang menghendaki bahwa satu-satunya anak laki-laki, dalam hal ibunya meninggal lebih dulu, mendapat paling sedikit separoh dari bagian warisan ayah yang meninggal tanpa surat wasiat, akan tetapi pembentuk undang-undang hanya memerintahkan hal itu sepanjang anak itu juga menghendakinya. Dan bahkan bilamana ditetapkan kebatalan mutlak, ketergantungan kepada kehendak individu itu ada. Sebab hal itu baru ketahuan (menjadi kenyataan), bilamana itu dipertahankan di muka hakim, jadi apabila dimulai beracara. Dan diajukannya suatu perkara perdata sepenuhnya diserahkan kepada orang-orang yang berkepentingan. Dalam undang-undang mengenai perjanjian kerja terdapat banyak seka ketentuan-ketentuan hukum pemaksa; berulangkali pembentuk undang-und g mengatakan: "kamu tidak alcan". Akan tetapi bilamana orang-orang yan berkepentingan berbuat lain dan orang yang dimungkinkan mengemukakan kebatalan menerimanya, maka tidak akan ada orang yang tahu.
107

The legislator wants that the only son gets at least half of his father’s intestate succession, when his mother predeceases, but he orders it only if the son also wants it. And even when absolute nullity is prescribed, this dependency upon the individual desire remains. This is of course only brought to light, when it is brought before the judge, in other words if a legal action is started. And it is left completely to the interested parties to commence a civil lawsuit. In the law on employment agreements there are numerous provisions of ‘dwingend’ (compulsory) law; the legislator says time and again: thou shalt not. But, if the parties act differently and if the person who could invoke the nullity acquiesces, nobody will know the difference.

108
   Apabila undang-undang meletakkan bobot yang sedemikian besamya kepada perintah-perintahnya, sehingga ia menghendaki dilaksanakannya perintah-perintah itu tanpa syarat, maka ia membutuhkan sanksi-sanksi yang lain daripada sanksi keperdataan. Perintah: "kamu tidak akan membunuh" ex ps. 1370 B.W., mempunyai sanksi keperdataan, akan tetapi juga mempunyai sanksi dalam hukum pidana. Namun demikian dalam B.W. juga dapatditunjukkan peristiwa-peristiwa, di mana alat-alat perlengkapan negara ntengawasi pemenuhan kewajiban-kewajiban yang dibebankan di situ. Perintah kepada orang tua dalam ps. 298 B.W. untuk mendidik dan tnemelihara anak-anak mereka, dipertahankan oleh kejaksaan dan majelis perwalian; apabila orang tua tidak memenuhinya, maka atas permohonan kejaksaan dan majelis perwalian ia dapat dipecat dari kekuasaan Page 34 orang tua (ps. 319 a B.W.). Akan tetapi dapat dipertanyakan apakah ini masih hukum perdata. Pertanyaan itu menghadapkan kita kepada problema: apakah ciri khasnya hukum perdata? Sampai sekarang kita menerima pengertian itu sebagai pengertian yang sudah tetap, merumuskannya dalam paragraf 1 sebagai pengaturan hubungan-hubungan pergaulan dan hubungan-hubungan keluarga. Sudah jelas, bahwa pengertian itu membutuhkan pembatasan lebih lanjut.
108

   If the law attaches so much importance to its commands such that it asks for unconditional enforcement thereof, then these commands should contain sanctions other than those pertaining to private law. The command: “thou shalt not kill", has a sanction pertaining to private law through art. 1406 ‘B.W.’ (Civil Code), but it has also a sanction pertaining to penal law. Still one can also point out cases in the Burgerlijk Wetboek [Civil Code] where the agencies of the State supervise the fulfillment of the duties, which are imposed by it. The command to parents to educate and support their children (art. 353 ‘B.W.’ (Civil Code)) is enforced by the ‘Openbaar Ministerie’ (Public Prosecutions Department) and the ‘Voogdijraad’ (Council for guardianship); when the parent fails, he can be relieved of parental Page 34 authority at their request (art. 374a ‘B.W.’ (Civil Code)). But the question is if this can still be called private law. This question puts forth the following problem: what is the characteristic feature of private law? Up till now we have treated this concept as if it stood firmly, described it in § 1 as the regulation of relations in social interaction and within families. It is clear now that this needs further definition.

109
   Pembedaan hukum pemaksa—hukum pelengkap tidak dapat diidentildcan dengan pembedaan hukum publik dan hukum perdata. Mungkin benar: Jus publkum privatorum paetis mutari non potest (D. II, 14, 36), akan tetapi kebalikannya: segalanya yang tidak dapat disimpangi adalah hukum publik, tidaklah benar. Tidak ada orang yang berpendapat, bahwa pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dalam undang-undang tentang perjanjian kerja adalah hukum publik.
   Jadi kita harus menelaah persoalan ini lebih lanjut.
109

   The distinction between public and private law is not identical to the one between ‘dwingend’ (compulsory) and ‘aanvullend’ (supplementary) law. It may be true: Jus publicum privatorum pactis mutari non potest (D. II, 14, 38) but the reversal: public law is everything from which an agreement cannot deviate, is not true. Nobody has yet stated that the limitations on the freedom of contract in the law on employment have to be characterized as public law.    We have to look into the details of this problem.

110
§ 8. Hukum perdata dan hukum publik.   Ini adalah persoalan lama. Orang bertengkar mengenai pertanyaan apakah bagian-bagian tertentu dari ilmu pengetahuan hukum, misalnya hukum acara perdata, masuk hukum perdata ataukah masuk hukum publik, suatu pertanyaan mengenai pengklasifilcasian, yang tidak perlu kita perhatikan, juga —dan ini lebih penting—apakah hubungan-hubungan hukum tertentu, karena hubungan-hubungan tersebut bersifat hukum publik, dikuasai atau tidak dikuasai oleh peraturan-peraturan hukum perdata. Negara dan warga-warganya selalu terlibat dalam hubungan-hubungan yang memperlihatkan kesamaan yang besar dengan hubungan-hubungan dalam pergaulan antara perseorangan.
110

§ 8. Private and public Law.    This is an old controversy. People quarrel about the question whether certain parts of the science of law, for example the law of civil procedure, belong to the private or public law. A question of classification, which doesn’t have to concern us. Also — and this is more important — whether or not certain legal relationships, which are public by nature, are partly governed by the rules of private law. The State and its subjects enter continuously into relations with each other, which are quite similar to those in the social interaction between private persons.

111
Tidak ada orang yang mengingkari, bahwa negara juga dapat terikat oleh hukum perdata: pembelian suatu persil untuk kepentingan administrasi tunduk kepada peraturan-peraturan hukum biasa. Akan tetapi bilamana negara mengangkat seseorang sebagai pegawai, apakah hubungan itu juga dikuasai oleh hukum perdata? Hubungan antara guru sekolah negeri dengan pemerintah kotamadya memperlihatkan kesamaan yang besar dengan hubungan teman sejawatnya pada sekolah swasta dengan pengurus sekolah. Hubungan yang terakhir itu adalah hubungan perdata pula, tetapi bagaimana yang pertama? Apakah kotamadya boleh memecat guru itu, mengurangi gajinya bertentangan dengan kehendaknya? Apakah dalam Burgerlijk Wetboek dapat diketemukanjawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu? Problema ini dan problema-problema sejenis bermunculan.Page 35  Guru sekolah negeri itu adalah pegawai negeri. Apakah pegawai negeri mempunyai hak terhadap pemerintah kotamadya dan dapatkah ia mempertahankan hak itu di muka hakim perdata? Sampai belum lama ini hal ini juga merupakan persoalan untuk praktek hukum, sekarang undang-undang kepegawaian (Ambtenarenwet 1929) memberikan jawabannya. Akan tetapi persoalan mengenai perbedaan yang prinsipial itu tetap ada.
111

Nobody denies that the State can be bound by private law: the purchase of a plot for the management of public affairs is governed by the common rules of law. But if the State appoints somebody as a public servant, is this relation then also governed by private law? The relationship between the teacher at a public school and the municipal administration is quite similar to the one between his colleague at a private school and the management of the school. The latter one pertains to the private law, but the first one? Is the municipal administration allowed to fire the teacher or to diminish his salary against his will? Can the answer to these questions be found in the ‘Burgerlijk Wetboek’ (Civil Code)? These and similar problems arise. Page 35 The public teacher is a public servant. Does the public servant hold a right against the municipal administration and can he exercise this right in civil court? Until recently this was an actual question for the legal practice, currently the ‘Ambtenarenwet’ (Law on civil servants) (1929) gives the answer. But the question about the fundamental opposition remains.

112
   Di samping hubungan kepegawaian ada hubungan pertanggung jawaban pemerintah untuk perbuatan melawan hukum. Suatu kapal menabrak tiang di perairan umum dan karam. Apakah kotamadya yang pengawasan atas perairan itu masuk kekuasaannya, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan alasan telah mengabaikan kewajiban merawat perairan itu? {Peristiwa Vrouw Elske, H.R. 29 Mei 1896, W. 6817.} Atau, seorang wali kotamadya berpendapat, bahwa atas dasar undang-undang ia wenang untuk menyuruh membunuh seekor lembu yang mengamuk dan berbahaya. Pemilik memungkiri adanya cacat-cacat pada lembunya itu, sehingga juga hak untuk membunuhnya dia ungkiri. Apakah pemilik berhak atas ganti kerugian? {Peristiwa sapi kota Rheden, H.R. 21 April 1898, W. 7116.} Dan demikian selanjutnya. Karena pada kita tidak ada pengaturan yang tegas-tegas, maka persoalan itu intinya sebagai berikut: apakah ps. 1365 B.W. dapat diberlakukan dan apakah hakim perdata wenang mengadili persengketaan-persengketaan ini, atau apakah karena perbuatan-perbuatan itu bersifat hukum publik lalu dikeluarkan dari kompetensi hakim perdata?
112

   Aside from the position of the civil servant, there is the liability of the authorities for wrongful acts. A ship runs into a stake in a public waterway and sinks. Is it possible to sue the municipality which is responsible for the supervision of the waterway, due to neglect of duty to keep the waterway in good order? {The case of Vrouw Elske, ‘H.R.’ (Supreme Court) 29 Mei 1896, W. 6817.} Or, a ‘burgemeester’ (burgomaster) thinks that he is entitled by the law to order to kill a cow, which is “hoornwoest” (?) and dangerous. The owner denies the existence of these shortcomings and therefore also the right to kill the animal. Is he entitled to a payment of damages? {The case of the Rhedensche koe, ‘H.R.’ (Supreme Court) 21 April 1898, W. 7116.} and so on. Because for us any explicit rule is lacking, the question arrives at this: is art. 1401 ‘B.W.’ (Civil Code) applicable and has the civil judge the authority to decide these conflicts, or are they removed from his jurisdiction because of their public nature?

113
   Ini adalah persoalan yang dipertengkarkan tanpa akhir, yang memberi alasan terjadinya yurisprudensi yang luas dan juga belum sampai pada akhimya. Dan di samping dua contoh peristiwa-peristiwa batas yang menonjol ini dapat kita sebutkan yang lain-lain. {Bandingkan L. van Praag, Op de grenzcn van publiek-en privaatrecht (Pada batas antara hukum publik dan hukum perdata), 1923.} Salah satunya adalah konsesi.
   Di dalam ketidakpastian ini orang merasa adanya kebutuhan akan suatu kriterium untuk membedakan antara hubungan \hukum publik dan hubungan hukum perdata, yang dengan kriterium itu orang berpendapat akan diketemukan penyelesaian kesulitan-kesulitan.
113

   It is a question of endless dispute, which has given rise to an extensive case law and has not yet been settled. And next to these two examples of telling hard cases, others can be indicated. {Compare L. van Praag Op de grenzen van publiek- en privaatrecht (1923).} The concession is one of them.
   Because of this uncertainty people have felt the need for a criterion to distinguish relations of private and public law respectively; in this way, people assumed, the solution to these difficulties would be found.

114
   Dengan bermacam-macam jalan orang berusaha merumuskan suatu kebalikan. Orang mencari kriteriumnya dalam diri orang-orang yang mengadakan hubungan itu, dalam tujuan pengaturan, dalam kepentingan-kepentingan yang harus diatur, dalam norma-normanya sendiri. Di dalam orang-orangnya: hubungan-hubungan hukum perdata adalah hubungan-hubungan antara individu-individu, hubungan-hubungan hukum publik adalah hubungan-hubungan antara negara dan perseorangan. Apabila orangmembantah, bahwa menurut kenyataannya negara juga mungkin terdapat dalam hubungan keperdataan, maka orang mengatakan: negara sebagai demikian dan orang-orang swasta. Akan tetapi dengan pemyataan itu kesulitannya tetap ada,Page 36  kapan negara bertindak sebagai demikian.
114

   In many ways attempts have been made to formulate an antithesis. One has looked for a criterion in the persons between whom the relation exists, in the goal of the regulation, the regulated interests, in the norms themselves. In the persons: relations of private law are between individuals, relations of public law are between the State and private persons. If one raises the objection that, as actually is the case, the State can also be engaged in relations of private law, then it will be said: the State as such and private persons. However this answer raises the difficulty Page 36 as to when the State acts ‘as such’.

115
Apakah negara tidak bertindak sebagai negara kalau ia membeli sebidang tanah untuk mendirikan gedung administrasi di atasnya? Antara kepentingan-kepentingan: umum dan individual; "dalam hukum publik keseluruhan dari kehidupan bersama dianggap sebagai tujuan, dalam hukum perdata individu dianggap sebagai tujuan", kata Opzoomer. {Het Burgerlijk Wetboek I, halaman 3. Juga demikian Ulpianus: Publicum jus est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem (D. I, 1, 2). Akan tetapi sangat meragukan, apakah "status rei Romanae" tidak berarti konstitusi, jadi hukum tata negara yang sesungguhnya disini dilawankan dengan hukum perdata. Bandingkan juga Van Apeldoorn Inleiding halaman 81 dan berikut.} Akan tetapi apakah penimbangan kepentingan umum dan kepentingan individual/perseorangan itu tidak merupakan dasamya setiap pengaturan hukum? Apakah di sini pemah ada pembedaan lain daripada pembedaan lebih dan kurang, yang jelas tidak mempunyai ketajaman yang diperlukan untuk menarik batas-batasnya? Dalam hukum sendiri, pasti, tetapi bagaimana?
115

Does or doesn’t it act ‘as such’ when it buys a plot of land upon which to establish a building for public affairs? Between the interests: general and individual; “in the public law the whole has to be conceived as a goal, in the private law the individual is the goal." says Opzoomer. {Het Burgerlijk Wetboek I, p. 3. This was also already the opinion of Ulpianus: Publicum jus est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem (D. I, 1, 2). One can wonder however whether„status rei Romanae" doesn’t mean constitution, whether therefore the real ‘staatsrecht’ (constitutional law) isn’t put here in opposition to the private law.} However, isn’t the weighing of the general and individual interest in fact the foundation of any ruling by law? Has there ever been any distinction other than one of more or less, which clearly lacks the specificity needed for clear-cut boundaries. In the law itself, surely, but how?

116
   Dalam usaha untuk keluar dari kekacauan ini satu hal harus kita kemukakan. Di sini ada dua pertanyaan yang campur-aduk, yang membingungkan, akan tetapi harus dipisahkan; pertama-tama ini: apakah antara peraturan-peraturan hukum perdata dan hukum publik dapat diadakan pemisahan yang terletak dalam sifat dari peraturan-peraturan itu sendiri, seperti misalnya pemisahan antara hukum pemaksa dan hukum pelengkap, jadi suatu pemisahan yang berlaku untuk setiap ketertiban hukum, terlepas dari waktu dan tempat? Kemudian ini: apakah suatu ketertiban, misalnya ketertiban hukum Belanda pada waktu ini, membuat pemisahan itu, dan bagaimana, suatu pertanyaan yang mempertajam dirinya dalam pertanyaan praktis ini: apakah suatu hubungan konkrit tunduk kepada ketentuan-ketentuan tertentu dari hukum publik atau hukum perdata, suatu pertanyaan yang tidak dapat dilihat lain daripada dengan bantuan data yang pada umumnya dipergunakan untuk penemuan hukum, jadi yang jawabannya berubah menurut waktu dan tempat, tergantung dari ketentuan-ketentuan undang-undang positif, yurisprudensi, dan sebagainya. Juga bilamana kepada pertanyaan yang pertama itu dapat dibertkan jawaban yang positif, belum tentu bahwa di dalamnya juga terdapat jawaban atas pertanyaan yang kedua.
116

   In an attempt to end this confusion we will have to premise one thing. There are two questions intertwined here, which are confused with each other, but which have to be distinguished; firstly this: is it possible to make a distinction between rules of private and public law which refers to the nature of these rules, like for example between ‘dwingend’ (compulsory) and ‘aanvullend’ (supplementary) law, i.e. a distinction which pertains to any legal order, independent of time and place? And secondly this: does a certain legal order, for example the Dutch one today, makes this distinction, and if so, how? A question which in turn leads to this practical question: is a concrete relationship subjected to certain rules of public or private law, an issue which cannot be viewed in any other way than with the help of data generally used when finding law, to which therefore the answer changes according to time and place and depends on provisions of the positive law, case law etc. Even if it is possible to give a positive answer to the first question, it is not yet certain that this implies the answer to the second question.

117
   Kita mulai dengan pertanyaan pertama.
   Sampai sekarang kita tunjukkan bahwa hukum memberikan peraturan-peraturan mengenai kewajiban-kewajiban yang ada antara orang-orang satu sama lain, bahwa hukum mengenal kewenangan-kewenangan, yang menyebabkan orang yang satu boleh menuntut sesuatu dari yang lain, dan sebagainya. Ini semua berlaku dalam masyarakat tertentu, dalam lingkungan tertentu. Lingkungan itu tidak perlu suatu negara, tetapi pada masa sekarang terutama lingkungan rakyat yang diorganisasi sebagai negara.
Page 37 Menurut sifatnya hukum minta dilaksanakan; dalam hal ada pertentangan hukum diperlukan adanya keputusan, keputusan dari penguasa yang memutus hapus dapat dijadikan kenyataan. Yang harus memutus bagaimana hukumnya adalah suatu perlengkapan negara, yaitu dalam hakim—alat-alat perlengkapan negaralah yang harus mengusahakan pelaksanaan dari keputusan-keputusan hakim.
117

   We start with the first question.
   Up till now we have pointed out that the law gives rules about obligations, which mutually exist between people, that it provides for entitlements, by which the one is allowed to claim something from another etc. This is all in force in a certain community, within a certain circle. This circle doesn’t have to be, but currently primarily is, a people which is organized into a
State. The law requires by its nature to be Page 37 enforced; when there is a legal battle, a decision is needed, the judgment of the authority which takes the decision should be convertible into fact. It is an agency of the State, the judge, who decides about the law — it is again by State agency that his ruling is enforced.

118
Akan tetapi tidak hanya oleh alat-alat perlengkapan negara hukum itu ditegakkan, melainkan juga dibentuk oleh alat-alat perlengkapan negara, setidak-tidaknya dirumuskan oleh alat-alat perlengkapan negara. Di dalam negara ada suatu wibawa, yang memberikan undang-undang, yang mewajibkan kehendaknya mengenai hukum sebagai hukum. Dalam paragraf I sudah kita katakan, bahwa suatu penyelidikan mengenai kekuasaan perundang-undangan ada di luar rangka pengantar dalam hukum perdata ini. Ucapan itu sekarang dapat kita beri pertimbangan lebih lanjut, karena di sini kita memang berurusan dengan pembedaan dua jenis peraturan-peraturan mengenai tingkah-lalcu dari individu-individu yang tunduk kepada hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan peraturan-peraturan mengenai organisasi dari masyarakat. {Bandingkan Burckhardt, loc. cit halaman 17 dan berikutnya.} Juga yang akhir itu adalah peraturan hukum, peraturan-peraturan tentang apa yang seharusnya yang dikumpulkan menjadi satu sistem, yang pematuhannya dapat dipaksakan. Juga di sini dalam peristiwa-peristiwa konkrit harus diketemukan keputusannya, yang sama halnya seperti dalam hukum perdata diketemukan tidak hanya dengan jalan deduksi logis saja. Akan tetapi peraturan-peraturan itu adalah peraturan-peraturan yang sifatnya lain daripada peraturan hukum umum, karena peraturan-peraturan itu tidak mengenai tingkah-laku dalam masyarakat, melainkan mengenai pembentukan dan penegakan hukum sendiri.
118

But not only is the law enforced by state agencies, it is also formed, at least formulated, by state agencies. In the State there is an authority, which legislates, which imposes the law it desires as law. In § 1 we already said that an enquiry into this legislative power was beyond the scope of this introduction to the private law. We can give further grounds now for this statement, because indeed we are confronted here with a distinction between two types of rules: those relating to the conduct of the individuals who are subjected to the law in a certain community and those relating to the organization of the community itself. {Compare Burckhardt t. a. p. p. 17 ff.} Also the latter are rules of law, normative rules unified into a system, the observance of which can be enforced. Also here, the decision has to be found in concrete cases, which, just as in private law, cannot be obtained by simple deduction. But this concerns rules of a different nature than the rules of the common law, because these rules do not pertain to the conduct in the community, but to the formation and enforcement of law itself.

119
Dengan demikian hukum perdata dan hukum publik memang dapat dipisahkan, atau lebih baik saya katakan: hukum umum atau hukum rakyat dan hukum negara. Pada satu fihak pengaturan mengenai jual-beli, perjanjian kerja, perkawinan, milik, pada lain fihak caranya bagaimana undang-undang terjadi, bagaimana kekuasaan kehakiman disusun, bagaimana hubungan antara raja dan parlemen diatur. Di sini ada pemisahan, yang berlaku untuk setiap ketertiban hukum tidak tergantung dari tempat dan waktu, pada satu fihak caranya bagaimana suatu penilaian hukum diketemukan, siapa yang wenang untuk menemukan penilaian hukum itu dan bagaimana disusunnya peraturan-peraturan yang ia ikuti, pada lain fihak isi dari peraturan-peraturan itu. Peraturan tingkah-laku berhadapan dengan peraturan pembentukan peraturan-peraturan tingkah-laku itu, keputusannya berhadapan dengan penunjukan siapa yang bolehmemberikan keputusan itu, hukum dalam masyarakat yang diorganisasi berhadapan dengan bentuk organisasi itu.
119

In such a way private and public law are distinguishable, or let me rather say: the ‘gemeene recht’ (common law) or ‘volksrecht’ (peoples law) and the law of the state. On the one hand the regulation of purchase, employment, marriage, property, on the other hand the way laws are established, the way judiciary power is composed, the way the relation between King and parliament is regulated. At this point there is a distinction which holds good for any legal order independently of time and place: on the one hand the way in which a decision of law is found, who is authorized to do this, and how the rules are established, which he then follows, on the other hand the content of those rules. The rule of conduct stands in opposition to the rule regarding the formation of this rule of conduct, the decision stands in opposition to the appointment of the one who is allowed to decide, the law within the organized community stands in opposition to the form of this organization.

120
   Secara logis hukum publik mendahului hukum perdata. Page 38 Kita harus memutuskan lebih dulu siapa yang boleh memutus dan boleh membentuk hukum sebelum kita boleh mengkaji isi keputusannya. Hukum perdata, seperti kata Baco, {De augm. scient. VIII, 3 dikutip dari Jellinek Algemeine Staatslehre halaman 385.} ada di bawah perwalian hukum publik. Asal saja orang ingat, bahwa kita di sini mempergunakan istilah "hukum publik" untuk organisasi negara, konstitusi. akan tetapi di samping itu tidak kurang benamya, bahwa adaya peraturan-peraturan tingkah-laku yang ditetapkan oleh kekuasaan perundang-undangan dan yang berdasar peraturan-peraturan itu hakim mengadili, sudah diberikan bersama-sama dengan adanya masyarakat hukumnya, bahwa karena itu sudah ada peraturan-peraturan sebelum peraturan-peraturan tersebut dirumuskan oleh sesuatu pemcgang kekuasaan. Hukum publik menerima adanya hukum perdata.
120

   Logically speaking, the public law thus precedes the private law. We have Page 38 to determine firstly who is allowed to adjudicate and to establish law, before we may examine the content of this judgment. The private law is under the guardianship of the public law, as Baco {De augm. scient. VIII, 3, geciteerd naar Jellinek Allgemeine Staatslehre p. 385.} stated. One has to realize though, that the term “public law" is used here to designate the state-organization, the constitution. But at the same time it is also true that the existence of rules of conduct, which the legislative power has codified and on the grounds of which the judge administers the law, is already embodied in the existence of the legal community, that there are therefore already rules, before they are formulated by the one, who holds power. The public law presupposes the private law.

121
Hukum dibentuk dan tidak dkiptakan oleh negara—hukum publik tidak diutamakan daripada hukum perdata, keduanya berdiri sama tinggi. Negara menguasai hukum sebagai pemegang kekuasaan. Akan tetapi sebaliknya kekuasaan negara, karena kekuasaan itu bertumpu pada hukum, karena ada hukum negara, terus-menerus menjadi yakin akan asas-asas dari hukum umum. Namun sekarang kita tidak membkarakan hal ini, kita perlu tetap tinggal pada persoalan hukum publik—hukum perdata.
   Sebab sudah jelas, bahwa dengan pemisahan ini kita tidak banyak kemajuan untuk problema yang sedang kita garap. Kita masih harus mencurahkan perhatian kita kepada gejala yang lain.
121

The law is certainly established by, but not created by the State — ‘publiekrecht’ (public law) doesn’t precede private law, they are on the same level. The State holds the power to determine the law. But the other way round, the State power is continuously penetrated by the principles of the common law, because it is founded in the law, because there is state law. But we will not talk about this now, it is necessary to stick to the question of public-private law at this moment.
   It is obvious that
this distinction hasn’t taken us much further regarding the problem we are occupied with. We have to focus our attention on yet another phenomenon.

122
   Negara yang sama, yang mempunyai hubungan dengan hukum, karena ia dibebani dengan penegakan dan perumusan hukum, masih menetapkan tujuan-tujuan lain bagi cirinya, sejak dulu pertahanan keluar, selanjutnya pemeliharaan tanah tempat rakyat hidup (pengairan), pengusahaan sarana-sarana lalu-lintas, pengusahaan pengajaran dan masih banyak hal-hal lain lagi, yang pada masa sekarang masuk ke dalam pengurusannya. Ini semua ia lakukan berdasarkan kekuasaan yang ia miliki, kewibawaan yang ia tahu menerapkannya. Untuk keperluan itu ia menetapkan peraturan-peraturan yang sebagai perintah-perintahnya mengikat orang-orang yang tunduk kepada kekuasaannya. Ia melakukan itu dengan cara yang sama seperti apabila ia merumuskan hukum antara individu-individu, dengan perundang-undangan. Jadi kita di sini berurusan dengan apa yang lazimnya disebut orang hukum administratif/hukum tata usaha. Dan untuk melaksanakan tugas itu sebagaimana seharusnya, ia membutuhkan orang-orang yang mengabdikan dirinya kepadanya.
   Bagaimanakah hubungan antara hubungan-hubungan dan peraturan-peraturan ini terhadap peraturan-peraturan dan hubungan-hubungan yang umum terjadi antara orang-orang satu sama lain?
Page 39
122

   The same State, which holds a relation to the law, because it takes the enforcement and formulation of the law upon itself, sets itself also other goals, since time immemorial the defense against foreign attack, moreover the care for the ground on which the people live (‘waterstaat’ (wateragency)), and for the means of traffic and communication, for education and for the multifarious other things which it brings currently under its control. It does all this in virtue of the power, to which it is entitled, the authority, which it can exercise. To this end it establishes rules, which – as its commands – bind the persons who are subjected to its power. It does this in the same way as it formulates the law between individuals, through legislation. We are confronted here with what is normally called the administrative law. And to be able to accomplish this task properly, the State needs persons who are employed in its service.
   How to compare these relations and rules with those, which are generally existent between human beings?
Page 39

123
   Apakah hubungan-hubungan dan peraturan-peraturan itu karena sifatnya berbeda dari yang biasa? Apakah dengan demikian ada dua penataan dalam hukum yang berdampingan, yang kita tunduk kepada keduanya, akan tetapi yang keduanya tidak bertautan? Dengan bermacam-macam jalan orang berusaha menalarinya. Di negara kita terutama adalah Buys { De Grondwet (1884), II, 335 dan berikutnya.} dan Oppenheim, {Bijdrage administratieve rechtspraak (Sumbangan peradilan administratif) 1899, 66 dan berikutnya. Untuk aliran ini khas sangat sefihak J.A. Loeff, Publiek en Privaatrecht, dis. 1887. Lihat juga rancangan-rancangan undang-undang mengenai peradilan administratif yang diajukan oleh penulis yang sama ini yang kemudian menjadi Menteri Kehakiman.} yang memperkenalkan gambaran: dalam hukum publik terdapat hubungan bawahan-atasan, dalam hukum perdata ada hubungan yang sama/setingkat.
123

   Do they distinguish themselves from the common ones by their nature? Do we have to conclude that there are two types of societal structure next to each other in the law, to both of which we are subjected, but which do not come into contact with each other? People have argued this in many ways. In our country especially Buys {De Grondwet (1884), II, 335 ff.} and Oppenheim {Bijdrage administratieve rechtspraak (1899), 66 ff. Typical for this school and extremely one-sided is J. A. Loeff, Publiek en Privaatrecht, thesis 1887. See also the designs for a codified Administrative Jurisdiction submitted later on by the same author, when he had become Minister of Justice.} have introduced the idea: in the public law there is a relationship of subordination, in the private law of equality.

124
Di sini bukan tempatnya untuk menentang gambaran ini dengan panjang-lebar, di sini persoalannya adalah mengenai perbandingan antara kekuasaan dan hukum, keduanya terus-menerus bertabrakan, yang satu tidak dapat mengakui yang lain dan keduanya selalu membutuhkan satu sama lain. Tiada hukum tanpa kekuasaan yang menjadikan kenyataan apa yang diperintahkan oleh hukum—tiada kekuasaan yang pada sesuatu saat tidak tunduk kepada hukum. Pene.tapan hubungan antara keduanya adalah suatu problema yang selalu dikemukakan dan tidak pemah terselesaikan. Akan tetapi pastilah, apabila hukum publik dilihat sebagai pengaturan hubungan antara kekuasaan dan orang-orang yang tunduk kepadanya, jadi sebagai hubungan kekuasaan, maka besar kemungkinannya, bahwa sifat hukum dari hukum publik lenyap. Untuk memperjelas gambaran ini saya boleh menunjuk kepada buku Krabbe mengenai kedaulatan hukum. {Die Lehre der Rechtssouveränität 1906, 31 dan berikutnya.} 
124

This is not the place to dispute this conception in detail, what is at stake here is the relation between power and law, these two continuously clash with each other, it is impossible for the one to acknowledge the other, yet both need each other continuously. There will be no law without the power to convert what the law commands into actual fact — no power, which does not at any moment bend before the law. The determination of the relationship between both presents a problem, which is time and again put aside and never solved. Still, this much is certain, if the public law is conceived as a regulation of the relationship between the authority and those subjected to it, i.e. as a relation determined by power, the chance is great that this relationship will lose its legal character. For an explanation of this statement I refer to Krabbe’s book on the sovereignty of law. {Die Lehre der Rechtssouveränität (1906), 31 et seq.}

125
Di sini saya hanya minta perhatian untuk dua hal: 1) segera setelah kelebihan nilai (meerwaardigheid) dari negara ditentukan dengan cara ini, maka keterikatannya kepada hukum perdata, yang betapapun terbatasnya, pada masa sekarang tidak ada orang yang memungkirinya, tidak pemah dapat diterangkan; 2) suatu pemisahan antara hukum perdata dan hukum publik dalam arti ini sudah karena itu tidak dapat merupakan pemisahan antara peraturan-peraturan hulcum menurut sifatnya, yang berlaku dimana-mana, Karena ada penataan-penataan yang sama sekali tidak mengenalnya.
125

Here I only have to ask for attention to two points: 1°. As soon as the superiority of the State is established this way, it becomes impossible to explain why it is bound to the private law which is currently not denied by anybody, however limited this may be; 2o. a distinction between private and public law in this sense can’t be a distinction of the nature of two types of legal regulation with a universal validity, if only for the reason that there are legal orders which do not know this distinction at all.

126
Saya tunjuk Inggris. Untuk sarjana hukum daratan Eropa sangat instruktif untuk membaca buku Dicey, { Dalam cetakan ke-8, halaman 324 dan berikutnya, Catatan itu tetap penting, meskipun sekarang ada gejala-gejala perkembangan ke arah pendapat-pendapat kontinental.} Law of the constitution, bab tentang hukum administratif Prancis, karena bab itu dengan sekilas akan membuat jelas baginya,Page 40  bahwa ada penataan-penataan hukum yang tidak tahu adanya hukum administratif, dan itu bukannya karena warga negara sama sekali tidak punya hak terhadap penguasa seperti halnya di bawah rejim lama di Prancis dan sekarang pada segi-segi tertentu di negara kita dan di negara-negara lain di daratan Eropa, melainkan karena alat-alat perlengkapan negara sama sekali tunduk kepada hukum umum seperti yang lain-lain. Bahkan kata hukum administratif tidak ada.
126

I point out England. It is very instructive for the continental jurist to read the chapter on the French administrative law in Dicey {n the eight edition p. 324 et seq. The statement is still important although there is a tendency at this moment towards the continental views.} Law of the constitution, because it reveals to him in a glance, that there are legal Page 40  orders which have no cognition of something like the administrative law, and this is not so because the citizen has completely no right against the government – such as during the ancient regime in France and even today in some respects with us and in other places on the continent —, but because the state agencies are just like anybody else subjected to the common law. Even the word administrative law is absent.

127
   Jadi: tidak ada pemisahan antara hukum publik dalam arti luas dan hukum perdata yang berlaku untuk semua waktu dan semua tempat. Tidak ada harga yang lebih tinggi untuk hukum publik di atas hukum perdata. Tidak ada sifat lain yang prinsipial dari norma-norma dalam bidang yang satu dan bidang yang lain. Akan tetapi juga tidak ada pengingkaran mutlak dari perbedaannya, sepanjang tidak mengenai norma hukumnya pada umumnya, melainkan mengenai hukum positif dari masa sekarang.
127

   We can conclude: there is no distinction between public law in a broad sense and private law, that has a universal validity for all times and places. No superiority of the public law over and above the private law. No fundamental difference of type between the norms in the one domain or the other. But at the same time there is not an absolute denial of the difference either, in as much as it concerns the current positive law and not the legal norm in general.

128
Bagi saya nampaknya masih saja pandangan Hamaker {Dalam ulasannya untuk Kon. Academie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, 1894. Verspreide Geschriften VII, 134.} mengenai persoalan itu yang memberikan pengertian yang tepat. Hukum perdata menunjukkan peraturan-peraturan tingkah-laku yang umum, karena itu istilah hukum umum adalah yang tepat untuk hukum perdata. Di dalam hukum publik—apabila organisasi negaranya sendiri yang memang mempunyai sifat tersendiri kita kesampingkan {Hamaker tidak cukup memperhitungkan hal ini. Pada umumnya kesimpang siuran mengenai hal ini untuk sebagian adalah akibat dari disatukannya banyak hal yang heterogen sebagai hukum publik. Saya berbeda pendapat dengan Hamaker, karena saya menganggap hukum publik adalah hukum (halaman 38 diatas) dan juga bahwa saya memberikan arti lain kepada undang-undang dalam hukum perdata.} diberikan juga peraturan-peraturan tingkah-laku, perintah-perintah dari penguasa, peraturan-peraturan hukum seperti peraturan-peraturan dalam hukum umum, yang melengkapi dan menyimpangi hukum itu demi tugas negara. Ini dapat terjadi dengan tegas-tegas, penyimpangannya dapat juga karena penemuan hukum dalam hal undang-undang tidak mengatakan apa-apa.
128

I still believe that the view which Hamaker {Lecture for the Royal Acadamy of Sciences, departm. Letterkunde, 1894. Verspreide Geschriften VII, 134.} developed regarding this question, provides the right answer. The private law points out the general rules of conduct, properly called the common law. The public law — if we put the state-organization itself aside because it has a different nature indeed {Hamaker doesn’t take this sufficiently into account. In general the confusion partly results from the unification of many heterogeneous elements in the concept “public law”. I differ from Hamaker because I do accept public law as a form of law (see above p. 38), while I also give a different meaning to the law in the domain of private law.} — provides rules of conduct to the same extent: commands of the government, rules of law, like the rules of the common law, which supplement that law or deviate from it for the sake of the mission of the state. This can be done explicitly, but the deviation can also be the result of the finding of law where the [written] law is silent.

129
Di negara kita ps. 2 RO, ps. 1365 B.W., terutama sejarahnya dan sistemnya, juga kesesuaian dengan tujuan dan apa yang kebanyakan harus diakui sebagai faktor penemuan hukum, akan berguna untuk penemuan hukum itu. Kita boleh mengatakan: ada presumsi adanya penundukan diri alat-alat perlengkapan negara kepada hukum umum, akan tetapi kita harus menambahkan kepada presumsi itu bahwa sifat dari hubungannya, yaitu bersandamya pada kekuasaan, tidak selalu harus menutup diterapkannya hukum umum, melainkan dapat mengalcibatkan tidak diterapkannya peraturan-peraturan biasa. Lebih daripada hal-hal yang bersifat umum ini tidak dapat kitaPage 41  berikan di sini. Di sini bukan tempatnya untuk menyelidiki hasil-hasil apakah yang akan diakibatkan oleh interpretasi dari perbuatan melawan' hukum penguasa, konsesi, dan Asal saja orang menyadari, bahwa di sini adalah mengenai persoalan penemuan hukum, yang berulangkali harus, terjadi dalam kenyataannya dan tidak mengenai pemisahan yang dibuat secara, a priori. {Lihatlah terutama pandangan-pandangan Meijers mengenai keputusan 20 ov. 1924,.N.J. 1925, 89 dalam W.P.W.R. 2883, 4.}
129

In our country it will be possible to do this with the help of art. 2 ‘R O’ (Judiciary Organisation), art. 1401 ‘B.W.’ (Civil Code), and above all the history and the system, the functionality and anything else that has to be acknowledged as a factor in finding the law. We certainly may say however: there is a presumption of subjection of the state-agency to the common law, but we have to add, that the nature of the relation, and especially the reliance on authority can lead to the exception of the applicability of the rules, even though it doesn’t have to bring about such an exception. We cannot give more than these generalities here. It is not the place here to find out which outcomes result from the interpretation regarding the Page 41 wrongful acts of government, the concession and so on. It should be kept in mind however that the issue at hand is the type of problem in finding the law, which must always be solved in a concrete case, and that it is not about making an a priori distinction. {See especially Meijer’s remarks about the decision of 20 Nov. 1924 N. J. 1925, 89 in W.P.N.R.. 2883,4.}

130
   Masih ada satu catatan lagi di sini. Yaitu sebagai berikut: ciri khas dari hukum umum adalah bahwa hukum umum dapat dipertahankan oleh warga negara individual di muka hakim perdata. Ini bukan kriterium untuk pemisahan antara hukum publik dan hukum perdata, sebab dalam peristiwa-peristiwa yang meragukan justru menjadi pertanyaan apalcah aksi seperti itu ada. Akan tetapi, orang dapat mengatakan, bahwa tidak digunakannya aksi adalah khas untuk tidak diterapkannya hukum umum. Tepatlah, pendapat orang, bahwa pertanggungan kecelakaan misalnya di negara kita diatur oleh hukum publik. Dengan pemyataan itu orang mau menunjukkan, bahwa pada suatu kecelalcaan buruh tidak boleh minta ganti kerugian kepada majikannya, malainkan bahwa buruh harus menghubungi suatu alat perlengkapan administratif, yaitu Bank Pertanggungan Negara (Rijksverzekeringsbank), yang pada gilirannya menetapkan dan menarik premi yang harus dibayar oleh majikan.
130

   Still one remark here. It is this: it is a characteristic aspect of the common law that it can be enforced by the individual citizen in a civil court. This is not a criterion of the distinction between public and private law, in dubious cases it is precisely the question whether such an action will be admitted. But it is possible to say that the restraint from such an action is typical for an exemption from the rules of the common law. People teach correctly, for example, that the accident insurance is regulated according to public law in our country. The intention is to indicate by this, that the employee cannot ask his principal to pay the damages in case of an accident, but has to apply to an administrative agency, the ‘Rijksverzekeringsbank’ (National Insurance Bank), which in its turn determines and collects the contributions that the employer has to pay.

131
Bahwa bagaimanapun hukum umum itu berlaku lagi dalam hal, pengecualian tidak berlaku, terbukti jika dalam kepailitannya si majikan Rijksverzekeringsbank minta verifikasi sebagai kreditur seperti halnya Negara minta verifikasi untuk hutang pajak. Itu juga terbukti dalam peristiwa-peristiwa yang sekarang tidak jarang terjadi mengenai penuntutan kembali pajak yang tidak terhutang yang dibayar: apa yang oleh hukum administratif, ditarik dari kompetensi hakim, halcim tidak boleh menilainya, akap tetapi selebihnya berlaku hukum perdata biasa., Dari situ timbul akibat, bahwa kita tidak dapat mengatakan bahwa suatu hubungan tertentu ditarik/dikeluarkan dari hukum umum (misalnya hubungan kepegawaian atau konsesi), yang dalam hubungan itu kita selalu harus menyelidiki apakah secara konkrit dalam 'suatu hal berlaku peraturan-peraturan hukum lain daripada peraturan-peraturan yang biasa.
131

The common law is nevertheless in force when the exception is not applicable, as can be seen when in the case of bankruptcy of the employer, the ‘Rijksverzekeringsbank’ (National Insurance Bank) as creditor asks for verification of the contribution, in the same way as the States asks this for tax debt. It is also apparent in the cases of a claim for refund of unduly paid tax, which are currently not uncommon: the judge is not allowed to decide the issues which the administrative law excludes from his jurisdiction, but for the rest the ordinary civil law is in force. From this it follows that we cannot say that a certain relation is exempted from the common law (such as the relation of the civil servant or the concession), as we always have to check whether in a concrete case rules other than the common rules are in any way applicable.

132
   Dan dari sini disimpulkan juga, bahwa pertanyaan yang kita ajukan pada akhir paragraf sebelumnya yaitu apakah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya itu hukum perdata, tidak tepat, dirumuskan. Tidak dapat diragukan kewajiban orang tua untuk memelihara darl mendidik anak-anaknya adalah hukum perdata. Kewajiban itu dipertahankan dalam acara perdata. Akan tetapi kewajiban orang tua itu tidak melulu hukum umum, kewajiban itu masih mempunyai sanksi khusus: kemungkinan dipecatnya dari kekuasaanPage 42  orang tua berdasarkan inisiatif dari alat-alat perlengkapan negara. Dengan adanya sanksi tersebut peraturan ini sepenuhnya setaraf dengan hukum pidana. Pada masa sekarang orang berpendapat, bahwa hukum pidana itu adalah hukum publik.
132

   And from this it also follows that the question, which we asked at the end of the preceding paragraph was incorrectly formulated, namely whether the obligation of the parents to support and educate their children, could be seen as private law. It is certainly common law. It is enforced by civil action. But it is not exclusively common law. Besides there is a specific sanction: the possibility of dismissal Page 42 on the initiative of state agencies. In this way the regulation functions on exactly the same level as the penal law. It is currently taught that penal law is public law.

133
Menurut saya ucapan itu adalah ucapan tanpa arti. Hukum pidana memberi sanksi khusus baik kepada beberapa norma-norma dari hukum umum maupun kepada peraturan-peraturan yang bersifat hukum administratif. Sanksi itu sendiri dalam pelaksanaannya merupakan hukum administratif lagi. Akan tetapi tidak ada tempat lain di mana orang menemukan sedemikian banyaknya perintah-perintah yang fundamental dari hukum umum selain dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kitab undang-undang ini memuat hukum umum, akan tetapi lebih dari itu.
133

This statement has no meaning in my view. The penal law attaches a specific sanction both to some norms of common law and to legal rules of an administrative nature. Again, this sanction is itself, as far as its execution is concerned, administrative law. But nowhere do we find as many of the most fundamental commands of the common law as in the Penal code. In this respect it is common law, but it is more than that.

134
   Jadi kalau kita ringkaskan sebentar: Pemisahan prinsipial adalah mungkin antara hukum tata negara dan hukum perdata. Apa yang disebut hukum publik selebihnya merupakan hukum khusus terhadap hukum umum. Batas dan isinya ditentukan oleh ketertiban hukum positif; hukum publik tidak bersifat lain dari pada hukum umum; di mana dimungkinkan berlakulah hukum umum.
134

   Therefore let us summarize this again: An absolute distinction is possible between the state law and the private law. The remaining so-called public law is specific law, as opposed to the common law. The boundaries and content of it [public law] are determined by the positive legal order; it doesn’t have a nature, which is different from the common law; where it leaves room, the common rules are in force.

135
§ 8a. Tambahan pada §8. Hukum gereja ; hukum perhimpunan.   Satu hal masih harus diperjelas. Bilamana hukum dalam suatu kehidupan bersama yang teratur dan bentuk-bentuk kehidupan bersama sendiri dapat dihadapkan satu sama lain, apakah hukum yang mengatur bentuk-bentuk organisasi Iain dari pada negara, misalnya gereja atau perhimpunan, disamping hukum tata negara berhadapan dengan hukum dari kehidupan-kehidupan bersama itu tidak berlaku sebagai hukum umum?
135

§ 8a. Appendix of § 8. Church law. Law of Associations.    One thing still has to be clarified. If the law in an organized community stands in opposition to other forms of communal organization in the State, should the law which regulates those other forms of organization which differ from the State, i.e. for example the Church or the ‘vereeniging’ (Association), in that case not be given the same status versus the law in these organizations as the ‘staatsrecht’ (state-law) has versus the common law?

136
   Memang ada persamaannya, dan pertanyaan ini akan harus dijawab mengiyalcan, bilamana kepada kehidupan-kehidupan bersama itu pada bidang hukum diberikan arti yang mandiri berhadapan dengan negara. Dalam abad-abad pertengahan terhadap gereja memang demilcian halnya: pehgaturan kekuasaan gereja hersifat sama dengan pengaturan kekuasaan keduniawian: hukum kanonik (hukum gereja) berdiri di samping dan bukan di bawah hukum negara. Untuk orang Katolik' pada asasnya hukum gereja masih mempunyai sifat yang sama, untuk gereja-gereja Protestan hubungannya berbeda dan rumit, sedemikian berbeda-bedanya dan kompleksnya, sehingga hal itu di sini tidak dapat diterangkan/diuraikan dengan beberapa perkataan saja. Ini lebih baik dapat ditinggalkan, di mana setidak-tidaknya di negarakitaketertiban hukum yang sekarang ada tidak mengakui sifat mandiri dari hukum gereja ini dan negara tidak saja memiliki kekuasaan mengenai Page 43 hukum, tetapi juga satu-satunya yang memiliki kekuasaan itu.
136

   There are indeed similarities, and the question would have to be answered in the affirmative, if those communities had an autonomous position towards the State, with respect to the law. Regarding the church this was the case during the Middle Ages: regulation of the authority of the church was of the same nature as regulation of the secular authority: the canonical law was equal to, and not subordinated to, the law of the State. For Roman-Catholics the church law still has the same character in principle, for the Protestant churches the relationship is different and complicated, it is so distinct and complex, that it cannot be explained in a few words. This requires no further attention, the more so because the current legal order does not acknowledge this autonomous position and the State’s due is not simply to have authority concerning the law, but Page 43 to have it exclusively.

137
Gereja hanya mempunyai kekuasaan mengatur di dalam lingkungannya sendiri sepanjang negara .membiarkannya. Negara adalah berdaulat—demikian orang menyebutnya. Mengapa demikian, bagaimana hal itu menjadi demikian dan apakah diterima dengan baik, adalah persoalan-persoalan hukum tata negara lagi, yang tidak dapat dibkarakan di sini. Yang pasti, di negara kita menurut hukum manusia perseorangan hanya tunduk kepada tatanan gereja sepanjang ia dengan perbuatannya sendiri menerima tatanan itu. Apabila ia tidak menerimanya, maka pada negara ia menemukan hukum terhadap setiap pemaksaan kekuasaan dari gereja. Menurut hukum kekuasaan gereja tidak pemah dapat menimpa orang yang meninggalkannya. Dengan perkataan lain: hukum gereja itu tidak pemah lain daripada hukum-janji, bukan hukum-perintah. Karena itu penataan oleh gereja dapat dianggap sebagai hukum perdata. Dalam tatanan hukum sekarang hukum gereja itu hanya mendapat tempat sebagai bagian dari hukum umum. Hal ini tidak menutup kenyataan, bahwa gereja sepenuhnya disusun sebagai bentuk organisasi dan oleh karenanya hukum gereja berulangkali memperlihatkan pertaliannya dengan hukum tata negara.
137

The church is entitled to regulation within its own circle, but only as far as the State allows it. Why things are established this way, how it came to be and if this is rightly accepted, are again questions of ‘staatsrecht’ (constitutional law), which cannot be discussed here. This much is certain however, in our country the individual human being is only subjected to the church, when he has accepted this by his own action. If he has not done so, then he will find in the State law which supersedes any presumptuous claim of authority by the Church. The power of the Church can never rightfully touch he who has deserted it. In other words: the law of the Church is never anything other than promise-law, it is not command-law. The church order therefore pertains to the private law. It is situated within the current system of law as part of the common law. This does not alter the fact that it is completely modeled as a form of organization and is therefore time and again akin to the state law.

138
   A fortiori hal yang sama berlaku bagi hukum perhimpunan. Di dalam lingkungan perhimpunan dan gereja peraturan tingkah-lakunya dapat ditempatkan berhadapan dengan bentuk organisasinya. Di dalam dirinya (gereja, perhimpunan) berulanglah kebalikan (tegenstelling) hukum umum-bentuk organisasi, akan, tetapi terhadap negara, jadi ditinjau dari sudut pandangan hukum yang dipertahanlcan/diberlakulcan dalam negara, maka juga bentuk organisasinya adalah suatu pengaturan dari hukum perdata. Keterikatan kita kepada organisasi bertumpu pada masuk kita dalam organisasi, dan tidak bertumpu pada kekuasaan organisasi. Bahwa kekuasaan itu menurut kenyataannya merupakan kekuasaan yang benar, tidaklah bertentangan dengan pandangan di atas.
138

   The same is true a fortiori for the ‘vereenigingsrecht’ (law of associations). Within the circle of the association and the church, there is the rule of conduct versus the form of the organization. Internally, the opposition between common law and form of organization is repeated, but versus the State i.e. from the point of view of the law, which is enforced in the State, the form of organization is also a regulation by private law. Our obligation to it rests on our accession, not on the power of the organization. The fact that this power can actually be very big, is not at variance with the truth of this.

139
§ 9. Undang-undang; Faktor-Faktor pada penentuan artinya.   Dalam § 8 seolah-olah kita menyimpang dari garis yang diikuti oleh pembkaraan dalam bab ini, yaitu garis penemuan hukum. Persoalan mengenai hukum perdata berhadapan dengan hukum publik terjadi seperti dengan sendirinya, namun demikian nampaknya hal itu tidak sepenuhnya cocok dalam jalannya uraian. Dalam pada itu kita tidak dapat menghindarinya dan pembkaraan mengenai hal tersebut membawa keuntungan juga untuk persoalan penemuan hukum. Sebab pembkaraan mengenai hukum perdata dan hukum publik menyebabkan kita melihat adanya suatu kekuasaan, yaitu kekuasaan pembentuk undang-undang, yang memberlakukan diri dalam hukum.Page 44
139

§ 9. The law. Factors determining its meaning.    Seemingly we have departed in § 8 from the argument outlined in this chapter, about finding law. The question about the opposition between private and public law presented itself unintentionally, but it doesn’t seem to fit in easily in the course of the argument. In the mean time it was impossible to avoid it, and its treatment has been profitable for the issue of finding law. It opened our eyes to the fact that there is a power, the power of the legislator, that makes its presence felt in the law. Page 44

140
   Hal yang pertama yang dijumpai oleh orang yang mencari hukum, adalah undang-undang, tidak dalam arti bahwa undang-undang mengandung semua hukum dalam dirinya dan juga bukannya bahwa dari undang-undang itu hukum in concreto dapat disimpulkan dengan jalan kesimpulan logis, melainkan dalam arti sebagai berikut: bahwa perintah-perintah, izin-izin, peraturan-peraturan dari pembentuk undang-undang mempunyai wibawa. Sekali lagi, mengapa ada wibawa itu, kita tidak harus menyelidikinya pada pengantar ke dalam hukum perdata ini. Untuk kita sudah cukup untuk mengatakan, bahwa dalam masyarakat yang terorganisasi yaitu negara, hukum ditetapkan dalam undang-undang. Undang-undang adalah peraturan tingkahlaku, yang oleh penguasa, yang berdasarkan konstitusi dibebani dengan tugas itu, diwajibkan kepada orang-orang yang tunduk kepada wibawanya.
140

   The first thing which one looking for law finds along his way, is the written law, not in the sense that the written law comprises all law, nor that justice in a concrete case can be deduced by logical inference from the written law, but in the sense that the commands, permissions and prescriptions of the legislator hold authority. Again, in this introduction to the private law, we do have to examine the question why this authority exists. For us it is enough to establish the fact that in the organized legal community, the State, the law is codified. The written law is the rule of conduct, dictated by the agency charged with this task by the constitution, to those subjected to its authority.

141
   Akan tetapi itu sama sekali tidak berarti, bahwa dengan peraturan ini juga diberikan keputusan terhadap persoalan hukum yang konkrit—hal itu sudah kerap kali kita tunjukkan. Karena itu halcim harus berusaha menemukan arti dari undang-undang, dengan perkataan lain, ia akan berusaha menangkap gagasan yang ditinglcapkan dengan kata-kata undang-undang. Kata-kata itu adalah tanda-tanda, yang artinya akan ia coba tetapkan. Ini dapat terjadi dengan dua cara. Barang siapa mencoba mendekati arti dari suatu pemyataan sebagai suatu peraturan undang-undang, dapat bertujuan untuk menyelidiki gambaran-gambaran apakah yang ada dalam kesadaran orang yang memberikan pemyataan itu, apa yang ia tolak dan apa yang ingin ia capai, apa yang ia "maksudkan" dcngan kata-kata yang diucapkan itu. Akan tetapi ia juga dapat membuat pemyataan itu sendiri, lepas sama sekali dari orang yang mengucapkannya (sumbemya), menjadi obyek penyelidikannya dan menanyakan arti dari pemyataan itu menurut bahasa sehari-hari, jadi tidak menurut gambaran pembentuk undang-undang, melainkan menurut gambaran yang ditimbulkan pada orang-orang, yang untuk orang-orang itu pemyataan tersebut diperuntukkan. Kedua metode ini dianjurkan untuk penafsiran undang-undang, {Zevenbergen, loc. cit., halaman 310; Ph. Heck, Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz(1914) halaman 23 dan berikutnya.} orang menempatkan teori tentang arti subyektif undang-undang berhadapan dengan teori tentang arti obyektif dari undang-undang; yang pertama terutama menghargai apa yang ditunjukkan oleh sejarah terjadinya undang-undang, yang kedua bcrpendapat, bahwa segala tekanan harus diletakkan pada kata-kata undang-undang dan arti dari kata-kata itu.
141

   Now, it is far from true — as we have pointed out repeatedly — that this prescription determines the decision in a concrete case. The judge will therefore have to try to find the meaning of the written law, which means that he will try to make himself familiar with the idea, expressed by the words of the written law. These words are signs, he will try to understand what they signify. This can be done in two ways. When one tries to approach the meaning of a statement like a legal prescription, one can make it his object to find out which ideas were present in the mind of the person who stated it, what he had rejected, and what he strove for, what he intended to say with the expressed words. It is however also possible for such a person to turn the statement as such, completely detached from its author, into an object of research and to ask for the meaning of the statement according to common sense. In that case he is not interested in the ideas in the author’s mind, but in those aroused in the minds of those for whom the statement was intended. Both methods are recommended for legal interpretation {Zevenbergen t. a. p. p. 310; PH. Heck, Gesetzesauslegung und In-teressenjurisprudenz (1914) p. 23 et seq.}, the theory of the subjective meaning as opposed to the objective one; the first one is especially interested in historical knowledge about what happened when the law was brought about, the second one thinks that solely the words of the law and their meaning should be emphasized.

142
Menurut pendapat saya, baik yag satu maupun yang lain harus tidak kita terima. Keduanya berat sebelah, keduanya mengingkari sifat undang-undang yang bersegi dua. Sebab undang-undang itu, pada satu fihak merupakan pemyataan kehendak dari orang-orangPage 45  tertentu yang menyandang wibawa, yang memperoleh kewenangan untuk menetapkan kehendaknya mengenai apa yang hukum kepada anggota-anggota masyarakat hukum, pada lain fihak undang-undang itu merupakan peraturan yag diberikan untuk masa mendatang, yang harus dipandang lepas dari terjadinya. Pembentukan undang-undang adalah suatu kejadian historis, yang seperti halnya dengan semua kejadian historis hanya dapat dikenal dengan cara merekonstruksi kembali gambaran-gambaran yang ada dalam kesadaran orang-orang yang bersangkutan, akan tetapi pembentukan undang-undang sekaligus adalah pembentukan suatu data baru dalam kehidupan hukum, yang mempunyai eksistensi sendiri, yang penerapannya dan kelanjutan hidupnya dilepaskan, dari orang-orang yang membuatnya dan yang karenanya dapat mempunyai arti yang lain, atau dalam perjalanan waktu dapat mempunyai arti lain yang tidak pemah dipikirkan oleh para pembuatnya. Jadi tidak atau obyektif atau subyektif, melainkan obyektif dan subyektif.
142

In my view neither the one nor the other should be accepted. Both are one-sided, both fail to appreciate the dual character of the law. As we know, the law is on the one hand the expression of the will of certain Page 45 persons who are vested with authority and are entitled to impose their ideas about what should be law upon the members of the legal community, on the other hand it is a provision given for the future, which has to be considered independent of its genesis. Legislation is a historical event, which just like all historical events can only be known by a reconstruction of the ideas which existed in the minds of the people concerned. At the same time, however, it is the constitution of a new fact in the life of the law, which has a right to its own existence, of which the application and continued existence has been separated from the persons, who made it, and which therefore can have a different meaning, or can gain one, over the course of years, of which its authors had never thought. Therefore it is not either objective or subjective, but both objective and subjective.

143
   Suatu penetapan lebih lanjut diperlukan mengenai arti apa yang ada pada keduanya, yaitu penyelidikan mengenai gambaran-gambaran yang ada pada para pembuat undang-undang—yang pada umumnya orang menamakannya penafsiran historis, akan tetapi untuk membedakannya dari penafsiran hukum secara historis yang akan saya bkarakan kemudian, akan saya namakan penafsiran undang-undang secara historis—dan penguraian undang-undang menurut bahasa, yang pada umumnya dinamakan penafsiran gramatikal. Kedua hal ini akan kita bkarakan dalam paragraf-paragraf berikutnya, di sini sudah segera boleh ditunjukkan, bahwa orang tidak boleh melebih-lebihkan arti dari keduanya. Kerapkali orang membayangkan seolah-olah dalam kedua hal itu atau pada salah satu dari padanya adalah persoalan dari maksud pembentuk undang-undang, atau malcsud dari kata-katanya menurut bahasa sehari-hari.
143

   It is necessary to determine further what value is due to both these approaches, both the study of the ideas which the lawmakers had in mind— normally called historical interpretation, but which I want to name statutory-historical[wetshistorisch] to distinguish it from the legal-historical which will be discussed later on— and the linguistic analysis, the grammatical interpretation. These will be both discussed in the next paragraph, here it may be pointed out already, that one should not overestimate the relevance of either. People so often give the impression as if it is both of these approaches or one of them which are of central importance: the intention of the legislator or the words according to common parlance.

144
Keduanya hanyalah sarana-sarana untuk mengenal arti dari suatu ketentuan undang-undang dan tidalc lebih dari itu. Untuk mencari hukum yang konkrit, juga sepanjang pencarian hukum itu bersandar pada wibawa undang-undang, penafsiran undang-undag secara historis dan penafsiran gramatikal hanya merupakan sebagian dari pekerjaan yang harus dilakukan. Sebab yang dipertahankan dalam penerapannya tidak pemah hanya satu ketentuan undang-undang, melainkan selalu hukum pada keseluruhannya. Pada waktu orang mencari maksud dari pembentuk undang-undang atau maksud dari kata-katanya menurut bahasa sehari-hari orang hanya melihat ketentuannya saja, akan tetapi setiap ketentuan undang-undang merupakan bagian dari suatu undang-undang yang sedikit banyak luas dan undang-undang itu sendiri adalah bagian dari perundang-undangan pada umumnya dan perundang-undangan itu merupakan bagian dari keseluruhan hukum. , Keseluruhan hukum itu merupakan suatu sistem, artinya ada hubungan dan ada kesatuan, dengan lain perkataan peraturan yang satu menunjang peraturan yang lain, pertentangan antara peraturan-peraturan satu sama lain tidaklah mungkin; hukum tidak clapat sekaligus memerintah dan melarang, mengharuskan dan menasihatkan untuk tidak melakukan. Setiap peraturan baru yang dikeluarkan oleh pembentuk undang-undang dimasukkan dalam sistemPage 46  ini, peraturan itu akan kena pengaruh dari sistem ini, akan diterapkan dalam hubungannya dengan peraturan-peraturan lain dan ditafsirkan dengan bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang lain. Penafsiran sistematis adalah salah satu dari bentuk-bentuk penemuan hukum yang tidak boleh tidak harus ada.
144

Still both are only a means to find out the meaning of a provision, nothing more. For the search for the law in a concrete case, even as far as it leans on the authority of the code, this is only partly the work that has to be done. It is certainly never a single provision of the law, but always the law as a whole, which is enforced in application. When searching for the intention or the common parlance one sets the provision apart, but every single provision of the law forms a part of a statute which is more or less comprehensive, this statute in turn is part of the legislation in general, while this legislation is again part of the complex whole of the law. This complex whole has the form of a system, which means that there is coherence and unity, one provision presupposing the other, inconsistency of one rule to another is quite impossible, the law cannot command and forbid, or prescribe and dissuade at the same time. Every new rule, which the legislator promulgates, is included in this Page 46 system, is influenced by it, is applied and interpreted in the context of the other rules. The systematic interpretation is one of the necessary ways to find law.

145
   Akan tetapi yang ikut menentukan penafsirannya tidak hanya ketentuan-ketentuan dari undang-undang di samping ketentuan-ketentuan yang harus diberlakukan yang ada, melainkan juga hubungan-hubungan kemasyarakatannya sendiri tempat diterapkannya ketentuan, itu. Setiap undang-undang bertumpu pada suatu penilaian kepentingan kemasyarakatan, bertujuan untuk mempengaruhi apa yang terjadi dalam kenyataan kemasyarakatan itu. Penerapannya terikat kepada kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh kehidupan kemasyarakatan. Kehidupan itu berubah terus-menerus. Berhubung dengan itu peraturan dari undang-undang dapat meliputi suatu bidang yang pada mulanya tidak diperuntukkan baginya.
145

   But the interpretation of an applicable provision is only partly determined by the regulations of the law, which form the context of it; this is also accomplished by the social relations themselves, to which the provision will be applied. Every regulation rests on the valuation of social interests, aims at influencing the actual social events. Its application is bound by the possibilities that are offered by the social life. This life is continuously changing. This makes it possible that the provision starts to refer to a domain for which it was not originally intended. The valuation has repercussions for its meaning.

146
Undang-undang mengalami reaksi dari penilaian itu. Arti dari suatu peraturan undang-undang hanya dapat ditetapkan dalam hubungannya dengan hubungan antara orang-orang. Arti itu sendiri tidak ada, melainKan hanya ada untuk hubungan-hubungan yang nyata-nyata ada. Undang-undang menetapkan hubungan ini, dalam arti mensyaratkan apa yang seharusnya ada dalam suatu hubungan tertentu, akan tetapi sekaligus undang-undang mengalami pengaruh dari perubahan dalam hubungannya. Dengan demikian dituntut penafsiran menurut tujuan dari peraturan, menurut hubungan dengan keadaan-keadaan kemasyarakalan tempat berlakunya undang-undang itu berlaku. Penafsiran sosiologis atau teleologis menuntut tepatnya dalam penemuan hukum.
146

The signification of a legal provision can only be determined on the basis of the relations between human beings. It does not have a separate existence, but holds only for actual relations. The written law determines these, which means that it prescribes what should be the case in a certain relationship, but at the same time the law is influenced by changes in this relationship. Therefore an interpretation is required that is in accordance with the aim of the provision, with the social situation in which it operates. The sociological or teleological interpretation claims its position [here].

147
   Dan dengan ini kita belum sampai pada tujuan kita. Telah kita lihat bahwa arti dari suatu ketentuan undang-undang harus ditetapkan sebagai bagian dari seluruh kehidupan hukum sehubungan dengan maksud dan bahasa sehari-hari, sehubungan juga dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan yang diatumya. Akan tetapi ketentuan undang-undang tidak hanya bagian dari suatu sistem dari peraturan-peraturan yang berdampingan dan sama-sama berlaku pada waktu yang sama, melainkan juga merupakan mata rantai dalam rangkain pengaturan yang susul-menyusul dalam perjalanan waktu. Undang-undang tidak jatuh dari langit, undang-undang tidak menemukan kekosongan yang sampai selcarang ada, melainkan pengaturan-pengaturan yang lain sudah mendahuluinya, undang-undang menggantikan peraturan-peraturan yang mendahului itu, akan tetapi sekaligus mempunyai hubungan dengan peraturan-peraturan tersebut. Di dalam hukum ada kontinuitas, suatu perkembangan yang berkesinambungan. Hukum terus-mencrus mengalir, berubah sehari-hari oleh penerapannya, yang menemukan peraturan-peraturan dalam tingkah-laku dari orang-orang yang tunduk kepadanya, juga oleh yurisprudensi. Suatu sistem yang terjadi dengan perkembangan dan perubahan seperti itu hanya dapat dimengerti, bilamana orang melihatnya dalam ' perkembangannya, jadi dengan melihat kepada masa lampau. Pagina-47Edmond Burke pemah mengatakan: "Barang siapa tidak pemah menoleh ke belakang, tidak" dapat melihat ke depan". {"People will not look forward to posterity who never look backward to their ancestors". Kutipan ini saya angkat dari Houwing, Rechtskundige Opstellen 1921, halaman 166.} 
147

   And even with this we are not yet complete. We saw that the meaning of a legal provision has to be established as part of the practice of law as a whole in accordance with the intention and common parlance, and also in accordance with the social relations, which it regulates. But the legal provision is not only part of a system of rules, which are simultaneously in force next to each other, it is also a link in a chain of regulations which succeed each other. The law doesn’t fall from heaven, it doesn’t appear in an emptiness, which existed till now, but other regulations preceded it, it replaces these, but is at the same time connected with them. There is continuity in the law, a steady development. The law is permanently flowing, it changes daily by the way it is applied to the conduct of the persons subjected to the law and also by the judiciary. One can only understand such a system, which develops and changes, when one looks at it in its development and takes its past into account. If one does not look back, one cannot look ahead,Page 47 Edmond Burke once said. {„People will not look forward to posterity who never look backward to their ancestors." The citation is taken from Houwing, Rechtskundige Opstellen (1921) p. 166.} Regarding the law this is very much to the point.

148
Untuk hukum pemyataan itu tepat sekali. Akan tetapi kadang-kadang dikatakan orang, {Dalam arti itu lihat Suyling, Inleiding, I no. 24.} apakah penyelidikan historis, persoalan bagaimana sesuatu itu terjadi, tidak harus dipisahkan secara tajam dari penyelidikan mengenai apa yang berlaku, apa yang seharusnya berlaku? Tuntutan pemisahan ini adalah akibat dari pemisahan oleh Kant antara apa yang ada (Sein) dan apa yang seharusnya (Sollen). Yang pertama dapat dikenal dari penyelidikan empiris, yang kedua tidak akan dkapai dengan penyelidikan empiris itu. Mengenai pemisahan itu saya berharap memberi suatu catatan di bawah ini, akan tetapi di sini sudah dapat dinyatakan, bahwa, apabila orang akan menyebut ilmu pengetahuan hukum adalah ilmu pengetahuan norma-norma, hukum adalah suatu sistem tentang apa yang seharusnya, maka dengan itu orang harus selalu menginsafi, bahwa apa yang seharusnya ini terikat kepada kenyataan-kenyataan yang dapat dikenal secara historis, {Mengenai hal ini terutama E. Lask, Rechtsphilosophie dalam Die Philosophie im Beginn des zwanzigstcn Jahrhunderts (Fischer Festgabe 1907, halaman 305).} kepada keputusan pembentuk undang-undang atau hakim, penerapannya dalam hidup bersama.
148

Is it not said, however, {The same view can be found with Suyling, Inleiding I, n°. 24.} that the historical research, the genealogy of something, should be demarcated sharply from the question as to what is in force and what ought to be? This demand for a demarcation is a consequence of the Kantian separation between what is and what ought to be. The former can be known by empirical research, the latter cannot be reached by such research. I hope to make a few more remarks about this demarcation below, but here it can already be established that if indeed one wants to call the science of law a science of norms and the law a system of what ought to be, one has to realize all the time, that the ought is dependent on what can be known historically {Especially relevant for this E. Lask, Rechtsphilosophie in Die Philosophie im Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts (Fischer Festgabe 1907, p. 305).}, on the decision of the legislator or the judge and the application of it in the society.

149
Penelaahan historis dan yuridis pasti dapat dibedakan, akan tetapi yang satu tidak mungkin ada tanpa yang lain. Penetapan yuridis dari makna dan arti dari peraturan-peraturan hukum juga tidak dapat dengan mendahuluinya niaupun dengan keadaan yang ada pada waktu yang sama. Norma-norma hukum tidaklah ada di atas atau di luar waktu seperti norma-norma logika, melainkan ditetapkan secara historis. Interpretasi hukum yang sebenamya, yaitu penafsiran menurut asalnya, adalah sebagian dari tugas ilmu hukum.
149

It is certainly possible to distinguish between a historical and a legal conception, but the one cannot exist without the other. It is impossible to establish the meaning and signification of legal rules in a legal sense without acknowledging their relation to either preceding or current rules. Legal norms do not have an existence as logical norm above or beyond the temporal, they are historically determined. The true legal-historical interpretation, an explanation according to the origin of the rules, belongs to the science of law as one of its tasks.

150
   Jadi berdampinganlah bahasa sehari-hari dan sejarah undang-undang, sistem dari hukum pada keseluruhannya, tujuan kemasyarakatan dan hasil dari penerapan, perkembangan historis, itu semua adalah faktor-faktor yang mempunyai wibawa pada penetapan dari apa yang berdasarkan undang-undang adalah hukum. Sampai seberapa jauh wibawa dari masing-masing faktor itu dapat dirumuskan lebih lanjut, akan kita lihat di bawah ini. Di sini sudah dapat dilihat, bahwa suatu urutan tingkat yang jelas batasnya dan penetapan yang tepat dari niIainya masing-masing untuk peristiwa-peristiwa konkrit tidaklah mungkin. Dan itu disebabkan karena pada akhimya pada setiap penetapan hukum dkari keadilannya. Pada setiap penafsiran keadilan itu harus selalu diperhatikan dan dalam setiap usaha untuk menemukan hukumPage 48  yang konkrit, keadilan adalah awal dan akhimya. Saya berpendapat harus mengingatkan sebentar kepada hal itu, akan tetapi penggarapan dari saat yang pada akhimya menentukan harus kita tunda sampai akhir penelaahan kita. Kita perlu mencurahkan perhatian kita lebih dulu pada faktor-faktor yang merupakan sarana pada penemuan hukum, dan sekaligus batas dari kebebasan untuk membentuk hukum secara mandiri.
150

   The common parlance and the legislative history, the system of the law as a whole, social goals and effects of application, the historical development, these are therefore all factors that exist alongside each other, invested with the authority to determine what is legally valid by virtue of the law. We will see below to what extent it is possible to specify the authority of each of these factors. However it can already be pointed out here that a clear cut order and exact determination of the value of each factor for specific cases is out of the question. And this is the case for the reason that when the establishment of law is at stake, everything hinges ultimately on justice. This has to be kept in view with every interpretation and it is the beginning and end of any attempt Page 48 to find the concrete law in practice. I deemed it important to give this reminder, but we have to postpone a further elaboration of this decisive moment till the end of our considerations. It is necessary to give initial attention to those factors, which are the means for the finding of law and at the same time the limits of the freedom to develop the law independently.

151
§ 10. Hukum dan bahasa; interpretasi menurut bahasa sehari-hari.   Bahasa, arti dari kata-kata menurut bahasa sehari-hari, berdiri paling depan di antara data untuk penemuan hukum. Bahasa adalah sarana yang terutama yang menyebabkan orang-orang dapat berhubungan satu sama lain; suatu tatanan seperti tatanan hukum tidak dapat kita bayangkan tanpa bahasa. Tidak mungkin ada hukum tanpa perumusan, keputusan mengenai hukumlah yang diminta: suatu penilaian mengenai hukum yang ditegaskan dalam kata-kata; penilaian itu bertumpu pada rumusan-rumusan umum, yang ditegaskan dalam kata-kata pula.
151

§ 10. Law and Language. Interpretation according to common parlance.   Language, the meaning of words according to usage, is the predominant of all aspects of the finding of law. Language is the medium par excellence by which people have dealings with one another; an order as realized by law is inconceivable without language. No law can exist without being formulated, people ask for Jurisdiction: a judgment about the law expressed in words; the judgment is founded on general formulas, which are again summarized in words.

152
   Arti dari rumusan-rumusan menurut bahasa sehari-hari itulah yang pertama-tama harus ditetapkan pada penemuan hukum. Secara intuitif setiap penafsiran undang-undang mengikat, maka dapatlah hal itu berarti lain daripada bahwa keputusan itu mengikat sebagaimana keputusan itu dimengerti oleh warga negara menurut bahasa sehari-hari? Penafsiran itu mulai dengan bahasa sehari-hari dan berakhir dengan bahasa sehari-hari: pengkajian hasil yang diketemukan terhadap perumusan yang merupakan akhir dari setiap pembuktian interpretasi. Barang siapa tidak selalu berpegangan pada teks undang-undang pada waktu ia melakukan kegiatannya, maka ia kehilangan jejak baiknya, juga pada waktu ia mempelajari buku pelajaran yang terbaik.
152

   The first thing which has to be established when finding law is the meaning of these formulas according to common parlance. Intuitively every analysis of the law starts with this. It has to. When the law is binding, what else can this mean than that the decision binds in the way citizens grasp its meaning according to common usage? It starts with this and it ends with it: every argument concerning interpretation ends with reviewing the result in the light of the formula. Anyone who does not continuously keep the text of the written rule in mind during his work, will lose the right track, even when studying the best textbook.

153
   Undang-undang memaksakan kehendaknya dalam kata-kata. Oleh karena itu pentinglah bahwa pembentuk undang-undang menggunakan bahasa yang jelas—suatu bahasa, yang di dalamnya ditegaskan sifat dari perintah dan peraturan: pendek, mumi dan tajam. Kurang sekali diinsafi orang, betapa tergantungnya kepada bahasanya juga daya kerja dari undang-undang. Perintah yang cepat dapat dimengerti dan menggores kuat dalam ingatan, mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk dipatuhi daripada penjelasan tanpa akhir dengan kata-kata yang berkepanjangan, yang hanya dapat dimengerti dengan susah payah dan hanya dengan lebih susah-payah lagi dapat diingat. Kita orang-orang Belanda tidak dimanjakan dalam hal ini: Burgerlijk Wetboek 1838 sudah tidak seperti Code dulu, akan tetapi alangkah bagusnya dibandingkan dengan kemiskinan undang-undang anak (1909 dan 1921) dan novelPage 49  hukum waris (1923). Untunglah bahwa suatu undang-undang baru memberi harapan, bahwa kita ada di jalan yang lebih baik.
153

   The law imposes its will with words. It is therefore important that the legislator uses clear language — a language which expresses the specific nature of command and prescription: short, pure and sharp. People don’t realize just how much the effectiveness of the written law is dependent on the way it is worded. The command which is easily comprehended and which is strongly imprinted in the memory, stands a better chance of being followed than the endless verbose exposition, which can only be comprehended with difficulty and remembered with even more difficulty. We, the Dutch, are not spoiled in this respect: already the ‘Burgerlijk Wetboek’ (Civil Code) of 1838 was no match for the [French Civil] Code, but still it contrasts favorably with the wretchedness of ‘Kinderwetten’ (Child Laws) andPage 49 ‘Erfrechtsnovelle’ (partial revision of Law of Succession). Luckily a few recent laws give hope that we are doing better [in this respect].

154
   Wibawa bahasa adalah sedemikian besamya dan juga sedemikian dengan sendirinya, sehingga tidak perlu untuk membuktikannya lebih lanjut {Bandingkan mengenai wibawa pada umumnya Ph. Kohnstamm, Het waarheidsprobleem 1926, halaman 311.}: apabila di suatu tempat keadaannya seperti itu, maka di dalam hukum pemikiran terikat kepada bahasa yaitu bahasa dari suatu formula khusus. Barangkali perlu ditunjukkan batas-batasnya, sebab kerap Kali orang memberikan tempat yang tidak tepat kepada bahasa pada interpretasi. Masih saja ada pendapat, bahwa bahasa yang jelas dari undang-undang adalah menentukan, bahwa penafsiran mulai dalam hal undang-undang tidak jelas, sehingga interpretasi gramatikal mendahului interpretasi-interpretasi yang lain-lain; sarana-sarana ini boleh dipergunakan apabila penafsiran menurut bunyi kata-katanya tidak kena. Tidak ada orang yang mempertahankan pendirian ini lebih gigih dari pada sarjana Belgia Laurent. Dari dialah kata-kata: "respect à la lois—yaitu kata-katanya–fût elle absurde".{ Avant-projet de revision du Code Civil (1882) I, halaman 183.} Pemyataan ini bertentangan baik dengan sifat dari penemuan hukum maupun dengan hakekat dari bahasa.
154

   The authority of the language is so big and so self-evident that there is no need to give further arguments for it. {Compare about authority in general Ph. Kohnstamm, Het waarheids-probleem (1926) p. 311.} : if anywhere, then especially in the domain of law, the way one thinks is determined by language, viz. the language of a specific formula. It is rather necessary to determine the limits, as people have often misjudged the role of language in interpretation. It is still argued that a clear wording of the law is decisive and that interpretation only begins in the case of obscurity, in other words that the grammatical interpretation precedes the other [methods of interpretation]; these [other] resources can be used when interpretation according to the letter falls short. Nobody has defended this conception more powerfully than the Belgian jurist Laurent. His is the saying: „respect à la loi —that is, the letter [of the law]— fût elle absurde" {Avant-projet de revision du Code Civil (1882) I, p. 183.} This view is in conflict with the nature of finding law as well as with the essence of language.

155
   Bertentangan dengan sifat dari penemuan hukum. Penemuan hukum tidak pemah minta ditetapkannya arti dari suatu peraturan undang-undangnya sendiri, akan tetapi selalu dalam hubungannya dengan hubungan yang nyata, yang menampakkan diri dalam kenyataan atau yang dipikirkan oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian apa yang menurut bunyinya sudah jelas, yaitu bahwa pada setiap orang yang mengenal bahasa sehari-hari menimbulkan gambaran yang sama, dapat menjadi tidak jelas dalam hubungannya dengan fakta-fakta yang dikemukalcan. K.G. Würzel {Das Juristische Denken (1904), halaman 41.} untuk – menjelaskan hal ini mengambil contoh dari Civilrechtfalle Jhering berikut ini, yang mengingatkan kita kepada ruang belajar. Ketentuan dalam suatu undang=undang berbunyi: "sejumlah hadiah untuk penemunya" nampaknya jelas; apa yang diartikan dengan "menemukan" harta setiap orang tahu. Tetapi lihatlah sekarang peristiwa ini: A, B dan C berjalan-jalan sepanjang scbuah sungai kecil. A melihat sebuah dompet berisi uang terlctak di seberang sungai. Ia menceritakannya kepada yang lain-lain. B bersiul kepada anjing milik C dan menyuruh anjing itu mengambil dompet tersebut. Anjing mengambilnya dan meletakkannya di muka C. Siapa "penemunya", A, B atau C?
155

    [In conflict] with the nature of finding law. This never requires the determination of the meaning of a provision on its own, but rather in the light of the actual relationship, either as it exists in reality or as it is imagined by the interpreter of the law. By this it can happen that something, which is clear in itself, i.e. which evokes the same conceptions for everybody who knows the common parlance, can become obscure when the facts which are presented are taken into account. To explain this K. G. Wurzel {Das Juristische Denken (1904) p. 41.} uses the following example from Jhering’s Civilrechtfälle, which is quite revealing, even though it recalls the atmosphere of a study. The following legal provision seems clear: “a treasure belongs to the finder”; everybody knows what it means “to find” a treasure. However, take this case: A, B and C stroll alongside a small river. A sees a bag with money lying on the other side [of the river]. He tells this to the other two. B whistles for the dog of C, sending him to fetch the bag. The dog puts the bag at the feet of C. Who is the “finder”; A, B, or C?

156
   Ajaran ini juga bertentangan dengan hakekat dari bahasa. Suatu kata adalah suatu tanda yang mempunyai arti,Page 50  dalam pengertian tanda yang mencerminkan gambaran yang ada dalam kesadaran. Akan tetapi gambaran itu tidak dibatasi dengan tajam, tidak selalu sama. Setiap pengertian mempunyai inti yang tetap, akan tetapi batas-batasnya kabur. {Bandingkan Wurzel, loc. cit., halaman 40.} Semakin konkrit pengertian itu semakin kurang kekaburannya. akan tetapi tidak ada satu katapun yang dipergunakan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang, jadi peraturan-peraturan yang berlaku umum, yang dapat dikatakan bahwa kata itu sepenuhnya jelas, yaitu bahwa gambaran yang dkerminkan oleh kata itu ditentukan, dengan sempuma. Apa yang disebut kursi adalah jelas; namun demikian dapat timbul pertanyaan, bahwa apabila. orang dilarang menempatkan kursi di sesuatu tempat, apakah suatu alat duduk (bangku, papan yang disangga, dan lain-lain) masih dapat disebut kursi.
156

   This doctrine is also in conflict with the essence of language. A word is a sign, it has a meaning, i.e. it represents an image, which is conceived of Page 50 in the mind. But this image is not clear cut, is not always the same. Every concept has a hard core, but its boundaries are fluid. {Compare Wurzel, t. a. p. p. 40.} The more concrete a word is, the less vague it will be. But it is impossible to state of any word, which is used in legal provisions, i.e. rules with a general applicability, that it is completely clear and that the corresponding image is completely determinate. It is clear what a chair is; however, when it is forbidden to put chairs in a certain place, the question can arise if some piece of furniture, which can be used to sit upon (like a bench or a trestle table etc.) can be called a chair.

157
Lagi pula, yang terpenting bukan kata-katanya tersendiri, melainkan kata-katanya dalam hubungannya dengan kalimat, yang menggunakan kata-kata itu. Tidak setiap kata menimbulkan gambaran tersendiri yang selanjutnya digabungkan dengan gambaran yang ditimbulkan oleh kata-kata yang lain, melainkan kallinat dalam keseluruhannyalah yang menimbulkan gambaran itu. Dan kalimat itu dalam hubungannya lagi dengan kalimat-kalimat yang lain dalam pasal yang sama, pasal ini dalam hubungannya dengan pasal-pasal selebihnya dan seterusnya. Opzoomer {Aantekening op de Wet houndende Algemene Bepalingen 1884, halaman 221.} yang betul-betul menghargai tinggi nilai dari kata, berulangkali memperingatkan untuk membalik halamannya sekali lagi dan menginterpretasikan ketentuan yang satu dalam hubungannya dengan ketentuan-ketentuan yang lain. Penafsiran menurut bahasa sehari-hari memuat lebih dari pada yang terkandung dalam dirinya, dengan sendirinya penafsiran gramatikal berlanjut kepada penafsiran sistematis. Dan juga berlanjut kepada penafsiran historis. Sebab ada hubungan tidak saja dengan kata-kata lain yang ditulis pada waktu yang sama, melainkan juga dengan kehidupan kerokhanian dan kehidupan kemasyarakatan dari kurun waktu diucapkannya kata-kata itu.
157

   Besides, it is not the individual words separately that matter, but the words in the context of the sentence, in which they are used. Not every word separately produces an image, which is then connected with the images of other words, but the sentence as a whole [does so]. The sentence again is understood in connection with the other sentences of the same paragraph while this paragraph in turn is connected with other paragraphs and so on. Opzoomer {Aanteekening op de Wet houdende Alg. Bepalingen (1884) p. 211.} who certainly was inclined to put great value upon the letter of the law, warns again and again to turn the page another time and to interpret one provision in relation to the other ones. The interpretation according to common parlance points to a broader scope, it leads naturally to the systematic interpretation. And also to the historical. For there is a relation, not only to the other words, which are simultaneously written, but also to the cultural and social life of the period in which they were uttered.

158
Pada setiap pengucapan kata banyak diperkirakan apa yang oleh pembkara atau penulis dipandang sebagai hal yang dengan sendirinya demikian dan yang oleh si pendengar dengan sendirinya dilengkapi pada waktu ia menyerap kata-kata yang sampai kepadanya itu. Itu juga 'berlaku pada undang-undang. Ini terasa sekali apabila kita memperhatikan kenyataan, bahwa undang-undang kerap kali menggunakan kata-kata yang menurut artinya dalam bahasa sehari-hari hanya menunjukkan pria, akan tetapi yang menurut gambaran dari penulis dan pendengar kedua-duanya pengertiah itu kadang-kadang memuat juga pengertian wanita, kadang-kadafig tidak. Contoh untuk yang pertama terdapat dalam Kitab Undang-undang ' Hukum Pidana: "Hij, die " jelas tidak bermaksud untuk membebaskan wanita dari perbuatan pidana (jelas tidak bermaksud untuk menjamin bahwa wanita tidak akan dipidana).
158

With every utterance a speaker or writer assumes a lot which is self-evident to him and which the listener naturally adds at the moment that he understands the words that reach him. The same is true for the law. This is very tangible when we pay attention to the fact that the law often uses words which, according to their meaning in the common parlance, only indicate men, but which according to the conception of both the author and the listener, sometimes include women and at other times do not. An example of the first can be found in the Penal Code, where the continuous use of the phrase “he, who” certainly is not meant to secure the impunity of women.

159
Sebaliknya pada undang-undang tentang susunan kehakiman, Page 51 kalau orang mengingat waktu asalnya (1827), maka tidak diragukan, bahwa "orang" yang dapat diangkat, "pejabat" yang dibkarakan itu, pada waktu undang-undang itu diundangkan hanyalah menunjuk pria. Apakah hal ini sekarang masih demikian halnya, adalah soal penemuan hukum yang tidak harus kita putuskan sekarang. {Lihat Hof Leeuwarden 21 April 19157 N.J. 1915, 405, W. 9766.} 48 Jawabnya akan diketemukan dalam penimbangan berbagai-bagai data, dalam keputusan, seberapa jauh faktor-faktor yang lain harus berbobot lebih berat dari pada sejarah dan teks. Unsur yang dengan sendirinya, namun yang bagaimanapun tidak diucapkan, hanya dapat kita kenal dengan mengadakan penyelidikan historis.
159

However, in respect of the ‘Wet op de Rechterlijke Organisatie’ (Law on Judiciary Organization) it wasPage 51 evident, taking into account the time in which it had its origin (1827), that the “men", who can be appointed, the ‘ambtenaar’ (public servant) of whom is spoken, were only indicating males when the law was issued. Whether this still is the case, is a question of finding law, which we don’t have to answer at this moment. {See Court of Appeal Leeuwarden 21 April 1915, N. J. 1915, 405, W. 9766.} The answer is found in the balancing of the different data, in the decision as to what extent other factors have to be attributed a heavier weight than history and text. This element, which is self-evident, but nevertheless unsaid, we can only retrieve by historical research.

160
   Lagi pula, seperti akan kita lihat di bawah ini, banyak pengertian-pengertian yang dibentuk oleh ilmu hukum masuk ke dalam undang-undang; istilah-istilah yang menunjukkan pengertian-pengertian ini harus ditafsirkan menurut artinya bagi sarjana hukum dan tidak menurut bahasa sehari-hari. Sarjana hukum juga tidak dapat menetapkan arti kata-kata dalam undang-undang tanpa menggunakan seluruh sarana pengetahuan yang ada padanya.
160

   Moreover, as we will see below, the law is penetrated by much concepts which are construed by the science of law; the terms, which signify these [concepts] have to be interpreted according to their juridical meaning and not according to common parlance. It is impossible for the jurist to establish the meaning of the words of the law without using all the knowledge with which he is equipped.

161
   Jadi jelaslah, bahwa dengan pembedaan kata-kata jelas dan tidak jelas kita tidak mencapai banyak dalam persoalan-persoalan metoda. Setiap undang-undang dapat memerlukan interpretasi. Opzoomer—yang dalam hal metoda "saya tidak merasa senada—sudah menandaskannya; ia mengingatkan bahwa sudah sejak bangsa Romawi menyadarinya demikian. {Loc. cit., halaman 222.} Ulpianus {D XXV,4,I,II.} mengatakan "Quamvis sit manifestissimum Edictum Praetoris, attamen non est negligenda interpretatio ejus". (Juga meskipun peraturan dari pretor jelas sekali, namun bagaimanapun penafsirannya tidak boleh diabaikan.) Kecuali itu, akan mengherankan kita andaikata lain, di mana salah seorang dari raksasa-raksasa di antara mereka, Celsus, sudah mengemukakan kepada mereka: "Scire leges non hoc est verba eorum tenere, sed vim ac potestatem". {D. I, 3, 17.} (Juga meskipun pada penglihatan pertama kata-katanya jelas, maka bagaimanapun harus ditafsirkan menurut maksud orang yang memberikan/ mengeluarkan peraturan itu.)
161

   It may therefore be clear that we don’t get very far with the distinction between clear and obscure words when applying questions of method. Every law may need interpretation. Opzoomer — with whom other than on this point I do not feel acquainted on the subject of method —, has argued this already with emphasis; he recalled that already the Romans took this view. {t. a. p. p. 222.} „Quamvis sit manifestissimum Edictum Praetoris, attamen non est negligenda interpretatio ejus", said Ulpianus. {D XXV, 4, I, II} It would have amazed us, indeed, if this had been different, as one of the greatest between them, Celsus, already told them: „ Scire leges non hoc est verba eorum tenere, sed vim ac potestatem." {D I, 3, 17.}

162
   Meskipun demikian masih juga perlu mengatakan semuanya ini sekali lagi. Masih saja ada kecenderungan untuk menilai berlebih-lebihan nilai dari kata-kata untuk penemuan hukum. Bahaya perbudakan kata-kata selalu mengancam. Jiwalah yang membuat hidup, kata-kata mematikan.
   Betapa dapat berbahayanya penyandaran pada kata-kata terbukti, apabila orang berusaha menyelundupi tujuan undang-undang dalam batas-batas sepenuhnya dari kata-kata undang-undang. Sabotase dari undang-undang yang paling keterlaluan adalah sabotase yang dengan memojokkan kata-kata sampai kepada konsekuensi yang terjauh
Page 52  mematikan maknanya. Menurut Paulus perbuatan orang "qui salvis verbis legis sententiam ejus circumvenit" adalah fraus legis. Bilamana kata-kata memang tanpa syarat diutamakan, ia mencapai tujuannya.
162

   Still it is necessary to repeat all this yet again. Even now people are still inclined to over-estimate the value of the words for finding law. The danger of being slave to the letter is always present. The spirit brings to life, the letter kills.    Just how dangerous an appeal to the letter can be becomes clear when one attempts to evade the purport of the law while keeping within the limits as set by the words. The worst sabotage of the law is the one which, by taking the letter to its ultimate consequence, Page 52 kills its meaning. The act of he, „qui salvis verbis legis sententiam ejus circumvenit." is fraus legis according to Paulus. If indeed the letter prevails unconditionally, the fraus will reach its purpose.

163
Tepatlah pendapat orang, bahwa asal saja orang melepaskan diri kepada tunduknya kepada kata-kata, maka tempat untuk ajaran tersendiri mengenai fraus legis diperkecil, bahwa interpretasi dari undang-undang sendiri sudah cukup menentukan untuk menekan usaha-usaha seperti itu. Tempatnya diperkecil, tetapi tidak dihapuskan; fraus legis tetap mempunyai arti. Ada kemungkinan, bahwa pada umumnya suatu teks harus ditafsirkan secara ketat dan menurut kata-katanya, sehingga perbuatannya sendiri yang terjadi tidak dikenai oleh teks itu, alcan tetapi bahwa penafsiran itu tidak mempunyai atau tidak dapat mempunyai kepentingan lain, tidak ada maksud lain atau tidak dapat mempunyai maksud lain dari pada dengan perbuatan itu, dengan menghormati kata-kata undang-undang, menyelundupi undang-undang. Maka atas dasar fraus legis bagaimanapun undang-undang ini dipertahankan, meskipun menurut kata-katanya dan penafsirannya penerapan undang-undang itu tidak mungkin. Demikianlah keputusan H.R. {Keputusan 26 Mei 1926, N.J. 1926, W. 11515 dalam perkara Van Oppen melawan Penerima pajak-pajak pewarisan di 's-Gravenhage.} tanggal 26 Mei 1926 dalam kasus Van Oppen melawan penerima pajak warisan di Den Haag.
163

It is correctly stated that the margin for a separate doctrine of fraus legis becomes smaller when one frees oneself from being subjected to the words. The interpretation of the law suffices then to stamp out such attempts. The margin becomes smaller, but it is not removed; the fraus keeps its meaning. It may be that a text has to be interpreted in general strictly according to the words, that strictly speaking the text doesn’t pertain to the act as it happened, but that nevertheless it didn’t or couldn’t have any other interest, that there didn’t or couldn’t exist any other aim than to evade the law through this act while respecting its letter. In such a case the law is enforced based on the fraus legis, in spite of the fact that its application is excluded according to the letter and its interpretation. Thus the ‘H.R.’ (Supreme Court) decided. {Ruling of 26 Mei 1926, N. J, 1926, 723, W. 11515 in the case of Oppen against the Ontvanger der Successierechten te 's-Gravenhage (Collector of inheritance tax).}

164
Pasal 11 Undang-undang pewarisan (Successiewet) membebani pajak kepada suatu hibah kepada keluarga sedarah seperti suatu hibah wasiat (legaat), bilamana si penghibah tetap menikmati pakai-hasil atau pembayaran periodik sampai meninggalnya. Dalam kasus itu orang yang telah meninggal semasa hidupnya telah membuat suatu hibah dan tetap menikmati pembayaran sampai tiga harisebelum meninggalnya, tanpa motif lain dari pada motif untuk menyelundupi undang-undang. Pasal 11 berlaku, kata H.R., karena perbuatannya terjadi in fraudem legis (atas dasar fraus legis).Keputusan ini sesuai benar dengan penafsiran H.R. yang agak bebas yang kurang terikat kepada kata-kata undang-undang yang di tahun-tahun kemudian dianut oleh H.R. Juga pada masa H.R. masih cenderung untuk menilai tinggi sekali kata-kata dari undang-undang untuk penemuan hukum, bagaimanapun H.R. tidak tanpa syarat terikat kepada kata-kata itu.
164

Art. 11 of the ‘Successiewet’ (Inheritance Tax Act) ) taxes both a gift to ones kin as well as a legacy, if the giver retains the right of usufruct or of a regular payment unto death. In this case the deceased had made a gift and had retained a payment till three days before his death, without any other motive than to evade the law. The ‘H.R.’ (Supreme Court) declared Art. 11 applicable, as the act took place in fraudem legis.
   This decision fits perfectly in the somewhat more free and less literal interpretation to which the ‘H.R.’ (Supreme Court) has turned in later years. But even in the time during which the ‘H.R.’ (Supreme Court) was still inclined to value the words of the law quite highly in respect of the finding of law, it did not conceive of itself as being bound to these unconditionally.

165
J.P. Fockema Andreae, yang dalam suatu disertasi penting telah menyelidiki metoda penafsiran H.R. selama periode 1893-1903, {Tien jaren rechtspraak van de Hogen Raad, Leiden 1904, halaman 92.} sampai pada kesimpulan, bahwa H.R. meskipun sangat menghormati sadaran pada kata-kata yang tidak mendua-arti, bagaimanapun sudah sejak dulu tidak menerima hasil-hasil yang menggelikan dan karena kabumya dan mulur-mungkretnya pengertian "mendua-arti" Page 53 melepaskan diri dari konsekuensi-konsekuensi yang keterlaluan dari ajaran tentang diutamakannya penafsiran menurut bahasa sehari-hari yang dianut secara keliru.
165

J. P. Fockema Andreae, who studied the method of interpretation of the ‘H.R.’ (Supreme Court) during the period 1893—1903 for his noteworthy dissertation, {Tien jaren rechtspraak van den Hoogen Raad, Leiden 1904, p. 92.} concludes that the ‘H.R.’ (Supreme Court) even then did not accept absurd results, despite its respect for an appeal to unambiguous words. By the vagueness and elasticity of the concept “ambiguous" the Court removed itself from Page 53 all too powerful consequences of the – unjustly – accepted doctrine of the prevalence of interpretation according to parlance

166
   Segera orang menolak untuk menerima suatu hasil karena menggelikan, maka orang memutuskan ketundukan tanpa syarat itu. Dengan demikian orang sudah melepaskan diri dari gambaran, bahwa rumusan undang-undang sebagaimana adanya, jadi menurut arti dari kata-katanya menurut bahasa sehari-hari harus diujudkan tanpa syarat dan beralih kepada gambaran yang lain, bahwa hakim mencari hukum dan dalam kegiatannya itu ia wajib menghormati wibawa undang-undang, juga kata-katanya, akan tetapi bahwa kata-kata itu pada akhimya tidak lain dari pada sarana pada penetapan arti dari peraturan dan kesimpulan yang dapat ditarik dari padanya untuk peristiwa yang bersangkutan. {Heck, loc. cit., halaman 121 melawankan arti "normatif" dari kata-kata yang di sini ditolak terhadap arti "heuristisch" yang juga saya terima.}
166

   As soon as one refuses to accept a result because it is absurd, one has broken the unconditional surrender. At that moment one has already freed oneself of the conception that the formula of the law as it is written – i.e. according to the meaning which the parlance attributes to the words – has to be realized unconditionally. One has moved to the conception that the judge is searching for law and that in this he has to respect the authority of the written law, and of the words, but that in the end these words are nothing other than a tool to establish the meaning of the rule and the implications of this [rule] for the case. {Heck t. a. p. p. 121 opposes here the rejected “normative” meaning of the words with the “heuristic”, which is also accepted by me.}

167
   Kata-kata itu tidak mempunyai wibawa yang tanpa syarat. Juga tidak dalam arti ini, bahwa hasil yang dkapai oleh si penafsir akhimya harus sesuai dengan kata-kata itu, bahwa kata-kata itu merupakan batas-batas yang tidak boleh dilanggamya. Orang mengatakan, bahwa kesimpulannya bolch terletak di samping kata-katanya, tetapi tidak boleh bertentangan dengan kata-katanya, { Lihat formuleringnya pada Von Tuhr, Alg. Theil des bürg. Rechts (1910) I, halaman 38 " An der unzweifelhaften grammatischen Bedeutung der Worte findet die Auslegungstätigkeit ihre unverrückbare Schranke."} boleh "praeter legem, non contra legem". Juga jalan pikiran ini masih terlalu terikat kepada primat dari kata-kata. Memang benar: wibawa bahasa itu besar dan suatu penafsiran yang pada akhimya melepaskan diri dan wibawa ini, tidak akan cepat ditcrima. Akan tetapi bagaimanapun dapat diperlukan. Setiap orang melakukannya dalam hal terdapat kesalahan penulisan atau kekeliruan. Setiap orang membaca dalam ps. 1300, 3 B.W. "debitur" meskipun dalam edisi resminya tertulis "Kreditur". Juga kecil keberatannya untuk membaca "kreditur" dalam ps.1460 B.W., meskipun di situ tertulis "debitur", yang dalam Code tertulis "creancier" dan suat kekeliruan dapat diterima.
167

   The words do not have unconditional authority. Not even in the sense that the result at which the interpreter arrives in the end has to be compatible with the words, that the words indicate the outer limits which he is not allowed to surpass. We say his conclusion is allowed to stand next to the words, but may not come into conflict with them {See the formulation in von Tuhr, Alg. Theil des bürg. Rechts (1910) I, p. 38. „An der unzweifelhaften grammatischen Bedeutung der Worte findet die Auslegungstätigkeit ihre unverrückbare Schranke."}, i.e. “praeter legem, non contra legem." Even this train of thought is still too much attached to the primate of the words. It is true: the authority of language is great and an interpretation which removes itself from this authority in the end will not be easily accepted. Still this may be necessary. Everybody does it in the case of a mistake in writing or when an error has been made. Everybody reads in art. 1336, 3°. ‘B.W.’ (Civil Code) “debtor", although the official edition has, “creditor". There is also little objection to reading “creditor" in art. 1460, although it states “debtor"; where the Code has “créancier", which makes an error plausible.

168
Orang akan melangkah lebih jauh lagi apabila orang menghapuskan "penerima hak" pada ps. 1873 B.W., Karena kata itu ditulis tanpa pemikiran dan mengakibatkan hasil-hasil yang menggelikan. {Lihat buku penuntun ini V3 (Anema) 225.} Orang melangkah lebih jauh lagi, seperti yang dilakukan H.R. untuk pertama kali pada tahun 1908 { Keputusan 22 Mei 1908, W. 8721; lihat buku penuntun ini I, 271.} dan kemudian berulang-ulang, yangPage 54  memperpanjang tenggang banding dalam ps. 229 B.W. ayat terakhir dengan bertentangan dengan kata-katanya. Ini semua tidak dapat dihindari, akan tetapi tidak sesuai dengan gambaran, bahwa kepatuhan kepada undang-undang menunjukkan ketundukan kepada artinya menurut bahasa sehari-hari.
168

One goes a step further when one eliminates “successor in title" from art. 1910 ‘B.W.’ (Civil Code), because it has been written down thoughtlessly and leads to absurd results. {See this Manual V3 (Anema) 225.} And again further when one extends the periodPage 54  for lodging an appeal against the letter of the text of the last section of art. 284 ‘B.W.’ (Civil Code), as the ‘H.R.’ (Supreme Court) did for the first time in 1908 {Ruling of 22 Mei 1908, W. 8721; See this Manual I, 271.} and afterwards repeatedly. This is all unavoidable, but it is incompatible with the idea that obedience to the law means a subjection to its meaning according to parlance.

169
Apabila orang mengikuti pendapat kita, maka di sini untuk orang yang mencari hukum tidak ada batubatas yang tidak boleh ia pindahkan, melainkan seutas tali yang direntang sekuat-kuatnya, akan tetapi yang tidak terus-menerus dibengkoklcan, melainkan yang bahkan dalam keadaan darurat dapat diputuskan. Kalau kita tidak menggunakan kiasan: maka di sini ada wibawa yang harus dihormati, bukannya suatu wibawa yang menghendaki ketundukan tanpa syarat. Memang benar: bilamana hasil dari penafsiran telah diketemukan, maka hasil itu sekali lagi dikaji dengan kata-katanya dan tidak akan cepat diterima dalam hal ada pertentangan yang nyata dengan kata-katanya. Akan tetapi mungkin diterima.
169

If one follows this approach, then there is no boundary stone here for the one who seeks the law which he is not allowed to displace, but rather a tight rope which offers the utmost resistance, but which nevertheless is not only continuously bent, but can even be broken in an emergency. Without figurative language: there is an authority here, which must be respected, not one, which requires unconditional surrender. It is true that when the result of the interpretation is found, it will be reviewed again in the light of the words and it will not be easily accepted if it is clearly incompatible with the words. However, it is possible.

170
   Apabila orang menginsafi semuanya ini, maka juga tidak sulit untuk menetapkan kapan suatu interpretasi menurut kata-katanya yang diberatkan, kapan interpretasi mentirut kata-katanya harus menyingkir untuk yang lain. Sebagaimana telah saya kemukakan, peraturan-peraturan umum yang berlaku untuk itu tidak ada, akan tetapi dapat ditetapkan keadaan-keadaan manakah yang harus diperhitungkan. Perintah itu menuntut penafsiran kata yang lebih ketat dari pada peraturan. Hukum pemaksa akan lebih harus dimengerti menurut kata-katanya dari pada peraturan pelengkap. Dalam hukum pemalcsa wibawa undang-undang bkara dengan tekanan yang lebih besar, kata-kata yang dipergunalcannya mendapat daya dukung (kekuatan) yang lebih besar karenanya. Selanjutnya kata akan semakin mempunyai arti yang lebih besarsemakin konkrit kata itu. Suatu istilah yang kabur dapat diulur-ulur, suatu ungkapan yang konkrit memberikan kesempatan mulur-mungkret yang lebih kecil. Lalu wibawa kata-kata akan semakin berkurang semakin jauh saat terjadinya undang-undang itu dari kita. Ini ada.hubungannya dengan sifat dari interpretasi historis, yang akan saya uraikan lebih bayak di bawah ini. Semakin tua undang-undang itu dan semakin bayak diterapkan, maka kata-katanya semakin kurang dilihat sebagai kata-katanya sendiri, melainkan lebih dilihat dalam hubungannya dengan penerapannya.
170

   If one takes this view, it is also not difficult to point out when an interpretation according to the letter will prevail and when it will yield to another one. As I said before, it is impossible to set up general rules for this, but it is possible to indicate which circumstances have to be taken into account. A command asks for a more rigid interpretation than a provision. ‘Dwingend’ (compulsory) law will be understood more according to its words than ‘aanvullend’ (supplementary) law. In the former, the authority of the law speaks with more emphasis. The words used therefore carry a greater force. Moreover a word will have more meaning when it is more concrete. A vague term is elastic, a concrete expression leaves less [room to] play. Furthermore the authority of the words decreases as the moment of its origin is further away from us. This is related to the nature of the historical interpretation, about which more [will be said] below. As the law gets older and has been applied more often, the words are seen less on their own, and more in the context of their application.

171
   Jadi wibawa yang terbesar adalah wibawa kata-kata dalam perintah dari undang-undang yang baru saja diundangkan. Tidak ada tempat lain di mana penafsiran menurut kata-katanya begitu pada tempatnya seperti pada peraturan polisi. Kalau kita membatasI diri pada hukum perdata, maka misalnya dalam B.W. kita penafsiran menurut kata-katanya lebih besar artinya dalam hukum anak dari pada dalam hukum perikatan.
   Akan tetapi semua ini—walaupun ini tidak tanpa kepentingan—tidak
Page 55 mempunyai arti lebih daripada penunjukan suatu arah yang harus kita ikuti. Suatu aturan yang harus diperhatikan pada setiap penafsiran undang-undang tidak ada. Aturan ini tidak dapat lain dari pada: wibawa bahasa itu besar — akan tetapi itu bukan satu-satunya. Bahasa sehari-sehari pada akhimya adalah suatu data, yang secara kuantitatif dan tidak secara kualitatif herbeda dari yang lainl.
171

   The authority of the words in a concrete command of a law that has been recently issued will therefore be the greatest. Nowhere will the interpretation according to the words be more fit than in the ‘Politieverordening’ (police regulations). When we restrict ourselves to the civil law, then, as far as our current ‘B.W.’ (Civil Code) is concerned, the significance of it will be bigger in, for example, the juvenile law than in the doctrine of obligations.
   But of all this — although it certainly is not without importance
Page 55  — the significance is restricted to pointing out the direction we have to take. There is no rule, which must be observed in every interpretation of the law. This rule can be nothing other than: the authority of the language is big but it is not the only thing. The parlance is in the end a given, which differs from the others only quantitatively and not qualitatively.

172
§ 11. Kehendak pembentuk undang-undang; interpretasi menurut sejarah undang-undang.   Undang-undang adalah pemyataan kehendak dari alat perlengkapan negara tertentu yang dibebani dengan perundang-undangan. Bilamana orang ingin menetapkan arti dari undang-undang, apa yang lebih mudah dari pada melacak maksud yang berdasarkan penjelasan mereka dengan peraturan-peraturan yang mereka tentukan ada pada mereka? Terus-menerus terjadi, bahwa untuk menafsirkan suatu undang-undang, orang melihat kembali sejarah parlementemya. Bagaimanapun oleh banyak penulis dan penulis-penulis yang berwibawa diperbolehkannya cara, ini dipertengkarkan. {Mengenai materi dalam paragraf ini dan paragraf-paragraf berikutnya bandingkanlah juga C. Gruys, De strijd over de historische interpretasi, dis. Utrecht 1933.} Sementara orang berkata: maksud yang barangkali dapat ditetapkan andaikata kita hanya berurusan dengan perundang-undangan satu orang, tidak dapat dikenal pada pembentuk undang-undang yang terdiri atas banyak orang, karena sekarang yang dibebani dengan tugas perundang-undangan itu tidak hanya Raja dengan para menteri beserta pembantu-pembantunya yang banyak jumlahnya, melainkan di samping itu juga lembaga-lembaga/badan-badan yang begitu luas seperti Staten Generaal (dewan perwakilan rakyat).
172

§ 11. The will of the legislator. Statute-historical interpretation.   The law is an expression of the will of certain agencies of the State, charged with legislation. When engaged in establishing the meaning of the law, what is more obvious than tracing the intention these agencies had in making these rules, according to their own account? It is therefore a continuous occurrence that we consult parliamentary history in order to interpret a law. Nevertheless many authoritative authors have argued against the admissibility of this. Firstly it is said that the intention [of the legislator], maybe could have been established if we had been confronted with the legislation of one single person, but cannot be known with our many-headed legislator, as not only the ‘Kroon’ (Crown) and Ministers with their numerous assistants are charged with this task, but also such voluminous bodies as our ‘Kamers der Staten-Generaal’ (Chambers of the States General).

173
Bagaimana kita tahu, bahwa apa yang diucapkan menteri sebagai penjelasan terhadap suatu usul disetujui oleh mayoritas dari dewan perwakilan rakyat? Bukan penjelasannya, melainkan usul undang-undangnya sendiri yang mereka terima dengan suara mereka itu. Lagi pula, andaikata kita dapat memastikan bahwa memang semua anggota parlemen serta menteri dan akhimya juga Raja semuanya mempunyai maksud yang sama dengan sesuatu peraturan undang-undang, maka itupun tidak akan mengikat kita. Dengan undang-undang dan tidak lain daripada itu pembentuk undang-undang dapat memerintahkan sesuatu kepada kita. Apa yang dipikirkan dan dikehendaki oleh orang-orang yang merupakan kekuasaan perundang-undangan ini, adalah kepentingan mereka pribadi yang tidak lebih dari pada kepentingan siapapun.
173

How can we know whether what has been said by the Minister by way of explanation of a proposal has been assented to by the majority of the Second and First Chamber? Through their vote they did not accept the explanation but the legislative proposal. Moreover, even if we could establish that indeed all members of both bodies and the Minister and eventually the Crown had all intended the same with a certain rule of law, we would not be bound by it [this intention]. The legislator can only give orders to us by law and by nothing else. What these persons, who embody the legislative power, think and want is merely their own personal opinion, which is of no more interest than the opinion of anybody else.

174
   Serangannya mencapai sasarannya, jika dibela dalil, bahwa maksud dari alat-alat perlengkapan kekuasaan perundang-undangan yang disimpulkan dari surat-surat yang dipertukarkan dan perdebatan-perdebatan dalam dewan perwakilan rakyat itu akan mengikat pada penemuan hukum. Masih terlalu banyak orang berpendapat, bahwa dengan menunjuk kepada ucapan menteri atau anggota parlemen, persoalan mengenai interpretasi dari Page 56 undang-undang sudah selesai. Bukannya pembentuk, undang-undang yang mengikat kita, melainkan undang-undang.
   Akan tetapi dengan demikian pertanyaannya dirumuskan salah. Persoalannya bukanlah: atau kehendak pembentuk undang-undang, atau kata-kata dari undang-undang; tidak pula atau arti subyektif atau arti obyektif. Undang-undang adalah sekaligus gejala sejarah dan suatu satuan yang bukan materiel bukan pula riel di dalam kehidupan pada masa kini. Teks undang-undang adalah sekaligus pemyataan kehendak dari orang-orang tertentu di masa lampau ldan suatu pedoman untuk masa sekarang yang terlepas dari orang-orang itu, akan tetapi teks itu hanyalah pedoman karena teks itu adalah kehendak dari orang-orang tertentu di masa lampau itu.
174

   The criticism is valid if the claim is defended that the intention of the legislative agencies as derived from the documents exchanged between the different chambers of parliament and the parliamentary debates, is binding when it comes to finding law. Still too often people think that the question of the interpretation of the law could be decided with an appeal to an utterance of a Minister orPage 56 Member of parliament. It is not the legislator, but the law that binds us.
   But the question is wrongly put this way. What matters is not:
either the will of the legislator or the words of the law; not either subjective or objective meaning. The written law is both a historical phenomenon and a factor, which is non-material but nevertheless real in contemporary life. The text of the law is both the expression of the will of certain persons in the past and at the same time a guideline for the present, which is independent of these persons, but it can only be the latter because it is also the first.

175
   Juga saya akan memisahkan penyelidikan historis dan penyelidikan yuridis dan sandaran bahwa untuk membela sejarah undang-undang sebagai sarana interpretasi itu dapat dibenarkan atas dasar fakta/kenyataan bahwa juga sejarawan hukum untuk mengerti undang-undang dari masa lampau dengan senang mempergunakan {Bandingkan E.R. Bierling, Juristische Prinzipienlehre Bd. IV (1911), halaman 275.} segala sesuatu yang dapat menyingkapkan maksud dari orang-orang yang telah membuat undang-undang itu, tidak berlaku. Ahli sejarah ingin mengerti lahimya dan tujuannya undang-undang, berusaha memahami perundang-undangan apa yang ada pada saat undang-undang itu dibentuk, tujuan akhimya dengan kepastian sepenuhnya, maka pengetahuan itu tidak banyak membantunya untuk pertanyaan: penerapan undang-undang yang konkrit yang bagaimanalcah harus saya lakukan berdasarkan undang-undang ini? Untuk sarjana hukum data yang dibawa serta oleh sejaxah undang-undang merupakan salah satu data di samping data-data yang lain: bahasa sehari-hari, kesesuaian dengan tujuan, sistem, dan sebagainya. Apa yang bagi seorang ahli sejarah merupakan tujuan akhir, itu adalah sarana bagi seorang sarjana hukum, akan tetapi bodohlah kiranya andailcata sarana ini diabaikan.
175

   I as well want to distinguish between historical and juridical research and it won’t do here to appeal to the fact that legal historians, who want to understand the laws of the past, are eager to use everything which can clarify the intentions of those who drafted the laws, as is so often done to argue the significance of the genesis of written law as a means of interpretation. {Compare E. R. Bierling, Juristische Prinzipienlehre Bd. IV (1911) p. 275.} The historian wants to understand genesis and goal, he tries to uncover what the legislation said at the moment of its realization, the final purpose of the jurist is always different. Even if the jurist knew all this with complete certainty, this would not tell him much for his question: to which concrete application must this law lead me? For him, it is a given that the genesis of the law is only one (thing) next to others: parlance, efficiency, system etc. That which is final purpose for the historian, is a resource for the jurist, but it would be foolish to discard this resource.

176
   Satu contoh dari kepustakaan yang terbaru. Orang berselisih faham mengenai arti dari kata "dasar-dasar hukum" dalam ps. 50Hv, melawankannya dengan "upaya-upaya hukum" dan berusaha menetapkan perbedaan antara dasar dan upaya. Belum lama ini P.J. de Kanter dalm disertasinya {Rechtsgronden en Rechtsmiddelen, Leiden 1928.} mengenai soal ini menunjukkan, bahwa dalam rencana undang-undang ps. 50 yang sekarang ini masih mempunyai satu ayat lagi yang mendahului pasal yang sekarang berdiri sendiri itu dan bahwa ayat itu dihapuskan, karena orang menganggapnya tidak ada gunanya. Dari situ terbukti, bahwa "dasar-dasar hukum" tidak berpasangan dengan "upaya-upaya hukum", melainkan berpasangan dengan "dasar-dasar kenyataan".
176

   An example from the most recent literature. People quarrel about the meaning of the word “rechtsgronden" (legal grounds) in art. 48 Rv. (Civil Procedure); It is defined as opposite to “rechtsmiddelen" (legal remedies) and an attempt is made to determine the difference between grounds and means. In his dissertation on this subject {Rechtsgronden en rechtsmiddelen, Leiden 1928.} P. J. de Kanter has pointed out that in the original draft of the law, art. 48 still had a section preceding the one which now stands alone, and which was left out because people thought it redundant. From this it becomes clear that “legal grounds" was not opposite to “legal remedies", but to “factual grounds."

177
Kesulitan-kesulitan praktek tentang dilengkapi tidaknya oleh hakim karena jabatannya, bantahan-bantahan dari fihak-fihak tidak terpecahkan dengan itu, akan tetapi tidaklah dapat dibantah, bahwa pengamatan Page 57 ini memperjelas persoalan yang ruwet ini, sehingga dengan demikian data yang diberikan oleh sejarah undang-undang ini mempunyai wibawa. Contoh lain dari pengalaman saya sendiri. Be1um lama ini ditanyakan kepada sayg'apalcah syarat penegoran dalam ps. 1155 B.W. itu berisi hukum pemaksa. Saya jawab tidak berisi hukum pemaksa dan saya mengatalcan, bahwa saya sampai pada kesimpulan ini karena saya lihat, bahwa tenggang tertentu yang membebaskan orang dari penegoran dibutuhkan dalam tahun 1874 dalam pasal itu dan bahwa orang melakukan itu untuk memungkinkan orang melepaskan penegoran. Jadi memandang syarat itu sebagai hukum dispositif. {Bandingkan mengenai persoalan ini Hof Amsterdam 8 Mei 1930, W. 12150 dan H.R. 27 Maret 1931, N.J. 1931, 701 W. 12311.}
177

This doesn’t solve the practical difficulties relating to the question whether the judge should or should not ‘ambsthalve aanvullen’ (add on the basis of his office) to the defenses of the parties. However, it cannot be denied that this remarkPage 57  has had a clarifying effect on this confused issue, namely that this fact, which is provided by the historical research of the genesis of a statute, has authoritative meaning. Another example from my own experience. Recently the question has been put to me whether the requirement of ‘sommatie’ (summons) in art. 1201 ‘B.W.’ (Civil Code) is ‘dwingend’ (compulsory) law. I answered in the negative and I may say that this result is partly due to the fact that I discovered that the fixed time by which the summons is relieved was added to this article in 1874 and that this was done to make it possible to renounce the requirement of summons, and I therefore conceived of the requirement as dispositive law. {Compare fort his question Hof Amsterdam 8 Mei 1930, W. 12150 en ‘H.R.’ (Supreme Court) 27Maart 1931, N. J. 1931, 701, W. 12311.}

178
   Dalam dua segi penyelidikan sejarah undang-undang itu dapat penting artinya: pertama untuk menetapkan, bagaimana keadaan hukumnya menurut gambaran dari pembentuk undang-undang pada saat pembentukan undang-undang, perubahan apa yang dikehendaki orang dan mengapa orang menghendakinya, dan kemudian untuk menyelidiki ruang lingkup yang bagaimanakah yang diberikan oleh para pembentuk undang-undang itu kepada istilah-istilah yang mereka pergunakan. Untuk yang akhir itu wibawa dari data yang diberikan oleh dokumen-dokumen dewan perwakilan rakyat lebih besar daripada untuk yang pertama. Mungkin saja, bahwa orang-orang lain telah melihat lebih tajam apa yang mendorong untuk terjadinya perubahan hukum dari pada mereka yang pada alchimya mengadakan perubahan itu—meslcipun harus diingat, bahwa pada waktu mengubah keinginan-keinginan itu dalam undang-undang merekalah sesungguhnya yang menentukan. Mengenai rumusan dalam arti yang lebih sempit, pemilihan kata-kata, jelas tidak ada orang lain yang dapat menerangkan lebih baik apa yang dimaksud dengan itu, dari pada mereka yang telah memilih kata-kata itu. Bahwa dengan rumusan itu tidalc semuanya ditentulcan sudah berulangkali saya katakan, akan tetapi itu tetap penting.
178

   The research of the genesis of a statute can be important in two ways: firstly to establish the legal situation as it was conceived by the legislative power at the time the statute was made, which modification was intended and why it was intended, and further to find out which meaning was attributed to an expression used by the authors of the statute. The authority of the data provided by the parliamentary documents is larger in respect of the latter than of the former. It may be true that others have had a sharper eye for what caused the change of law than those who brought it about— although one has to be aware that the latter were of paramount importance when translating these wishes into reality. As far as the formulation in its narrow sense is concerned, the choice of words, certainly nobody can better explain what is meant by them than those who choose these words. I have already repeatedly said that this doesn’t determine everything, but it remains relevant.

179
   Bilamana orang ingin menentukan pentingnya itu lebih lanjut, maka orang harus memperhatikan tiga hal.
   Pertama: orang harus memperhatikan pada yang memberi penjelasan yang dikutip. Perumusan yang diberikan oleh Menteri untuk menghapus keragu-raguan yang mungkin timbul mempunyai arti yang lebih besar dari pada pendapat lepas dari seorang anggota parlemen. Akan tetapi kita dapat menarik garis ini lebih jauh lagi: dalam hal ini Menteri yang satu wibawanya lebih besar dari pada Menteri yang lain. Apabila ia orang yang sangat berwibawa, yang sepenuhnya menguasai isi undang-undang, maka pada waktu menafsirkan pendapatnya lebih berbobot dari pada pendapat orang yang hanya membeberkan apa yang disodorkan oleh pegawai-pegawainya—itu pemah sekali terjadi—dan pada pembkaraan undang-undangnya sendiri di dalam parlemen temyata
Page 58 sama sekali tidak menguasai materinya. Sudah terkenal, bahwa tidak ada tempat lain di mana sejarah undang-undang mempunyai wibawa yang sedemikian besamya dari pada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana {Bandingkan J.P Fockema Andreae, loc. cit., halaman 138.} kita.
179

   If one wants to further determine this relevance, one has to keep three things in mind.
   Firstly one has to pay attention to the author of the explanation that is cited. Definitions given by the Minister to remove potential doubts have more significance than an occasional remark of some member of parliament. But we can continue this line further: in this respect a greater authority is due to one Minister, than to another. If he is a man of great authority, who masters the subject of the law completely, then his word concerning the interpretation will have more weight than the word of someone who only reproduces what
his functionaries have put before him and who appears to have the least possible knowledge of the subject during Page 58  the proceedings in parliament, as sometimes happens. It is well known that nowhere has there been so much authority awarded to this statute-history as in in respect of our ‘Wetboek van Strafrecht’ (Penal Code). {Compare J. P. Fockema Andreae t. a. p. p. 138.}

180
Untuk sebagian besar hal itu dapat dikembalikan kepada wibawa pribadi Menteri Modderman yang begitu besar, kepada keyakinan, bahwa kitab undang-undang ini adalah suatu monumen dari teknik perundang-undangan. Dan bahkan tidak usah seorang menteri atau anggota parlemen yang menikmati wibawa seperti itu. Persiapan dari undang-undang kepailitan sampai tingkat terpenting ada di tangan Molengraaff; fakta itulah memberikan arti khusus kepada interpretasinya. Pada hukum laut yang baru, sama keadnannya. Itu tidak hanya suatu fakta yang saya ungkapkan, saya anggap penghormatan ini, yang dapat ditempatkan dalam ajaran bahwa yang mengikat kita itu adalah pembentuk undang-undang yang tidak bersifat pribadi, dapat dibenarkan sepenuhnya. Apabila wibawa penjelasan dari para pembentuk undang-undang bersandar pada gambaran-gambaran mereka pribadi mengenai ruang-lingkup dari peraturan-peraturan yang dibuat, maka dapat dimengerti bahwa yang satu ditempatkan di atas yang lain.
180

This is largely due to the great personal authority of Minister Modderman, to the conviction that this code was a monument of codification craftsmanship. And it is not even necessary to be a Minister or a member of parliament to enjoy so much authority. The preparation of the ‘Faillissementswet’ (Bankruptcy Law) was to an important extent in the hands of Molengraaff; that fact gives a special significance to his interpretation. The same can be expected for the new maritime law. It is not only a fact, which I ascertain, I also think that this distinction, which is incompatible with the doctrine that we are bound by an impersonal legislator, is completely justified. If the authority of the explanation of the authors of the law is based on their personal ideas about the meaning of the law, it is understandable that one is placed above the other. {Compare. J. P. Fockema Andreae t. a. p. p. 138.}

181
   Kedua: juga di sini harus dibedakan antara undang-undang yang lama dan undang-undang yang baru. Letakkanlah komentar baru di samping komentar lama terhadap kitab undang-undang yang sudah agak tua. Komentar itu dibuat tidak dengan bantuan dokumen-dokumen dewan perwakilan rakyat dan mengupas ketentuan-ketentuannya dalam arti harafiah. Ini berisi kasus-kasus praktek, konstruksi-konstruksi ilmiah, yurisprudensi. Dan juga perbedaan ini tidak saja dapat diterangkan, melainkan dapat dibenarkan. Undang-undang semakin lepas dari pembuatnya, juga penafsirannya berkembang. Dengan pudamya wibawa dari kata-kata, ya lebih dari itu, pudar pula wibawa sejarah undang-undang. Sejarah undang-undang harus menyisih untuk suatu penafsiran yang membentuk dirinya ke jurusan lain; akan tetapi bahwa bagaimanapun sejarah undang-undang itu penting, sudah ditunjukkan oleh contoh kita. Lebih-lebih sejarah yang sudah dilupakan, juga sejarah undang-undang, kerapkali dapat memperjelas.
181

   Secondly, here a distinction will have to be made between old and new law. In respect of an old code, one may compare a new commentary and an old one. The new one is composed with the help of parliamentary documents and analyses the provisions in a literal way. The old one is filled with practical cases, scientific constructions and case law. And this difference can also not only be explained, but justified as well. The law gets more and more detached from its makers as its interpretation develops. The authority of the words fades away, and with it even more so the authority of statute-history. These will have to give way to an interpretation, which formed itself in another direction; that nevertheless it keeps its significance was shown by our example. Especially history, which was forgotten, also history of statutes, brings often clarification.

182
   Ketiga: nilai dari penjelasan pada perintah akan lebih besar dari pada nilai dari penjelasan pada peraturan yang bersifat mengatur. Sangatlah penting untuk mengetahui apa yang digambarkan presis oleh orang yang memerintah dari pada apa pikiran-pikiran mereka yang hanya mengatur. Page 59 Yang akhir itu memberi kebebasan yang lebih besar; tidak hanya kemudian, melainkan segera pada waktu pembuatan peraturannya pribadi dari pembentuk undang-undang yang menciptakan peraturan-peraturan sedemikian itu kurang menonjol dibandingkan dengan orang yang dengan tegas memaksakan kehendaknya. Juga dalam segi ini wibawa kata-kata dan wibawa maksudnya berjalan bersama-sama, keduanya berhadapan dengan wibawa sejarah dan sistem. Justru pada perintah baik kata-katanya maupun maksudnya mempunyai nilai yang tinggi, meskipun apabila diperhatikan sifat dari peraturannya, sifat dari perintahnya, kata berbobot lebih berat dari pada maksudnya. Akan tetapi saya ulangi lagi: ini tidak lebih dari pada petunjuk-petunjuk, peraturan-peraturan tetap mengenai tingkatan dari faktor-faktor penafsiran tidak dapat diberikan. Juga kedua pembedaan ini menerangkan nilai dari sejarah undang-undang untuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana; juga, bahwa nilai sejarah Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini sekarang menurun.
182

   Thirdly the value of the explanation will be greater for a command than for a regulatory provision. It is more important to know what the person who gave a command exactly had in mind than what were the thoughts of he who merely regulated. The latter leaves more freedom; both later in time and immediately at the moment of the draft, the person of the legislator who makes such rules comes to the foreground to a lesser extent than he who explicitly expressesPage 59  his will. Also in this respect the authority of the words and of the intention go together, and are both in opposition to the authority of history and system. Especially regarding a command, both the words and the intention have great value, if however attention is paid to the nature of the regulation, its character as a command, the words will have more value than the intention. But I repeat again: these are only indications, it is impossible to give fixed rules about the hierarchy of the factors of interpretation.

183
   Di samping itu hal ini juga berhubungan dengan fakta, bahwa pada umumnya orang sekarang cenderung untuk memberikan nilai lebih kecll kepada sejarah parlementer dari undang-undang dari pada dulu. Sampai sejauh mana hal ini dapat dibenarkan, dapat disimpulkan dari uraian sebelumnya.
183

   These two distinctions explain the value of the statute-history for the penal code; and also the fact that this value decreases now.
   This is related to the fact that these days people are generally less inclined to value the parliamentary history of the law less than in the past. To what extent this is justified follows from the foregoing.

184
§ 12. Kesatuan undang-undang; interpretasi sistematis; ilmu pengertian; konstruksi.   Pada halaman 53 kita lihat, bahwa interpretasi menurut ilmu bahasa mengandung lebih daripada yang tercantum di dalamnya. Seperti halnya katalcata harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan kalimat yang menggunakan kata-kata itu, maka kalimat-kalimat harus dimengerti dalam hubungannya dengan ketentuan undang-undang, selanjutnya ketentuan undang-undang harus dimengerti dalam hubungannya dengan undang-undang dan undang-undang tersendiri harus dimengerti dalam hubungannya dengan tata hukum dalam keseluruhannya.
184

§ 12. The unity of the law. Systematic interpretation. Conceptual Jurisprudence. Construction.   On page 50 we made the remark that the grammatical interpretation refers to a broader scope. The words have to be interpreted in the context of the sentence in which they are used, just like the sentences have to be interpreted in the context of the legal provisions, these again in the context of the statute and the separate statute within the context of the legal order in its entirety.

185
   Kita tidak dapat berpegang pada undang-undang sebagai pemyataan kehendak dari orang-orang tertentu. Setiap undang-undang baru dimasukkan dalam keseluruhan perundang-undangan. Keseluruhan" itu bukanlah pekerjaan dari orang-orang tertentu; mengenai keseluruhan ini tidak dapat dikatakan adanya maksud dari orang-orang tertentu ini. Keseluruhan itu dapat dimengerti sebagai kesatuan yang tidak ada pertentangan di dalamnya. Ini adalah-alcibat dari sifat hukum sebagai perintah dan penataan. Suatu perintah yang bertentangan menghapus dirinya sendiri, suatu penataan yang melawan dirinya sendiri adalah kekacauan. Kapan saja orang mengakui, bahwa suatu undang-undang baru yang bertentangan dengan suatu undang-undang lama menyebabkan hapusnya undang-undang yang lama itu. Ini dasamya terdapat dalam kesatuannya, "lex posterior derogat priorie" bukanlah suatu ketentuan hukum positif, melainkan suatu syarat logis dari setiap hukum positif.
185

   We cannot suffice with the law as an expression of the will of specific persons. Every new law becomes a part of the codification as a whole. This whole is not the work of specific persons; it is not possible to speak of an intention regarding this whole. It can be understood as a unity without any contradiction. This is implied by the character of the law as a command and as creating order. A contradictory command does away with itself, an order, which is internally inconsistent, is disorder. It has always been acknowledged that a new statute, which is in contradiction with an old one, abrogates the old one. This is founded on the unity of the law, the rule “lex posterior derogat priori" is not a provision of positive law, but a logical condition of any positive law.

186
   Dari kesatuan itu juga timbul akibat, bahwa setiap ketentuan Page 60  undang-undang harus selalu ditafsirkan dalam hubungannya dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang lain. Tidak hanya bahwa kata-kata dari pasal yang satu kerap kali baru dapat dimengerti dari kata-kata dari pasal yang lain, melainkan kita juga berusaha mengerti berbagai peraturan-peraturan undang-undang sedemikian rupa, sehingga peraturan-peraturan itu merupakan suatu keseluruhan yang bersambungan satu sama lain. Yang satu dilihat sebagai penjabaran, pelengkap atau penyimpangan dari yang lain. Dari sejumlah besar peraturan-peraturan yang diberikan kepadanya itu ilmu hukum membuat suatu sistem, sehingga materinya dapat dikembalikan kepada peraturan-peraturan pokok dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Akan tetapi di sini kita mendapat kesulitan, justru untuk penemuan hukum.
186

   This unity implies that every legal provision always has to be Page 60  interpreted in relation with other ones. The words of a certain article are often not only unintelligible before they have been related to those of another article, but we also try to understand the different legal provisions in such a way that they form a consistent whole. The one is seen as an elaboration, a completion or a deviation from the other. The science of law turns the mass of provisions, i.e. its data, into a system, by which the substance is reduced to the smallest possible number of principal rules. However here we touch upon a difficulty, especially concerning the finding of law.

187
Sistematisasi itu tidak dapat dihindari; mengenai hal itu setiap orang sependapat. Yang sama harus dikumpulkan dengan yang sama, peranturan-peraturan mengenai pembelian mebel, rumah, tanah dan tagihan-tagihan harus dikumpulkan menjadi peraturan-peraturan tentang membeli jika digabungkan dengan peraturan-peraturan mengenai sewa, pinjam pakai, penitipan dan sebagainya, maka peraturan-peraturan tersebut merupakan peraturan-peraturan mengenai perjanjian. Untuk perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari perbuatan melawan hukum ditunjuk peraturan-peraturan yang sama. Dan demikianlah kita dapat berbuat terus. Nilai pedagogis dari ini semua adalah jelas. Tidak ada orang yang dapat mengenal hukum, bilamana tidak dengan pembentukan pengertian-pengertian umum dan sistematisering yang menggunakan pengertian-pengertian umum ini sebagai dasar pandangan menyeluruhnya dimungkinkan. Akan tetapi apalcah sistematisasi ini juga penting untuk penemuan hukum? {Secara prinsipiel hal ini diingkari oleh Hymans. Lihat pidato rektoralnya yang sangat khas: De tweesprong der rechtswetenschap, 1933. Ia hanya mengakui nilai pedagogik dari sistematik.}
187

Everybody agrees that systematization is necessary. Like has to be joined with like, rules about the purchase of furniture, houses, ‘landerijen’ (lands) and debts are joined together as rules for purchase; these are the rules about contracts together with the rules about rent, loan, deposit and so on. The rules, which are common to obligations from contract and wrongful act respectively are pointed out. And thus we can proceed. The pedagogical value of this all is clear. Nobody can learn the law if a survey of it has not been created by the formation of general concepts and a further systematization thereof. But is this systematization also significant for the finding of law?

188
   Dari uraian di atas itu nampaknya dapat disimpulkan bahwa hal itu penting. Akan tetapi di sini kita dihadapkan pada suatu pertanyaan, yang memberi alasan untuk keragu-raguan yang besar. Pertanyaan itu sebagai berilcut apakah dengan menarik sifat umum dari peraturan-peraturan hukum dapat disimpulkan pengertian-pengertian dan asas-asas, yang pada gilirannya mengandung penyelesaian dari persoalan-persoalan hukum yang tidak diputuskan dalam undang-undang? Ada orang-orang yang berpendapat detnikian, yang percaya kepada apa yang disebut orang ekspansi logis dari hukum. Sebagai wakil khas dalam aliran ini biasaya disebut Karl Bergbohm; {Jurisprudenz und Rechtsphilosophie (1892).} di negara kita Suyling-lah yang sangat menyukainya. Untuk mengutip suatu keputusan terkenal dari H.R., bolehkah orang menyimpulkan dari peraturan yang mengatakan bahwa suatu perhimpunan untuk dapat bertindak sebagai badan hukum memerlukan pengakuan, sehubungan dengan penyamaan badan hukum dan orang sebagai badan pribadi, bahwa juga suatu badan hukum untuk dapat mewaris sudah harus ada pada saat harta peninggalan itu terbuka dan karenanya penetapan suatu perhimpunan yang tidak memenuhi kualitas itu sebagai ahli waris menjadi tidak sah?Page 61
188

   It seems to be implied in the foregoing. Nevertheless we are confronted here with a question which gives rise to a great doubt. It is this: is it permissible to infer (new) concepts and principles by way of generalizing legal rules which concepts and principles in turn contain the solution for questions of law which are not decided in the code? There are people who teach this, who believe in the so- called logical expansion-force of the law. Normally Karl Bergbohm {Jurisprudenz und Rechtsphilosophie (1892).} is pointed out as a typical representative of this school; in our country Suyling is closely allied to it. To cite a very famous decision of the ‘H.R.’ (Supreme Court), can one conclude from the rule that an association needs recognition in order to be capable of acting as a legal person, and from taking into account the equal status of legal persons and human beings as natural persons, that also a legal person can only inherit when it existed at the moment of the devolution of the estate? This would mean that the appointment of an ‘vereeniging’ (association) as heir has no effect when the association misses this quality. Page 61

189
H.R. menganut pendapat itu dalam perkara Museum Haarlem {Keputusan 17 Juni 1909, W. 8947, lihat buku penuntim ini 18 halaman 623.} yang terkenai itu. Atau untuk menyebut contoh yang kurang jauh jangkauannya, yang di dalamnya dipergunakan metoda seperti itu: bolehkah orang dari berbagai-bagai peraturan penyitaan menyimpulkan sifat dari penyitaan pada umumnya dan dari situ mengadakan deduksi, bahwa penyitaan antara orang-orang ketiga hanya mengenai tuntutan-tuntutan yang sudah ada pada saat penyitaan itu diadakan? {H.R. 7 Juni 1929, dalam perkara Negara melawan. Buitenlandse Bankvereniging, N.J. 1929, 1285, W. 12009.} Contoh ini saya kutip untuk menunjukkan, bahwa pengembalian ke pengertian-pengertian umum sama sekali tidak perlu sejauh seperti halnya dalam proses badan hukum yang terkenal itu, melainkan selalu diterapkan pada persoalan-persoalan hukum yang relatif sederhana.
189

The ‘H.R.’ (Supreme Court) accepted this in the famous case of the Museum of Haarlem. {Ruling of 17 June 1909, W. 8947, see this Manual I6, p. 623.} Or, to take another example with a less far reaching effect, in which such a method was used: is it allowed to infer from the different rules of ‘beslag’ (attachment) its general nature and deduce from this that ‘beslag onder derden’ (attachment by garnishment) only concerns the debts which existed at the moment that the attachment was levied? {‘H.R.’ (Supreme Court) 7 June 1929 N. J. 1929, 1285, W. 12009.} I refer to this example to make clear that the reconstruction of general concepts certainly doesn’t have to go as far as in the well-known legal person-proceedings, but is often applied to rather simple questions of law.

190
   Pada masa ini banyak orang membantahnya. Mereka menolak metoda ini sebagai "Begriffsjurisprudenz" (ilmu pengertian), Logis, kata orang, dari peraturan-peraturan yang ada orang tidak pemah dapat menyimpullcan lebih dari pada apa yang terdapat di dalamnya, sesuatu yang baru tidak dapat diperoleh dengan jalan itu; tidak ada jaminan apapun, bahwa bilamana pembentuk undang-undang memberikan putusan-putusan khusus lalu sekarang juga menghendaki, bahwa apa yang pada putusan-putusan ini umum lalu berlaku sebagai peraturan umum. Bilamana pembentuk undang-undang memberikan berbagai-bagai peraturan berdampingan mengenai penyitaan, maka dari situ jelas orang boleh meyimpulkan sifat dari penyitaan menurut hukum Belanda. Akan tetapi pada deduksi suatu peraturan yang mempunyai "sifat" seperti itu dan penerapannya pada penyitaan di antara orang-orang ketiga, dianggap bahwa penyitaan di antara orang-orang ketiga juga dalam hal ini harus dinilai menurut peraturan-peraturan penyitaan umum dan justru ini bukanlah keharusan logis.
190

   There are currently many people who deny this. They denounce this method as „Begriffsjurisprudenz" (conceptual jurisprudence). Logically, they say, it is impossible to infer from the rules at hand anything more than what they contain, something new is not acquired this way; there is no guarantee whatsoever that the legislator, when he gives some statements for particular cases, also wants to hold as a general rule the elements which these have in common. If the legislator issues different regulations for ‘beslag’ (attachments) concurrently, then it is certainly possible to derive from these the nature of ‘beslag’ (attachment) according to Dutch law. However, when one deduces a rule from this “nature" and applies this to the ‘beslag onder derden’ (attachment by garnishment), one assumes that the attachment by garnishment has to be considered according to the general rules for attachments in this respect as well, and yet this is clearly not a logical necessity.

191
Mungkin saja, bahwa penilaiannya dalam hal ini keluar dari ikatan yang sifatnya sebagai penyitaan mengikat pengaturan masing-masing dari berbagai-bagai jenis penyitaan itu. Apabila badan pribadi dan badan hukum kedua-duanya adalah orang (person), maka dengan itu belum berarti bahwa dalam segala hal mereka harus diperlakukan sama, dengan itu belum tentu membawa akibat bahwa suatu hubungan yang sudah ada dan lagi pula dialcui oleh hukum harus dianggap sebagai tidak ada. Dengan demikian orang memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang mengharuskanyang nampaknya logis, dalam kenyataannya dalam penilaian terdapat penentuan nilai (waardering) dari si penafsir. {Bandingkan juga Zevenbergen, loc. cit., halaman 318/9 dan yang dikutip disitu.}
191

It is just as well possible that in this respect ‘beslag onder derden’ (attachment by garnishment) escapes the common tie by which the ‘beslag’ (attachment) characterizes the regulation of the different kinds of attachment respectively. If the natural person and the legal person are both persons, this doesn’t mean that they are to be treated the same in every respect, in particular it doesn’t follow that an existing relationship, which is moreover acknowledged by the law, has to be conceived of as non-existent. In this way conclusions are derived which appear to be logically conclusive, while in reality the judgment represents a valuation of the interpreter. {Compare also Zevenbergen t. a. p. p. 318/9 and the authors cited on those pages.}

192
   Ini semua nampaknya jelas. Tidak dapat dikatakan adanya kekuatan ekspansi logisPage 62  dari undang-undang; mengenai hal ini saya masih akan kembali lagi di bawah ini. Akan tetapi dengan demikian belum diputuskan/ditentukan, bahwa pembentukan pengertian tidak ada harganya untuk penemuan hukum. Untuk menjawab pertanyaan mengenai harga itu kita perlu sekali lagi memperhatikan sifat dari pembentukan hukum. Sudah dalam paragraf 1 kita tunjukkan, bahwa pembentukan hukum ini pertama-tama adalah penerapan peraturan-peraturan. Pembentukan hukum tidak boleh terbatas pada penerapan peraturan, subsumsi suatu kasus ke dalam suatu peraturan tidak boleh merupakan kegiatan logis mumi, akan tetapi meskipun demikian memang benar, bahwa pada penglihatan pertama penemuan hukum adalah penerapan peraturan.
192

   This all seems evident. It is not possible to speak of a logical Page 62 expansive force of the law; I will return to this below. But this does not yet lead to the conclusion that the construction of concepts is of no value for the finding of law. To answer the question about this value, it is necessary that we again pay attention to the nature of the formation of law. Already in § 1 we pointed out that in the first place this concerns the application of rules. It may be true that it is not restricted to this, subsuming a case under a rule may not be a purely logical endeavor, but in spite of this the finding of law is at first sight the application of rules.

193
   Misalkan sekarang, bahwa ada fakta-fakta yang dikemukakan untuk dinilai, yang tidak segera dapat diputuskan/ditentukan, bahwa fakta-fakta itu memberikan alasan untuk diterapkannya suatu peraturan tertentu. Misalnya ada perjanjian angsuran, yaitu para fihak memperjanjikan bahwa fihak yang satu akan menyerahkan sesuatu benda kepada fihak yang lain, dan fihak yang lain akan membayar sejumlah uang untuk benda itu, yang akan dilunasi dalam angsuran-angsuran, dengan janji bahwa hak miliknya tidak akan beralih sebelum angsuran terakhir dilunasi dan bahwa selama itu angsuran-angsuran yang sudah dibayar itu akan berlaku sebagai sewa dari benda yang dalam pada itu sudah diserahkan untuk dipakai. Apakah ini masih merupakan pembelian? Untuk memutuskan apakah itu pembelian, kita harus menyelidiki apa yang oleh pembentuk undang-undang diartikan dengan pembelian pada waktu ia membentuk peraturan-peraturan mengenai pembelian. Kita harus menentukan lebih lanjut pengertian pembelian, menunjukkan apa yang essensiel di dalamnya. Ini dapat kita lakukan dengan abstraksi, membuang semua kekhususannya dan menunjukkan apa yang essensial. Apabila kita sampai pada kesimpulan, bahwa yang essensial itu juga diketemukan kembali pada perjanjian angsuran, maka kasus yang dihadapkan kepada kita itu telah kita "konstruksi" sebagai pembelian. Saya kira tidak ada orang yang akan membantah diperbolehkannya, sangat perlunya metode ini.
193

   Now suppose that facts are presented to be qualified, of which it cannot be said immediately that they require the application of a certain rule. For example an ‘afbetalingscontract’ (installment contract) has been concluded, which means that the parties stipulate that the one hands a good to the other, for which the latter pays an amount of money which will be paid in installments, under the condition that the ownership will not be transferred before the last installment is dealt with and that until that moment the paid sums will be considered as rent for the good which is given in loan for the time being. Can this be conceived of as a purchase? To decide this we have to find out what the legislator meant with purchase when drafting the rules for purchase. We have to define the concept of purchase more precisely, to indicate its essence. We can do this by abstraction, which means to cut away all the particular and point out the essential. If we then arrive at the conclusion that the essential can also be found in the installment contract, we have “construed” the presented case as purchase. I think that nobody will deny the admissibility, yes even the necessity of this method.         

194
   Praktis orang berbuat sama bilamana orang melakukan penyelidikan, tidak mengenai suatu perbuatan konkrit, tetapi mengenai suatu tipe perbuatan-perbuatan, tidak untuk perjanjian angsuran ini, bahwa X dan Y mengadakan perjanjian angsuran untuk suatu alat penyedot debu tertentu, melainkan untuk perjanjian angsuran seperti yang dipergunakan praktek di negeri Belanda sekarang. Perbedaannya hanyalah graduel, obyek dari penyelidikannya sendiri diketemukan lagi dengan abstraksi dari serangkaian tingkah-laku. Dan juga tidak membedakan apakah tipe perbuatan seperti itu dirumuskan atau tidak dirumuskan dalam undang-undang. Untuk metode nya tidak ada perbedaan (sama saja) apakah kita menentukan bahwa perjanjian angsuran seperti yang dikenal oleh praktek di negeri Belanda itu pembelian, atau apakah kita sampai pada kesimpulan itu untuk perjanjian angsuran yang diatur oleh undang-undang Jerman.Page 63
194

   In a practical sense, the same is done when research is not directed to a concrete given act, but to a type of acts, not to this ‘afbetalingscontract’ (installment contract), agreed to by X and Y in respect of a vacuum cleaner, but to the installment contract as used in the contemporary Dutch practice. The difference is only gradual, the object of study itself is found again by abstraction from a series of actions. And neither does it make a difference whether such a type of action is or is not defined by the law. It doesn’t make a difference for the method whether we decide that the installment contract, as known to the Dutch practice, is a purchase or whether we come to this conclusion in respect of this particular installment contract, which is regulated by the German law. Page 63

195
Apa yang kita lakukan adalah sekali lagi subsumsi suatu peristiwa atau serangkain peristiwa-peristiwa ke dalam suatu hubungan umum yang dikuasai oleh peraturan-peraturan tertentu, jadi subsumsi ke dalam peraturan-peraturan itu.
   Jadi, apabila kita mengadakan sistematisasi dan dengan jalan ini menemukan hukum, menentukan misalnya sesuai dengan hukum dagang yang lebih baru, bahwa wesel adalah suatu surat bukti dari suatu perjanjian atau menemukan bahwa firma adalah badan hukum
{Bandingkan tulisan-tulisan saya dalam W.P.H.R. tahun 1922, no. 2741 dan seterusnya.} dan berdasarkan penemuan itu untuk persoalan tertentu mempertahankan kesimpulan-kesimpulan tertentu, maka hal itu tidak lain adalah melangsungkan secara konsekuen apa yang ditunjukkan sendiri oleh pekerjaan sederhana penerapan peraturan. Karena penerapan hukum adalah subsumsi logis, maka kegiatan logis secara induktif mengumpullcan data-data, mereduksi data-data ini menjadi pengertian-pengertian umum dan dari pengertian-pengertian umum ini mendeduksinya lagi menjadi kesimpulan-kesimpulan baru, adalah kegiatan ilmu hukum yang terutama. Peradilan adalah selalu memperlakukan sama peristiwa-peristiwa yang sama. Kesamaan peristiwanya hanya dapat diketemukan dengan pertolongan pengertian yang dihasilkan oleh kegiatan intelektual.
195

What we are doing again and again is including a case or a series of cases under a general class of relationships governed by certain rules and therefore under those rules.
   In other words, when we systematize and find law this way, for example when we decide in respect of the more recent commercial law that the ‘wissel’ (bill of exchange) is evidence of an ‘overeenkomst’ (agreement), or when we are convinced that the ‘firma’ (firm) is a legal person. {
Compare my articles in W.P.N.R.. volume 1922, No. 2741 ff} and when we defend on this basis certain conclusions for certain questions, we are doing nothing other than execute that which is indicated by the simple work of rule application. The application of law is a logical [process of] subsuming. It is for this reason that the work of legal science par excellence is the logical activity of collecting data inductively, reducing these to general concepts and deducing from these new conclusions. Administering justice is always treating like cases alike. However, the similarity of a case can only be found by the intellectual activity of conceptualization.

196
   Ini juga dapat kita katakan begini. Pada setiap penilaian hukum tidak hanya peraturan yang langsung dipertahankan yang diterapkan, melainkan juga banyak peraturan .yang lain-lain: ketertiban hukum adalah suatu kesatuan. Pada setiap putusan mengenai pembelian harus juga diterapkan peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian pada umumnya. Jadi apabila perjanjian angsuran itu pembelian, maka dalam putusan mengenai hubungan seperti itu harus juga dipertahankan peraturan-peraturan mengenai perjanjian pada umumnya. Apabila wesel itu surat bukti dari suatu perjanjian, maka setiap orang yang harus menjawab pertanyaan konkrit mengenai hukum wesel, harus mengingat peraturan-peraturan mengenai bukti tertulis dan perjanjian. Jika persekutuan dengan firma adalah badan hukum, maka jawaban persoalan-persoalan yang bersifat prosesual, misalnya apakah pembelian mandiri dari masing-masing firma dalam suatu proses terhadap persekutuan diizinkan, apakah seorang firman dapat dipanggil untuk membebaskan dalam suatu proses terhadap persekutuan dan sebagainya, harus berbunyi lain dari pada jilca kedudukan sebagai badan hukum itu diingkari. {Lihat W.P.H.R. 2742, 3029.}
196

   We can also express this thus. Every judicial decision is not only the application of the rule, which is being directly enforced, but also of many others: the legal order is a unity. In any decision about purchase, the rules of contract in general also have to be applied. Therefore if the ‘afbetalingscontract’ (installment contract) is conceived of as a purchase, then in the decision about such a relationship the rule of contract in general also has to be enforced. If the ‘wissel’ (bill of exchange) is seen as evidence of a contract, then everybody who has to answer a concrete question about the law relating to bills of exchange will have to take into account the rules about documentary evidence and contract. When the general partnership is deemed a legal person, the answer to questions of a procedural nature, such as whether an independent defense of all partners respectively is admitted, or whether a partner can be called into the case against the partnership and so on, will be different than when corporate personality is denied. {See W.P.N.R.. 2742, 3029.}

197
   Akan tetapi, demikian orang akan bertanya, apakah dengan demikian yurisprudensi (ilmu ) pengertian yang tadi ditolak bagaimanapun lalu dimasukkan lagi? Saya akan menjawab: sama sekali tidak. Sebab kesalahannya tidak terletak dalam kenyataan bahwa ia menggunakan pembentukan pengertian Page 64 sistematis pada penemuan hukum—itu dilakukan oleh setiap orang—melainkan bahwa ia salah mempergunakannya dan memberikan kekuatan yang menentukan kepada apa yang nampaknya hanya sarana pada penemuan hukum. Tidak dalam penggunaan pembuktian logis letak kesalahannya, melainkan dalam penggunaan yang salah, tidak dalam penerimaan metodenya, melainkan pada tunduknya kepada metode itu. Ini adalah akibat dari sikap intelektual yang lazim yang mudah mengakui kesalahannya mengenai apa yang menampakkan diri kepada kita sebagai keharusan logis seperti kepada seorang penguasa mutlak.
197

   But, people will ask, is this not simply re-introducing the ‘begripsjurisprudentie’ (conceptual jurisprudence), which was just rejected? By no means, I would say. Its mistake is not that it uses a Page 64 systematic way of conceptualizing when finding law — that is done by everybody — but that it uses it in the wrong manner and attributes decisive force to something, which is only a resource in the search for law. The mistake is not the use of a logical argument, but the incorrect use of it, not the acceptance of the method, but the subjection to it. This is the result of the often adopted intellectual attitude which surrenders easily to that which appears to us as logical necessity, as if to an absolute sovereign.

198
Pemyataan: perhimpunan itu bukan badan hukum, jadi tidak ada perhimpunan, untuk dapat mewaris orang harus sudah ada, dengan demikian perhimpunan tidak dapat mewaris, nampaknya cukup menentukan. Akan tetapi menjadi pertanyaan apakah di dalam rangkaian itu tidak terdapat suatu retak, apakah kenyataan bahwa perhimpunan dan manusia itu di muka hukum adalah orang (person) juga mengandung arti bahwa "adanya" badan pribadi dan badan hukum dapat disamakan, terutama apakah batalnya pewarisan boleh disimpulkan dari kesimpulan itu. Sebelum kita menerima kesimpulan itu, kita harus mengkaji hasilnya secara lain. Metode logis sistematis berdiri di samping metode yang lain, metode logis sistematis tidak menutup metode- metode yang lain.
198

The following argument seems conclusive: the ‘vereeniging’ (association) is not a legal person, therefore it doesn’t exist, to be able to inherit one has to exist, therefore the association cannot inherit. But the question is whether there isn’t a broken link in this chain, whether the fact that the association and the human being both are a person in respect of the law does indeed imply that “the existence" of natural persons and legal persons can be seen to be equal, and specifically whether from this conclusion we may derive that the appointment as heir is void. Before we accept this, we have to test the result in another way. The logical-systematic method exists next to other methods, it doesn’t exclude them.

199
   Kita telah mengatakan, bahwa mencari hukum adalah subsumsi peristiwa-peristiwa ke dalam peraturan-peraturan, akan tetapi—seperti sudah berulangkali kita buktikan—lebih dari itu. Akibatnya adalah, bahwa metode sistematisasi, metode konstruksi itu sendiri yang merupakan lan jutan dari kegiatan logis ini, sama halnya dengan yang lain, tidak menentukan.
   Sebelum kita menentukan nilainya lebih lanjut, kita harus. memberikan beberapa catatan mengenai konstruksi.
199

   We have said that the search for law is the process of subsuming cases under rules. But as we have stated repeatedly it is more than this. It follows from this that the method of systematizing, the construction by which this logical activity proceeds, is not decisive in itself, just as any other activity is not.        
   Before we further point out its significance, we still have to make some remarks about the construction.

200
§ 13. Konstruksi (lanjutan); Fiksi.    Tidak banyak penulis yang sedemikian hebatnya mencela Begriffsjurisprudenz seperti Jhering. Pada hari tuanya ia mengecamnya dengan ejekan pahit. Namun demikian apa yang dalam periode pertamanya ia tulis mengenai konstruksi masih selalu yang terbaik. {Lihat Geist des romischen Rechts Bd. III (1858). Bandingkan juga Unsre Aufgabe (1858) dalam Jherings Jahrbucher Bd. I, juga dalam Gesammte Aufsatze Bd. I.} Dalam tulisan itu banyak yang sudah usang, akan tetapi tiga syarat yang ia tentukan untuk konstruksi, yaitu bahwa konstruksi harus meliputi materi positif,Page 65  bahwa konstruksi harus tidak ada pertentangan di dalamnya, bahwa konstruksi harus memenuhi syarat-syarat estetis, masih dapat diajukan kepada setiap sistematikus.
200

§ 13. Construction (continued). Fiction.   There are few writers who have said so many nasty things about the Begriffsjurisprudenz a as Jhering. As he grew older, he made bitter game of it. What he wrote about the construction in his first period, is still the best that has been stated about it up till now. {See Geist des romischen Rechts Bd. Ill (1858). Compare also Unsre Aufgabe (1857) in Jherings Jahrbücher Bd. I, see also Gesammte Aufsätze Bd. I.} Many things are out of date, but every systematician will have to agree with the three requirements to which, according to him, construction has to comply: that it covers the matter of positive law,Page 65 that it is not internally inconsistent and that it also complies with aesthetic requirements.

201
   Meliputi materi positif. Berulangkali suatu ajaran yang untuk waktu lama diterima, terbukti tidak meliputi materi positif seluruhnya; ajaran itu harus menyingkir untuk ajaran lain yang tidak memperlihatkan cacat dari ajaran sebelumnya, akan tetapi yang barangkali kemudian pada segi yang berlainan sama sekali akan mempunyai kelemahan, sehingga karenanya juga ajaran ini lalu gugur. Apabila kita membatasi diri pada materi dalam perundang-undangan sendiri, maka contoh-contoh mengenai ditinggalkannya ajaran-ajaran lama dan disusunnya ajaran-ajaran baru dalam hukum pada 'waktu-waktu yang akhir-akhir ini banyak sekali.
201

   Covering the matter of positive law. Time and again a doctrine which was generally accepted appears not to cover the matter of positive law in its entirety; it has to yield to another [doctrine], , which doesn’t show the fault of its predecessor, but probably will in the end have its weak point too at a completely different spot, which will lead to its decay. When we restrict ourselves to the matter, which forms the content of legislation, there are in the law of recent days many examples of rejection of old and construction of new doctrines.

202
Untuk mengambil satu dari masing-masing jilid yang mengikuti .pengantar ini: Apabila ajaran bahwa perhimpunan yang bukan badan hukum di muka hukum dianggap tidak ada, ditolak, maka hal itu juga disebabkan karena ajaran itu bertentangan dengan ps. 1 dari wet 1855 sehubungan dengan titel mengenai badan-baclan hukum (zedelijke lkhamen) dalam B.W. {Lihat buku penuntun ini I6 halaman 621.} Apabila bezit tahunan sebagai syarat untuk tuntutan (gugatan-gugatan) bezit dipertahankan, maka hal itu terjadi karena doktrin yang mengecap setiap kekuasaan sepintas sebagai bezit tidak sesuai dengan peraturan dalam ps. 545 B.W. yang mengatakan bahwa pada inbezitneming oleh orang lain secara bertentangan dengan kehendak bezitter, maka bezit (penguasaan) baru lepas setelah bezit (menguasai) satu tahun dengan tenteram oleh si penyerobot.
202

To take one from each of the next parts (chapter II and III) of this manual: When the doctrine is rejected that the ‘vereeniging’ (association) which lacks legal personality must be considered simply to be non-existent, this happens partly because it is inconsistent with art. 1 of the law of 1855 in relation to the section about ‘zedelijke lichamen’ (corporate bodies) in the ‘B.W.’ (Civil Code) {See this Manual I6 p. 621.} When possession for one year is defended as a requirement for a ‘bezitsactie’ (possessory action), this happens because the doctrine, which defines any ‘vluchtige macht’ (transient control) as possession, is incompatible with the provision of art. 601 ‘B.W.’ (Civil Code), that a ‘inbezitneming’ (seizure) against the will of the possessor does away with his possession only after a year of peaceful possession by the intruder. {116, p. 55.}

203
Bilamana Houwing {halaman 56.} menyatakan ajaran barunya mengenai keadaan memaksa (overmacht), maka pertama-tama ia bertumpu pada ps. 1244 B.W., dan berpendapat bahwa ajaran yang baru itu tidak dapat disesuaikan dengan ajaran yang lama. {Rechtskundige opstellen, halaman 132, buku penuntun ini (van Goudoever) halaman 131.} Apabila Meijers mengalihkan hutang-hutang si pewaris, baru setelah adanya penerimaan oleh ahli waris dan sehubungan dengan itu menyusun pandangan baru mengenai saisine, maka hal itu juga atas dasar kata-kata "yang telah menerima suatu warisan" dalam ps. 1100 B.W. {IV3, halaman 229.} Jika Anema menetapkan kekuatan pembuktian materiel dari akte berhadapan dengan kekuatan pembuktian formal, maka hal itu juga karena pengaturan positif dari ps. 1870Page 66  B.W. lah yang memberi dasar kepadanya.{Buku penuntun ini V3, halaman 144.} Dan dengan cara ini orang dapat berbuat sampai tidak terbatas.
203

When Houwing posits his new doctrine of ‘overmacht’ (force majeure), he leans in the first place on the text of art. 1280 ‘B.W.’ (Civil Code) and states that it is incompatible with the old doctrine. {Rechtskundige opstellen p. 132, this Manual (van Goudoever) III, p. 131.} When Meijers decides that the debts of the deceased are only transferred to the heir after his acceptance and writes because of this a new treatise on the saisine, this is partly due to the words “who have accepted the inheritance" in art. 1146 ‘B.W.’ (Civil Code) {IV3, p. 229.} When Anema confronts the material ‘bewijskracht’ (probative force) of a deed with the formal one, which according to the prevailing doctrine of those days was the only one, then it is partly the positive ruling of art. 1907 ‘B.W.’ (Civil Code) Page 66 that gives support for this. {This Manual V3, p. 144.} And like this one can go on for ever.

204
   Ajarannya tidak boleh membantah dirinya sendiri. Ilmu hukum, dalil abstrak mengenai hukum, dan ringkasannya. dalam satu pengertian menuntut kesatuan logis. Apakah ada sesuatu yang lain dari pada keberatan terhadap ketidak-logisan seperti itu, apabila Hamaker menolak pendapat bahwa peralihan hak milik dari benda tidak bergerak akan terjadi karena balik nama dalam register-register? Bagaimana seorang yang mengalihkan dapat memperalihkan oleh perbuatan seorang pejabat yang melakukannya atas dasar perintah si penerima? {Verspreide Geschriften II halaman 72 dan seterusnya, buku penuntun ini 117, halaman 171.} Dan apabila banyak orang tidak mau tahu tentang pengertian Jerman mengenai hipotik pemilik (eigenaarshypotheek), apa lagi yang menjadi pertimbangan mereka dari pada pertimbangan bahwa hipotik sebagai hak atas benda orang lain, sebagai pembatasan hak milik (eigendom), tidak dapat ada di tangan si pemilik? Ada suatu pertentangan logis yang tidak dapat mereka cemakan.
204

   Doctrine is not allowed to contradict itself. “de rechtsleer’ (Jurisprudence), the abstract view on law, and its summing up in one single concept ask for logical unity. What other than the objection against such an internal inconsistency made Hamaker reject the conception that the transfer of ownership of immovable property takes place by the entry of the deed in the registers? How could an ‘vervreemder’ (alienator) make a transfer through the act of a public servant, which is performed in virtue of an instruction by the acquirer? {Verspreide Geschriften II, p. 72 ff., this Manual 116, p. 163.} And when many people refuse to accept the German concept of the ‘eigenaarshypotheek’ (owners mortgage), what else is driving them than the consideration that the mortgage as the entitlement to the property of another, as a restriction of ownership, cannot be in the hands of the owner? There is a logical inconsistency with which they cannot cope.

205
   Akhimya faktor estetis. Apakah ada sesuatu lain dari pada syarat-syarat estetis yang menjadi alasan apabila kita setiap kali menolak sesuatu pandangan sebagai "tidak wajar"? Kita menginginkan kesederhanaan, memilih yang jelas daripada yang ruwet. Ilmu hukum, seperti halnya setiap ilmu yang lain, membutuhlcan suatu penggambaran yang jelas. Tidak di tempat yang terakhir kemampuan menggambarkan yang mencirikan seorang ilmuwan hukum. Barangkali ini tidak pemah begitu kuatnya seperti pada bangsa Romawi; ingat saja pada obligatio sebagai vinculum juris, sebagai ikatan hukum, dan segalanya yang dengan itu kita dibuat dapat mengerti. Perhimpunan dan negara keduanya adalah orang (persoon) di muka hukum seperti halnya manusia. Dengan gambaran ini dapat ditangkap apa yang kalau tidak digambarkan akan selalu remang-remang dan tidak pasti. Oleh kemampuan penggambaran bahasa dimungkinkan aturan-aturan diringkaskan dan dibentuk pengertian-pengertian baru, yang andaikata tidak begitu kita akan tetap bergagap-gagap dalam penggunaan kalimat-kalimat yang lebih berkepanjangan. Tanpa gambar, tidak ada pembentukan pengertian; bahwa karena itu pembentukan pengertian itu bukan semata-mata "khayalan" seperti halnya dikemukakan justru terhadap badan hukum, setelah apa yang dikatakan ini tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
205

   Finally the aesthetic. What other than aesthetic requirements make us reject time and again a certain concept as being “artificial"? We want simplicity, we prefer clarity to the distorted. The science of law, like any other, stands in need of a clear exposition. The man of science is certainly not in the last place characterized by the power of imagination. This was probably never so powerful as with the Romans; Just think of the obligatio as a vinculum juris, as a legal bond, and everything which is made intelligible for us by this. The ‘vereeniging’ (association) and the State are both persons similar to the human being from the legal perspective. Through this image something can be grasped which otherwise would remain dim and uncertain. By the imaginative force of language it becomes possible to summarize rules and create new concepts in cases where we would otherwise remain stammering with ever more cumbersome phrases. Without image there is no creation of concepts; after what has been said, there is therefore no need to explain any further that the formation of concepts is not mere “fancy", as is argued especially regarding the legal persons.

206
   Jhering masih menunjuk pada sesuatu lain. Yaitu apa yang ia namakan dalil kehematan: keharusan utnuk menguasai materi denganPage 67  sedikit mungkin pengertian. Semakin sedikit, semakin sederhana hubungannya satu sama lain, semakin kuat hukum menonjolkan dirinya kepada jiwa kita, yang selalu cenderung untuk berpikir dalam skema-skema logis. Pemakaian pengertian badan hukum, perluasan pemakaian pengertian badan hukum pada yayasan, adalah suatu contoh bagaimana dengan satu pengertian dapat dikuasai hubungan-hubungan yang sangat bcrbeda. Juga pencakupan barang-barang dan hak-hak dalam pengertian "benda" yang memungkinkan pengertian itu menempatkan bezit atas hak-hak di samping bezit atas barang-barang dan menerapkan peraturan-peraturan bezit atasnya, dan beroperasi dengan "hak-hak atas halc-hak", hak gadai dari suatu tuntutan/tagihan dan pakai hasil dari suatu hak atas sewa turun-temurun (erfpacht).
206

   Jhering pointed out something else. It is what he called the law of economy, the necessity to master the matter with as few concepts asPage 67 possible. The fewer, the more simple the coherence, the stronger the law forces itself on our mind, apt as [the mind] always is to think in logical schemes. The use of the concept of the legal person, the extension given to this by the ‘stichting’ (foundation), is an example of how very different relationships can be controlled with the concept as an expedient. Also understanding both things and rights to fall under the concept ‘zaak’ (res), is what makes it possible to have the possession of rights exist next to the possession of things, and to apply the rules of possession to them and also to work with “rights on rights", such as a ‘pandrecht van een vordering’ (pledge of a claim), and an ‘vruchtgebruik van een ‘erfpachtsrecht’ (usufruct of a right of emphyteusis).

207
Semakin banyak yang diabstraksikan, bangunan hukum disusun dengan garis-garis yang semakin ketat. Jalannya pembuktian semakin rapat, nampaknya semakin meyakinkan. Yang satu lahir dari yang lain dengan keharusan logis, seolah-olah .tidak dapat diselipkan jarum di antaranya. Akan tetapi sekaligus tumbuhlah bahaya yang dilupalcan, bahwa konstruksi adalah sarana, dan bukan tujuan; orang silap, bahwa dalam sistem yang disusun sedemikian logisnya itu hukum tidak pemah seluruhnya tepat. Semakin besar kemungkinannya bahwa oleh sistematisering itu hal-hal yang essensiel menjadi hilang, bahwa konstruksi berkuasa, di mana konstruksi hanya bolch mengabdikan dirinya.
207

There is ever more abstraction, an ever more tightly constructed building of the law. The course of the argument becomes more and more conclusive, it appears ever more convincing. The one is implied by the other with logical necessity, there seems to be not a single weak spot. But at the same time the danger increases that people forget, that the construction is an expedient and not a goal; that one loses sight of the fact that in such a logically built system the law is never absorbed completely. The chance increases ever more that essential elements are lost through this systematizing, that the construction is dominant were it should merely serve.

208
Tidak dari segi logisnya datangnya keberatan-keberatannya, melainkan dari sudut lain: hak dan barang "benda"—barang, suatu gambaran yang dapat dipakai dalam peristiwa-peristiwa tertentu, namun sekaligus suatu kemungkinan besar yang dilupakan adalah bahwa ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain dan bahwa akibatnya penyamaan dari yang tidak sama ini mengakibatkan kebalikan (onrecht). Suatu contoh diberikan oleh hak gadai. Pemegang gadai dilarang mendaku bendanya dalam hal hutangnya tidak dibayar. Suatu hak gadai atas tagihan-tagihan/tuntutan-tuntutan adalah hak gadai seperti yang lain. Penagihan tuntutan akan berarti pendakuan benda jaminan (pand). Karena itu dalam hal dibitur menunggak {Lihat buku penuntu ini halaman 6 dan seterusnya, halaman 425 dan seterusnya.} pemegang gadai tidak boleh menagih tuntutan yang diberikan sebagai jaminan. Demikianlah keputusan H.R. {Keputusan 19 Januari 1889, W. 5666 dan keputusan 25 Pebruari 1898, W. 7090} Suatu konstruksi yang cocok dan yang bagaimanapun harus ditolak; ia bertentangan dengan tujuan pemberian gadai. Dapatlah dimengerti, bahwa karena itu kadang-kadang seluruh metode konstruksi dikesampingkan dan ditolak karena tidak dapat dipakai; itu dapat dimengerti, tetapi tidak tepat: suatu ilmu hukum tanpa konstruksi tidak dapat dibayangkan.Page 68
208

The objections are not raised from a logical perspective, but from a different angle: right and thing both “zaak" (res)— in some cases this is a useful way of conceptualizing, but at the same time the chance is great, that it will be forgotten that there are differences between the one and the other and that as a consequence of this, the equalization of that which in the end is not equal, leads to injustice. An example is provided by the ‘pandrecht’ (right of pledge). It is forbidden for the ‘pandhouder’ (pledgee) to appropriate the pledged property if the pledger doesn’t pay his debt. A pledge on a claim is a pledge like any other. Collection of the claim would mean an appropriation of the pledged property. This is why a pledgee is not allowed to cash the pledged claim when his debtor is overdue. {See this Manual II6.p. 6 ff.} The ‘H.R.’ (Supreme Court) has decided accordingly. {Ruling of 19 January 1889 W. 5666 and of 25 February. 1898 W. 7090.} A construction, which is correct, but which nevertheless has to be rejected; it collides with the aim of the granting of a pledge. It is understandable when, because of this, the method of construction is sometimes set aside completely and rejected as faulty; understandable, but incorrect: a science of law without construction is inconceivable.Page 68

209
   Kecenderungan yang paling kuat untuk sistematisasi untuk memaksakan materi kedalam beberapa, sedikit mungkin peraturan dan pengertian-pengertian pokok kita lihat pada fiksi. Kita bedakan fiksi dari persangkaan. Persangkaan dipecah lagi dalam persangkaan yang boleh dibuktikan sebaliknya dan persangkaan yang tidak boleh dibuktikan sebaliknya (proesumptio juris dan prassumptio juris et de jure). Yang pertama tidak lain dari pada suatu peraturan mengenai beban pembuktian: pembentuk undang-undang menyangka adanya peristiwa-peristiwa atau hubungan-hubungan tertentu: siapa yang mengemukakan penyimpangan harus membuktikannya.
209

   The fiction shows most noticeably the inclination to systematize, to comprise the matter under as few rules and key concepts as possible. We distinguish between the fiction and the ‘vermoeden’ presumption. The presumption in turn is divided into the presumption for which counter-proof is allowed and the presumption for which this is not allowed (praesumptio juris en praesumptio juris et de jure). The former is nothing other than a rule about the division of the burden of proof: the legislator assumes the presence of certain facts or relationships: whoever claims otherwise has to prove this.

210
Hak milik (eigendom) dipersangkakan bebas, berarti tidak Iffin dari pada bahwa barang siapa mengemukakan mempunyai hak atas benda orang lain, harus mengukuhkan haknya itu. Anak yang lahir selama berlangsungnya perkawinan dipersangkakan berayahkan pria itu. Apabila pria ini akan memegang teguh kebalikannya, maka ia harus membuktikannya. Persangkaan yang tidak boleh dibuktikan sebaliknya mendekati fiksi. Pembentuk undang-undang menetapkan suatu peraturan umum; perbedaannya hanyalah, bahwa pada praesumptio juris et de jure pembentuk undang-undang bertitik tolak dari apa yang wajar terjadi dan juga menganggap demikian dalam keadaan-keadaan yang mungkin lain; sebaliknya pada fiksi pembentuk undang-undang dengan sadar menerima sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan sebagai keadaan nyata. Suatu hibah kepada anak-anak dari suami/isteri kedua dianggap sebagai menguntungkan secara tidak langsung suami/isteri itu sendiri dan karenanya dihukum dengan kebatalan (pasal 184 jo. 1921 B.W.).
210

That the property is presumed to be unencumbered means nothing else than that whoever claims to be entitled to goods, held by somebody else has to provide evidence for this entitlement. The child who is born during the continuance of a marriage is presumed to have the husband as father. If a husband wants to assert the opposite, he will have to prove this. The presumption for which counter-proof is excluded draws near to fiction. The legislator posits a general rule; the difference is merely that he takes that which normally happens as point of departure regarding the praesumptio juris et de jure and assumes this to be the case in a situation which was probably different; however in the case of the fiction something is assumed to be the actual situation which is clearly not true. A donation to the children of the second spouse is considered to be an indirect favor to this spouse and is therefore punished with nullity (art 238, 239 B.W. j°. art 1958 ‘B.W.’ (Civil Code)).

211
Ini kita namakan suatu praesumptio, karena biasanya maksud dari orang yang kawin lagi itu memang seperti yang diperkirakan olch undang-undang — itu akan kita namakan fiksi, andaikata kita tidak menanyakan perkiraan itu. Suatu fiksi mumi dipergunakan oleh undang-undang apabila undang-undang dalam ps. 2 B.W. menganggap anak yang masih dalam kandungan isteri sebagai sudah lahir segera kepentingannya menghendakinya. Suatu perbedaan yang memang ada dan dengan tegas ditetapkan, dikesampingkan, untuk dengan demilcian membuat dapat diperlakukannya suatu keseluruhan rangkaian peraturan dengan jalan sederhana. Harus diperhitungkan kepentingan anak yang belum lahir; peristiwa-peristiwa, di mana hal itu dapat diperlukan tidak mudah dapat dibayangkan sebelumnya dan tidak mudah dapat diatur. Nampaknya yang paling mudah untuk semua peristiwa, yang kepentingannya menuntut untuk diperhatikan, adalah menganggap anak itu sudah dilahirkan. Fiksi adalah sarana bantu untuk menghemat peraturan-peraturan dan pengertian-pengertian dan demikian tidak dapat dikemukakan apapun terhadap penggunaannya.
211

We call this a presumption, because most probably the intention of the remarried person will be as the law presumes, — it would have to be called a fiction, if we didn’t try to find out if this intention actually existed. The law uses a pure fiction when it considers in art. 3 ‘B.W.’ (Civil Code) the child with whom a woman is pregnant as being already born whenever this is in the interest of that child. A distinction which certainly exists and is explicitly stated, is put aside, to be able to make a whole set of rules applicable in a simple way. One has to take the interests of the unborn child into account; it is not easy to have an overview of and regulate all the cases in which this may be necessary. It seemed easier to consider the child as already born in all cases in which its interest would require this. The fiction makes an economic use of rules and concepts possible and in this respect there is nothing against it.

212
   Akan tetapi tidak hanya pembentuk undang-undang, yaitu orang yang menetapkan peraturan dengan wibawa, mempergunakan fiksi, Page 69 melainkan juga ilmu mempergunakan fiksi. "Konstruksi" dan "filcsi" berbaur satu sama lain. Fiksikah atau konstruksikah apbila perbuatan dari wakil dikatakan berlaku sebagai perbuatan dari orang yang diwakili? Apakah di sini difiksikan bahwa orang yang diwakili berbuat, waktu wakilnya mengucapkan beberapa kata tertentu, atau apakah untuk "berbuat" diartikan tidak hanya apa yang dilakukan orang sendiri, melainkan juga apa yang orang suruh lakukan? Di dalam konstruksi terdapat suatu faktor fiksi. Untuk memasulckan peristiwa-peristiwa ke dalam suatu peraturan, suatu peraturan konkrit ke dalam suatu peraturan umum, .adalah perlu untuk mengesampingkan kekhususan-kekhususan yang terdapat dalam data. Tanpa penyederhanaan data penerapan hukum tidalclah mungkin. {Lihat Sauer, Grundlagen des Prozessrechts (1919), halaman 58 dan seterusnya.} 
212

   But not only the legislator, the one who posits the rule with authority, uses the fiction, science also does. “Construction" and ”fiction"Page 69  merge. Is it fiction or construction when the act of the ‘vertegenwoordiger’ (representative) is said to count as the act of the one who is represented? Is it feigned here that the represented person acted, when his representative spoke certain words, or is “acting" understood to comprise not only what one does oneself, but also what one makes others do. In the construction there is an inherent element of fiction. To conceive of facts in terms of a rule, and of a concrete rule in terms of a general rule, it is necessary to put aside the particularities of that which is given. Application of law is not possible without simplification of the information. {Compare Sauer, Grundlagen des Prozessrechts (1919) p. 58 ff.}

213
Perbedaan antara metode ini dan fiksi hanyalah bahwa pada penyederhanaan yang dilakukan demi kepentingan konstruksi, sebagian dari fakta-faktanya dihilangkan; sebaliknya pada fiksi, fakta-fakta yang oleh peristiwanya tidak dikemukakan, ditambahkan. Menurut pendapat saya ini selalu tidak diperbolehkan. Setiap konstruksi boleh mengandung unsur fiksi, tetapi konstruksi tidak pemah boleh menjadi fiksi, dan konstruksi itu menjadi fiksi sesegera konstruksi menganggap benar adanya fakta-fakta itu. Dasar kenyataan adalah data bagi .hukum, dasar kenyataan itu tidak membuat hukum. Akan tetapi memang menarik perhatian, betapa seringnya terjadi pemfiksian seperti itu. Orang menghendaki suatu hasil tertentu, karena nampaknya layak dan memuaskan: dengan peraturan yang ada tidak dapat dkapai hasilnya; dengan melihat faktanya sedikit lain dari pada yang terjadi dalam kenyataanhnya, dapat dkapai hasilnya. Apa yang lebih mudah dari pada melihat fakta-faktanya seperti yang dikehendaki orang, akan tetapi sebetulnya fakta-fakta itu tidak seperti itu? Hendaknya orang mengerti saya dengan baik: saya tidak mengatakan bahwa seorang sarjana hukum melakukannya dengan sadar; setiap orang merasa bahwa metoda ini tidak diperbolehkan, akan tetapi secara tidak sadar pemfiksian ini terus-menerus terjadi.
213

The difference between this method and fiction is merely that the simplification which is made for the benefit of the construction leaves out part of the facts, while by the fiction the researcher adds facts which were not presented to him by the case. In my opinion this is never allowed. Every construction is allowed to have an element of fiction, it is never allowed to become a fiction, and this happens as soon as it assumes certain facts. The actual situation is the point of departure for law, it is not produced by it. It is noteworthy, however, how often such feigning happens. People want a certain result, because it appears to be fair and satisfactory: it is not attainable with the existing rules; by portraying the facts a little bit differently than they actually took place, the result can be obtained. Isn’t it natural that one will see the facts as one wants them to be, but as they certainly were not? Let it be clearly understood: I don’t say that any jurist does so consciously; everybody senses the unlawfulness of this method, but still it happens unconsciously continuously.

214
Banyak sekali contoh-contoh dapat disebutkan: Orang menghendalci sesuatu akibat hukum dalam suatu hubungan kontraktual; fihak-fihak tidak mengatakan apa-apa mengenai titik yang menjadi persoalan. Apakah yang lebih sederhana dari pada menetapkan, bahwa fihak-fihak, yang diperkirakan seperti apa yang dianggap oleh halcim bahwa mereka seharusnya memaksudkannya menurut kelayakan, juga memang memaksudkannya dan, menyepakati apa yang akan diucapakan oleh haldm sebagai kesimpulan yang layak? Barang siapa ingin menyelidiki kebenarannya, amatilah yurisprudensi mengenai penafsiran perjanjian-perjanjian: betapa seringnya dinyatakan, bahwa fihak-fihak dianggap memaksudkan satu atau lainnya, yang pada waktu'mengadalcan perjanjian itu merekaPage 70  sama sekali tidak memikirkannya? "Jelas" fihak-fihak memaksuclkan untuk menerapkan hukum Belanda atau Prancis atau Jerman, namanya dalam yurisprudensi hukum perdata intemasional, sedangkan' suatu penyelidikan yang memfokuskan pada penyelidikan mengenai gambaran dari fihak-fihak akan tidak lain dari pada menghasilkan hasil yang negatif: fihalc-fihak tidak memperjanjikan apapun mengenai hukum yang akan diberlakukan, akan tetapi hakim menganggap penerapan hukum yang dipilih sebagai kesimpulan yang tepat untuk keyakinan hukumnya.
214

Many examples can be enumerated. People want a certain ‘rechtsgevolg’ (legal effect) in a contractual relationship; the parties were silent in respect of the relevant issue. How easy it is to state that the parties, who are presumed to have intended what the judge thinks they equitably ought to have intended, have indeed actually intended this, which means that they have agreed in conformity with what the judge decides to be equitable. Anyone who wants to verify this should inspect the administration of justice regarding the interpretation of contracts: how often it is stated that the parties are considered to have intended something, to which they simply have paid no attention when they enteredPage 70  into the contract? “Apparently" the parties have intended to apply Dutch, French or German Law, as it is said in the administration of justice of the International Private Law, while a research directed at the ideas of the parties would have revealed nothing other than a negative result: parties have agreed nothing about the applicable law, but from the perspective of his conception of justice the judge deems the applicability of the chosen law to be the best conclusion.

215
   Hendaknya orang memperhatikan juga caranya suatu pendapat baru kerapkali merintis jalannya.Petnutusan sebagian dari perjanjian nampaknya dikehendaki, mempertahankan yang sudah lampau, pemutusan untuk masa yang akan datang nampaknya suatu kesimpulan yang menggiurkan. Doktrin mengenai ps. 1266 B.W. menetangnya. Cidera janji/wanprestasi adalah syarat pemecahan. Dan dengan .terjadinya syarat itu diputuskanlah perjanjian itu untuk seluruhnya. Itu disimpulkan dari undang-undang (ps. 1265). Demikianlah bertahun-tahun doktrin dan yurisprudensi. Lalti Suyling {Themis 1915, halaman 625, Inleiding II, halaman 298.} menunjukkan bahwa ps. 1266 adalah peraturan pelengkap (reglend), sehingga fihak-fihak boleh memasukkan dalam perjanjian pemutusan karena cidra janji (wanprestasi) hanya untuk waktu yang akan datang. Apabila mereka tidak memperjanjikan hal ini, akan tetapi jika hubungannya sedemikian rupa, sehingga pemutusan perjanjian untuk seluruhnya tidak sesuai dengan tujuan dan tidak layak seperti pada kontrak leveransi, apa yang lebih mudah dari pada menganggap, bahwa andaikata mereka memikirkannya, mereka akan memaksudkannya seperti itu dan karenanya mereka memaksudkannya? H.R. mengambil alih konstruksi itu. {Keputusan 4 Maret 1926 dalam perkara Wijnen melawan De Eerste Tilburgse Bontweverij, N.J. 1926, 504, W. 11489 dan keputusan 11 Maret 1926 dalam perkara Van Duysen melawan De Eewal, N.J. 1926, 509, W. 11585.} Terpuji bahwa H.R. melakukannya; meskipun demikian itu adalah
215

   Take note also in what way a new conception often forces its way. ‘Gedeeltelijke ontbinding van contracten’ (Partial dissolution of agreements) appears to be desirable, it seems worth having a ‘handhaving’ (preservation) for the past and a ‘ontbinding’ (dissolution) for the future. The doctrine regarding art.1302 ‘B.W.’ (Civil Code) objects to this. The ‘wanprestatie’ (non-performance) is a ‘ontbindende’ (resolutive) condition. The agreement as a whole is dissolved by the fulfillment of the resolutive condition. This follows from the law (art. 1301). It has been stated like this for years by doctrine and case law. Then it is pointed out by Suyling {Themis 1915, p. 625, Inleiding II p. 298.} that art. 1302 is regulatory law, which means that parties are only allowed to enter the setting aside of the agreement for the time to come in case of non-performance. Doesn’t it go without saying that when they didn’t do so, but when they have a relationship which is such that a dissolution of the contract as a whole would be inefficient and unjust, like with a supply-contract, they would have intended to do so, if they only had thought of it, and therefore (in fact) have intended it? The ‘H.R.’ (Supreme Court) adopted this construction. {Ruling of. 4 Maart 1926 in the case of Wijnen against the Eerste Tilburgsche Bont-weverij N. J. 1926, 504, W. 11489 and 11 Maart 1926 in the case of Duysen against De Eewal N. J. 1926, 509, W. 11485.} It can be applauded that it did so; nevertheless it is a fiction.

216
   Atau ingatlah caranya hutang difiksikan di luar perjanjian untuk dapat menetapkan kewajiban untuk menggantinya, di mana kelayakan mendiktekan untuk berbuat begitu, tetapi sistem yang sempit dari doktrin menghalang-halanginya. {Handelingen Ned. Jur. Ver. 1913, prasaran-prasaran I.H. Hymans dan H.J. van Leeuwen.}
   Fiksi-fiksi seperti itu penting sekali untuk perkembangan hukum dan akan tetap penting sekali untuk perkembangan hukum; fiksi-fiksi itu berguna juga untuk menyelesaikan benturan yang terus-menerus antara tuntutan baru dan sisitem yang ada, akan tetapi itu adalah fiksi dan karenanya menjadi tidak berharga, segera fiksi-fiksi itu disadari sebagai demikian. Sebab secara sadar fiksi seperti itu tidak dapat dipakai. Fiksi mengandung suatu sifat tidak benar dalam dirinya, fiksi tidak meyakinkan lagi
Page 71 sesegera fiksi dikenal sebagai fiksi. Sebagai peralihan fiksi itu berguna sepanjang fiksi itu tidak dimengerti bahwa itu fiksi, harus ditolak sesegera filcsi disinyalir sebagai fiksi.
216

   One can also think of the way in which ‘buiten overeenkomst’ (beyond agreement) guilt is feigned in order to decide an obligation to pay compensation in cases in which equity dictated it, but the strict system of the doctrine excluded it. {Proceedings Ned. Jur. Ver. 1913 praeadviezen. Of I. H. Hijmans and H . I. van Leeuwen.}
   Such fictions have been of great importance for the development of law and they will continue to be so; they partly serve to solve the continuous clash between new requirements and the existing system, but they are fictions and therefore become useless, as soon as
Page 71 they are seen this way. For it is impossible to use such a fiction consciously. It gains a character of untruth, it is no longer convincing as soon as it is recognized as such. As long as it is not understood, it is useful as transition; as soon as it is pointed out as such, it has to be rejected.

217
   Ini adalah tuntutan kebenaran yang menjadi syarat ilmu. Selalu memegang teguh fiksi tidak hanya tidak jujur, melainkan juga menghambat perkembangan hukum yang seharusnya memajukannya. Sekali diinsafi, bahwa hukumlah dan bukannya kehendak dari fihak-fihak yang mengharuskan diterapkannya sesuatu hukum nasional, atau yang menganggap dimungkinkannya pemutusan sebagian, maka pengembangan lebih lanjut hanya mungkin apabila orang meninggalkan fiksi. Kalau tidak, orang akan terperosok dalam pekerjaan separo-separo. {Menarik perhatian, bahwa dalam peristiwanya sendiri, dimana H.R. menerapkan fiksi mengenai maksud fihak-fihak untuk memberlakukan ajaran tentang pemutusan sebagian, ketidak-sempumaan dari sarana bantuan sudah muncul. Lihat catatan saya dalam N.J., loc. cit.}
217

   This is a requirement of truth, to which science will always bow. To hold on to a fiction in such a case is not only dishonest, it also hinders the development of law instead of advancing it. Once it is understood that it is the law and not the intention of the parties that asks for the application of a certain national law or which considers a partial dissolution possible, a further elaboration is only possible when people drop the fiction. Otherwise one remains in half truths. {It is noticeable that the deficiency of this way of putting things became already clear in the case itself in which the ‘H.R.’ (Supreme Court) applied the fiction of the intention of the parties to introduce the doctrine of partial dissolution. See my annotations in the N.J. t. a. p.}

218
§ 14. Konstruksi (lanjutan); konstruksi yang tepat dan yang tidak tepat; Konstruksi dan kekuasaan pembuntuk undang-undang; Pengertian hukum dan bentuk dasar logis. Hukum (kategori hukum).   Setelah pengulasan mengenai fiksi kita kembali kepada konstruksi. Masih ada beberapa pertanyaan yang dikemukakan mengenai sifat konstruksi harus dijawab.
   Pertama-tama ini. Apakah mungkin untuk megatakan tentang konstruksi yang tepat dan konstruksi yang tidak tepat atau apakah de
Tourtoulon {Les principes philosophiques de l’histoire du droit (1908-1919) halaman 440 dan seterusnya.} yang sama sekali tidak menghargai rendah kegiatan ilmiah sistematisasi, benar kalau dia mengatakan bahwa konstruksi yang satu tidak mempunyai nilai yang lebih tinggi dari pada yang lain dan bahwa tidak lain dari pada selera pribadilah apabila di sini orang memilih, menerima dan menolak konstruksi?
218

§ 14. Construction (continued). Correct and incorrect construction. The construction and the power of the legislator. Concept of law and the basic logical form of law (legal category).   After this digression about the fiction, let’s return to the construction. There are still some questions to answer, which can be asked about its character.
   Firstly this one. Is it possible indeed to describe constructions as correct or incorrect, or is
Tourtoulon {Les principes philosophiques de I'histoire du droit (1908—1919) p. 440 ff.} in the right, who surely doesn’t underestimate in other respects the value of this scientific work of systematizing, when he states that the one construction has not much more value than the other and that it is mere personal preference when one choses, accepts or rejects here?

219
   Persoalannya hanyalah apa yang dimengerti orang mengenai "ketetapan". Setiap ilmu mempunyai tuntutan-tuntutannya sendiri. Masih selalu orang cenderung untuk menyamakan ketepatan dari suatu dalil ilmiah pada bidang apapunPage 72  dengan dapat dibuktikannya secara matematis. Akan tetapi di luar matematika, di dalam setiap ilmu, pencarian, penerimaan, dan penolakan kesimpulan-kesimpulan tertentu hanya sebagian kecil merupakan kegiatan pembuktian dalil yang satu kepada dalil yang lain; {Bandingkan Kohnstamm, Ioc. cit., halaman 72 dan seterusnya.} kita mencapai hasil-hasil dengan cara lain dari pada dengan rangkaian pembuktian yang satu sama lain bertalian secara logis. Suatu konstruksi tidak pemah dapat dibuktikan. Kenyataan, bahwa dalam suatu konstruksi kita dapat menunjukkan tiga unsur: meliputi materi, kesatuan logis dan bentuknya, dan bahwa di antara tiga unsur ini tidak ada urutan tingkat yang tetap, sudah menunjukkan, bahwa di sini tidak mungkin adanya pembuktian logis: konstruksi harus begini dan tidak dapat lain. Akan tatapi karena itu belum bcrarti selera pribadilah yang menentukan suatu hasil ilmiah.
219

   It is merely the question what one defines as “correct". Every science has its own demands. Even now people are still inclined to identify the correctness of a scientific proposition, in whatever domain, with its Page 71 provability in a mathematical sense. Apart from mathematics however, the search for and the acceptance or rejection of certain conclusions is in any science only partly the work of such an argumentation from one proposition to another {Compare Kohnstamm t. a. p. p. 72 ff.} we reach results in a different way rather than through a logical conclusive chain of arguments. A construction can never be proven. Already the fact that we can point out three elements in a construction: the covering of the matter, the logical unity and the form, and that between these three there is no fixed hierarchy, shows that we cannot be speaking of a logical argument here: the construction has to be like this and not otherwise. But this doesn’t mean that it is personal preference that decides a result of science.

220
Dalam ilmu—tidak hanya dalam ilmu hukum —selalu keseluruhan pertimbangan-pertimbanganlah yang menimbulkan keyakinan. Maka bagi kita ketiga unsur bersama-sama yang sudah saya singgung di atas itulah yang menentukan. Apabila de Tourtoulon sebagai contoh mengutip konstruksi kebersamaan dalam perkawinan dari Toullier, yang menurut Toullier kebersamaan itu baru mulai jika kebersamaan itu diputuskan, maka bukanlah kebencian pribadi yang mengakibatkan penolthcan umum oleh para sarjana Prancis, melainkan pertentangan logis yang terdapat dalam gambaran ini. Atas dasar kelemahan ini kita boleh mengatakan. , bahwa konstruksi ini tidak tepat.
220

It is always the totality of the arguments which gives rise to the conviction — not only in the science of law. For us, therefore, the three elements together to which I referred. When Tourtoulon as an example, refers to Touillier’s construction of the ‘huwelijksgemeenschap’ (marital community property), which according to the latter doesn’t start until the community is dissolved, it was not a personal aversion, but the logical contradiction inherent in this conception, which led to the general rejection of it by French jurists. On the basis of this defect we are entitled to say that this construction is wrong.

221
Dan apabila saya boleh mengutip pendapat saya sendiri sekali lagi—waktu saya menolak kontruksi persekutuan dengan firma sebagai "gezamendehandse gemeenschap (persekutuan kerjasama)"—dan menggantinya dengan badan hukum, maka hal itu disebabkan karena menurut saya peraturan-peraturan yang diberikan oleh yurisprudensi: pemberesan tersendiri harta kekayaan persekutuan dan harta kekayaan pribadi pada kepailitan, tiada kompensasi hutang persekutuan dengan tagihan pribadi, tiada penyitaan kekayaan persekutuan untuk tagihan pribadi dan sebagainya adalah lebih tepat, yaitu di sini lebih sesuai dengan materi positifnya, dikarakterisir dan diringkaskan melalui konstruksi-badan-hukum.
   Akan tetapi masih ada sesuatu lain yang menyebabkan saya berbuat demikian itu. Tidak hanya bahwa konstruksi ini meliputi lebih baik materinya, tetapi konstruksi itu juga memungkinkan memberi jawaban yang lebih baik atas pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya masih terbuka, setidak-tidaknya jawaban yang diberikan tidak memuaskan, yaitu jawabanjawaban atas pertanyaan-pertanyaan proses. Lebih baik, dengan kata lain lebih sesuai
Page 73 dengan keadilan.
221

And if I may refer to myself once more — when I rejected the construction of the ‘vennootschap onder firma’commercial partnership in terms of a ‘gezamendehandsche gemeenschap’ (community of joint hands) and replaced it with the legal person, the reason for this was that it appeared to me that the construction of the legal person most correctly characterized and summarized the positive rules given by the judge-made law, such as the ‘afzonderlijke afwikkeling van het vennootschaps- en het provévermogen bij faillissment’ (separate liquidation of the property of the partnership and the private property in case of bankruptcy), or the ‘geen compensatie van vennootschapsschuld en privévordering’ (refusal of compensation of the debts of the partnership and private claims), or the fact there is ‘geen beslag voor privévorderingen op het vennootschapsvermogen’ (no attachment for private claims to the property of the partnership) etc. Most correctly in this respect means more in conformity with the positive matter.
   But there was something else that made me choose it. This construction not only covered the matter more adequately, it also made it possible to give a better answer to questions to which the answer had not yet been found, or at least the answer given was unsatisfactory, especially concerning procedural issues. “Most correctly” in this respect means most in conformance to
Page 73 justice.

222
Dengan demikian kita menyinggung suatu hal yang belum dibkarakan. Suatu konstruksi itu hanyalah tepat, apabila kita dapat mempergunakannya, bilamana konstruksi tidak hanya membuat lebih dapat dimengerti dan dibayangkan apa yang sudah tetap menjadi hukum positif, melainkan apabila konstruksi memungkinkan untuk mengambil langkah-langkah lebih jauh, dengan kata lain bilamana konstruksi memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan kepada pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Pada akhimya keadilanlah yang kita usahakan untuk dkapai. Karena keadilan itu menghendaki peristiwa yang sama diperlakukan sama, maka kita wajib mencarinya dengan jalan mencari kesamaan itu di dalam data yang banyak itu dan melacak kesamaan itu bilaman itu belum dikenal ciri-cirinya. Akan tetapi karena kesamaan itu selalu relatif, kesamaan dalam ketidaksamaan, maka tidak ada satu hasilpun dari ilmu pengetahuan konstruktif itu sendiri yang kepastiannya tidak dapat digoyahkan dan oleh karena itu keadilannya masih harus dikaji lebih lanjut. Bagaimana caranya pengkajian itu dilakukan kita lihat sepanjang karya ini. Di sini cukuplah sudah, jika kita menunjukkan bahwa konstruksi harus juga berguna bagi tuntutan keadilan itu.
222

We touch upon a problem here, which until now has not yet been discussed. A construction is only correct when we can work with it, when it not only makes that which is established as positive law more intelligible and imaginable, but also makes it possible to proceed i.e. to give satisfactory answers to open questions. In the end it is justice to which we aim. Because this justice demands that like cases are treated alike, we serve it by searching for similarity in the numerous data and by detecting it where it was not yet recognized. But as similarity is always relative, similarity in the dissimilar, there is not one result of constructive science, which in itself can be established with absolute certainty and it will be necessary to test if it is just. We will see in the course of this book how this happens. Here it suffices to point out that the construction will also have to serve the demands of justice.

223
   Orang memang menegaskan hal itu dengan jalan menginginkan, bahwa konstruksi itu harus sesuai dengan tujuannya. Istilah sesuai dengan tujuan itu dapat berguna, karena istilah itu menunjuklcan bahwa dalam hukum kita selalu bekerja untuk masa yang akan datang, untuk suatu tujuan, yaitu mendatangkan hukum yang konkrit, mengakhiri pertentangan hukum; akan tetapi istilah itu membingungkan, jika orang melihat kesewenang-wenangan dalam kesesuaian dengan tujuan itu dan melupakan keterikatan kepada data positif dan syarat-syarat logis dan estetis. Suatu konstruksi yang memungkinkan hasil yang diharapkan, akan tetapi tidak mengindahkan syarat-syarat ini, bukanlah konstruksi. Itu tidak lain dari pada mendikte hasilnya dan tetap tidak berharga; itu tidak menyebabkan dapat dimengerti mengapa hasil itu yang dikehendaki dan juga akan tidak ada gunanya untuk persoalan baru yang belum diputus.
223

   People have expressed this by demanding that the construction should be efficient. This term can be useful, because it makes clear that in the law we are always oriented towards the future, a goal: to bring about a concrete law, to end a legal battle; but it is confusing when people understand efficient to mean freedom of choice and forget its ties with the positive data, with logical and aesthetical requirements. A construction, which enables a desirable result, but doesn’t take these requirements into account, is not a construction. It is nothing else than dictating a result and is worthless; it doesn’t explain why that result is desirable and therefore it will have no value for a new issue of law, that has not yet been decided.         

224
   Namun ketepatan konstruksi tidak hanya ditentukan oleh syarat-syarat itu, melainkan juga oleh nilainya untuk mencari keadilan. Kalau kita bkara tentang konstruksi yang tepat dan yang tidak tepat, maka kita harus selalu ingat bahwa ilmu hukum itu selalu sekaligus: sistematisasi dari apa yang ada dan persiapan untuk apa yang harus. Di dalam konstruksi terdapat yang pertama, akan tetapi itu tidak ada nilainya, apabila konstruksi itu tidak mengingat yang kedua.
   Sampai sekian persoalan mengenai ketepatan.

   Kedua, kita masih harus merumuskan lebih lanjut hubungan antara ilmu hukum konstruktif
Page 74 dengan hukum. Yang paling baik kila melakukannya dengan menanyakan pertanyaan ini kepada kita sendiri: pembentuk undang-undang (atau siapa yang selanjutnya menciptakan hukum) dengan kekuasaannya menguasai hukum: apa menetapkan konstruksi itu juga masuk kekuasannya? Apakah kita terikat pada konstruksi-konstruksinya?
224

   The correctness of a construction is not only determined by these demands, but also by its meaning for the search for justice. When we speak of adequate and inadequate constructions, we have to keep in mind continuously that the science of law is always simultaneously: systematizing that which is and preparation of that which ought to be. The former is enclosed in the construction, but it is worthless if it is not done in view of the latter.
   We have come this far as to the question of correctness.

   Secondly we have to describe the relationship between the constructive
Page 74 science of law and law somewhat further. This is best done by asking ourselves this question: the legislator (or whoever creates law) has the authoritative disposal of law; is it also in his power to determine the construction? Are we bound by his constructions?

225
   Kadang-kadang orang memisahkan hukum dan ilmu hukum dcngan tajam. Kelsen {Rechtswissenschaft und Recht. Zeitschrift für offentl. Recht, III (1922), halaman 192 dan seterusnya. Bandingkan juga Julius Moor, Das Logische im Recht, Revue intemationale de la theork du droit II (1927/8), halaman 185.} bahkan mengatakan, bahwa dalam hukum terdapat suatu "alogisch Material (material yang tidak logis)", yang setelah lebih dulu diolah oleh ilmu hukum menjadi penilaian-penilaian dan "Rechtssatze". Barang siapa seperti kita melihat dalam konstruksi tidak lain dari pada lanjutan dari apa yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. sendiri: mengatur dengan perintah-perintah dan peraturan-peraturan umum, tidak dapat menyetujui penilaian ini. Yang satu terdapat dalam lanjutan dari yang lain. Kitab undang-undang modem penuh berisi konstruksi dan tidak dapat-dimengerti tanpa pengetahuan mengenai ilmu hukum. Jika itu demikian, maka jelaslah bahwa kita juga wajib mematuhi pembentuk undang-undang, sepanjang ia memerintah dan mengatur dengan bantuan konstruksi-konstruksi. Apabila undang-undang (ps. 37 N.Wv.K.) sekarang berisi: Perseroan terbatas adalah badan hukum, maka tidak dapat diragukan itu adalah suatu konstruksi, akan tetapi lalu juga pasti, bahwa sepanjang dalam putusan terdapat sesuatu perintah, maka pasal ini sama-sama mengikat kita seperti halnya pasal yang mendahului dan pasal berikutnya.
225

   People sometime make a sharp separation between law and the science of law. Kelsen {Rechtswissenschaft und Recht. Zeitschrift für öffentl. Recht III (1922) 192 ff. Compare also Julius Moor, Das Logische im Recht, Revue internationale de la théorie du droit II (1927/8), p. 185.} even goes as far as stating that the law comprises an “alogical material" and that it is the science of law which turns this into judgments and „Rechtssätze". Those who see the construction, just like we do, as nothing other than the continuation of what the legislator does himself: regulating by general commands and prescriptions, cannot subscribe to this judgment. The one is an extension of the other. A modern Code is full of constructions, and cannot be understood without knowledge of the science of law. When this is true, it is clear that we have to obey the legislator also when he uses constructions to command and prescribe. When at this moment it is written in the law (art. 37nieuw ‘W.v.K.’ (code of Commerce) that a ‘naamloze vernnootschap’ (company limited by shares) is a legal person, then this is without any doubt a construction, but then it is also clear that as far as any command is comprised in this statement, this article is as binding as the preceding one or the next one.

226
   Akan tetapi bagaimanapun di sini terdapat suatu problema. Kita dapat memperjelas problema itu dengan pertolongan contoh yang telah kita kutip. Kita bersedia menerima putusan ini, akan tetapi itu tidak sulit bagi kita, karena memang pengaturan perseroan terbatas dalam hal-hal khusus sepenuhnya sesuai dengan pemyataan umum ini dan undang-undang di sini tidak lain dari pada menyatakan apa yang oleh ilmu pada umumnya sudah diterimanya sebelum undang-undang itu lahir. Akan tetapi andaikata itu lain? Bilamana kekuasaan yang menciptakan hukum—bahwa di negara kita dalam hal ini bukan pembentuk undang-undang, melainkan hakim, itu tidak menjadi soal—menentukan, bahwa persekutuan dengan firma itu bukan badan hukum, maka kita tentang pendapat ini dan menganggap kita tidak terikat ketiada pendapat itu. Justru sebaliknya, kita berpendapat—tepat atau tidak tepat, juga itu tidak peduli lagi—bahwa pemyataan ini bertentangan dengan pemyataan yang dikutip di atas (halaman 91)Page 75 , yang oleh penguasa yang sama dibuat untuk hubungan ini, dan karenanya harus ditolak sebagai hal yang salah.
226

   Yet there is a problem in this. We can clarify this with the help of the example, which we referred to earlier. We accept this statement readily, but this is easy for us, because the regulation of the ‘naamloze vennootschap’ (company limited by shares) is, in all its details, completely in accordance with this general statement and nothing is stated other than what science already accepted generally. But what if this had been otherwise? If the authority which creates the law — that in our example this is not the legislator, but the judge, doesn’t matter — decides that the general partnership is not a legal person, then we contest this conception and have no inclination at all to see it as binding. On the contrary, we think — rightly or wrongly, also this is unimportant — that this decision is contrary to the rules referred to above (p 72),Page 75  which are posited by the same authority for this relationship, and we think that it has to be rejected as faulty for this reason.

227
   Bolehkah kita berbuat demikian itu? Bagaimana itu mungkin? Suatu pemyataan undang-undang atau hakim mempunyai wibawa, dan sekaligus kita mengatakan bahwa itu salah, tidak tepat, dan dengan itu tidak bermaksud mengartikan bahwa itu seharusnya bukan hukum, melainkan bahwa itu bukan hukum. Suatu pemyataan tklak dapat sekaligus mengikat dan tidak mengikat, bukan?
   Untuk memecahkan kesulitan-kesulitan ini kita harus berhenti sejenak pada sifat dari ilmu hukum. Sekarang saya tidak memikirkan sejarah hukum, sosiologi hukum atau filsafat hukum, melainkan memikirkan ilmu tentang hukum positif, jadi ilmu yang membuat konstruksi-konstruksi, yang kita kupas dalam paragraf ini. Kita telah lihat, bahwa ilmu ini mencari yang umum dalam berbagal-bagai pengaturan, meningkat dari yang khusus ke yang umum dan dengan pengertian-pengertian yang seabstrak mungkin berusaha menguasai sistem hukum.
227

   Are we allowed to do so? How can this be reconciled? A decision of the law or of a judge has authority, and at the same time we say that it is faulty, incorrect, and by this we do not mean, that it shouldn’t be law, but that it isn’t law. How could a decision be at the same time binding and not-binding?
   To solve these problems, we have to dwell a little longer on the nature of the science of law. I do not mean legal history, legal sociology or legal philosophy, but the science of the positive law, in other words the science, which sets up the constructions dealt with in this paragraph. We have seen that the construction seeks the general in different regulations, climbs up from the particular to the general and tries to master the system of law with concepts, which are as abstract as possible.

228
Akhimya dalam kegiatatinya itu ia terbentur pada pengertian-pengertian yang tidak mengizinkannya untuk pengembalian lebih lanjut. Akan tetapi di sini tanpa diketahui ia sampai pada tingkatan lain; ia bekerja tidak lagi dengan pengertian-pengertian yang di dalamnya tercakup sesuatu peraturan hukum, melainkan dengan bentuk dasar logis dari hukum sendiri. Apabila kita mengatakan: perseroan terbatas adalah badan hukum, maka kita telah melakukan langkah seperti itu: perseroan terbatas adalah suatu pengertian hukum, persoon adalah bentuk dasar. Demikian juga halnya apabila kita menguraikan suatu perikatan dan di situ kita mengenal kembali suatu kewajiban dan sanksi, maka kewajiban itu tidak dapat kita kembalikan lebih lanjut; kewajiban hukum adalah bentuk dasar dari hukum.
228

Finally it encounters in this way concepts, which cannot be reduced any further. However in doing so it has reached another level unnoticed, it doesn’t work any longer with the concepts with which a certain regulation of law is summarized, but with the logical basic forms of the law itself. When we say that the ‘naamloze vennootschap’ (company that is limited by shares) is a legal person, we have set such a step: the company limited by shares is a legal concept, person is a basic form. When we analyze the obligation and recognize a duty and a sanction in it, we also cannot reduce the duty any further; the legal duty is a basic form of law.

229
   Kita dapat paling mudah menjelaskan kebalikan antara pengertian hukum dan bentuk dasar hukum, kategori hukum ialah apabila kita menginsafi bahwa pada penentuan yang akhir (kategori hukum) kita melepaskan diri sama sekali dari isi sistem hukum positif yang manapun. Apa yang disebut perseroan terbatas, itu ditentukan oleh hukum positif; kita dapat bkara tentang perseroan terbatas menurut hukum Belanda atau hukum Jerman, akan tetapi tidak ada gunanya, andaikata kita mengatakan: menurut hukum Jerman badan hukum adalah ini, dan menurut hukum Prancis badan hukum adalah itu; perumusan kategorinya harus cocok untuk keduanya. Sebaliknya sama saja tidak ada artinya untuk menetapkan kesamaannya dalam perseroan terbatas menurut hukum Belanda atau hukum Inggris. Secara yuridis kita tidak melangkah lebih jauh satu langkahpun dengan berbuat begitu, kita tidak dapat berbuat apa-apa dengan pengertian yang ditemukan dengan cara itu.
229

   We can understand this contraposition between legal concept and basic form in the easiest way, when we see that we disengage ourselves completely from any system of positive law when we define the basic form. The character of a ‘naamloze vennootschap’ (company limited by shares) is determined by the positive law; we can talk about a company limited by shares according to Dutch or German law, but it makes no sense if we would say: according to German law the legal person is this, according to French law such; the description of the category has to be suitable for both. The other way round it also doesn’t make any sense to establish what the company limited by shares according to Dutch or English law may have in common. By doing this we do not come any further in a juridical sense, and cannot make any use of the concept, which is thus found.

230
Apa yang disebut perseroan terbatas, itu ditetapkan oleh hukum nasionalPage 76 , juga siapa badan hukum itu, dan tidak apa badan hukum itu. Dan janganlah orang berpendapat, {Ini adalah pendapat dari "algemene rechtsleer", yang terutama dipropagandakan oleh A. Merkel, Ueber das Verhältnis der Rechtsphilosophie zur Positiven Rechtswissenschaft, Grünhut's Zeitschrift Bb. I (1874) dan oleh banyak penganutnya.} bahwa kita sampai pada kategori itu dengan jalan melacak kesamaannya dalam berbagai-bagai penataan hukum, jadi bahwa ini tidak lain dari pada apa yang masih lebih umum lagi dari pada yang paling umum dari suatu sistem hukum khusus. Sebab setiap sistem hukum adalah suatu sistem perintah-perintah dan peraturan-peraturan; dalam sistem ini ada suatu kehendak yang bkara kepada kita, yang menghendaki kepatuhan. Dalam keseluruhan itu kita dapat mensistematisasi peraturan-peraturan itu, akan tetapi di luar itu tidak ada ikatan menyatukannya. Di dalam setiap pengertian hukum terdapat suatu peraturan yang mengikat. Dari manakah asalnya keterikatan itu, apabila kita berdiri di luar sistem tertentu itu? Sudah karena itu secara yuridis tidak mungkin kita sampai pada suatu pengertian umum yang akan berlaku bagi lebih banyak sistem dengan meningkat ke generalisasi yang lebih jauh. Akan tetapi dalam sistem-sistem itu kita dapat melacak kategori-kategori yang diikuti oleh jiwa manusia pada penciptaan hukumnya.
230

The national law determines which phenomenon is a company limited by shares,Page 76  also which phenomena are legal persons, but not what a legal person is. Do not think, however, {Thus was the conception of a „General Jurisprudence“, especially propagated by A. Merkel, Ueber das Verhältnis der Rechtsphilosophie zur Positiven Rechtswissenschaft, Grünhut's Zeitschrift Bd. I (1874) and by many who were influenced by him.} that we attain this category by looking for the similarity in different legal orders, nor that these are therefore nothing other than categories which are more general than the most general in a specific system of law. Every legal system is certainly a system of commands and prescriptions; in this system it is a will that speaks to us, that demands obedience. Inside this whole we can systematize rules, but outside it there is no bond which connects these rules. Every legal concept contains a rule, which is binding. Where would this binding originate from, if we were to go outside a certain system? For this reason it is not possible to climb up legally speaking by further generalization to a general concept, which is valid for different systems. However, it is possible indeed to detect categories in those systems, which the human mind follows when creating law.

231
   Subyek hukum, obyek, hubungan hukum, hukum subyektif, kewajiban hukum, bukan hukum, juga tatanan hukum, wibawa hukum, itu semua adalah kategori-kategori yang harus ditetapkan oleh teori hukum. Teori itu dapat dibedakan dengan tajam dari pengetahuan tentang hukum positif. Pada akhimya teori hukum itu menyelidiki pengertian tentang hukum sendiri. Yang akhir ini sudah lama diinsafi; kita baru dapat mengatakan bahwa sesuatu itu adalah hukum positif, bilamana kita mempunyai kriterium yang dengan itu kita mengenal kembali hukum; kita tidak dapat menyimpulkannya dari hukum positif sendiri. {Bandingkan Stammler, Theorie der Rechtswissenschaft (1911) passim. Juga Somlo, Juristische Grundlehre (1917), terutama par. 5.} Akan tetapi juga bentuk-bentuk dasamya tidak dapat dideduksi dari isi hukum; sudah karena sebab ini tidak dapat, yaitu karena bentuk dasar itu sendiri tanpa isi: dari ketentuan apa kewajiban hukum itu, tidak berakibat kewajiban apapun untuk siapapun. Barang siapa terikat untuk apa yang ia diwajibkan, itu lahir dari peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh sesuatu wibawa, tidak dari analisa apa keterikatan itu.
231

   Legal subject, object, legal relationship, subjective right, legal duty, injustice, also legal ordinance, authority of law, all these are categories, which have to be established by legal theory. This theory can be sharply distinguished from the science of the positive law, as it studies the concept of law in itself. The latter has been acknowledged already a long time ago; we can only say that something is positive law, if we have a criterion which we can use to recognize law; we can never derive it from the positive law itself. {Compare Stammler Theorie der Rechtswissenschaft (1911) passim. Also Somlo Juristische Grundlehre (1917), especially § 5.} But the basic forms also cannot be deduced from any legal content; this can already be concluded from the fact that they are themselves without content: no duty for anyone can be derived from determining what a legal duty is. Who is bound, to which obligation, it all follows from the rules which are established by an authority and not from an analysis of the nature of an obligation.

232
Dengan hukum adalah sama dengan bahasa: jiwa manusia terikat kepada syarat-syarat tertentu pada bentuk-bentuk yang di situ ia membuat hukum atau bahasa. Itu kita ketemukan kembali di mana-mana: menurut pendapatPage 77  yang tepat dari A. Reinach {Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechts (1913), lihat halaman 840.} adanya kategori ini baru memungkinkan perbandingan seperti itu lebih banyak dari hasil perban. dingan dan generalisasi dari isi peraturan-peraturan hukum dari berbagai-bagai negara dan waktu. Akan tetapi ini tidak berarti, bahwa kategori-kategori itu dapat dikenal tanpa adanya hukum positif, juga tidak berarti bahwa kategori-kategori itu dapat disimpulkan dari suatu penetapan pengertian hukum, seperti yang dikehendaki oleh Stammler. {Loc. cit., halaman 190 dan seterusnya.} Akan tetapi bukan hukum positif itu sendiri yang menjadi obyek studi teori hukum, juga bukan hukum positif dari suatu bangsa tertentu, juga bukan hukum positif dari banyak bangsa dan waktu, melainkan hukum positif sebagai ungkapan jiwa yang menciptakan hukum.
232

In this respect law and language are similar: the human mind is bound to certain conditions regarding the forms which it uses when making law or language. These we find everywhere: it is rather the existence of such a category that makes a comparison possible, as Page 77  remarked correctly by A.Reinach {Die a priorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechts (1913), see p. 840.}, than that it results from a comparison and generalization of the content of different legal regulations of different countries and times. But this doesn’t mean that the categories can be known apart from the positive law, least of all, as Stammler {t. a. p. p.. 190 ff. 3 } says, that they can be derived from a conceptual analysis of law. But it is not the positive law in itself which is the object of study of legal theory, neither is it the positive law of a certain people, nor that of many peoples and times, but the positive law as an expression of the law-creating mind.

233
Tidak di dalam hukum positif melainkan dengan menggunakan hukum positif teori itu mencari kategori-kategorinya, yang di dalam kategori-kategori itulah manusia bergerak apabila memutuskan apa hukumnya. Kategori-kategori itu adalah unsur dari jiwa kita yang kita usahakan untuk mengertinya; teori hukum bertalian dengan logika dan filsafat bahasa. Kalau kita melihat tugasnya seperti ini, maka menurut saya, pertanyaan yang dikemukakan oleh de Tourtoulon {Telah dikutip di atas, halaman 98, lihat juga halaman 625. Selanjutnya saya anjurkan kepada setiap orang yang menghendaki pengetahuan lebih dalam mengenai persoalan-persoalan yang dibkarakan disini, untuk membaca bab mengenai "Le droit pur" dalam buku de Tourtoulon halaman 480.}— dan yang dijawabnya dengan ya—apakah kategori-kategori itu juga akan berlaku bilamana tidak ada hukum posotif, tidak ada gunanya. Pasti kategori-kategori itu syarat-syarat dari hukum positif; karena kategori-kategori itu , dianggap ada dalam hukum positif, maka menurut pendapat orang, kategori-kategori itu secara logis mendahului adanya hukum, akan tetapi persoalan/pertanyaan mengenai, eksistensinya bahkan tidak akan dapat diajukan, andaikata tidak ada hukum positif.
233

The theory searches for the categories used by the human being when he takes a legal decision, not in the positive law but in relation to the positive law. The categories are an element of the function of our mind, which we try to understand; the legal theory is related to logic and philosophy of language. When we conceive of its task in such a way, it makes no sense to ask, as de Tourtoulon {Cited above at p. 71, see p. 625. Moreover I advise anyone who wants to get a better insight in the problems treated here to read the chapter about „Le droit pur" of Tourtoulon’s book p. 480 ff.} 3 did — and answered in the affirmative — if the categories would also be in force, if there were no positive law. Surely, they are the conditions of positive law; as assumptions of the positive law, they precede the law logically — as is said — but it wouldn’t even have been possible to question their existence, had there been no positive law.

234
   Jika kita mengingat ini semua, maka pertanyaan mengenai nilai dari, konstruksi-konstruksi pembentuk undang-undang dapat juga dijawab. Pembentuk undang-undang terikat kepada kategori-kategori yang diselidiki oleh teori hukum. Pembentuk undang-undang sama sekali tidak dapat mengesampingkan kategori-kategori itu, juga tidak jika orang tidak dapat mempergunakan bentuk-bentuk dari berpikir kita yang diungkapkan oleh logika, atau bentuk-bentuk dari bahasa yang dipelajari oleh filsafat bahasa.
234

   When we keep all of this in mind, it is also possible to answer the question regarding the value of the constructions made by the legislator. The legislator is bound by the categories, which are studied by legal theory. It is simply impossible for him to put them aside, just as it is impossible that somebody could choose not to use the forms of our thought which logic uncovers, or those of the language which are studied by the philosophy of language.

235
   Karena yang dituju oleh teori hukum adalah untuk mengetahui, maka juga jelaslah bahwa setiap putusan dari pembentuk undang-undang pada bidang ini tidak ada artinya, tidak mempunyai nilai yang lebih dari pada nilai dari putusan manusia yang manapun. Seorang pembentuk .undang-undang yang memberanikan diri untuk mengatakan apa kewajiban hukum itu atau apa badan hukum itu, berbuat bodoh. Ia mengucapkan kata di awang-awang yang tidak bergema.Page 78
   Ini juga tidak atau hampir tidak pemah terjadi. akan tetapi memang pembentuk undang-undang kerapkali memberilcan putusan-putusan yang di dalamnya ia letakkan hubungan antara peraturan-peraturan yang di dalamnya ia letakkan hubungan antara peraturan-peraturannya dan kategori-kategori hukum yang dipergunakan dalam peraturan-peraturan itu, jadi melangkah dari pengertian ke bentuk dasar, yang telah kita tunjukkan di atas. Penetapan: perseroan terbatas adalah badan hukum adalah salah satu di antaranya.
235

   As legal theory pertains to knowledge, it is also clear that statements of the legislator on this subject will make no sense and will have no more value than the statement of any human being. A legislator, who plucks up the courage to determine what a legal duty or a legal person is, acts foolishly. His word is spoken into thin air and will meet no response. Page 78 Therefore this never happens, or hardly ever. But the legislator does repeatedly make statements in which he refers for his prescriptions to the legal categories, which are used in them, thus making the step from concept to basic form to which we referred above. The provision which states that the ‘naamloze vennootschap (company limited by shares) is a legal person is one of these.

236
Kita dapat menangkap arti putusan seperti itu dengan cara rangkap; pada satu fihak putusan itu adalah peraturan, perintah, pemyataan kehendak, pada lain fihak putusan itu adalah penilaian ilmiah. Sebagai pemyataan kehendak putusan itu harus ditafsirkan seperti yang lain dan mempunyai wibawa seperti yang lain itu; sebagai penilaian ilmiah putusan itu terbuka untuk kritik seperti halnya setiap putusan ilmiah selalu dapat dikritik. Apabila kita menyetujui penilaian itu, maka selanjutnya itu tidak memberikan kesulitan. Apabila kita menolaknya, maka hal itu tidak hanya untuk ilmu penting, melainkan itu juga akan menimpa putusan sebagai peraturan. Sebab dengan penolakan itu kita mengkonstatir suatu pertentangan.
236

We can interpret such a statement in two ways; on the one hand it is a prescription, command, declaration of will, on the other hand it is a scientific proposition. As a declaration of will it has to be interpreted like any other and has the same authority; as scientific proposition it is open to the same criticism to which any scientific statement is subjected. When we assent to the proposition, there is no further trouble. When we reject it, this is not only important for science, but it also affects the statement as prescription. The reason for this is that the rejection confronts us with a contradiction.

237
Kita ambil sekali lagi contoh persekutuan dengan firma dan sekali lagi saya minta pembaca untuk mengindahkan bahwa yurisprudensi-lah yang mengatur hubungan ini, dan bukan pembentuk undang-undang. Siapa yang sulit untuk berbuat demikian, hendaknya membayangkan, bahwa apa yang sekarang dianut oleh yursprudensi itu, dulu ada dalam undang-undang. Beginilah persoalannya: pada satu fihak persekutuan dengan firma itu bukan badan hukum, pada kin fihak berlaku peraturan-peraturan mengenai kepailitan, kompensasi dan penyitaan, yang karenanya persekutuan dan sekutu-sekutu dipisahkan. Apabila sekarang benar, bahwa peraturan-peraturan yang terakhir itu hanya dapat dimengerti apabila kita anggap, bahwa di sini dipergunakan kategori badan hukum itu, maka pemyataan yang pertama itu dari sudut ilmu merupakan kekeliruan, akan tetapi putusan itu sebagai putusan juga lalu kehilangan wibawanya, karena pemyataan itu bertentangan dengan peraturan-peraturan yang akhir itu.
237

Let’s take again the example of the ‘vennootschap onder firma’ (general partnership), and again I ask the reader to pay no attention to the fact that this relationship is determined by the judiciary and not by the legislator. If people find this is difficult, consider that the law once said what is now taught by the doctrine of judge-made law. It is this: on the one hand it says that the general partnership is not a legal person, on the other that rules about ‘faillissement’ (bankruptcy), compensation and ‘beslag’ (attachment) are in force, by which the ‘vennootschap’ (company) is distinguished from the ‘vennooten’ (partners). If it is true that these rules are only intelligible when we assume that the category of the legal person is applied here, the first statement cannot be scientifically true, but then it also loses its authority as a prescription, because it contradicts the latter.

238
Lalu untuk orang yang mencari hukum hanya tinggal bertanya, apa yang harus, ia akui bemilai untuk kegiatannya melacak hukum: peraturan-peraturan, yang berisi putusan-putusan positif tertentu mengenai akibat-akibat hukum tertentu, ataukah peraturan abstrak yang bertentangan dengan peraturan-peraturan itu. Untuk mengikuti kedua-duanya ia tidak dapat. Bagi saya tidak dapat diragukan, bahwa lalu yang terakhir, yang dalam intinya bagaimanapun tidak lain dari pada suatu pemyataan kebenaran ilmiah, yang hanya oleh orang yang menyatakannya mempunyai arti yang lain, sebagai akibat dari ketidak-tepatan ilmiahnya, harus kalah. {Bandingkan W.P.N.R. 2754 dan seterusnya dan 3052.}Pagina79
238

For the one who seeks the law then there is only the question left to which he must attribute value in his search for law: to the rules, which contain certain positive statements about certain legal effects, or to the abstract prescription, which is in conflict with these. He cannot follow both. In my opinion it is without doubt that the latter has to be rejected because it is scientifically incorrect {Compare. W.P.N.R.. 2754 ff. and 3052.} and because in essence it was nothing other than a statement about scientific truth, that only gained another meaning as a result of the person who made it.Page 79

239
   Di sinilah batas dari kekuasaan yang menguasai hukum. Kekuasaan itu terikat kepada bentuk-bentuk logis hukum. Bentuk-bentuk logis hukum ini adalah "a priori" baginya, seperti halnya juga ada a priori etis baginya. Mengenai dua hal ini akan kita bahas lebih lanjut dalam buku ini, di sini tujuan kita hanyalah untuk menyoroti syarat-syarat logis dari setiap penilaian hukum.
239

   It is here that the power to have disposal of the law finds its limit. It is bound to the logical forms of the law. These are an “a priori" for it (that power), in the same way as there is a social and ethical a priori for it. Both these will be further elaborated in the course of this book, here we are only concerned with the logical conditions of every legal judgment.

240
Akan tetapi hendaknya orang ingat, bahwa dengan penunjukan kategori-kategorinya sendiri tidak dikatakan apa-apa mengenai isi dari hukum. Dari kategori-kategori saja tidak dapat ditarik satu peraturan hukum konkrit-pun. Kategori-kategori itu sama sekali kosong. Selalu ada bahaya untuk memperlakukan kategori dari teori hukum sebagai suatu pengertian dari hukum positif dan dengan deduksi menarik kesimpulan-kesimpulan tertentu dari padanya. Tidak ada orang yang mengamati sifat dari kategori-kategori dan sifat dari teori hukum setajam A. Reinach; namun demikian justru dialah yang sangat tergelincir dalam kesalahan ini. {Lihat kritik Binder, Philosophie des Rechts (1925), halaman 149 dan seterusnya. Binder tidak melihat, bahwa kritiknya terhadap daya kerjanya tidak mengubah asas, penunjukkan dari bentuk-bentuk dasar logisnya sendiri.} Akibatnya, orang tidak melihat apa yang terutama penting dalam pembedaannya antara teori, hukum dan ilmu pengetahuan tentang hukum positif.
240

   One should realize however that by pointing out the categories, one has by this alone said nothing yet about the substance of the law. It is not possible to derive any concrete legal provision from the categories. These are completely empty. Again there is always the danger that a category of legal theory is treated as if it is a concept of positive law enabling the deduction of certain conclusions. Nobody has had such a sharp eye for the nature of the categories and legal theory as A.Reinach; especially he, however, has fallen prey to this mistake so badly. {See the criticism of Binder, Philosophie des Rechts (1925) p. 149 ff. Binder doesn’t observe that his criticism on the way the principle is elaborated doesn’t affect the indication of the logical basic forms in itself.} As a consequence people have also lost sight of that which is certainly the pre-eminent importance of his distinction between legal theory and science of positive law.

241
   Pada akhir paragraf ini kita tinggal meringkas dengan pendek apa yang kita tetapkan mengenai arti konstruksi untuk penemuan hukum. Penemuan hukum tidak mungkin tanpa konstruksi, karena hukum harus dimengerti sebagai suatu kesatuan; konstruksi tidak dapat tanpa teori, karena pada sistematisering lebih lanjut konstruksi harus berpegangan kembali pada kategori-kategori hukum, yang diberikan oleh fungsi jiwa manusia sendiri. Hanya dengan jalan begitulah hukum diketemukan sesuai dengan bagaimana hukum dimengerti. Selama kita masih menghadapi apa yang sedikit banyak kita rasakan kabur, akan tetapi tidak kita dalami dengan jelas, maka kita belum yakin sepenuhnya. Kita minta lebih: kita dalami materinya sampai kita dengan pertolongan bentuk-bentuk dasar dapat meringkasnya menjadi satu kesatuan. Akan tetapi kita harus selalu sadar, bahwa tidak ada usaha untuk meringkaskan itu yang mencapai tujuannya. Hukum tidak pemah seluruhnya terlepas dari sistem, meskipun hanya karena hukum itu berganti dan berubah setiap hari.
241

   At the end of this paragraph there is nothing left for us to say, but a short summary of what we have established about the significance of the construction for the finding of law. The finding of law cannot do without the construction, because the law has to be understood as a unity; the construction, however, cannot do without the theory, because when further systematizing it, has to fall back on the categories of the law, produced by the function of the human mind. The law is found conclusively only when it is also understood. As long as we are confronted with something we sense more or less vaguely, but do not see clearly, we are not yet completely convinced. We ask further: we think about the matter fully until we can unify everything with the help of the basic forms. However, we must always realize that no attempt will ever reach this goal. The law will never be completely absorbed by the system, if only, because it varies and changes every day.

242
   Pertanyaan untuk perigaturan yang manakah konstruksi mempunyai nilai tinggi dan untuk pengaturan yang manakah konstruksi mempunyai nilai yang rendah, tidak dapat diberi jawaban Page 80 dengan pendek. Di manapun konstruksi dapat dipergunakan. Hanya dapat diberi catatan, bahwa artinya—jadi juga arti penemuan hukum lewat jalan sistematisasi—meningkat, semakin abstrak pembentuk undang-undang menegaskan ucapannya, dan dengan demikian pembentuk undang-undang sendiri mulai sibuk melakukan sistematisasi. Untuk kita pentingnya konstruksi yang terbesar dalam hukum perikatan. Apabila pembentuk undang-undang, seperti pembentuk undang-undang Jerman, menerbitkan bagian umum, maka bagaimanapun ini hanya akan dapat dimengerti dan karenanya diterapkan oleh suatu penemuan hukum, yang memperlihatkan sendiri sifat konstruktif yang kuat. Interpretasi menurut bahasa pada ketentuan-ketentuan seperti itu tidak begitu penting; ketentuan-ketentuan seperti itu tidak begitu penting; ketentuan-ketentuan itu memaksakan suatu penafsiran yang dengan kegiatan intelektual yang bersifat logis berusaha mencapai hasil-hasilnya.
242

It is impossible to give a short answer when asked for which regulations the construction has a great value and for which a small one.Page 80  It can be useful everywhere. It can only be stated, that it’s meaning — and thus also the meaning of finding law with the help of systematizing — increases the more the legislator has expressed himself abstractly, and thus himself has started to systematize. For us its importance is greatest in the law of obligations. When the legislator establishes a general part, as the German legislator did, it will only be possible to understand this and therefore to apply it, when the method of finding law is strongly constructive. For such rules the grammatical interpretation does not have much significance; these rules enforce an interpretation, which attempts to reach its results by intellectual efforts of a logical nature.

243
§ 15. Analogi. Penghalusan hukum; Asas hukum.   Ada kemungkinan, bahwa dengan penafsiran undang-undang menurut penggunaan bahasa atau menurut maksud pembentuk undang-undang dan juga dengan pertolongan interpretasi sistematis tidak dapat diberikan jawaban atas suatu pertanyaan konkrit.
   Sudah kita lihat (par. 1) bahwa kebanyakan orang lalu lari ke analogi. Untuk menyebut lagi contoh yang disebutkan di situ: undang-undang mengatur apa yang harus terjadi dengan sewa dalam hal suatu benda yang disewakan dijual: hubungan hukum yang tadinya ada antara penjual yang menyewakan dan penyewa untuk selanjutnya akan ada antara penyewa ini dengan pembeli (ps. 1576 BW). akan tetapi apabila sekarang yang menyewakan tidak menjual rumahnya, melainkan meng-hadiahkannya, menghibahwasiatkannya atau memasukkannya dalam perseroan sebagai pemasukan? Apakah akibatnya terhadap sewa? Juga dalam hal itu sewa akan beralih kepada penerima benda, jawab yurisprudensi. Maka di sini kita menghadapi analogi; suatu peraturan diterapkan atas suatu kasus, yang menurut bunyi dan maksudnya, sepanjang ini dapat diketahui, tidak mengatumya, akan tetapi kasus ini mirip dengan kejadian yang diatur itu. Bertumpu atas dasar apakah metode ini?
243

§ 15. Analogy. Refinement of law. Principle of law.   It is possible that a legal question in a concrete case can neither be answered with the help of interpretation of the law according to common parlance or the intention of the legislator, nor with systematic interpretation.
   We already saw (§ 1), that people often seek refuge in analogy. To return to the example that was used there: the law determines the consequence for the ‘huur’ (tenancy agreement) when a ‘verhuurde zaak’ (leased property) is sold: the legal relationship that existed between the vendor-landlord and the tenant, will exist henceforth between the latter and the purchaser (art. 1612 ‘B.W.’ (Civil Code)). However, what if the landlord doesn’t sell his house, but gives it away, ‘legateert’ (leaves it as a specific legacy) or (inbrengt in een vennootschap) brings it in as capital in a company? What will be the consequence of this for the ‘huur’ (tenancy agreement)? The answer according to case law is that even then this agreement will pass on to ‘verkrijger van het onroerend goed’ (the one who obtained the ownership of the real estate). We are confronted here with analogy; a rule is applied in a case that is not covered by it according to the wording or intention of the rule, as far as this can be known, but which is similar to the case that is covered by such rule. What is the argument that supports this method?

244
   Kadang-kadang dasar ini dekat di sampingepenafsiran menurut bahasa. Batas-batas arti suatu kata tidak untuk selamanya tetap; ada kemungkinan bahwa kata dari sesuatu peraturan undang-undang dapat mengakibatkan perluasan wilayahnya, akan tetapi di sini tetap ada batas yang ditetapkan oleh penggunaan bahasa sehari-hari pada umumnya dan oleh undang-undang pada khususnya. Page 81 Apa hak kita untuk menerapkan suatu peraturan undang-undang atas peristiwa yang tidak diatur oleh peraturan itu? Hibah, hibahwasiat dan pemasukan dalam suatu perseroan bukanlah penjualan dan walaupun demikian ps. 1576 BW juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan ini. Mengapa?
244

   Sometimes analogy is really close to the grammatical interpretation. The boundaries of the meaning of a word are not fixed forever; it is possible that the wording of some legal prescription comprises more than usual; the application of the legal rule itself can lead to an extension of that domain, however there will always be a boundary here, set by the parlance in general and by the legal rule in particular. Page 81 What is our legitimation to apply a (legal) prescription to a case for which no legal rules are made? Donation, legacy or capital put into a company are not the same as selling, but still the rule of art. 1612 also applies to these actions. Why?

245
   Jawabnya harus berbunyi, bahwa dalam sifat dari penemuan hukum atas dasar pengaturan umum dalam undang-undanglah dasamya bahwa peristiwa-peristiwa yang sama diperlakukan sama. {Demikianlah Tertullianus D.I, #, 27. Bandingkan Geny, Science et technique en droit privé I (1914), No. 53, halaman 157.} Akan tetapi apakah di sini ada kesamaan; bukankah kita justru sudah mengatakan bahwa hibah dan, pemasukan itu bukan penjualan? Kalau kita menjawab bahwa ada kesamaan, maka hal itu disebabkan karena apapun perbedaan selanjutnya antara perbuatan-perbuatan ini, kita anggap tidak penting di bidang ini, dan kita sampai pada kesimpulan itu hanyalah dengan jalan menganalisa ps. 1576 BMT. Di dalam pertentangan kepentingan-kepentingan antara pembeli benda yang tidak mau berurusan dengan sewa yang tidak diadakan olehnya dan si penyewa yang telah memperoleh hak terhadap suatu benda dan tidak mau berurusan dengan sewa yang tidak diadakan olehnya dan di penyewa yang telah memperoleh hak terhadap suatu benda dan tidak mau berurusan dengan perjanjian jual-beli yang kemudian diadakan oleh yang menyewakan, undang-undang mengutamakan yang terakhir.
245

   The answer will have to be, that treating similar cases equally lies in the nature of finding law according to a general regulation in the written law. {According to Tertullianus D.I, 3, 27. Compare. Geny, Science et technique en droit privé I (1914), No. 53, p. 157.} However, is there really similarity; did we not just say that donation and providing capital to a company are not the same as sale? If we answer this in the affirmative, this means that we deem unimportant whatever difference there may be between these actions in this case. However we can only reach this conclusion because of an analysis of art. 1612. In the clash between the interests of the one who has purchased a property and doesn’t want to bother about a tenancy agreement he didn’t make, and the one who had obtained a right to a property and doesn’t want to bother about a contract of sale made afterwards by his landlord, the law puts the latter first.

246
Si penyewa ia jamin kenikmatannya selama waktu yang ditentukan untuk penyewaannya. Kepentingannya diutamakan. Akan tetapi mengapa hanya diutamakan terhadap kepentingan si pembeli, dan tidak terhadap kepentingan penerima-penerima yang lain? Di dalam pembelian dan perbedaannya dengan hibah tidak ada sesuatu apapun yang akan dapat menerangkannya. Apa kemungkinan artinya, bahwa si penerima memperoleh benda karena pembelian, tidak dapat kita insafi; untuk hubungan-hubungan ini hal itu sama saja (tidak peduli). Dengan lain perkataan: kita menganggap berhak untuk meningkatkan peraturan khusus penjualan ke peraturan umum pengasingan, untuk melihat dalam penjualan tidak lain daripada suatu faktor yang kebetulan saja yang karena itu pada waktu pembentuk undang-undang menetapkan peraturan ada dalam pikirannya, karena hal itu yang paling banyak terjadi.
246

The tenant’s enjoyment during the period for which he rented is assured. His interest prevails. But why only in relation to that of the purchaser and not to that of other acquirers? There is nothing in the purchase and its difference with the donation which could explain this. What the meaning can be of the fact that the acquirer got the property by virtue of purchase, we cannot understand; it doesn’t matter for these relations. In other words: we think we are justified to climb up from the particular rule for sale to a general rule for alienation, to see the sale as nothing more than a coincidental element, which was taken as point of departure by the legislator, solely because it occurs most frequently.

247
   Penemuan hukum dengan analogi nampaknya berhubungan erat dengan penemuan hukum dengan konstruksi. Dari pengertian-pengertian hibah, jual, pemasukan kita mengkonstruksikan pengasingan, dengan pertolongan pengertian itu kita membentuk peraturan umum dari peraturan khusus dan memutuskan untuk menerapkan undang-undang dengan analogi. Pada konstruksi kita menempatkan suatu fakta di bawah suatu peraturan umum; pada, analogi kita mengembalikan suatu peraturan ke suatu peraturan umumPage 82  yang tidak terdapat dalam undang-undang, dan dari peraturan umum ini menyimpulkan lagi ke fakta khusus: mula-mula dari penjualan ke pengasingan, dan dari pengasingan ke hibah, pemasukan, selanjutnya juga ke hibahwasiat.
247

   According to this view, finding law by analogy is closely related to finding law by construction. From the concepts of donation, sale and providing capital to a company, we construct the concept of alienation, with the help of which we form a particular rule into a general rule and conclude that the law is applied by analogy. With construction we subsume a case under a general rule; with analogy we convert a particular Page 82  rule into a general one, which is not written down in the law, and then derive from this general rule a conclusion in a particular case: first from sale to alienation, then from alienation to donation, providing capital, and then also to specific legacy. 

248
   Pasangan dari analogi, sebagaimana telah lcita tunjukkan dalam paragraf 1 adalah penghalusan hukum. Di dalam analogi suatu peraturan yang kurang lebih dipandang sebagai peraturan khusus dijadikan umum, di dalam penghalusan hukum suatu peraturan umum dibatasi oleh pengecualian-pengecualian khusus. Di dalam paragraf itu kita kutip contoh pembatasan peraturan dalam ps. 1365 B.W. oleh pengecualian kesalahan sendiri; kita juga dapat menambahkan pembatasan peraturan mengenai penegoran dalam ps. 1238 dan 1243 B.W. atas jasa yurisprudensi juga. Peraturan ini hanya kenal satu pengecualian atas tuntutan penegoran sebagai syarat ganti kerugian: jika perikatannya sendiri membawa serta penegoran semata-mata karena habisnya waktu. Praktek menerima lebih banyak: penegoran tidak perlu pada pemutusan positif perjanjian, jika debitur mengakui telah lalai, dan sebagainya. Siapa yang ingin mengikuti pertumbuhan lamban dari penghalusan hukum ini silahkan membaca karangan-karangan H.L. Drucker dalam Rechtsgeleerd Magazijn 1909 dan 1910 {Lihat juga Van Goudoever dalam buku penuntun III ini, halaman 154 dan seterusnya.} 
248

   The pendant of analogy is, as we pointed out already in §1, the refinement of law. In analogy a rule that was more or less particular is generalized, in the refinement of law a general rule is limited by particular exceptions. There we gave the example whereby the rule of art. 1401 ‘B.W.’ (Civil Code) is limited when the victim is to blame himself; we could add the restriction of the rule about the ‘ingebrekestelling’ (notice of default) in art. 1274 and art. 1279 ‘B.W.’ (Civil Code), which we also owe to case-law. These articles acknowledge only one exception to the requirement of a notice of default as a condition for compensation of damages; namely, when the obligation itself entails the generation of ‘in gebreke zijn’ (default) by simply ‘verloop van den termijn’ (exceeding the period). In practice several [exceptions] are accepted: notice of default is not needed in the case of positive breach of contract, when the debtor has admitted to be in default, etc. The reader who wants to trace the slow development of this refinement of law, should read the articles of H. L. Drucker in the Rechtsgeleerd Magazijn of 1909 and 1910. {Compare also van Goudoever in this Manual, III, p. 154 and following.}

249
Secara metodis di sini ada analogi yang kuat dengan analogi. Juga pada penghalusan dalam kita sampai pada kesimpulan-kesimpulan kita dengan jalan menguraikan pengaturan perundang-undangan dan mengembalikannya ke suatu dasar umum. Akan tetapi di sini kita melakukannya tidak untuk menyatakan kesamaannya dalam ketidaksamaan, melainkan untuk menyatakan ketidaksamaannya di dalam kesamaan. Juga dalam hal ada kesalahan sendiri, orang yang dirugikan dapat mengemukakan haknya atas dasar bunyi ps. 1365 B.W. Akan tetapi betapapun umumnya peraturan ini, pada gilirannya merupakan akibat dari peraturan yang lebih umum: di mana ada kesalahan, di situ ada kerugian. {Janganlah orang menganggap, bahwa di sini ada pertentanjan dengan halaman 7 di mana dibuktikan bahwa mempertimbangkan kesalahan sendiri bukanlah penerapan sedcrhana pasal 1365 KUHPerd. Di dalam asas: di mana ada kesalahan, di situ ada kerugian, maka kesalahan adalah sikap yang tercela semata-mata, dalam ps. 1365, sebagai unsur kewajiban mengganti kerugian: kurang penghati-hati terhadap diri atau barang orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.} Dan kasus ini menuntut dibedakannya antara fakta-fakta yang di situ orang yang dirugikan itu juga ada kesalahannya dan fakta-fakta yang di situ orang yang dirugikan tidak mempunyai kesalahan. Demikian pula dkari dasar dari ketentuan-ketentuan mengenai penegoran dan dasar ini Page 83 diketemukan dalam peraturan yang berbunyi bahwa hanyalah debitur yang tinggal diam, yang tahu bahwa sekarang dikehendaki perbuatan dari dia, yang diwajibkan mengganti kerugian. Akan tetapi bilamana ini tepat, maka akibatnya juga, bahwa barang siapa telah menyatakan tidak mau memenuhi kewajibannya, maka ia tidak boleh menginginkan bahwa kepadanya masih dikirimkan suatu peringatan.
249

In a methodological sense there is a strong analogy here with the analogy. Regarding the refinement of law we also come to our conclusions by analysis of legal rules and by understanding these as stemming from a general foundation. Here, however we don’t do this to establish the equal in the unequal, but [rather] the unequal in the equal. The injured party can rely on the wording of art. 1401 ‘B.W.’ (Civil Code), even when this party has some ‘eigen schuld’ (blame), but this rule — although it may be general — is in its turn derived from a more general one: ‘waar schuld, daar schade’ (where the guilt is, there the damages should be). {One should not conclude that there is a contradiction here with p. 6, where it was argued that to take into account that the injured party is partly to blame, cannot be seen as a simple application of art. 1401 ‘B.W.’ (Civil Code) In the principle: where the guilt is, there the damage should be, guilt means blameworthy behavior, while in art. 1401, being an element of the obligation to pay damages, it means: attributable deficiency in care for another’s person or property.} And this principle requires that a distinction will be made between cases in which the injured party is to blame and cases in which this is not so. In the same way people look for the foundation of the provisions for notice of default and find this in the rule Page 83  that only the debtor who knew that an action was required from him at that moment has to pay damages for doing nothing. But if this is correct, this means that the one who has declared that he will not perform, cannot expect that he still will get a warning.

250
   Konstruksi adalah suatu klasifikasi: kita mengumpulkan pengertian-pengertian tertentu dan mengelompokkannya ke dalam pengertian-pengertian yang lebih tinggi yang mencakupnya. Analogi dan penghalusan hukum terjadi dengan pertolongan klasifikasi itu, akan tetapi bagaimanapun sifatnya lain. Di sini kita mereduksi peraturan-peraturan tertentu menjadi peraturan-peraturan lain yang jangkauannya lebih umum, melihat dalam peraturan-peraturan yang akhir ini dasar dari ketentuan yang diberikan oleh hukum positif: dalam peraturan bahwa penyewa harus didahulukan dari pada si penerima kita melihat dasar dari ps. 1576 B.W. dalam peraturan: di mana ada tingkah-laku yang tercela, di situ ada kerugian, kita lihat dasar dari ps. 1365 BW, dan sebagainya. Jelas kita tidak selalu sadar akan hal ini: di sini, seperti yang kerapkali terjadi, kita maju dengan meraba-raba; melihat lebih banyak kemiripan dari pada meringkasnya dalam satu formula secara tuntas, akan tetapi tetap merupakan kenyataan, bahwa penguraian dari apa yang kita lakukan pada analogi, selalu mengakibatkan kesimpulan ini.
250

   The construction is a classification: we aggregate certain concepts and arrange them in a hierarchical order in which the higher comprise the lower. Analogy and refinement of law take place with the help of such a classification, yet their nature is different. Here we reduce certain rules to other ones which have a more general meaning and which are understood as the foundation of the rules of positive law: the rule that the tenant has to prevail over the acquirer is seen as the foundation of the rule of art. 1612, the rule: where the guilt is, there in the end the damages should be is seen as the foundation of art. 1401 etc. We certainly do not always realize this; we are inching onwards here, as ever; we see more similarities, than we can comprise effectively in a formula, but this doesn’t alter the fact that analysis of what we do when using analogy, always leads to this conclusion.

251
Kita mencari apa yang dulu kebanyakan disebut orang ratio legis. Sekarang ratio legis itu yang ditunjuk sebagai peraturan yang menjadi dasar sendiri dapat dikembalikan lagi ke peraturan yang lain lagi, dan demikianlah kita dapat berbuat terus, akan tetapi juga di sini, seperti halnya pada pencarian pengertian umumnya, yang ke dalamnya dapat dikelompoklcan suatu pengertian khusus, kita sampai pada suatu titik di mana kita tertahan dan di dalam hukum, seperti halnya di luar hukum, kalau kita sudah mencapainya, maka kita sampai di bidang lain. Di sini kita menginjakkan kaki di bidang yang lain itu, kalau kita menyusun suatu putusan yang untuk kita—jadi orang-orang dari waktu tertentu yang hidup dalam negara tertentu dalam sistem hukum tertentu—langsung jelas. Di mana ada kesalahan di situ ada kerugian adalah salah satu dari padanya. Ini kita sebut asas hukum.
251

We are looking for the ratio legis, as it was called in the past. Now it is possible to reduce again the rule that was indicated as foundational to another rule, and so we can go on, but also here, just as when searching for the general concept to which a particular concept can be subordinated, we come to a point where we can’t go further and here, like there, when we have reached that point we have come to another level. We have come to that point here, when we formulate a statement, which is for us — people of a certain time living in a certain country with a certain system of law — immediately evident. Where the guilt is, the damages should be is such a statement. We call this a legal principle.

252
Suatu asas hukum bukanlah peraturan hukum. Andaikata itu peraturan, maka peraturan itu akan sedemikian umumnya, sehingga peraturan itu tidak akan mengatakan apa-apa atau akan berkata berlalu banyak. Penerapan secara langsung dengan jalan subsumsi suatu fakta pada asas tidaklah mungkin, untuk itu terlebih daulu harus dibentuk peraturannya oleh isi yang lebih konkrit. Pada pembentukan peraturan itu asas berbenturan dengan asas: yang satu akan mendesak ke jurusan ini dan yang lain akan mendesak ke jurusan itu. Jadi asas bukanlah hukum, namun tidak ada hukum dapat dimengerti tanpa asas-asas itu. Itu adalah kecenderungan-kecenderungan yang ditetapkan oleh penilaian susila kita untuk hukum, hal-hal yang bersifat umum, dengan segala kenisbiannya yang dibawa serta oleh yang umum itu, akan tetapi yang tidak dapat kita abaikan.Page 84  Di dalam asas kita menyinggung faktor susila dalam hukum, seperti halnya di dalam bentuk dasar kita menyinggung faktor yang logis dalam hukum. Akhimya penemuan hukum menyandarkan diri pada penilaian susila kita. Penyandaran diri pada penilaian susila kita itu pertama-tama pada putusan konkrit—itu akan kita bkarakan kemudian—akan tetapi penenivan hukum juga menyandarkan diri pada penilaian susila kita pada waktu melacak asas hukum itu di dalam sistem hukum. Kita hanya dapat menamakannya asas hukum apa yang kita akui etis.
252

A legal principle is not a legal rule. Were it a rule, it would be so general, that it would either say nothing or too much. Direct application through subsuming a case under a principle is not possible, for this the principle must firstly turn into a rule by adding a more concrete content. When forming such rules principles will clash: one will push in this direction, the other in that direction. The principle is therefore not law, but no law can be understood without these principles. They are the orientations which our moral judgment requires from the law, general conceptions, with all the arbitrariness which their general character brings about, but which still cannot be missed Page 84  In the principle we touch on the moral element in law, just as in the basic form [we touch on] the logical. In the end finding law calls on our moral judgment. This happens in the first place when a concrete case is decided — this issue will be treated later on — but it also happens when one is trying to trace a legal principle in the system of law. Then we can only indicate something which is ethically accepted by us.

253
   Salah satu di antara fungsi-fungsi terpenting dari ilmu hukum adalah melacak asas hukum di dalam hukum positif. Itu tidak hanya sungguh penting kalau kita dihadapkan pada pertanyaan apakah kita alcan menerapkan satu atas lain ketentuan undang-undang dengan analogi atau apakah pembatasan suatu peraturan dengan penghalusan diperbolehkan; juga di dalam sistematik, kalau kita mengkombinasikan peraturan-peraturan tertentu, kita bertanya apakah itu akibat dari asas yang sama, sehingga karenanya dapat menerima kombinasi seperti itu. Setiap kali kita meraih kembali asas hukumnya.
253

   It is one of the most important functions of legal science to trace the legal principle in the positive law. It is truly not only important when we are confronted with the question whether we will apply some legal provision by analogy or whether a limitation of the general rule through refinement is allowed; also in the systematic arrangement, when we combine certain provisions, we ask ourselves if they stem from the same principle and therefore can agree with such a combination. Each time we hark back to the legal principle.

254
   Ada kemungkinan bahwa kita menemukan asas hukumnya dengan cara menunjuk apa yang umum dalam peraturan-peraturan yang nampaknya berbeda-beda (tidak ada hubungannya) satu sama lain. Demikianlah J.H. Thie1 {Dalam disertasinya, De goede trouw van derden en haar bescherming tegenover de handelingen van partijen  (Amsterdam 1903).} dalam disertasinya menemukannya dengan jalan menyatakan adanya asas perlindungan itikad baik orang-orang ketiga terhadap perbuatan-perbutan fihak-fihak dalam peraturan hubungan wesel, dalam peraturan perolehan hak milik atas benda tak bergerak dan dalam ps. 1872 B.W., dalam arti: pikiran bahwa barang siapa yang atas dasar peraturan yang terbukti keluar dari suatu hubungan hukum antara orang-orang tertentu menerimanya sebagai yang nampak keluar itu, maka ia boleh percaya kepada yang nampak keluar itu dan ia dilindungi terhadap fihak-fihak apabila atas dasar kepercayaan itu ia bertindak lebih lanjuL
254

   It could be that we find the legal principle by pointing out the common element in provisions which at first sight have nothing to do with each other. J. H. Thiel {In his dissertation, De goede trouw van derden en haar bescherming tegenover de handelingen van partijen (Amsterdam 1903)} previously had luck this way when he uncovered the principle of the protection of the ‘goede trouw van derden’ (good faith of third parties) against the actions of the contracting parties [both] in the law relating to bills of exchange, to the acquisition of ownership and in art. 1910. This principle contains the idea that when a party assumes that a relation between certain parties is in fact as it appears to be, he may trust this appearance and is protected against the contracting parties as a consequence of the way they arranged the outer appearance of their legal relationship, in as far as he acts on the basis of this trust.

255
Asas ini dapat ditunjukkan dalam banyak hubunganhubungan yang lain; sekali asas ini diketemukan asas itu memperjelas peraturan-peraturan yang belum memperoleh penjelasan yang memuaskan, memperjelas ps. 1977 B.W. misalnya dan pada penyelidikan lebih lanjut asas ini dapat dipergunakan dengan baik. Demikianlah saya menganggap boleh mempergunakannya pada pembkaraan mengenai persoalan berlaku surutnya pemutusan penjualan benda tak bergerak berdasar ps. 1266 B.W. dan pengaruhnya terhadap perolehan hak atas benda itu oleh orang-orang ketiga setelah penjualan. {Lihat buku penuntun ini H7 halaman 180 dan seterusnya.}Page 85
255

The principle can be pointed out in numerous other relations; once uncovered it throws light on provisions which had not yet found a sufficient explanation, for example art. 2014 ‘B.W.’ (Civil Code), and can be used fruitfully in further research. I thought for example that I could apply it when discussing the issue of ‘terugwerking van de ontbinding’ (retrospective force in the case of a dissolution) of a sale of immovable property according to art. 1302 ‘B.W.’ (Civil Code), and the influence of this on the property rights, which third parties have acquired after the sale. {See this Manual II, p. 170 ff.} Page 85

256
   Pasal 1977 B.W. sendiri dapat dipandang sebagai pemyataan-asas. Bilamana pembentuk undang-undang memberikan pemyataan yang begitu umumnya, sehingga subsumsi langsung tidak mungkin, maka pemyataan itu adalah asas. {Bandingkan H. Heller, Die Souveränität (1927), halaman 49.} Di sini kita berdiri pada batas antara peraturan yang dipandang umum dan asas. Barang siapa menganggap dalam ps. 1977 B.W. terkandung ketentuan bahwabarang siapa berzitter dari benda bergerak maka dia juga pemiliknya, dia boleh menyebut ps. 1977 BW itu suatu peraturan hukum, me,slcipun menurut pendapat saya pada penerapannya dalam sistem hukum kita pasal itu tidak dapat berbuat apa-apa; barang siapa beranggapan seperti saya bahwa peraturan itu menyatukan dua peraturan, yaitu "barang siapa dengan itikad baik memperoleh suatu benda atas dasar alas hak yang membebaninya dari seorang bukan-pemilik, maka dia menjadi pemilik" dan "bezitter dari suatu benda bergerak diperkirakan merupakan pemilik dari benda itu", maka ia menganggap perumusan dalam formula ini "bezit adalah alas hak yang sempuma" sebagai penunjukan suatu asas hukum yang pada satu fihak berhubungan erat dengan asas perlindungan orang ketiga yang beritikad baik, pada lain fihak asas hukum itu berhubungan erat dengan apa yang disebut orang konseratisme dalam hukum, "beati possidentes".
256

   Art. 2014 ‘B.W.’ (Civil Code) itself can be seen as an assertion of principle. When the legislator gives a formulation which is so general, that direct application by [way of] subsuming is not possible, then it is a principle. {Compare H. Heller, Die Souveränität (1927) p. 49.} We are confronted here with the line between rules which are kept general, and principles. Those who think that art. 2014 [simply] means that the possessor of movables is also proprietor, may call it a legal rule, although in my opinion they will be helpless when applying this in our system of law; the one who thinks like me, that the provision contains two rules in one – i.e. „the person who obtains a movable in return for payment ‘te goeder trouw onder bezwarende titel’ (in good faith under onerous title) from somebody who is not the proprietor, will become proprietor" and „the possessor of a movable is presumed to be the proprietor of it" – thinks that the unification of these in the following formula is the indication of a legal principle: „possession amounts to perfect title” [This legal principle is then] on the one hand related to the principle of the protection of good faith of third parties and on the other hand to the idea of the so called conservatism in law: „beati possidentes".

257
   Jelas pasal-pasal 1338 B.W. dan 23 A.B. adalah tidak lain dari pada pemyataan-pemyataan asas. Penemuan kembali di zaman kita mengenai perluasan kewajiban kontraktual di luar isi kontrak dan sekaligus perluasan batasnya melalui asas itikad baik, untuk hukum perdata luar biasa pentingnya. Akan tetapi peraturan yang berlandaskan dasar ini baru memperoleh isi yang positif, apabila peraturan itu keluar dari asas dan turun ke kekhususan; apa gunanya asas jika asas itu tidak diwujudkan dalam peraturan-peraturan khusus?Akhimya mungkin juga, bahwa asas hukumnya tidak diucapkan maupun tidak dapat disimpulkan dari peraturan-peraturan tertentu, melainkan bahwa asas itu adalah aksioma yang menjadi titik tolak dari seluruh pengaturan bidang hukum, kadang-kadang dari seluruh hukum. Di dalam hukum acara contoh dari aksioma semacam itu adalah asas kesamaan para fihak, keharusan untuk bertumpu pada asas tersebut memberikan kepada kedua belah fihak kesempatan yang sama untuk mempertahankan pendiriannya (audi et alteram partem), juga ucapan "di mana tidak ada kepentingan, tidak adatuntutan/gugatan". Di dalam hukum pidana pemyataan "tidak ada pertanggung jawaban menurut hukum pidana tanpa adanya kesalahan" adalah contoh dari asas yang tidak diucapkan itu, {Lihat Handelingen Ned. Jur. Vereniging 1930, prasaran-prasaran J. Wijnveldt dan M.P. Vrij.}Page 86  sedangkan akhimya keterikatan kepada undang-undang sendiri dapat dianggap sebagai asas yang tidak terucapkan itu.
257

   Obviously art. 1374 ‘B.W.’ (Civil Code) and art. 14 A. B. are nothing more than ‘beginsel-uitspraken’ (general assertions). The rediscovery in our days of the extension of the contractual obligation outside the contractual content and at the same time its limitation by the principle of good faith, is of extraordinary importance for private law. But the regulation, which is founded on this, only gains actual meaning if it descends from the principle to the particular; What use has the principle, when it is not actualized in particular rules?
   In the end it is possible that the legal principle is neither explicitly stated, nor derivable from specific provisions, but that it is the assumption of the regulation of a legal domain as a whole, or sometimes of the law as a whole. In procedural law the principle of the equality of the parties is an example in this respect, entailing the requirement to give both [parties] equal opportunity to defend their point of view (audi et alteram partem), also the aphorism: if no interest, no action. In the penal law the assertion: no liability under criminal law without guilt is an example of such an implicit principle {
See ‘Handelingen’ (Prodcedings) ‘Ned. Jur. Vereeniging’ (Dutch association of Jurists) 1930. ‘Praeadviezen’ (non-papers) J. Wijnveldt en M. P. Vrij.} Page 86  while in the end the binding by the law itself can [also] be considered such a principle.

258
   Dalil bahwa .ada asas-asas yang tidak terucapkan dan bahwa dengan dimasukkannya dalam undang-undang asas-asas itu belum menjadi peraturan-peraturan hukum, melainkan bahwa asas-asas ini baru menjadi peraturan hukum dalam pengkhususan yurisprudensi, tidak berarti bahwa pemyataan tegas-tegas oleh pembentuk undang-undang tidak dikehendaki. Seperti halnya kita sudah melepaskan diri dari gagasan bahwa diluar undang-undang tidak dapat dilcetemukan hukum, maka kita juga harus melepaskan gagasan bahwa segalanya yang dimasuldcan dalam undang-undang adalah peraturan hukum.
   Apakah suatu asas harus diucapkan ataukah boleh diperkiralcan ada secara diam-diam, adalah persoalan teknik perundang-undangan. Andaikata kedua peraturan yang saya sebutkan di atas dimasuldcan dalam undang-undang, maka asas dalam ps. 1977 B.W. itu jelas akan dapat ditiadakan.
258

   The thesis that there are implicit principles, and that these do not turn into legal rules simply by formulating them in written law, but [rather] that this can only happen through the particularization in case law, does not mean that an explicit statement of the legislator would be undesirable. Just as we have disengaged ourselves from the conception that there exist no legal rules outside the written law, we also have to let go of the idea that everything which the written law has taken up is a legal rule.
   It is a question of the technique of legislation whether a certain principle has to be formulated or can be assumed tacitly. If both rules, indicated above, had been included in the written law, the principle of art. 2014 could surely be missed.

259
Akan tetapi andailcata ps. 1338 B.W. tidak menyebutkan asas itikad baik, maka dapat dipertanyakan apakah .ps. 1338 B.W. itu dalam yurisprudensi baru kita juga akan merintis, jalannya seperti sekarang ini. Mustahil juga tidak; asas yang analog yang tidak terdapat dalam undang-undang, bahwa penyalahgunaan hak tidak dilindungi, telah, membuktikannya. Namun demikian kita boleh meragukan apakah asas itu lalu ,memperoleh arti seperti itu. Lagi pula dimasukkannya asas tak terucapkan dalam sistem kasasi kita yang sekarang adalah penting, karena pemasukan itu menempatkan .dipertahankannya asas itu di bawah pengawasan HR: pemasukan dalam sistem kasasi itu akhimya yang terbaik untuk tidak meragukan pengakuan asasnya, untuk memberikan wibawa khusus kepada asas itu. {Lihat terutama pidato Vrij di Jur. Ver., Handelingen II, halaman 46.}
259

But if art. 1374 had not mentioned the principle of good faith explicitly, it is very questionable whether it would have been as pioneering in our new case law as it has been now. It would not have been impossible; the analogous principle, which is not formulated in the written law, that misuse of law is not protected, proves this. But still we may doubt if in that case it would have gained such significance. Moreover the formulation is important because of our present system of cassation, as it brings the principle under the control of the ‘Hoogen Raad’ (Supreme Court): in the end it may be desirable to recognize the principle beyond all doubt, to confer a special authority to that principle. {See especially the speech made by Vrij at ‘Jur. Vereeniging’ (association of jurists), ‘Handelingen’ (Procedings) II, p. 46.}

260
   Dengan demikian asas hukum adalah pemyataan mengenai hukum positif, yang langsung menjadi jelas. Kita menemukan asas hukum itu dalam hukum positif, dalam sistem peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan lembaga-lembaga dalam keseluruhannya, akan tetapi di samping.yang positif itu asas hukum berisi penilaian susila, pemisahan yang baik dari yang buruk, yang menjadi landasan hukum.
   Seperti halnya kategori adalah bentuk yang menjadi wadah fungsi logis dari jiwa kita menampakkan diri dalam hukum, maka asas hukum adalah akibat dari fungsi etis jiwa kita. Di dalam asas itulah penilaian susilanya masuk dalam hukum. Di dalam sifat etis dari asaslah tercakup penilaian di dalamnya dan adanya penilaian itu memungkinkan adanya perbedaan tingkat. Asas dan asas tidak selalu sama. Ada asas yang kita tunjuk sebagai asas
Page 87 , Karena asas tersebut oleh sifat umumnya tidak memungkinkan diterapkannya dengan subsumsi sederhana, akan tetapi masih kuat mengandung unsur-unsur dari pengaturan-pengaturan khusus (misalnya asas dalam ps. 1977 B.W.); ada juga asas yang tidak menyatakan lain dari pada bahwa tuntutan-tuntutan susila tertentu yang fundamental juga harus dipatuhi dalam hukum (misalnya asas kejujuran dan kenyataan, yang dalam setiap penipuan melihat pertentangan dengan itikad baik). Yang satu tidak hanya lebih umum dari pada yang lain, tetapi juga dinilai lebih tinggi dari pada yang lain. Pada penemuan hukum asas yang lebih rendah akan menyingkir untuk asas yang lebih tinggi. Sehubungan dengan ini maka kejelasannya juga berlainan. Yang satu akan segera jelas untuk setiap orang, yang lain hanya jelas untuk orang yang mengenal sekali sistem hukumnya.
260

   A legal principle is thus an assertion about the positive law that is immediately evident. Although we find it in the positive law, in the system of rules, decisions and institutions in their totality, it transcends the positive law by pointing to the moral judgment, the division between good and evil, in which the law is founded.
   Just as the category is the form by which the logical function of our mind establishes itself in the law, so the legal principle is the result of the ethical [function]. The moral judgment penetrates the law through the principle The ethical character of the principle implies judging and this entails the possibility of gradation. There are different kinds of principles. There are those which we categorize as such
Page 87  because their generality makes it impossible to simply apply them to cases, even though they still contain strong elements of specific regulations (like the principle of art. 2014); There are others, which express nothing more than that certain fundamental moral requirements also have to be obeyed in the law (like the principle of honesty and authenticity that considers every deceit to be contrary to good faith). The one is not only more general than the other, it is also esteemed higher. [In the process of] finding law the lower will have to give way to the higher. Accordingly, they are evident in a different way, the one will be immediately evident to everybody, the other only to those who know the system throughout.

261
   Mencari asas adalah kegiatan intelektual dan juga kegiatan yang terpenting dari ilmu hukum, karena asas itu harus dilacak dalam sistem positif, yaitu keseluruhan tatanan hukum, yang di situ tidak ditegaskan asasnya, dan asas itu harus dikaji terhadap keseluruhan itu jika pemyataan asasnya sudah terjadi, akan tetapi sekaligus sepenuhnya irasional, karena hanyalah apa yang oleh si peneliti sendiri diterima sebagai nyata di mata kesadaran susilanya dapat diakui sebagai
   Dengan ini kita singgung pertanyaan, yang seperti halnya di atas pada bentuk logisnya, dapat kita kemukakan di sini: apakah juga pembentuk undang-undang terikat kepada asas-asas ini ataukah ia dapat mengesampingkannya? Suatu pertanyaan, yang karena mengenai pengetahuan dan penilaian kedua-duanya, di sini membutuhkan jawaban yang lain dari pada jawaban yang diberikan di situ.
261

   The search for the principle is an activity of the intellect and the most important work done by the science of law, because the principle has to be tracked down in the system of positive law, the totality of the legal order, when it is not explicitly stated, while it has to be tested against this whole when it is explicitly stated. But at the same time this activity is completely irrational, because what can be recognized as a principle is only that which is accepted by the researcher as evident to his own moral consciousness.
   With this we touch on the question that we can ask here in the same way as above concerning the logical form: is the legislator bound by these principles or can he reject them? This question needs another answer here than given there, because here it has to do with both science and judging.

262
   Asas hukum diketemukan di dalam hukum. Pembentuk undang-undang mempunyai kekuasaan atas hukum, dia dapat memasukkan asasnya ke dalam hukum positif, dapat juga membuangnya dari hukum positif. Asas dalam ps. 1977 B.W. dapat hapus dari undang-undang kita, tak seorangpun dapat meragukannya. Akan tetapi dengan pengamatan yang sederhana ini pertanyaan kita belum terjawab dengan tuntas.
   Sebab pertama-tama ada kemungkinan, bahwa pemyataan asasnya dan pengaturan khususnya bertentangan satu sama lain. Asas adalah asas dari hukum dalam keseluruhannya. Apabila asas itu dianut dalam peraturan-peraturan khusus, dalam yurisprudensi dan dalam penegakan hukum, maka asas itu merupakan hukum positif, meskipun undang-undang menyingkirkannya, dan sebaliknya: apabila penerapannya tidak ada, maka pemyataan yang paling tegas sekalipun tidak membuat suatu formula menjadi peraturan hukum. Jelas sekali kemungkinan itu tampak,
Page 88  bilamana undang-undang sungguh-sungguh menulis asasnya, akan tetapi tidak berisi pengaturan khususnya dan menyerahkannya kepada orang-orang lain. Pertama-. tama kepada hakim. Isteri wajib mematuhi suaminya, kata ps. 106 B.W. Pasal ini ingin menunjukkan suatu asas hukum; -ini huruf mati. Putusan-putusan hakim yang memutuskan bahwa asas hukum harus menjadi peraturan hukum, tidak dapat ditunjukkan; itu tidak ada. Dan sekarang janganlah orang berkata, bahwa meskipun putusan-putusan ini tidak ada, namun setiap saat putusan-putusan semacam itu dapat dipancing, bahwa karenanya asas hukum itu bukan hukum selama ada dalam undang-undang.
262

   The legal principle is found in the law. The legislator has power over the law, he can insert the principle in the positive law and also take it out. The principle of art. 2014 could disappear from our law, no one will doubt this. But our question is not settled with this simple remark.
   Firstly because it is possible that the formulation of the principle is contrary to the specific regulation. The principle is a principle of the law in its totality. When it is followed in specific provisions, in the case law or in the execution of law, then it is a principle of positive law, even if the written law would expel it. And vice versa: when the specification is absent, even the most explicit formulation wouldn’t turn a formula into a legal rule. This becomes particularly clear, when the principle is written down in the law,
Page 88 but doesn’t contain the detailed regulation and leaves this to others, in the first place the judge. The wife has to obey her husband, it says in art. 161 ‘B.W.’ (Civil Code) This is meant to specify a legal principle; it is a dead letter. It is not possible to refer to the case law, in which the principle should have been made into legal rule; this case law doesn’t exist. And nobody should say that although there is no such case law it would be possible to elicit it any moment, nor that it therefore could be concluded that the legal principle is law as long as it is formulated in the written law.

263
Barang siapa bemalar seperti itu, maka ia tidak memperhatikan perbedaan antara peraturan hukum dan asas hukum. Suatu peraturan undang-undang tidak kehilangan kekuatannya karena tidak diterapkan (ps. 5 N. AB); pada asas hukum, di mana otoritas lain dari pada pembentuk undang-undang harus membentuk peraturannya, maka asas hukum itu tidak menjadi hukum, selama pembentukan peraturan ini tidak terjadi. Dan sekarang memang betul, bahwa hakim memang wajib menghormati asas yang dianut oleh undang-undang, akan tetapi wibawa yang di sini ada pada pembentuk undang-undang bersifat lain dari pada wibawa yang memberlakukan aturan yang berupa peraturan atau perintah. Asas adalah pedoman, sehingga asas tidak dapat menginginkan diikutinya tanpa syarat, justru karena asas itu tidak lain dari pada asas. Hanyalah perintah, suatu peraturan dan bukan pemyataan-asas, dapat dipatuhi. Seorang hakim yang mengesampingkan suatu asas, dengan berbuat begitu belum berarti menghindari kewajibannya. Memang untuk berbuat demikian ia harus mengemukakan alasan-alasan yang baik; dalam mengemukakan alasan-alasan itu ia terikat kepada penilaian dari orang-orang yang bersangkutan; pada asas yang begitu luas ruang lingkupnya seperti asas kepatuhan seorang wanita kawin, dia terikat kepada apa yang dapat disebut kesadaran hukum dari waktu tertentu dalam suatu bangsa tertentu. Di bawah ini kita akan kemball membkarakan hal itu, di sini sudahlah cukup untuk menyatakan pemyataan undang-undang saja mengenai suatu asas tidak membuatnya menjadi hukum.
263

Anyone who argues this loses sight of the difference between legal rule and legal principle. A legal rule doesn’t lose its validity when it is not applied (art. 5 ‘A. B.’ (Law on General Provisions)); a legal principle however will not be law as long as it is not applied, since an authority other than the legislator has to formulate the rule. And now it is certainly true that the judge has to respect the principle which is formulated in the law, but the authority exercised by the legislator here has a quality which differs from the one exercised in the rule that is a command or prescriptive. The principle is guidance, it cannot require unconditional obedience, precisely because it is nothing more than a principle. Only a command, a prescription, can be obeyed, not a formulation of a principle. A judge who sets aside a principle doesn’t fail in his duty by this alone. He indeed has to have good arguments for this, in this respect he is bound by the opinion of the parties concerned; when a principle is at stake with a purport as wide as the one concerning the obedience of the married woman [he is bound] to what can be called the legal conscience of a certain time in a certain people. We will return to this below, here it is enough to conclude: when the law declares a principle, this doesn’t turn it into law

264
   Di dalam paragraf sebelumnya kita lihat, bahwa kekuasaan pembentuk undang-undang berhenti kalau menghadapi fungsi logis dari jiwa manusia. Pembentuk undang-undang tidak mempunyai kekuasaan atas penilaian ilmiah dan penilaian kebenaran kita. Mengenai kehendak kita dan penilaian tinglcah-lalcu ia mempunyai kekuasaan, akan tetapi apabila ia menentukan suatu asas, namun tidak menjabarkannya dalam peraturan-peraturan positif, maka asas itu baru menjadi hukum apabila asas itu diterima oleh mereka yang diserahi penjabarannya. Bilamana kata dari pembentuk undang-undang tidak mendapat sambutan, maka kata itu tinggal kata yang kosong. akan tetapi bagaimana kalau pembentuk undang-undang tidak hanya mengucapkan asasnya, tetapi juga menjabarkannya sampai terperinci—apakah jugaPage 89  harus diakui oleh orang yang menurut penilaiannya sendiri asas itu tidak jelas?
264

   In the preceding section [§14] we saw that the power of the legislator is halted by the logical function of the human mind. He has no power over our scientific opinion, our establishment of truth. He does have power over our desire and judgment of conduct, but when he formulates a principle, which he doesn’t specify in positive rules, the principle will turn into law only then when it is accepted by those to whom the elaboration has been left. When the word of the legislator doesn’t reverberate, it remains a hollow bawl. But what if the legislator does not only declare the principle, but also refines it into details — must it then be Page 89  recognized, even by him for whom, according to his own opinion, it is not evident?

265
   Di sini kita menyinggung titik yang paling sulit yang terletak dalam sifat4 dari hukum sendiri. Adalah peraturan positif, yang dari luar diwajibkan sebagai demikian dan yang dapat ditetapkan secara ilmiah; peraturan itu sekaligus merupakan peraturan yang bersifat seyogyanya, yang hanya mempunyai kekuatan bilamana sifat seyogyanya itu diakui oleh orang yang mencari hukum yang konkrit. Bagaimana jadinya kalau kedua syarat ini bertabrakan satu sama lain, yang satu dipenuhi dan yang lainnya tidak? Bahwa peraturan positif yang oleh si penegak hukum dipandang tidak susila bagaimanapun harus diterapkan, karena kita tidak menyelidiki keterikatan kepada undang-undang, akan tetapi menerimanya, dalam buku ini kami kita terima sebagai dasar dari sistem hukum perdata kita dewasa ini; namun bagaimana dengan asas yang tersembunyi di dalam dan di belakang peraturan-peraturan itu; apakah kita juga harus mengakuinya dan mempergunakannya pada tiap-tiap penemuan hukum, atau apakah kita harus membatasi diri pada menerima peraturan-peraturan yang ditulis dan bolehkah kita menolak setiap konsekuensi dari asas yang menurut pendapat kita tidak tepat?
265

   We meet an extremely difficult issue here, which pertains to the nature of the law itself. Law is positive rule, imposed as such from outside, which imposition can be established scientifically; at the same time it is prescriptive rule, which only has validity when the requirement to obey is recognized by the person who seeks the law in a concrete case. What if these two requirements collide with each other, if the one is satisfied and not the other? In this book, in which we did not examine the binding force of law, but took it as a starting point, as a foundation of our present system of private law, we have to accept that the positive rule has to be applied, even if the person who applies the law deems it immoral; but what about the principle which is embedded in and forms the background of these rules; do we have to recognize it too and use it in every case when finding law, or should we restrict ourselves to the acceptance of the rules which are written down and are we allowed to reject any consequence from the principle which is incorrect according to our opinion?

266
   Satu hal harus mendahului jawaban atas pertanyaan ini. Di dalam penilaian atas asas-asas hukum ada tingkatan-tingkatan, kata kita; tingkatan-tingkatan itu juga ada dalam penolakannya. Mungkin saja bahwa kita memandang suatu asas kurang tepat, bahwa tidak hanya dalam penjabarannya, melainkan kita secara prinsipiel menghendaki satu atau lain hal lebih baik diatur lain, namun bahwa bagaimanapun, karena kita mengakui nilai peraturannya sendiri sudah sebagai peraturan atas kehendak dari kekuasaan yang, menjadi asal peraturan itu, maka kita tunduk pada peraturan itu. Sampai batas tertentu kita dapat menerima apa yang bagi kita sendiri tidak jelas, tetapi yang kita mengerti evidensinya untuk orang lain. Akan tetapi juga mungkin, bahwa kita menganggap asas itu sedemikian buruknya, sehingga asas itu bagi kita tidak boleh bemama hukum.
266

   One thing has to precede the answer to this question. There are different levels in the merit we give to principles, we said; this is also the case in the rejection. It is possible that we deem a certain principle to be less correct, that we would have preferred both principally and specifically a different regulation of a certain matter, but that we nevertheless bow to that regulation, because we recognize this regulation as regulation simply in view of the authority from which it stems. To a certain extent we can accept that which is not evident to us, but which we understand to be evident to others. But it is also possible that we think the principle so objectionable, that it shouldn’t be called law according to us.

267
   Baru dalam hal yang terakhir kita menghadapi problema kita. Mengenai hal itu terdapat perbedaan pendapat yang penting.
   Bilamana orang berpendapat, bahwa mengenai suatu penilaian: nyata atau tidak nyata, hukum positif atau bukan, sudah- ditentulcan oleh ilmu hukum, dan penilaian susilanya, persoalan mengenai keadilannya dikeluarkan selama suatu pertanyaan mengenai hukum diselidiki, maka setiap asas yang karena penyelidikan itu diketemukan dalam sistem hukum, adalah hukum. Bagi saya tidak jelas
Page 90 bagaimana kegiatan dalam peradilan atau ilmu yang mempersiapkan peradilan, dari sudut pandangan itu mungkin. Selalu ditanyakan sifat "memuaskannya" dari suatu kesimpulan, dan akhimya pemuasan ini untuk penilaian susila itu dominan dalam pembentukan keputusannya.
267

   Only in the last case do we encounter our problem. There exists an important difference of opinion about this.    If one thinks that with the assertion: true or not true, positive law or not, the final word is said in the science of law, and if during the examination of an issue of law [one] excludes the moral judgment, the question about justice, then every principle which during this inquiry is pointed out in the system of law is law. For me it is not clear how any activity in Page 90  the administration of justice or in the science which is preparatory for the administration of justice, is possible from this perspective. Over and again the question is asked whether a conclusion is satisfying, in the making of a decision this satisfaction of the moral judgment in the end always gets the upper hand.

268
Pembuktian saya seluruhnya bertujuan untuk menunjukkan bagaimana pembuktian itu dalam keputusan ini mclihat masih ada sesuatu yang lain dari pada penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh penyelidikan intelektual. Apabila ini benar, maka sudah karena alasan itu prinsip ini harus ditinggalkan. Namun demikian pendapat yang tidak dapat diterima ini dianut oleh banyak sarjana hukum, tidak hanya oleh mereka yang disebut kaum positivis {Demikianlah Bergbohm yang dikutip diatas. Di neiara kita bagian terbesar dari ilmu hukum dalam abad ke-19.} yang beranggapan bahwa dengan menetapkan apa yang hukum atas dasar satu atau lain gejala (undang-undang atau kebiasaan) yang berwibawa, tugas dari ilmu hukum sudah selesai, akan tetapi juga dianut oleh mereka yang memisahkan dengan tujuan hukum yang berlaku dan yang dikehendaki, hukum positif dan hukum "richtig"—untuk menggunakan istilah Stammler—dan mau mengakui yang akhir itu sebagai kritik dari hukum positif, pedoman untuk pembentukan peraturan-peraturan baru, akan tetapi tidak sebagai faktor pada penemuan hukum yang konkrit. Hukum yang richtig itu bukan faktor pada penemuan hukum konkrit, kecuali dalam kasus-kasus di mana hukum positif menunjuk kepada hukum yang rkhtig itu. {Lihatlah Stammler, Die Lehre vom richtigen Recht (1902). Bandingkan G. Scholten, Wijsgerige en Juridesche Rechtsbeschouwing, R.M. 1917.} Bagi mereka yang seperti kita berpendapat bahwa penerapan hukum adalah selalu penemuan hukum, bahwa pemisahan yang jelas yang menjadi titiktolak para pemikir itu tidak ada (lihat par. 1 dan 2), maka pendapat ini sekali lagi tidak dapat diterima.
268

My whole argument purports to show how in this decision there is still something other than compliance with certain data which are established by intellectual research. If this is correct, the discussed point of view has to be rejected already for this reason alone. Nevertheless this objectionable conception is adhered to by numerous jurists, not only by the so called positivists {According to Bergbohm cited above. In our country the main part of the legal science of the 19th century.} who think that the task of the science of law is accomplished when it is established what the law is on the ground of some authoritative phenomenon (written law or custom), but also by all those who make a sharp separation between valid law and desired law, positive and „richtig" law, to use an expression of Stammler, and who accept the latter as criticism of the positive law or guidance for the creation of new rules, but do not recognize it as a factor for the finding of law in a concrete case. An exception to the latter are those cases in which the positive law refers explicitly to just law. {See Stammler Die Lehre vom richtigen Recht (1902). Compare G. Scholten, Wijsgeerige en Juridische Rechtsbeschouwing R. M. 1917.} For those who, like us (see §§ 1 en 2), think that the application of law is always the finding of law and that the sharp separation, assumed by these thinkers does not exist, this conception is highly objectionable.

269
   Semua penulis-penulis ini sudah puas dengan asas hukum yang dengan tegas diucapkan oleh fihak yang pegang kekuasaan. Mereka tidak bisa lain; bagi mereka asas hukum itu adalah hukum, karena pemegang kekuasaan menyatakannya demikian. akan tetapi barang siapa berpendapat bahwa hukum mempunyai bagian dalam kehidupan susila, bahwa keputusan hukum berakar dalam penilaian susila, maka ia tidak dapat menerima sebagai asas hukum suatu asas yang dalam hati nuraninya ia tolak karena memuakkan. Ia harus mengkajinya dengan putusan hati nuraninya, baik karena ia mengakui putusan hati nuraninya itu sebagai kekuasaan tertinggi maupun karena ia berpendapat bahwa ucapan hati nurani ini pada gilirannya tunduk pada tatanan yang lebih tinggi dan barulah asas itu boleh berlaku sebagai asas hukum. Yang pertama adalah pendapat dari idealis-idealis dari berbagai selera, yang kedua adalah keyakinan Kristen. Bagi keduanya suatu asas Page 91 yang tidak susila yang diucapkan dan dijabarkan dalam peraturan-peraturan khusus oleh kekuasaan yang manapun, tidak pemah hukum.
269

   All these authors subject themselves to the legal principle that is unambiguously formulated by the authority. They cannot do otherwise; for them it is law simply because the authority has declared it. However the person who thinks that the law participates in moral life, that the legal decision is rooted in the moral judgment, cannot accept a principle, which he rejects in his conscience as objectionable, as a principle of law. He has to put it to the test of what his conscience asserts, no matter whether he recognizes this assertion itself as the highest authority, or thinks that it in turn is subjected to a higher order and can only make its influence felt when it is anchored in this order. The former is the opinion of many types of idealists, the latter is the Christian conviction. For both an immoral Page 91  principle — formulated and particularized in specific rules by whichever authority — is never law.

270
   Untuk menyebut suatu contoh: dari sistem hukum kita dewasa ini gagasan bahwa perkawinan adalah perikatan antara satu orang pria dan satu orang wanita untuk seumur hidup, adalah asas. Dengan diakuinya secara terbatas mengenai perceraian, dengan diberlakukannya apa yang disebut perkawinan yang dapat diputuskan, maka asas ini ditinggalkan. Ada aliran yang menjurus ke sana; di tempat lain hal itu sudah terjadi. Andaikata pembentuk undang-undang kita mengalah terhadap keinginan itu dan perikatan yang berlangsung tidak lebih lama dari pada yang dikehendaki oleh fihak-fihak ia buat menjadi perkawinan menurut undang-undang, dan menjabarkan pengaturan itu sedemikian rupa, sehingga tanpa diragukan asasnya sudah diucapkan, maka hal ini untuk keyakinan Kristen yang melihat dalam asas yang masih diterima sekarang ini suatu ordonansi dari tatanan yang lebih tinggi, bagaimanapun bukanlah asas hukum. Suatu asas hukum tidak mungkin apa yang bertentangan dengan dasar yang paling inti dari semua hukum. Siapa yang menganut prinsip ini akan menerima pengaturan positifnya, akan tetapi akan menentang setiap perluasan atas dasar asasnya. Semua peraturan, yang di dalamnya ditunjukkan akibat dari asas itu, harus ditafsirkan menurut bunyi kata-katanya. {Menurut faham-Katolik Roma tidak hanya asas-asas, melainkan bahkan peraturan-peraturan tidak berlaku jika itu bertentangan dengan hukum alam. Tidak "berlaku" ini tidak berarti, bahwa juga hakim Katolik Roma yang didalam dinas negara tidak boleh memperhitungkannya. Bandingkan Duynstee, Burgerlijk Recht en Zielszorg (1909), halaman 32.}
270

   Let us take an example. The idea that the marriage binds one man and one woman throughout their lives, is a principle in our present legal system. While this is compatible with the limited recognition of the divorce, it is abandoned when the so called ‘opzegbare’ (terminable) marriage is introduced. There is a trend to move in this direction; in other places it has [already] happened. Suppose that our legislator gave in to this pressure and categorized the obligation which lasts no longer than both parties desire as a legally valid marriage, and elaborated this regulation in such a way that the principle was pronounced without any doubt. In that case this would not be a legal principle for a Christian conviction, which understands the presently accepted principle as a decree of a higher order. A legal principle cannot consist in something which is contrary to the most essential founding of all law. The person who takes this stand would accept the positive regulation, but would fight against any extension on the basis of this principle. All rules, in which the consequences of the principle could be pointed out, should then be applied by the letter. {According to the Roman-Catholic conception not only principles, but even rules are invalid when they are contrary to natural law. That they lack “validity” doesn’t mean however that the Roman-Catholic judge in public service is not allowed to take account of them. Compare Duynstee, Burgerlijk Recht en Zielszorg (1919) p. 32.}

271
   Di sini adalah a priori susila dari undang-undang. Menurut pendapat saya setiap analisis dari penilaian hukum harus mengakui a priori susila penguraiannya sendiri memperlihatkan tidak dapat dipertahankannya pendapat yang menganggap bahwa di dalam hukum tidak boleh dipertimbangkan keadilannya. Akan tetapi akhimya kepercayaanlah yang menentukan isi dari a priori. Sama halnya dengan dalam etik dan sebethlnya dalam setiap ilmu, apabila dalam penyelidikan fundamen-fundamennya kita cukup menggali lebih dalam, kita sampai pada kepercayaan. { Bandingkan Recht en Levensbeschouwing (1915) saya, juga dalam Beschouwingen over Recht (1924).}
   Dengan semuanya ini kita memang jauh menyimpang dari analogi. Namun demikian perlu kita untuk membkarakannya di sini, kalau kita tidak ingin tinggal dangkal. Di samping itu, untuk penemuan hukum dengan analogi dan penghalusan hulcium pembkaraan ini tidak tanpa kepentingan. Ini akan kita tunjukkan.
Page 92
271

   Here we encounter the moral a priori of the written law. In my opinion every analysis of the legal assertion has to arrive at the recognition of this moral a priori, the analysis itself shows the untenability of the view that one cannot take justice into account in the law. The content of this a priori, however, is determined finally by the conviction. In ethics, just as in every science, we arrive at the conviction, when we only dig deep enough in our inquiry. {Compare my Recht en Levensbeschouwing (1915), see also Beschouwingen over Recht (1924).} With this all we have drifted far away from the analogy. Still it was necessary to discuss it here, if we didn’t want to stay too superficial. Moreover, it is not without importance for the finding of law by analogy and refinement of law. We will demonstrate this.Page 92

272
§ 16. Analogi ; Penghalusan hukum (lanjatan) ; Argumentum a contrario ; pemisahan analogi dari interpretasi ? Penguraian ilmiah dan penilaian keduanya.   Kita harus menelaah analogi lebih lanjut. Kebanyakan orang melawankan analogi dengan argumentum a contrario, bukti, bahwa apabila undang-undang menetapkan peraturan untuk fakta-fakta yang dirumuskan tertentu, maka peraturan itu hanya untuk fakta-fakta tersebut dan untuk hal-hal yang ada diluar perumusan itu akan berlaku kebalikannya. Apabila misalnya ps. 34 BW, mengatakan bahwa wanita tidak dapat kawin lagi selain setelah lampaunya 300 hari sesudah putusnya perkawinan, maka dari ketentuan itu disimpulkan bahwa pria tidak terikat kepada jangka waktu apapun untuk kawin lagi.
272

§ 16. Analogy, Refinement of law (continued). Argumentum a contrario. Separation between analogy and interpretation? Scientific analysis and valuation in both.   We have to contemplate somewhat more on analogy. People often hold the argumentum a contrario as opposite to analogy. The argumentum a contrario means that when the law lays down a rule for certain established facts, the rule is restricted to those facts and that the opposite will be the case for everything beyond. When, for example art. 91 ‘B.W.’ (Civil Code) says that the woman cannot remarry earlier than 300 days after the dissolution of the marriage, then it follows that the man is not bound to any term when he remarries.

273
   Metode untuk berargumentasi a kontrario tidak berbeda dengan metoda analogi. Kita bekerja dengan cara yang sama, tetapi mencapai .hasil lain yang negatif. Apabila kita ajukan pertanyaan apakah bukan karena tuntutan kesalehan (pietas) harus diterima bahwa antara pemutusan perkawinan dan perkawinan baru harus berselang suatu tenggang waktu tertentu dan pada penyelidikan mengenai pendirian pembentuk undang-undang terhadap perta-nyaan itu terbentur pada ps. 34 B.W., maka kita menjadi ragu-ragu apakah ketentuan ini mengizinkan generalisasi. Akan tetapi jika terhadap wanita ada alasan untuk larangan yang tidak berlaku bagi pria (kekhawatiran akan confusio saguinis), maka penggeneralisasian peraturan untuk wanita menjadi peraturan untuk suami tidak diperbolehkan. Juga di sini analogi mempunyai pasangannya pada penghalusan hukum: jika kita menolak suatu pembedaan atas dasar dalil, bahwa jiga undang-undang tidak membedakan, maka kita juga tidak boleh membCdakannya.
273

   The method of arguing a contrario however does not differ in essence from the one used in analogy. We proceed in the same way, but come to another, negative, result. When we raise the question whether it should not be supposed that on the basis of the requirement of piety there should be a certain lapse of time between the dissolution of one marriage and the next, and when in our inquiry into the view of the legislator about this question we encounter art. 91 B. W, we are confronted with doubt as to whether this provision permits generalization. As there is however a specific reason for the prohibition concerning the woman, which doesn’t exist for the man (the fear for confusio sanguinis), we may not generalize the rule for the woman to a rule for the husband. Also here the analogy has its pendant in the refinement of law: when we reject a distinction with an appeal to the assertion that when the legislator doesn’t distinguish, we are also not allowed to do so.

274
Kita lalu beranggapan, bahwa ketidaksamaannya, yang dipakai sebagai dasar pembedaan, tidak menutup kesamaannya terhadap peraturan umum atau asas yang peraturan yang bersangkutan dapat dikembalikan kepada, peraturan umum atau asas itu. Atau: kita menolak penghalusan hukum, karena terhadap interpretasi gramatikal kita menganggap sandaran pada ratio tidak cukup kuat untuk menyimpang dari kata-katanya. Demikianlah halnya pada ps. 34 B.W. {Bandingkan buku penuntun I ini, halaman 52.} yang sama, bahwa perkawinan baru di dalam jangka waktu 300 hari setelah putusnya perkawinan dilarang, juga kalau si wanita setelah putusnya perkawinan sebelumnya melahirkan dan karenanya confusioPage 93  sanguinis tidak mungkin ada. Dalam kedua kasus ini kita tidak akan mencari lebih lanjut peraturan-peraturan umum dan asas-asas hukumnya, tetapi kita membatasi diri pada data-data yang diberikan oleh bahasa dan sejarah hukum, kalau perlu dalam hubungannya dengan sistematik hukum.
274

We think then, that the inequality to which an appeal is made in order to distinguish, does not exclude equality concerning the general rule or principle upon which the present rule is based. In other words: we reject the legal refinement, because we think that the argument based on the ratio (of the law) when compared to the grammatical interpretation, is not strong enough to deviate from the words . The same holds for art. 91 ‘B.W.’ (Civil Code) {Compare this Manual I. p. 52.} where a new marriage within the term [of 300 days] is forbidden, even if the woman has given birth after the dissolution of the previous marriage and therefore a confusio Page 93  sanguinis is out of the question. In both cases we don’t want to look any further for general rules and legal principles, but [rather] stick to the data furnished by language and legal history, possibly in connection with the systematics of the law.

275
   Apabila orang ingin menyebut yang akhir ini interpretasi, saya tidak keberatan. Asalkan orang mengerti bahwa ia menafsirlcan kata "interpretasin itu lebih sempit dari pada kebiasaannya sejak bangsa Romawi, dan bahwa halcim selalu melakukan lebih banyak dari pada menafsirkan ini. Sesegera dia mengingat tujuan dan bekerjanya peraturan, maka masuklah unsur lain dalam keputusannya.
   Akan tetapi menurut pendapat saya sungguh tidak tepat untuk menarik garis batas yang prinsipiel antara interpretasi yang lalu disebut interpretasi luas atau interpretasi ekstensif dan analogi, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan sarjana hukum. Pemisahan seperti itu dimungkinakan atas dasar data-data pada penemuan hukum. Orang juga dapat melawankan: bahasa sehari-hari, sistem, sejarah undang-undang, ratio, terhadap satu sama lain. Juga mungkin ada pemisahan menurut metodanya. Akan tetapi apakah orang mengingat metodanya ataupun data-datanya, dalam kedua hal itu analogi dan interpretasi ekstensif sepenuhnya sama. Pada keduanya orang mencari keputusannya dengan jalan menetapkan ratio, peraturan yang lebih tinggi, tempat (kepada mana) undang-undang dapat dikembalikan dan dari ratio itu mendeduksi peraturan barunya. Hanya ada perbedaan tingkat.
275

   If one thinks that only the latter can be called interpretation, this is all right with me. As long as one understands that in that case one uses the word „interpretation" in a sense narrower than has been customary since the Romans, and also that the judge has always done more than interpretation alone. As soon as he takes into account purpose and function, there is a different element in his decision.
   But in my view it is completely incorrect to draw a fundamental line of demarcation — like most legal scientists do —between interpretation, which is then called „liberal" or „extensive", and analogy. Such a separation is possible on the basis of the
data when one is finding law. It is possible to oppose: parlance, system, genealogy of the statute, ratio. A separation according to the method is also possible. However, whether one looks at the method or at the data, in both cases analogy and extensive interpretation are completely the same. In both cases one searches for the decision by establishing the ratio, the higher rule, which can be abstracted from the written rule, in order to derive from this the new rule. There is only a difference of degree.

276
   Apabila orang mengatakan {Demikianlah M. Mendels, Handelingen Jur. Ver. 1922, I, halaman 3 dan seterusnya, juga II, halaman 220.} bahwa interpretasi adalah penetapan batas-batas, penetapan bidang yang dijangkau oleh suatu ketentuan undang-undang dan pada analogi si penerap undang-undang dengan sadar keluar dari batas-batas itu, maka orang lupa bahwa bidang itu tidak dilinglcarbatasi tersendiri, melainkan pada keduanya (analogi maupun interpretasi) diadakan hubungan antara suatu ketentuan undang-undang dan suatu kasusposisi, yang pada keduanya penerapan pada kasusnya tidak ditentukan oleh kata-kata dari peraturannya, bahwa bidang ini pada keduanya dkari dengan jalan generalisasi dari dasamya. Kasus perluasan ps. 1576 B.W. dipandang sebagai interpretasi oleh H.R.; menurut saya ini merupakan contoh khas dari analogi.
276

   When one says {According to M. Mendels, ‘Handel. Jur. Ver.’ (procedings Dutsch association of Jurists) 1922, 1, p. 3 compare also II p. 220.} that interpretation gives an outline, demarcates the domain covered by the legal provision, while by analogy this is exceeded on purpose by the one who applies the law, then one forgets that the domain is not demarcated as such, but that in both [interpretation and analogy], a connection is made between a legal provision and a question in a specific case, that in both the words of the written rule are not decisive for the application on the case, that in both this is sought through a generalization of its roots. The case of the extension of art. 1612 ‘B.W.’ (Civil Code) was regarded as interpretation by the ‘H.R.’ (Supreme Court); in my view it is a typical example of analogy.

277
Pembelaan yang disajikan dengan baik, bahwa analogi berpijak pada prinsip dari si pencari hukum sendiri, dan interpretasi ekstensif berpijak pada prinsip pembentuk undang-undang, {Bandingkan Savigny, System (1840, I halaman 292. Windscheid-Kipp, Lehrbuch des Pandektenrechts, cetakan ke-9 (1906), I, par. 22.} yang andailcata pembentukPage 94  undang-undang itu mengingat kepada kasusnya akan mengatakan sama seperti yang dikatakan oleh si interpretator, secara keliru melihat penafsiran menurut sejarah undang-undang sebagai saat yang menentukan segalanya dan di samping itu ia bekerja dengan fiksi yang tidak perlu. Mengenai apa yang akan dilakukan oleh pembentuk undang-undang, andaikata ia memikirkan sesuatu yang dalam kenyataannya tidak ia pikirkan, kita tidak mengetahui apa-apa.
277

The defense often given is that the analogy is based on the personal opinion of the one who seeks the law, while the extensive interpretation is based on the point of view of the legislator {Compare Savigny, System (1840), I p. 292. Windscheid-Kipp, Lehrbuch des Pandektenrechts 9th edition (1906) I § 22.} who would have Page 94  expressed himself in the same way as the interpreter does, had he had the case in mind. The statute-historical interpretation is then incorrectly seen as the all-encompassing moment which moreover introduces a superfluous fiction. We know nothing of what the legislator would have done, had he thought of something of which in reality he hasn’t.

278
   Bahwa bagaimanapun orang dengan sekuat tenaga berpegang teguh pada perbedaan yang tidak ada ini, terdapat alasan rangkap. Pertama-tama alasan itu terdapat pada kepentingan yang akan ada bagi hukum pidana. Menurut kata orang, dalam hukum pidana analogi dilarang, penafsiran ekstensif diizinkan. Akan tetapi contoh-contoh penafsiran ekstensif yang diberikan oleh para pembela pendapat ini sama berhak untuk disebut contoh-contoh analogi. Dari sudut ilmu bahasa mumi telpon bukan telgrap, buah-buahan kebun bukan buah-buahan ladang, orang yang tidur bukan orang yang pingsan, dan sebagainya. Usaha-usaha pada Rapat Sarjana Hukum (Juristen-vergadering) tahun 1922 untuk memutuskan apakah pencurian aliran listrik dapat dipidana menurut ps. 362W.v.S ataukah analogi terlarang, memperlihatkan tidak lebih dari pada kekacauan yang hebat.{Bandingkan Handelingen Ned. Jur. Vereniging 1922, prasaran-prasaran dari G. van Slooten Azn. dan M. Mendels. Contoh-contoh dari prasaran Van Slooten halaman 10.} Dan di sini orang tidak boleh melawan dengan mengatakan, bahwa suatu pembedaan tidak boleh ditolak, karena ada kasus-kasus batas yang di situ pengertian-pengertian yang dibedakan itu menyinggung satu sama lain. Ini hanyalah betul, apabila secara prinsipiel dapat diadakan pemisahan, dapat ditunjukkan suatu Kriterium. Kriterium ini tidak ada di situ.
278

   The fact that people nevertheless cling so desperately to this non-existent difference has a two-fold cause. Firstly it is due to the importance it is thought to have for the criminal law. In the criminal law it is said that analogy is forbidden, while extensive interpretation is admitted. However the examples of extensive interpretation, given by the advocates of this conception, could just as well be called examples of analogy. In pure grammatical terms a telephone is not a telegraph, fruits from the garden are not fruits from the field, someone who is sleeping is not someone who is unconscious, etc. The attempts made at the ‘Juristenvergadering’ (meeting of the association of Dutch jurists) in 1922, to determine whether the theft of electricity is punishable according to art. 310 ‘W.v.S’ (penal code) or forbidden analogy, showed nothing but hopeless confusion. {Compare the ‘Handelingen der Ned. Jur. Ver’ (Proceedings of the Dutch association of Jurists.) of 1922, ‘praeadviezen’ (non-papers) of G. van Slooten Azn en M. Mendels. The examples are taken from the ‘praeadvies’ of Van Slooten, p. 10.} And one may not argue against this that a distinction should not be rejected simply because there are borderline cases, where the distinct concepts overlap. This is only true when it is really possible to make a fundamental separation, when a criterion can be formulated. This is missing here.

279
   Ini tidak berarti, bahwa tidak ada alasan yang baik bagi penegakan hukum pidana untuk menolak analogi. Alasan ini terdapat dalam ps. 1 W.v.W, dalam asas yang dijunjung tinggi dalam pasal itu: tiada pidana tanpa adanya ketentuan pidana yang mendahuluinya. Undang-undang pidana menurut sifatnya juga bertujuan untuk menetapkan batas-batas perbuatan pidana. Kepastian hukum yang selalu dipakai sebagai dasar untuk menolak analogi, mempunyai arti khusus dalam hukum pidana, karena kepastian hukum itu adanya di dalam hukum pidana juga untuk pengamanan terhadap kesewenang-wenangan dari hakim. {Disini Van Kan mengatakan "keamanan hukum"; lihat Pengantamya halaman 194.} Di dalam hukum pidana, dalam hal dua peristiwa yang pada asasnya sama dinilai berbeda, maka ketidakadilan yang terletak di dalamnya harus diterima bilamana dalam halPage 95  yang sebaliknya kepastiannya akan terlalu dibahayakan.
279

   This doesn’t mean that there was not a good reason for the enforcement of criminal law to oppose to the analogy. This can be found in art. 1 of the ‘W.v.S.’ (penal code), in the principle which it respects: no punishment without a preceding penal provision. The nature of the criminal law requires a limitation of the offence. Legal certainty, to which can always be appealed when rejecting analogy, has a special meaning in criminal law, because there it also serves the protection against the arbitrariness of the judge. {Van Kan is using here the term „legal safety"; see his Inleiding p. 194.} The injustice that arises when two cases which are in principle the same, are treated differently, will have to be accepted in the criminal law, if this certainty would bePage 95  endangered too much in the opposite case.

280
Jadi ada alasan cukup, mengapa dalam hukum pidana orang begitu takut untuk mengadakan analogi. Bahwa orang tidak dapat tanpa analogi, itu dibuktikan oleh contoh-contoh yang saya kutip. Perbedaannya hanya bertingkat (gradual): di dalam hukum pidana hanya dengan sikap hati-hati yang setinggi-tingginya orang boleh meningkat ke suatu peraturan yang lebih tinggi; peraturan yang baru harus memuat hampir semua unsur dari data yang ada, yaitu peraturan-peraturan, generalisasinya harus ditahan dalam batas-batas yang sesempit-sempitnya. Orang dapat merumuskan semuanya ini dengan seketat-ketatnya seperti yang ia kehendaki, namun perbedaan yang prinsipiel tidak ada di sini.
280

There is therefore a good reason why people have scruples about analogy in the criminal law. That one cannot do without, is proven by the examples which I quoted. The difference is only gradual: one will only be allowed to climb up to a higher rule with the utmost care; the new rule will have to contain nearly all the elements of the given existing rules, the generalization has to be kept within boundaries which are as narrow as possible. One can formulate this as severely as one wants, a fundamental difference doesn’t exist here.

281
   Hukum perdata bersikap lain menghadapi semuanya ini. Di dalam hukum perdata kita tidak boleh mengatalcan seperti dalam hukum pidana: kalau terpaksa boleh bukan hukum, asalkan bukan hukum itu hanyalah demi kepentingan si tertuduh. Di sini tidak ada dua satuan yang tidak sama yang berhadapan satu sama lain, yaitu masyarakat dan individu, di mana yang akhir itu mendapat perlindungan di dalam kepastian rumusan undang-undang. Di dalam hukum perdata individu berhadapan dengan individu dan jika undang-undang, seperti halnya setiap undang-undang, juga sudah menentukan batas-'batas kekuasaan hakim dan karenanya ingin mencegah hakim untuk mengadakan analogi, maka ps. 22 AB yang mewajibkannya untuk mengadili setiap perkara, memaksanya ke jurusan lain. Di sini putusan: di dalam teks undang-undang tidak saya temukan dasar untuk menuntutnya, jadi dia saya bebaskan, tidak pada tempatnya. Terhadap si penggugat putusan itu akan merupakan bukan hukum.
281

   The private law has a different position in all this. Here we are not allowed to say, as in the criminal law: injustice if needs be, provided that it is injustice in the interest of the suspect. Here we do not have two unequal magnitudes facing each other, community and individual, of which the latter finds protection in the fixedness of the written text of the law. Here the individual faces another individual and even if the written law, like any law, limits the power of the judge and aims to keep him therefore from using analogy, then art. 13 ‘A.B.’ (General Provisions), which obliges him to do justice in every case, forces him in another direction. It is out of place to deliver the judgment here: in the text of the law I do not find a reason for a conviction, therefore I give acquittal. It would mean injustice to the plaintiff.

282
   Namun demilcian juga di sini (dalam hukum perdata) ada dasar untuk usaha membedakan analogi dari interpretasi ekstensif. Dasar ini terletak dalam sistem kasasi. Kasasi hanya mungkin dalam hal penodaan undang-undang, lembaga kasasi ini bertumpu pada gagasan (yang sebelumnya sudah kerap kali kita amati), bahwa semua ,hukum terdapat dalam undang-undang, bahwa penemuan hukum adalah penerapan undang-undang dan bahwa penemuan hukum ini terjadi dengan subsumsi, dengan mempergunakan bentuk logis silogisme. Akibatnya adalah bahwa analogi ada diluar penemuan hukum dengan silogisme dan hakim kasasi tidak berurusan dengan keputusan apakah analogi diizinkan atau tidak. Kasasi masih dianggap mungkin, bilamana suatu pasal, yang menurut penilaian H.R. tidak mengizinkan perluasannya, diterapkan secara analogis. Akan tetapi apabila analogi ditolak oleh hakim, maka penilaian mengenai ketepatan dari putusan ini tidak masuk kekuasaan H.R.
282

   Yet also here there is a reason for an attempt to keep analogy and extensive interpretation apart from each other. It lies in the ‘cassatiesysteem’ (system of cassation). Cassation is only possible when the law is violated, the institute is supported by the conception — we have already remarked this often — that all law is laid down in the written law, that finding law means application of legal rules and that this happens by subsuming, by the use of the logical figure of the syllogism. The consequence is that the analogy falls outside this ambit, and that the cassation-judge withdraws from the decision whether analogy is admissible or not. Cassation is still deemed possible if an article which doesn’t permit extension according to the judgment of the ‘Hooge Raad’ (Supreme Court), is applied analogically. But when the judge has refused the analogy, the judgment of the correctness of this decision is not subjected to the ‘Hooge Raad’ (Supreme Court).

283
Mengenai tidak diterapkannya analogi tidak dapat dimintakan kasasi, kata orang: suatu pasal undang-undang tidak dapat dinodai karena tidak diperluasnya. {Bandingkan Van Praag, Rechterlijke Organisatie (1925) II, halaman 587.} Pemyataan batalnya suatu merk menurut ps. 10Page 96  Merkenwet harus dimintakan dengan pennohonan tertulis. Apabila orang berpendapat, bahwa dalam proses yang dibuka dengan permohonan itu berbagai peraturan hukum acara yang ditulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (B. Rv.) untuk penuntutan yang mulai dengan gugatan tidak dituruti sebagaimana layaknya, maka permohonan kasasi untuk itu tidak mungkin. Penerapan peraturannya akan berarti penerapan secara analogis dan "penodaan oleh penerapan tidak analogis pasal-pasal undang-undang tidak dapat dimintakan kasasi dengan berhasil". {H.R. 31 Des. 1920, N.J. 1921, 275, W. 10711.} Sebaliknya penolakan oleh Hof (pengadilan) untuk memperluas peraturan dalam pasal 1576 B.W. sampai ke pemasulcan dalam perseroan, dianggap sebagai penodaan pasal ini.
283

One cannot appeal in cassation about non-analogical application, it is said: an article of the law cannot be violated through such a non-extension. {Compare. Van Praag Rechterlijke Organisatie (1925) II p. 587.1} The ‘nietigverklaring van een merk’ (annulment of a trade mark) has to be demanded by request according to art. 1o. Page 96  ‘Merkenwet’ (Trademark Law). In the proceedings of such a case, which is opened with a request, an appeal in cassation is not possible if one thinks that various rules of procedural law, written down in the ‘Wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering’ (code for Civil Actions) for a lawsuit that starts with a ‘dagvaarding’ (writ of summons) are not observed as they should be. The application of the rule would have been an application by analogy and „violation through non-analogical application of articles of the law cannot be stated successfully in cassation." {‘‘H.R.’ (Supreme Court)’ (Supreme Court] 31 Dec. 1920 N. J. 1921, 275, W. 10711} On the other hand, the refusal of the Court of Appeal to extend the rule of art. 1612 ‘B.W.’ (Civil Code)’ to capital put into a company was seen as a violation of this article.

284
   Seperti halnya para penulis, H.R. juga tidak memberikan kriterium bagaimana memisahkan interpretasi dari analogi. Namun demikian H.R. beranggapan harus membuat pemisahan itu dan kita tidak boleh terlalu menyalahkannya, dia terkurung di dalam sistem kasasi. Sistem ini tidak memungkinkan analogi, karena sistem ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa suatu subsumsi sederhana memberikaniienyelesaian untuk setiap kasus dalam teks undang-undangnya sendiri. Itulah sebabnya mengapa terdapat pekerjaan separo-separo dan inkonsekuensi-inkonsekeunsi dalam yurisprudensi. Pekerjaan separo-separo dan inkonsekuensi-inkonsekuensi ini baru hapus, jika kasasi diperlukan sampai kepada setiap penodaan hukum. Selama ini tidak terjadi, maka hakim akan merasa terpaksa untuk memisahkan apa yang tidak dapat dipisahkan, yaitu analogi dan interpretasi ekstensif. Namun karenanya pemisahan itu secara ilmiah tidak kurang dapat dipertahankannya. Dan apa yang secara teoretis tidak tepat akhimya pembentuk undang-undang tidak dapat memaksakannya. {Lihat halaman 97.}
284

   Like the authors the ‘H.R.’ (Supreme Court) gives no criterion as to how to demarcate interpretation from analogy. [The court] thinks however that it has to separate one from the other and we should not be hard on it, as it is imprisoned in the system of cassation. Analogy is never compatible with this system, because the system takes as point of departure that by simply subsuming one finds the solution for every case in the text of the written law. The half-heartedness and inconsistencies in the administration of justice stem from this. They will not disappear unless the ‘cassatie’ (cassation) is extended to every violation of justice. As long as this has not happened, the judge will feel himself forced to make a separation between that which cannot be separated: analogy and extensive interpretation. But this does not make the separation scientifically less untenable. And what is theoretically incorrect, cannot, in the end, be imposed by the legislator. {See p. 77}

285
   Akan tetapi selcarang masih sedikit lagi mengenai analogi.
   Kita membuktikan dalam paragraf sebelumnya, bahwa pembentukan hukum dengan analogi terjadi dengan melacak peraturan umumnya, tempat suatu peraturan dapat dikembalikan, dengan akhimya menggali asas yang menguasainya. Kadang-kadang jelas apa peraturan umumnya. Untuk ps. 1576 B.W., sepengetahuan saya tidak ada yang menentangnya. Akan tetapi hendaknya orang ingat, bahwa kcjelasan itu baru terbukti kemudian, bahwa untuk mengambil langkah untuk melakukan analogi selalu dibutuhkan suatu keputusan yang tidak pemah diambil dengan tanpa keragu-raguan, Karena pada setiap analogi—dan juga pada setiap interpretasi ekstensif—sandaran yang mudah,
Page 97 yang dengan sendirinya, yang terletak dalam interpretasi menurut kata-katanya, dilepaskan.
285

   But now something more about the analogy itself.
   We argued in the preceding section, that the creation of law through analogy happens by the detection of the general rule, which can be abstracted from a provision, by extrapolating the principle that determines it. Sometimes it is clear what the general rule is. As far as I know no one disputes [what it is] for art. 1612. One should realize however, that this self-evidence only becomes clear
afterwards, that always a decision is needed to take the step towards analogy, which is never taken without hesitation, because with every analogy— and also with every extensive interpretation — one abandons the easy support whichPage 97  lies in an interpretation according to the words and which seems so self-evident.

286
   Yang menunjukkan peraturan hukum umumnya, yang menjadi asal dapat dikembalikannya suatu peraturan, adalah selalu pekerjaan ilmiah; pekerjaan ilmiah dan pekerjaan penilaian. Setiap penyelidikan, yang mengakibatkan penerapan secara analogis, mulai dengan penyelidikan intelektual mumi, akan tetapi berakhir dengan suatu putusan, yang juga bertumpu pada penilaian.
   Beberapa contoh. Pertama-tama satu contoh, yang unsur penilaiannya masih tersembunyi di belakang layar, meskipun juga mudah ditunjuk. Misalkan kita bertanya apakah peraturan dalam ps. 582 B.W. dapat diterapkan secara analogis, apabila bukan suatu benda yang dibeli, melainkan benda yang digadaikan yang direvindikasi (dituntut kembali)? Apabila orang melihat dalam ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 1977, 582 dan 1152 B.W. hanya peraturan-peraturan yang lepas satu sama lain (masing-masing berdiri sendiri), maka ada alasan untuk menjawab "tidak" pertanyaan ini, seperti yang dilakukan oleh H.R. Sebaliknya apabila orang menganggap bahwa pasal 1977, ayat 1 B.W. menegaskan suatu asas dan pada umumnya ingin melindungi penerima benda bergerak yang beritikad baik, maka ps. 1977, ayat 2 yang merupakan pengecualian terhadap asas itu dalam hal kehilangan dan pencurian, ps. 582 B.W. kembali ke asas ini dalam bentuk yang lain, tidaklah menutup pintu terhadap revindikasi, melainkan mengizinkannya hanya dengan syarat restitusi (pembayaran kembali) jumlah yang sudah dibayar.
286

   It is always scientific work to point out the general legal rule that can be abstracted from a legal provision; scientific work and valuation. Every inquiry, which leads to analogical application, starts purely intellectually, but finishes with a decision, which partly rests on valuation.
   Some examples. Firstly one, where the element of valuation still stays in the background, although it is easy to point out. Suppose we ask whether the rule of art. 637 ‘B.W.’ (Civil Code) can be applied through analogy, when a ‘revindicatie’ (recovery) pertains to a ‘in pand gegeven zaak’ (pledged property) instead of a ‘gekocht (purchased) one. If one sees the provisions of artt. 2014, 637,1198 ‘B.W.’ (Civil Code)’as loose provisions, there is reason to answer this question in the negative, as the ‘H.R.’ (Supreme Court) did. If however one is of the opinion that art. 2014, section 1 expresses a principle and intends in general to protect the ‘verkrijger te goeder trouw’ (good faith acquirer of movables), then art. 2014, section 2 is an exception to this for the cases of loss and theft, and then art. 637 is a return to this principle in a different form, this time not ruling out the recovery, but admitting it under the condition of a restitution of the paid price.

287
Maka selanjutnya ps. 1152 B.W. sepanjang pasal itu menentukan bahwa ketidakwenangan si pemberi gadai tidak dapat dikemukakan terhadap pengambil gadai, tidak lain adalah akibat dari asas yang sama dan ada alasan cukup untuk menganggap diizinkannya tuntutan ex ps.1977 B.W., juga terhadap si pemegang gadai tunduk kepada pembatasan yang analog dengan tuntutan terhadap si pembeli. Ps. 582 B.W. adalah jus commune dan bukan jus singulare—untuk menggunalcan pemisahan yang digunakan oleh orang-orang zaman dahulu di sini. Menurut pendapat saya, yang di sini tidak dapat dikembangkan lebih lanjut dan untuk hal itu saya tunjuk kepada jilid II dari Handleiding {Halaman 400.} ini, penelitian sistem undang-undang memaksa kita sampai pada kesimpulan ini; sebetulnya di sini tidak ada tempat untuk penilaian. Bagaimanapun H.R. menilai lain: apakah terlalu gegabah untuk memperkirakan bahwa mahkamah ini tidak begitu tertarik kepada seluruh asas dari pas 11977 B.W. dan menganggap revindikasi tanpa syarat menurut resep Romawi sebagai satu-satunya yang baik, sehingga karenanya semua ketentuan yang bertentangan dengan itu dianggap harus ditafsirkan secara sempit?
287

Then again art. 1198 is nothing more than a consequence of the same principle, as far as it determines that the ‘onbevoegdheid van de pandgever’ (lack of competence of the pledger) cannot be held against the pledgee, which means that there is a good reason to subject the admission of the claim on the basis art. 2014 section 2 against the pledger to a restriction analogical to the one against the purchaser. Art. 637 is ius commune, and not, to use here the distinction of the ancients, ius singulare. In my opinion, which cannot be developed any further here, — I refer for this to the second part of this Manual {p. 395.} — the inquiry into the system of the law insists on this conclusion, which means that there is no room for valuation. Nevertheless the ‘H.R.’ (Supreme Court) decided differently: is it audacious to suppose, that this çollege’ (bench) had on the whole little feeling for this principle of art. 2014, saw the ‘onvoorwaardelijke revindicatie’ (unconditional recovery) in the Roman way as the only healthy solution and therefore thought that it had to interpret all provisions which were contrary to this in a restricted [manner]?

288
   Suatu contoh lain, yang di situ penilaiannya dapat ditunjukkan dengan kepastian yang lebih besar. Hof di Amsterdam pada suatu ketika Page 98 menghadapi suatu pertanyaan yang dapat dianggap sebagai pertanyaan tentang perluasan analogis dari ps. 1201 B.W. dan dalam hubungannya dengan ps. 1601x B.W. {Keputusan 31 Mei 1919, N.J. 1919, 608, W. 10437.} Pasal yang pertama mengizinkan hakim untuk mengurangi hukuman yang telah diperjanjikan, bilamana perikatan pokoknya sudah dipenuhi sebagian; pasal yang kedua mengizinkan hakim untuk membatalkan sebagian atau seluruhnya suatu janji hukuman dalam suatu perjanjian kerja, yang dalam perjanjian itu si buruh berjanji akan membayar denda, bilamana ia melanggar Idausuia dalam perjanjian yang membatasi kebebasannya untuk melakukan pekerjaannya setelah hubungan kerjanya dihentikan.
288

   Another example, where the valuation can be pointed out more decidedly. The ‘Hof’ (court of appeal) in Amsterdam once encountered a Pagnia-98 question, which can be considered as a question of analogical extension of art. 1345 and in relation to art. 1637x ‘B.W.’ (Civil Code). {Ruling of 31 Mei 1919, N. J. 1919, 608, W. 10437.} The first article gives permission to the judge to reduce a stipulated punishment when the ‘hoofdverbintenis’ (principle obligation) is partly fulfilled; the second permits him to partly or completely ignore a stipulation of punishment in an employment contract, according to which the worker promises to pay a penalty if he contravenes the clause of the agreement that limits his freedom of professional practice after the termination of his employment.

289
Andaikata klausula seperti itu diperjanjikan tidak dalam perjanjian kerja, melainkan dalam perjanjian pengoperan suatu usaha pemiagaan; dalam hal pembeli melanggar janji itu bolehkah hakim mengurangi denda yan diperjanjikan, jika ia menilai pelanggaran itu kecil dan hukuman yang ditentukan untuk pelanggaran itu tidak wajar? Hof menjawab boleh. Pasal 1309 B.W. tidak dapat langsung diterapkan; orang tidak dapat mengatakan ada tidak-pemenuhan sebagian, apabila tidak mengenai perikatan untuk melakukan sesuatu melainkan perikatan untuk tidak melakukan sesuatu. Oleh setiap perbuatan yang bertentangan dengan itu larangan tersebut dilanggar oleh karenanya hukumannya hapus. Akan tetapi untuk analogi dapat ada alasan. Demikianlah penilaian Hor. Ini jelas suatu penilaian.
289

Suppose now, that such a clause is not stipulated in an employment contract but in the ‘overdracht van een affaire’ (transfer of a trading enterprise); is the judge allowed then to reduce the stipulated penalty in case of a ‘overtreding’ (breach) by the purchaser when he thinks that the breach is small, while the penalty stipulated for it is excessive? The court of appeal answered in the positive. Art. 1345 is not directly applicable; it is impossible to speak of partial ‘niet-nakoning’ (non-performance) when it doesn’t concern an obligation to act, but [rather] to refrain from acting. The prohibition is ‘overtreden’ (infringed), the penalty ‘verbeurd’ (forfeited) by every act contrary to it. Still there can be reason for analogy. This is what the court of appeal decided. But valuation is clearly involved here.

290
   Pasal 1309 dan 1601x B.W. keduanya memberikan kepada hakim suatu' kekuasaan yang biasanya tidak dimiliki oleh hakim: kemungkinan untuk! mengesampingkan apa yang telah diperjanjikan oleh fihak-fihak. Pasal mengandung pembatasan-pembatasan asas fundamental keterikatan kepada perjanjian. Apakah dalam kedua peraturan itu kita boleh melihat aturan baru' yang merintis jalannya melawan kekuasaan tertinggi dari asas itu? Ataukah' hanya pengecualian-pengecualian yang dapat diterapkan dengan terbatan mungkin? Jelaslah bahwa ini adalah pertanyaan mengenai penilaian. Seberapa tinggikah orang menilai asas kontrak? Nilai apakah yang diberikan orang kepada usaha-usaha untuk memasukkan ekuivalensi yang lebih banyak lagi dalam hubungan-hubungan kontrak? Penimbangan dari keduanya inilah yang menentukan di sini.
290

   Both art. 1345 en 1637x ‘B.W.’ (Civil Code) confer a power to the judge, which he normally doesn’t have: the possibility to set aside what the parties agreed on. Both have the effect that they limit the fundamental principle of the binding force of an agreement. Are we allowed to see in both these provisions a new rule, which sets its path against the supremacy of that principle? Or are these only exceptions, which have to be applied as restricted as possible? It is clear that this is an issue for valuation. How highly does one value the principle of contract? How does one value the attempts to bring more equivalency in contractual relations? The balancing of these against each other is decisive here.

291
   Berbarengannya penyelidikan intelektual dan penilaian yang sama itu Kita ketemukan pada penghalusan hukum. Ps. 1925 B.W. mengatakan, bahwa suatu pengakuan di muka sidang dalam suatu acara.perdata mengikat, memberikan bukti sempuma istilahnya. Suatu penyelidikan mengenai dasar dari aturan itu menemukan dasar tersebut di sini, yaitu bahwa setiap orang dapat menguasai hak-hak perdatanya secara bebas, dapat mempertahankannya atau melepaskannya. Dari situ timbul akibat, bahwa aturan ini tidalc, berlalcu di dalam peristiwa—peristiwa, di mana penguasaanbebas ini tidak ada pada, fihak-fihak. Pasal 825 B.W. menetapkan Page 99 hal itu untuk pemisahan benda-benda,-' akan tetapi itu juga harus diterima sebagai demikian untuk perceraian, pengampuan, pengingkaran sahnya seorang anak, dan sebagainya. Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa terhadap perceraian yurisprudensi berlainan.{Lihat buku penuntun I ini, halaman 244.}
291

   We find the same confluence of intellectual inquiry and valuation with the refinement of law. Art. 1962 ‘B.W.’ (Civil Code) tells us that a ‘gerechtelijke bekentenis’ (judicial confession) in a civil litigation is binding, yields so-called ‘volledig bewijs’ (conclusive evidence). An inquiry into the reason for this rule indicates as it’s ground that everybody can freely dispose of one’s private rights, can maintain them or give them up. From this it follows that this rule does not hold in those cases, in which the parties don’t have a right to such a free disposal. Art. 810 ‘Rv.’ (civil procedure) determines Page 99  this for the separation of property; it should be accepted also for the divorce, for ‘curateele’ (tutelage), contesting the lawfulness of a child etc. It is a well-known fact that the case law concerning divorce is different. {See this Manual I, p. 244.}

292
   Menurut pendapat saya ini bukanlah peristiwa yang memberikan alasan untuk keragu-raguan seperti pada beding/janji konkurensi; disini tidak ada asas yang bertabrakan dengan asas. Akan tetapi di sini H.R. dalam tahun 1883 dan sampai sekarang kebanyakan hakim masih berSikap kritis terhadaP aturan bahwa perceraian dilceluarkan dari penguasaan bebas fihak-fihalc. Hakim tidak menghargai tinggi peraturan itu. Penghalusan hukum, yang selalu harus merintis jalannya melawan interpretasi kita, ditolak karenanya. Ini berakibat bahwa penghalusan hukum juga dalam peristiwa-peristiwa yang lain, di mana kritik itu tidak berlaku, hanya dengan susah payah merebut tempat.{Lihat H.R. 7 Nov. 1930, N.J. 1931, 91, dengan catatan dan diskusi mengenai hal itu dalam N.J.B. 1931.}
292

   In my view there is no place for doubt here, whereas there was concerning the ‘concurrentiebeding’ (non-competition clause); here there is no principle that clashes with another principle. But here in 1883 the ‘H.R.’ (Supreme Court) was critical, as the judge often still is, of the rule that the divorce is withdrawn from the free disposal. It (the Court) doesn’t value this rule highly. The refinement of law, which always has to find a way against the interpretation of the words, is therefore rejected. This has as a consequence that [the refinement of law] has had difficulty to capture a place, even in other cases where such criticism would play no role. {See ‘H.R.’ (Supreme Court)7 Nov. 1930, N. J. 1931, 91, with annotations and discussion about this in N.J.B. 1931.}

293
   Orang melihat: apa yang terjadi pada analogi dan penghalusan hukum itu selalu merupakan pekerjaan rangkap. Hal ini sudah diketahui orang sejak abad pertengahan. Di samping pemisahan dalam jus commune dan jus singulare,. aturan dan pengecualian, aturan sesuai dengan asas dan aturan sebagai penyimpangan dari asas, terdapatlah pemisahan dalam hukum "favorabel" dan hukum "odieus". Yang pertama harus ditafsirkan "benigae" dan yang lain harus ditafsirkan sempit. Kodifikasi menolak pembedaan seperti itu. Portalis dalam Titre préliminaire dari Code ingin memasukkan peraturan itu: "La distinction des lois odieuses et favorables faite dans la vue d'étendre ou de restreindre leur disposition est abusive". {Ini saya angkat dari de Tourtoulon, loc. cit., halaman 431. Ia tidak memberitahukan tempat penemuan usul Portalis.} Bahwa ini tidak dimasukkan, itu sangat boleh jadi bukannya karena pembentuk undang-undang tidak menyetujui ucapan itu. Pembentuk undang-undang menganggapnya tidak perlu. Namun demikian pembedaan yang pada umumnya dinilai tidak dapat diterima tetap ada pengaruhnya.
293

   One can see: it is always double work that is done in the case of analogy and refinement. This was already known during the Middle-Ages. As well as the division between ius commune and ius singulare, rule and exception, rule according to and deviating from the principle, there was the division between favorable and odious law. The former had to be interpreted „benigne", the latter restricted. The codification rejected the distinction. Portalis had wanted to include in the Titre préliminaire of the Code the provision: „La distinction des lois odieuses favorables faite dans la vue d'étendre ou de restreindre leur disposition est abusive. {I borrow this from de Tourtoulon t. a. p. p. 431. He doesn’t mention the citation place of Portalis’ proposal.} The reason that it was not included was probably not because the legislator did not subscribe to it. He considered it superfluous. Nevertheless the distinction which is generally deemed objectionable has maintained its influence.

294
   Akan tetapi, orang dapat bertanya apakah tidak tepat abad ke-18 menolaknya? Apakah pembedaan itu tidak mengakibatkan kesewenang-wenangan? Pembedaan itu dapat mengakibatkan kesewenang-wenangan. Dapat dimengerti, bahwa suatu kodifikasi yang bermaksud mengatur seluruh kehidupan hukum dalam suatu undang-undang yang mencakup segalanya dengan jalan subsumsi logis yang sederhana, tidak mau tahu tentang pembedaan itu. Segera setelah analogi dan penghalusan hukum menjadi metoda-metoda penting untuk penemuan hukum dalam praktek, pembedaan itu semakin besar artinya, akati tetapi sekaligus (bersama-sama dengan itu) timbul tuntutan akan kepastianPage 100  dari ketentuan-ketentuan undang-undang yang mencakup segalanya.
294

   But, one can ask, didn’t the 18th century reject it correctly? Doesn’t the distinction lead to arbitrariness? It may indeed do so. It is understandable that a codification which supposedly lays down the whole practice of law in one all-embracing law and controls it with the simple method of subsuming logically, would want to discard it. As soon as analogy and refinement become important methods of finding law, this practice gains esteem, Page 100 but at the same time there will be the call for the certainty of conclusive legal provisions.

295
   Kepastian itu tidak dapat dkapai. Analogi dan penghalusan hukum selalu menuntut tempat lagi, dan dengan itu juga kebebasan untuk menilai bagi hakim menuntut tempatnya, suatu kebdbasan yang bukan kesewenang-wenangan, melainkan suatu peluang main. Kita sudah menunjuk beberapa batas yang harus ditarik di sini, kita masih akan menunjuk yang lain-lain; kita dapat meringkas ini semua kalau kita mengatakan, bahwa putusan baru dan aturan baru, juga yang dibuat oleh hakim, harus mendapat tempat dalam sistem hukum dari bangsa tertentu dalam waktu tertentu.
295

   This certainty cannot be attained. Analogy and refinement will time and again demand a place, and with these also the liberty of the judge to apply valuation, a liberty which is not arbitrariness, but discretion. We pointed already to some boundaries which have to be drawn here, we must still indicate others; we can summarize all these when we say that a new decision and a new rule, including the one established by the judge, have to find their place in the system of law of a certain people in a certain time.

296
§ 17. Sistem terbuka dari hukum.   Dalam paragraf 12 kita katakan bahwa tatanan hukum merupakan suatu sistem, artinya bahwa berbagai pengaturan itu berhubungan satu sama lain, yang satu. ditentukan oleh yang lain, bahwa pengaturan-pengaturan dapat dikelompok-kelompokkan secara logis, kekhususan-kekhususan dapat dikembalikan ke peraturan-peraturan umum, sampai asas-asasnya ditunjukkan.
   Akan tetapi sama sekali tidak benar, bahwa ini mengakibatkan dengan pekerjaan yang logis mumi dari sistem ini dapat disimpulkan putusan bagi setiap peristiwa yang terjadi. Ini temyata dari pembuktian kita dan sekarang tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Tidak mungkin ada ketertutupan logis dari hukum. Orang banyak bertengkar mengenai hal itu, kebanyakan di bawah semboyan: ada atau tidak ada kekosongan dalam hukum (Lücken). Kerapkali pertengkaran itu merupakan pertengkaran kata-kata, banyak kesalahfahaman di dalamnya; yang diartikan dengan kekosongan pengertian orang tidak selalu sama.
296

§ 17. The open system of the law.   In § 12 we said that the ordering of law forms a system, in other words that the different regulations cohere, that the one is determined by the other, that they can be arranged logically, particularities being reduced to general rules until the principles can be indicated.
   However this does not mean that for every case which occurs a decision can be deduced from this system by pure logical effort – far from it. This follows from our argument as a whole, and doesn’t need further explanation at this moment. A logically closed system of law is out of the question. There has been much fought over this, mostly using the expression: whether there are gaps (Lücken) in the law or not. But often this fight was a verbal dispute, it contained much misunderstanding; people did not always understand the same by gaps.

297
Apabila orang mengingkari adanya kekosongan, karena setiap perselisihan dapat dan harus menemukan keputusannya dan hakim tidak pemah diizinkan untuk mengatakan: " di sini ada kekosongan, saya tidak tahu", maka orang lalu bertitik tolak dari pengertian kekosongan yang lain dari pada apabila orang membuktikan,•ahwa undang-undang dapat menunjukkan kekosongan-kekosongan dan juga bahwa analogi tidak selalu menolong dan lalu hakim sendiri harus mengisi kekosongannya, seolah-olah ia pembentuk undang-undang, seperti yang dikatakan oleh ps. 1 KUHPerd. Swis. Dalam persoalan yang akhir ini yang dimaksudkan kekosongan dalam undang-undang, dalam persoalan yang pertama yang dimaksudkan kekosongan alam hukum. Akan tetapi lebih baik orang menyingkirkan pengertian "kekosongan" itu. Barang siapa menggunakan pengertian itu,Page 101  maka ia sudah berpegang pada suatu prinsip yang harus ditinggalkan. Sebab ia bertitik tolak dari gagasan, bahwa dengan kegiatan intelektual saja, dengan memasang kejadiannya di bawah peraturannya dapat diketemukan keputusannya. Perbedaan hanya ada mengenai pertanyaan apakah peraturan itu hanya harus dkari dalam undang-undang ataukah juga di luamya. Suatu pengetahuan yang mendalam mengenai analogi membuat orang mengerti apa yang tidak dapat diterima dari pendapat ini: itu adalah kegiatan intelektual yang dilakukan pada perundang-undangan yang ada, dan sekaligus dia memberi tempat untuk penilaian.
297

If the existence of gaps was contested because every dispute should and can find its decision and because the judge is never allowed to say: „there is a gap here, I do not know [what to decide] ", [then] one assumed a different concept of gap, than when one argued that the law can have gaps, that even analogy cannot always help and that the judge in those cases will have to supplement the open space himself, as if he was the legislator, as art 1 of the Swiss code says. In the last case people are talking about gaps in the written law, in the first case about gaps in the law as such. It is better however to put the concept of „gap" aside completely. One who uses this concept already has an opinion that Page 101  has to be abandoned. For he takes as given that the decision can be found by intellectual effort alone, by the ranking of a case under the rule. In that case, difference of opinion only exists as to the question whether this rule has to be sought in the written law alone or also outside of it. A good insight in analogy makes clear why this opinion is objectionable: the analogy is intellectual exertion performed on the existing legislation, at the same time it leaves space for valuation.

298
Penerapan analogis adalah penerapan, akan tetapi ia sekaligus menciptakan sesuatu yang baru. Apabila orang mengingat, seperti yang sudah kita lihat dalam paragraf sebelumnya, bahwa penafsiran dan analogi itu berbaur menjadi satu, tidak berbeda secara prinsipiel, dan selanjutnya bahwa, seperti halnya kita tunjukkan dalam paragraf 10 dan berikutnya, kita memang dapat menetapkan data-data interpretasi dan nilainya masing-masing, akan tetapi tidak dapat memberikan peraturan-peraturan yang jitu, kapan metoda ang satu harus dipakai dan kapan metoda yang lain, bahwa karenanya juga disana ada tempat untuk penilaian dari hakim sendiri, maka jelaslah bahwa pada interpretasi juga berlaku hal yang sama. Tidak dapat diragukan bahwa Burckhardt benar, jika ia berkata: "Zwischen Ergänzung eines Rechtssatzes, Ausdehnung eines gegebenen Rechtssatzes nach Analogie und Auslegung ist nur ein Unterschied des Grades". {Die Lücken des Gesetzes und die Gesetzesauslegung (1925), halaman 85.} 
298

Analogical application is application, but at the same time it is the creation of something new. When one realizes, as we saw in the preceding section, that interpretation and (application by) analogy are merging, do not differ from each other fundamentally, and that further on, as was pointed out in the sections 10 and following, we certainly can establish the data of the interpretation and their relative value, but can never give conclusive rules as to when the one method has to be used and when the other, that there is therefore also room for an autonomous judgment of the judge, then it is clear that the same is true for the interpretation. Doubtlessly Burckhardt is right, when he says: „Zwischen Ergänzung eines Rechtssatzes, Ausdehnung eines gegebenen Rechtssatzes nach Analogie und Auslegung ist nur ein Unterscheid des Grades." {Die Liicken des Gesetzes und die Gesetzesauslegung (1925) p. 85.}

299
Akan tetapi kita dapat melangkah satu langkah lebih jauh: setiap keputusan, juga keputusan yang terjadi sesuai dengan kata-katanya, adalah sekaligus penerapan dan penciptaan; selalu ada penilaian dari orang yang memutus, yang juga menetapkan penerapannya. Ini sudah dibawa serta oleh sifat penerapan sendiri. Suatu keputusan itu secara logis memaksa hanyalah apabila prepositio mayor dan minor sudah ditentukan. Minor: "A membeli" yang dipergunakan oleh hakim apabila ia menghukum untuk membayar harga pembelian, ditentukan oleh hakim sendiri. Bahwa di sini ada pembelian, itu adalah keputusan hakim dan di dalam keputusan itu telah terletak penilaian mengenai peraturan pembelian. {Bandingkan B. Horvath, Gerechtigkeit und Wahrheit, Revue intemationale de la théorie du droit IV (1929/1930), halaman 9.} Di dalam setiap penemuan hukum terdapat kegiatan logis, keterikatan kepada data-data; juga selalu ada kebebasan. Perbedaan antara yang satu dengan yang lain hanyalah perbedaan dalam tingkat.
299

But we can go a step further: every decision, also those which are so-called done according to the wording of the law, are at the same time application and creation; there is always the judgment of the person who decides, that co-determines the decision. This follows already from the nature of the application itself. The conclusion is only logically compelling as far as the prepositio major and minor are given. The minor: A. has purchased, which the judge uses if he orders the payment of the purchase price, is formulated by himself. It is his decision that there is a purchase here and the judgment about the rule of purchase is already contained in that decision. {Compare B. Horvath, Gerechtigkeit und Wahrheit, Revue internationale de la théorie du droit IV (1929/1930) p. 9.} In every finding of law there is logical exertion, binding to data; there is also always freedom. The difference between one case and another is only a difference in degree.

300
   Orang yang berkeberatan terhadap kesimpulan ini hanyalah orang yang beranggapan bahwa keputusan-keputusan hanya diketemukan dengan terusmenerus menalari suatu data tertentu secara logis, yang dari situ orang majuPage 102  selangkah demi selangkah. Dalam kenyataannya kita menemukan keputusan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin data dan kemudian memberikan keputusannya. Akhimya di dalam keputusan selalu terdapat suatu loncatan.
   Siapa yang menyadari hal ini, juga mengerti, bahwa keputusan tidak pemah merupakan deduksi dari suatu sistem yang tertutup. Meskipun demikian tidak dapat diragukan bahwa hukum merupakan suatu sistem, suatu keseluruhan dari pengaturan-pengaturan yang secara logis muat. Akan tetapi suatu sistem yang karena hal itu adalah karya manusia yang penuh kekurangan, di sana-sini tidak menunjukkan kekosongan, melainkan suatu sistem yang menurut sifatnya tidak selesai dan tidak dapat selesai, karena sistem itu menjadi dasar dari semua keputusan yang menambahkan sesuatu yang baru kepada sistemnya sendiri. Saya berpendapat, yang paling tepat sistem ini kita sebut sistem terbuka.
300

   Only he who thinks that decisions can only be found by logical reasoning from a certain point onwards, a fixed given, from where one goes further step by Page 102  step, can make an objection to this conclusion. Actually, however, we find them by assembling as many data as possible and then making the decision. The decision always involves a leap in the end.
   Anyone who has this insight understands also that the decision is never a deduction from a closed system. Nevertheless there is no doubt that the law forms a system, a whole of logically adequate provisions. But this system does not reveal gaps here and there due to the faulty work of human beings, but [rather] is incomplete by nature and cannot be complete, because it is the foundation of decisions, which themselves add something new to the system. I think this is expressed best, when we speak of an open system.

301
   Kita masih dapat menjelaskan sistem ini dari segi lain.
   Hukum adalah keseluruhan dari norma-norma, akan tetapi bukan keseluruhan dari norma-norma yang berlaku tidak tergantung pada waktu dan tempat, seperti misalnya peraturan-peraturan logika, melainkan keseluruhan dari norma-norma yang wibawanya diperoleh dari kejadian-kejadian historis tertentu (tindakan fihak perundang-undangan atau, pada hukum kebiasaan, perbuatan dari orang-orang yang tunduk kepada hukum). Selanjutnya itu adalah norma-norma yang minta diterapkan dan akhimya tergantung kepada penerapan itu lagi. Jadi hukum adalah sistem dari norma-norma dan sistem dari perbuatan-perbuatan (perundang-undangan, yurisprudensi, pelaksanaan oleh administrasi, perbuatan-perbuatan dari yang bersangkutan yang menyesuaikan diri kepada hukum). Hukum adalah suatu "Sollen", suatu yang seharusnya, akan tetapi suatu "yang seharusnya" yang terikat kepada suatu "Sein", kejadian-kejadian historis. Hukum hanya berlaku dalam waktu tertentu, dalam suatu lingkungan tertentu.
301

   We can clarify this from yet another perspective.
   The law is a set of norms, not however of norms which are valid independently of time and place — such as for example the rules of logic — but of norms, which derive their authority from particular historical events (the act of legislation, or in the case of customary law, the actions of persons subjected to the law). Furthermore these are norms which require application and are again in the end dependent on this application. It is thus a norm-system and at the same time a system of actions (legislation, administration of justice, execution by the administration, actions of people concerned, which are oriented at the law). It is a „Sollen", an „ought", but an „ought" connected to a „being", to historical events. Law is only valid within a certain time, within a certain circle of people.

302
   Sifat rangkap ini kelihatan jelas kalau kita bkara tentang sistem terbuka. Hukum tidak pemah selesai, hukum berubah sehari-hari. Tidak hanya oleh perundang-undangan, penciptaan hukum baru secara sadar, juga oleh penerapannya. Kita juga dapat mengatakan dengan cara berikut: hukum dapat dilihat "dinamis", tidak "statis". {Bandingkan mengenai istilah-istilah ini Kelsen, Die philosophischenGrundlage der Naturrechtslehre und der Rechtspositivismus (1928), halaman 15/16. Horvath, loc. cit.} Ajaran ketertutupan logis melihat hukum sebagai sistem yang statis, yang tetap tidak berubah, selama pembentuk undang-undang tidak bertindak. Di situlah letak kesalahannya.
   Bilamana demikian halnya, maka akibatnya adalah bahwa kita harus tidak menganggap kebalikan antara pembentuk undang-undang dan hakim secara tajam berlawanan satu sama lain: yang pertama menciptakan hukum, yang kedua menegakkan hukum, yang pertama bebas, yang kedua terikat, melainkan harus melihatnya sebagai berikut: pada yang pertama kebebasan adalah primer, pada yang kedua keterikatanlah yang primer
Page 103 , yang pertama dalam kegiatan penciptaan hukum yang baru bagaimanapun selalu terikat kepada penegakan hukum yang lama, yang kedua dalam kegiatan penegakan bagaimanapun selalu menambahkan sesuatu yang baru kepada yang ada.
302

   This double character becomes clear, when we speak of an open system. The law is never „complete”, it changes daily. Not only by legislation, the conscious creation of new law, [but] also by application. We can express this also in this way: the system has to be seen as „dynamic", not „static". {See further about these terms Kelsen, Die philosophischen Grundlage der Naturrechtslehre und der Rechtspositivismus (1928) p. 15/16. Horvath t. a. p.} The doctrine of logical closure sees it as a static system, that remains unchanged as long as the legislator doesn’t intervene. There lays its mistake.
   If this is the case, then it follows from this, that we should not understand the contradistinction between legislator and judge as a sharp demarcation: „the first creates law, the second maintains law, the first is free, the second is bound", but instead in such a way that for the first
Page 103  the freedom is primary, while for the second the binding is [primary]. In the creation of the new the first remains always bound to the maintenance of the old, while the second in the maintenance always adds also something new to the existing. 

303
   Akan tetapi ini adalah penambahan dan tidak lebih dari itu. Akibatnya adalah, bahwa hakim tidak dapat dengan sewenang-wenang menciptakan hal-hal yang baru, melainkan harus memberi titik taut dengan hukum yang ada. Kegiatan hakim ini mengandung dalam dirinya kegiatan historis. Jika sistemnya selalu berubah, maka sistem itu hanya dapat dimengerti dalam perubahannya. Siapa yang dengan cara ini mencari hukum baru, harus selalu bertanya: bagaimanakah hukum yang lama itu sekarang jadinya, apakah saya dapat melihat garis perkembangan di dalamnya, apakah saya membangun terus pada hukum yang ada, apakah yang baru itu sesuai dengan yang lama?
   Dan sekaligus ia harus bertanya kepada dirinya sendiri: kemanakah saya pergi kalau saya melakukan langkah ini, konsekuensi-konsekuensi apakah yang terkandung di dalamnya? Dia harus mengingat sifat logis dari penilaian kita yang selalu mendorong ke konsekuensi-konsekuensi yang lebih jauh, justru karena dalam hukum selalu yang sama minta perlakuan yang sama.
303

   But this is addition, nothing more. The consequence is that he cannot call new things into being arbitrarily, but has to seek contact with the existing. This means working historically. If the system is changing continuously, it can only be understood in its change. The one who seeks new law in such a way, must always ask: how did the old come about, can I discover the trend of an evolution in it, do I build upon the existing, does it fit with this?
   And at the same time he has to ask himself: where do I go when I take this step, what are the consequences entailed by it? He has to take into account the logical nature of our judgment, which continuously compels towards further consequences, precisely because in the law that which is equal always requires equal treatment.

304
   Barang siapa sadar betul akan sifat dari analogi, maka ia sekaligus melihat tempat interpretasi historis dan tempat interpretasi teleologis. Dia mencari garis berurutan yang teratur. dia menengok ke,belakang untuk dapat melihat ke depan. Di sinilah terletak batas-batas untuk penilaian bebas pada penemuan hukum, yang saya maksudkan pada akhir dari paragrat sebelumnya.
   Kita membangun terus pada suatu sistem. Hukum mungkin menunjukkan retak-retak yang nampaknya tajam dalam perundang-undangan, terutama jika perundang-undangan ini karena meyakini jiwa revolusioner dengan sadar berusaha menciptakan hukum baru, namun hukum tetap terikat kepada apa yang oleh abad-abad yang lampau diperbuat dari padanya. Sebaliknya, betapapun terikatnya, hukum bukanlah hukum jika di dalamnya tidak ada arah, usaha untuk mencapai sesuatu yang menjadi tujuan kita. Dengan demikian tempat interpretasi historis dan interpretasi teleologis dengan sendirinya menunjukkan dirinya.
304

   He who has a clear view of the nature of analogy will also understand the place of historical and teleological interpretation. He seeks a principle of gradualness. He looks back, to be able to look forwards. Here are the limits to free judgment when finding law, which I pointed out at the end of the last section.
   We build upon a system. In legislation the law may seem to show sharp incisions, in the most extreme when these are penetrated by a revolutionary spirit, and the law may consciously strive after the new, still [the law] remains bound by what the centuries have contributed to it. Conversely, however much it may be bound, law would not be law if it was not oriented toward something, if there was no aspiration toward something which we imagine. Thus the place of the historical and teleological interpretation become self-evident.

305
§ 18. Penafsiran menurut sejarah hukum; Tradisi; Lembaganya.   Sudah menjadi kebiasaan untuk tidak membedakan antara penafsiran undang-undang menurut sejarah terjadinya dan penafsiran menurut sejarah hukum yang sebenamya, melainkan menggabungkan keduanya menjadi satu dengan namaPage 104  penafsiran historis. {Perbedaan itu betul diadakan oleh J.P. Fockema Andreae, loc. cit halaman 11. Ia melawankan interpretasi menurut asal dengan interpretasi menurut terjadinya undang-undang. Juga oleh P. van Bemmelen, Rechtsgeleerde opstellen (1891) I, halaman 6: interpretasi historis dan interpretasi legislatif. Mengenai interpretasi historis pada umumnya lihatlah disertasi akademik dari C. Gruys, Utrecht (1933).} Pada keduanya orang melihat penyelidikan akan maksud dari pembentuk undang-undang; sejarah yang lebih tua, hukum sebelum adanya undang-undang, hanya dianggap penting karena pembentuk undang-undang dianggap menghendaki dipertahankannya hukum yang sudah ada sebelum undang-undang itu. Pendirian kita yang dipaparkan dalam paragraf-paragrat 9, 11 dan 17, adalah lain. Untuk menetapkan maksud dari pembentuk undang-undang penyelidikan mengenai hukum yang lebih tua tidak begitu penting: meskipun pembentuk undang-undang mengoper suatu formula dari seorang penulis yang lebih tua, belumlah pasti bahwa dengan berbuat begitu kepada formula itu dia memberikan arti yang seluruhnya sama dengan yang dimaksudkan oleh penulig lama itu, belum pasti bahwa dia juga mengoper apa yang diungkapkan di sekitar formula itu oleh penulis lama itu. Nilai yang kita berikan kepada penyelidikan sejarah bertumpu pada dasar yang lain; nilai itu bertitik tolak dari pandangan yang lain terhadap pekerjaan pembentuk undang-undang.
305

§ 18. Historical interpretation of the law. Tradition. The institution.   It is customary not to distinguish between the interpretation of the law according to the history of its establishment and the truly legal historical one, to take them both together under the name Page 104  „historical interpretation". {The distinction is made however by J. P. Fockema Andreae t. a. p. p. 11. He compares interpretation according to origin with interpretationaccording to the genealogy of the law. Also by P. van Bemmelen, Rechtsgeleerde Opstellen (1891) I p.6: historical and legislative interpretation.} Both are seen as an inquiry into the intention of the legislator; the older history, the law before the codified law, is deemed important only because the legislator is supposed to have wanted its preservation. Our point of view, indicated in the sections §§ 9, 11 and 17, is different. The inquiry into the law of an earlier time is of minor relevance for the determination of the intention of the legislator: even if the legislator adopts an older writer’s formula, this doesn’t mean that he gives it completely the same meaning as this writer did, that he also adopts that which this writer has enunciated in the context of this formula. The value which we attach to the historical inquiry rests on another ground; it assumes another view on the work of the legislator.

306
   Pada halaman 44 kita tunjukkan, bahwa orang melawankan metoda obyektif penafsiran dengan metoda subyektif; obyektif: undang-undang itu sendiri; subyektif: undang-undang sebagai pemyataan kehendak dari pembentuk undang-undang. Pada halaman itu kita mengatakan: tidak obyektif atau subyektif, melainkan obyektif dan subyektif. Undang-undang adalah sekaligus pemyataan kehendak dari pembentuk undang-undang dan suatu nilai tersendiri. Sekarang kita harus menambahkan kepada pemyataan itu: undang-undang adalah masih sesuatu yang lain: undang-undang adalah juga satu bagian dari kehidupan hukum. Itu adalah kehidupan yang selalu berubah-ubah dari suatu bangsa yang hanya dapat dikenal secara historis dalam bentuk-bentuk hukum. Di dalam perundang-undangan hukum difiksikan, dan kepada formula yang memfiksikannya diberikan wibawa untuk masa yang akan datang, akan tetapi penetapan formula itu bukannya penciptaan dari sesuatu yang tidak ada, melainkan suatu pertalian yang sadar atau tidak sadar dengan yang ada, suatu pembangunan lanjut pada dasar-dasar yang sudah diletakkan. Setiap undang-undang baru membawa suatu unsur baru ke dalam sistem hukum, tetapi membawanya di dalam sistem itu, yang baru itu tidak pemah baru sepenuhnya. Kenyataan yang diungkapkan oleh Madzab Sejarah inilah yang menurut pendapat saya masih selalu tidak cukup kita sadari.
306

   As we pointed out on p. 44, people compare the objective method of legal interpretation with the subjective; objective: the law in itself; subjective: the law as expression of the intention of the legislator. We concluded there: not objective or subjective, but rather objective and subjective. The written law is both the expression of intention of the legislator and at the same time it is a value in itself. Now we have to add to this: it is also something else: it is also a part of the practice of law. This is the ever changing life of a people, which can only be distilled from the forms of the law by historical research. The law is fixed by legislation and the formula which is used for this gains authority for the future, but this determination is not a creation from nothing, but consciously or unconsciously there is adherence to that which already exists, foundations which were already laid are taken as starting point. Every new law brings a new element into the system of law, but it brings this into the system, the new is never completely new. In my opinion we still are not impressed enough by this truth, brought to light by the Historical School.

307
   Juga jika kita lihat dengan demikian penafsiran menurut sejarah hukum dan penafsiran menurut sejarah undang-undang dapat berbarengan, akan tetapi penafsiran menurut sejarah hukum lalu tidak mendapat tempat sebagai bagian dari penyelidikan kehendak pembentuk undang-undang, namun sebaliknya penafsiran menurut sejarah undang-undang menjadi sebagian Page 105 dari penyelidikan jalannya perkembangan. Terutama interpretasi menurut sejarah undang-undang itu tidak penting sebagai penetapan maksud dari orang-orang yang menyandang wibawa untuk membuat undang-undang, melainkan suatu mata rantai dalam suatu rangkaian, suatu bagian dari suatu garis yang kadang-kadang membentang dari abad ke abad. Untuk hukum perdata kita tidak pemah lain; kehendak dari pembuat undang-undangnya Napoleon sebagai demikian bagi kita sama saja, akan tetapi Code-lah yang dalam sejarah kita sangat penting dan karena itu penerusan atau perubahan garis yang diperlihatkan oleh kitab undang-undang itu dapat mempunyai arti bagi kita.
307

   Even within this view it is possible that the legal historical and the statute historical interpretation merge, but in that case the legal historical is not part of the inquiry into the intention of the legislator, but rather the other way round, the statute historical is part of thePage 105 inquiry into the historical development. It [the statute-historical interpretation] is not primarily important then as a determination of the intention of the persons, endowed with authority, who composed the law, but it is a link in a chain, part of an evolution, which sometimes stretches out over centuries. The significance of the history of the realization of the Code for our civil law has always been like this; the intention of the legislators of Napoleon has no specific relevance for us as such, but the Code has a great significance for the history of our law and therefore the continuance or change of development, which the history of that codification shows, can be important for us.

308
   Akibat dari pendapat kita adalah bahwa tidak ada nilainya untuk menyandarkan diri pada sejarah saja tanpa apa-apa yang lain, tanpa menunjukkan apa yang dalam sejarah memimpin si penafsir. {Contoh H.R. 12 Maret 1926, N.J. 1926, 777, W. 11488, dalam perkara Koolen melawan Kotapraja Gouda mengenai perikatan alami.} Juga tidak ada nilai setiap penyandaran kepada sejarah, di mana diangkat satu dari banyak kejadian-kejadian yang pemah terjadi dan menyodorkannya kepada si pencari hukum. Hal seperti itu dulu dilakukan orang dan sekali-kali masih dilakukan orang mengenai peraturan-peraturan Romawi atau keanehan-keanehan Jerman. Bukan kejadian yang sudah lama terjadi (anteseden) itu yang mempunyai arti, melainkan garis perkembangannya. Sudah barang tentu pada garis itu ada titik-titik yang lebih penting, yang dalam perjalanan waktu kemudian memperoleh wibawa yang lebih besar. Menunjukkan hal ini adalah tugas dari penyelidikan sejarah hukum. Titik-titik' seperti itu untuk hukum perikatan kita adalah hukum Romawi dan hukum Prancis dari abad ke-18, yaitu Pothier.
308

   Our opinion has as a consequence that a simple appeal to the history, without indicating what in this history guided the interpretation, is worthless. {An example: ‘H.R.’ (Supreme Court)12 Maart 1926, N. J. 1926, 777, W. 11488, in the case Koolen against the Gemeente Gouda about the natural obligation.} Any appeal to history is also worthless where there is only one antecedent selected from many, and pointed out to the one who seeks law. This was done in the past and it is still done sometimes with Roman rules or German curiosities. It is not [one specific] antecedent which has meaning, but the trend in a development. Of course there are points in such a development which are more important, which gained preponderance in the course of time. It is the task of the legal historical inquiry to point these out. Such points for us are the ‘verbintenissenrecht’ (law of obligations) of Roman law and of the French law of the 18th century, especially Pothier.

309
   Hukum perikatan kita berstruktur Romawi; untuk sebagian besar tidak lain dari pada tradisi Romawi yang dilanjutkan. Akan tetapi bukannya hukum Romawi-nya sendiri yang penting, melainkan hukum Romawi sebagaimana secara historis berpengaruh pada hukum kita. Ilmu yang lebih baru sudah menunjukkan, bahwa banyak dari yang dianggap hukum Romawi oleh abad-abad pertengahan dan para ahli Pandekt sampai akhir abad ke-19, bukanlah hukum Romawi. Untuk kita hal itu tidak kurang pentingnya. Justru kebalikannya, bagi kita lebih besar artinya bagaimana Pothier dan Voet melihat hukum Romawi dari pada bagaimana hukum Romawi itu menurut ajaran interpolasi yang lebih baru dan menurut penemuan-penemuan dalam kertas-kertas lama (papyrus). Betapapun tingginya nilai yang akhir itu dari sudut pandangan historis, untuk kita pada pelaksanaan hukum yang sekarang yang akhir itu adalah suatu tahap yang lebih jauh dari kita letaknya dari pada hukum Romawi sebagaimana keadaannya dalam resepsi (penerimaan kedalam hukum kita). Hukum Romawi dalam resepsi itu terdapat pada titik permulaan suatu garis yang harus kita tarik terusPage 106  dan yang menjadi lebih penting semakin dekat garis itu mendekati zaman kita.
309

   The structure of our ‘verbintenissenrecht’ (law of obligations) is Roman; largely it is nothing else than the Roman tradition that is continued. However it is not the Roman law in itself that is important, but the way in which it influenced ours historically. The science of later days has shown that much, that was held as Roman law by the Middle Ages and the Pandectists, till the end of the nineteenth century, actually was not Roman. This doesn’t make it less important for us. On the contrary, to us the way in which Pothier and Voet saw the Roman law is of greater significance than how it should be seen according to the more recent interpolation doctrine and the papyrus-findings. However great the importance may be from a historical point of view, for us in practicing the current law the latter is a phase, which is further away from us than the Roman law as it developed in the reception. It is situated at the start of a line, Page 106  which we have to draw further and which gets more important the nearer it gets to our own time.

310
Dan juga terhadap Pothier kita harus melepaskan diri dari gambaran yang kebanyakan masih melekat pada kita, yang menganggapnya sebagai komentar undang-undang, suatu komentar yang lalu mendahului undang-undang dan mempunyai wibawa yang lebih besar dari pada komentar yang lebih muda kemudian. Pothier untuk yang teralchir kali sebelum kodifikasi, memberilcan ringkasan dari seluruh hukum dalam Traités-nya. Ia lakukan itu dengan sederhana dan jelas sekali, karyanya besar pengaruhnya pada Code, terutama dalam hukum perikatan. Dengan demikian pentingnya Pothier untuk penyelidikan historis ditunjulckan, tetapi juga Pothier adalah tidak lain dari pada satu mata rantai di dalam perkembangan. Pothier bukan pembaharu hukum, melainkan orang yang melukiskan hukum menurut pandangan-pandangan tradisional. Jadi Pothier harus dilihat dalam hubungannya dengan pendahulu-pendahulu dan rekan-rekan seangkatannya; ucapan-ucapannya tidak penting karena ucapan-ucapan itu merupakan perumusan lebih lanjut dari maksud-maksud para pembuat Code, melainkan karena ucapan-ucapan itu merupakan ringkasan dari seluruh tradisi yang mendahului kodifikasi dan karenanya lebih dari sesuatu yang lain dapat menunjukkan hubungan antara yang sebelumnya dengan Code.
310

   Also concerning Pothier we have to free ourselves from the rather common conception which sees in him a sort of commentary of the law, a commentary that precedes the law and has more authority than any later one. Pothier was the last before the codification to summarize the whole system of law in his Traités. He did this simply and crystal-clear, his work had a great influence on the Code, especially in the law of obligations. This makes clear why Pothier is important for the historical research, but also Pothier is nothing else than a link in a development. He was not an innovator of the law, but somebody who described it according to the traditional views. Pothier has to be conceived therefore in relation to his predecessors and contemporaries; his statements are not important because they specify the intentions of the makers of the Code, but because they summarized the complete tradition that preceded the codification and could therefore show the connection between that tradition and the Code more than anything else. 

311
Karena itu kita akan selalu harus menggeluti Traitésnya. Di samping itu masih ada sesuatu yang lain. Kita percaya kepada karya Pothier, juga karena kualitasnyalah yang menentukan wibawanya. Apa manfaatnya bagi kita pengetahuan dari para penulis yang mendahului kodifikasi, bilamana tidak pasti, bahwa di samping fakta bahwa mreka menikmati wibawa, juga bahwa mereka berhak mendapat wibawa? Andaikata itu tidak demikian, maka akan tetap ada keragu-raguan apakah mereka melukiskan hukum dengan tepat. Karena itu penyandaran pada penulis-penulis lain, di bagian-bagian di mana Code tidak mengikuti Pothier, nilainya jauh lebih kecil. Tidaklah pasti, bahwa Code mengakui wibawa penulis-penulis yang lain itu, apakah formula yang kita ketemukan kembali pada mereka oleh Code juga diambil dari mereka, dan kemudian kita tidak tahu apakah hukum yang mereka lukiskan memang mereka reproduksi kembali dengan tepat. {Lihatlah diskusi dari penulis ini dengan L.C. Hofmann mengenai Bourjon dan wibawanya untuk interpretasi ps. 1977 B.W. dalam W.P.N.R. 2060 dan 2075.} 
311

This is why we will always have to engage ourselves with his Traités. Something else can be added. We think Pothiers work is reliable, it is also the high quality of it which determines his authority. What benefit would we derive from the knowledge of the authors who preceded the codification, if it was not an established fact that they were not only held in high esteem, but also deserved this? If this were not the case, there would remain doubt as to whether they described the law correctly. This is why, where the Code didn’t follow Pothier, the appeal to other authors has so much less meaning. It is not certain that the Code awarded them authority, or whether it did also actually adopt the formula from them which we find with them, and then, we don’t know if they indeed gave a correct picture of the law they described {See a discussion by the writer of this with L. C. Hofmann about Bourjon and his authority for the interpretation of art. 2014 ‘B.W.’ (Civil Code) in W.P.N.R.. 2060 and 2075.}

312
Yang penting pertama-tama adalah hukumnya; bukan pendapat-pendapat para penulis. Pothier kenal hukum Prancis sebelum Code tanpa acl;1 tandingannya dan tahu seninya untuk melulciskannya. Bahwa karena itu kepada kata Pothier kita harus memberikan wibawa yang lain daripada wibawa sebagai unsur di dalam jalannya perkembangan, itu tidak saya bantah, akan tetapi ini menyinggung suatu persoalan, wibawa dari ilmu, Page 107 yang masih kita simpan untuk kemudian. {Lihat sesudah ini halaman 158 dan seterusnya.} Di sini yang kita persoalkan adalah perkembangan historisnya.
312

In the first place it is the law that matters; not the opinions of authors. Pothier knew the law of France before the Code better than anyone else and understood the art of how to describe it. I do not dispute that we therefore have to award still another kind of authority to his word, other than that of being an element in a historical evolution, but this touches on something which we will keep Page 107  for later, the authority of science. {See below p. 123 ff.} Here we are concerned with the historical development.

313
   Suatu contoh dari peraturan undang-undang, yang hanya dapat dimengerti secara historis adalah pasal-pasal 1322 dan 1317 B.W. Yang pertama menge-nai pembatalan perjanjian karena kesesatan. Pembatalan ini dimungkinkan dalam hal kesesatan dalam kemandirian (zelfstandingheid) benda. Akan tetapi apakah "kemandirian benda" itu? Kemandirian benda itu apa pada pembelian, yang kata-katanya pada penglihatan pertama mengingatkan kepada pembelian, dan kemandirian benda itu apa pada perjanjian-perjanjian yang lain? Houwing dalam disertasinya {Kesasatan pada perjanjian (1888).} yang terkenal menyelidiki perkembangan ajaran kesesatan sebelum zaman Pothier dan semasa Pothier dan dia sampai pada kesimpulan, bahwa gambaran palsu yang mendorong salah satu fihak untuk mengadakan perjanjian, baru berpengaruh atas akibat hukum dari perjanjian ini, jika orang, dengan memperhatikan segala keadaan, harus menganggap, bahwa kedua belah fihak menggantungkan perjanjian mereka kepada benamya gambaran itu seperti kepada suatu syarat. {Halaman 148.} 
313

   An example of legal provisions, which can only be understood historically, are the articles. 1358 en 1353 ‘B.W.’ (Civil Code) The first pertains to the ‘vernietiging’ (annulment) of contracts on the ground of ‘dwaling’ (error). This is possible when there is error concerning the ‘zelfstandigheid der zaak’ (substance of the matter). But what is „the substance of the matter"? What is it in a purchase, to which the words at first sight seem to refer, and what [is it] in other contracts? In his well-known doctoral thesis {Dwaling bij overeenkomsten (1888).2 p. 148.} Houwing has made an inquiry into the development of the ‘dwalingleer’ (doctrine on error) before Pothier and with Pothier and he comes to the conclusion that the mistaken conception which motivated one of the parties to enter into the agreement, only has consequences for the legal effects of [the agreement], if one can assume, taking into account all the circumstances, that both parties had made their agreement taking the truth of this conception as a condition for their concord.2 

314
Formula inilah yang ia anjurkan kepada hakim. Doktrin dan yursprudensi menerimanya. Dan sekarang tidak dapat diragukan bahwa Houwing mendasarkan kesimpulan-kesimpulannya tidak hanya pada Pothier atau pada penyelidikan historis, sama sekali tidak. Dia menunjukkan bahwa Pothier meringkaskan asas yang diucapkannya secara tidak sempuma dan merumuskannya secara tidak tepat, akan tetapi tanpa penyelidikan sejarah itu Houwing tidak akan dapat menemukan kebebasan untuk mengajukan formulanya sendiri sebagai ganti formula dari undang-undang. Yang esensial dalam formula itu: relevansinya kesesatan tergantung pada gambaran fihak-fihak, ia temukan pada Pothier, dan Pothiermenghubungkannya dengan ajaran kesesatan in substantia Rowami; pada Pothier perkembangan dari kriterium obyektif ke kriterium subyektif pada pembedaan antara kesesatan dan kesesatan yang tidak relevan mencapai titik akhir sementara. Terminologi dari Code dan dari undang-undang kita tetap terminologi Romawi, sejaran memberi kita kebebasan untuk melepaskan diri dari arti harfiah kata-katanya.
314

It is this formula which he recommends to the judge. Doctrine and case law have accepted it. Houwing certainly didn’t ground his conclusion solely on Pothier or on historical research. On the contrary, he shows that Pothier poorly summarized the principle which he had stated and formulated it incorrectly, but without the historical research he would never have been able to find the freedom to substitute his formula for the one of the law. In Pothier he found the essential element: the relevance of the error being dependent on the conception of the parties, and Pothier ties this to the Roman doctrine of error in substantia; the development from objective to subjective criterion for the distinction whether an error is relevant or not finds its provisional end point with him. The terminology of the Code and our law remained Roman, history gives us the freedom to disengage from the literal meaning of the words. 

315
   Yang akhir itu juga berlaku bagi kata-kata "untuk kepentingan sendiri memperjanjikan" dalam ps. 1322 B.W. Dalam Majalah Mingguan Hukum Perdata (Weekblad van Privaatrecht) tahun 1916 {No. 2427 – 31.} saya berusaha menunjukkan, bahwa suatu janji untuk kepentingan orang ketiga baru memberikan hak kepada orang ketiga ini, jika janji itu diikatkaPage 108 n pada suatu perjanjian yang sah antara fihak-fihak. Di sini sudah tentu saya harus tidak membkarakan apakah saya berhasil dalam pembuktian ini. Itu saya kutip di sini, karena dalam tulisan itu sepenuhnya diikuti metoda yang di sini dibela sebagai interpretaasi historis; penunjukan perkembangan historis dari peraturannya, permulaan yang sangat terbatas pada bangsa Romawi, yang untuk penolakan prinsipiel mengikuti pembatasan berlakunya perjanjian hanya antara fihak-fihak, perluasannya dalam abad-abad pertengahan, faktor-faktor yang di sini memperoleh pengaruh dalam hukum Prancis dari abad ke-16 sampai abad ke-18, Pothier, tetapi bukan hanya Pothier dari Traites des Obligations, tetapi juga penggarapannya lebih lanjut di tempat lain, Code dan kemudian Kitab Undang-undang Napoleon untuk negeri Belanda, sejarah undang-undang kita. Sekali lagi, bukan hanya sejarahnya yang saya pakai sebagai dasar untuk menganjurkan formula saya, akan tetapi bagaimana saya akan menemukan formula itu, dari mana saya ambil kebebasan untuk menempatkan formula saya itu dari pada kata-kata sempit dari undang-undang, jika bukan penalaran historis, penunjukan garis perkembangan undang-undang yang memberikan kebabasan itu?
315

   The same is applicable also for the words „ ‘ten bioehoeve van zichzelve bedingen’ (to stipulate for the benefit of oneself)" in art. 1353. In the Weekblad van Privaatrecht of 1916 {No. 2427—'31} I have tried to show, that a stipulation for the benefit of a third party only renders a right for this party, if it is bound to a valid Page 108  agreement between the parties. Of course I have to leave it an open question as to whether I have succeeded in this argument. I refer to it here because it completely follows the method which I defended here as the historical interpretation; pointing out the historical development of the rule, the very restricted beginning with the Romans, which followed after a principled exclusion, a restriction of the effects of the agreement to the parties alone, the extension of it in the Middle Ages, the factors which began to influence it in the French law from the 16th to the 18th century, Pothier, but not only the Pothier of the Traité des Obligations, but also the elaboration elsewhere, the Code and then later the ‘Wetboek Napoleon voor Holland’ (Code of Napoleon for the Netherlands), our history of written law. Again, it was not only the history to which I appealed in my recommendation of the formula, but how could I have found it, from where would I have taken the liberty to substitute it for the narrower words of the law, if the historical argument, the description of the trend in the development of the written law, had not given that liberty.

316
   Dalam kedua hal (ps. 1322 dan ps. 1317)—dan itu akan dapat ditambah banyak dari hukum perikatan dan tidak hanya dari situ—yang kita persoalkan adalah mengenai pengertian yang baik dari suatu peraturan yang dirumuskan tidak sempuma oleh pembentuk undang-undang. Penyelidikan historis juga dapat berguna untuk mengajukan suatu peraturan, yang rhenurut penyelidikan itu undang-undang tidak mengatakan apa-apa. M. Bregstein dalam disertasinya "Ongerechtvaardigde verrijking" {Amsterdam 1927.} (mem rkaya diri yang tidak dapat dibenarkan) berusaha menunjukkan, bahlka juga ukum kita mengenal peruntutan kembali dari memperkaya diri yang tidak beralasan. Di dalam undang-undang kita ada peraturan-peraturan khusus yang dapat dikembalikan ke suatu asas: apa yang diterima tanpa dasar, harus dikembalikan, akan tetapi asas ini tidak diucapkan dan nampaknya bertentangan dengan penunjukan sumber-sumber perikatan dalam ps. 1233 B.W. Namun demikian Bregstein memandang boleh membela asas itu dan kalau perlu tuntutan-tuntutan yang dibangun atas dasar asas itu berdasarkan tradisi. Ia menunjukkan perkembangan dari ajaran itu sampai Pothier.
316

   In both cases — and they could be augmented with many from the law of obligations and not only from there— the issue was to get a good understanding of a rule which was poorly formulated by the legislator. The historical inquiry can also serve to posit a rule, about which the law is silent. M. H. Bregstein has tried to demonstrate in his doctoral thesis Ongerechtvaardigde verrijking {Amsterdam 1927.} that our written law also contains a ‘terugvordering van ongerechtvaardigde verrijking’ (revindication of unjust enrichment). There are specific provisions in our law which can be understood as the expression of a principle: that which has been received without grounds should be returned, but this is not explicitly stated and it seems contrary to the formulation of the sources of obligations in art. 1269 ‘B .W.’ (Civil Code). Bregstein nevertheless thinks that he can defend the principle and potential actions founded on it on the ground of the tradition. He demonstrates the development of the doctrine up to Pothier.

317
Di dalam Code asas itu tidak diketemukan kembali. Tidak dapat diterima adanya dasar bahwa orang secara sadar mau membuangnya. Apakah sekarang berlanjutnya peraturan yang lama berdasarkan tradisi itu tidak boleh dipertahankan? Code mengoper sepenuhnya sistem yang lama itu, mengenai bagian ini ia tidak memberitakan. Apakah juga di sini Page 109 tidak lebih tepat untuk menerima berlanjutnya peraturan yang lama dari pada kebiasaan meniadakannya oleh karena undang-undang membisu? Tentu ini dapat terjadi, akan tetapi juga tidak selalu diizinkan untuk dalam setiap peristiwa menalarinya a contrario. Di samping itu, seorang di antara penulis-penulis Code, barangkali yang paling berarti, yaitu Portalis, sudah menyadarinya waktu dia berkata: "A defaut de texte precis sur chaqie matiere un usage ancien, constant et bien etabli, tient lieu de lois". {Locré, Legislation civile I, 157.} Tradisi Prancis seperti itu baru mempunyai nilai yang sesungguhnya apabila hal itu didukung oleh tradisi Belanda kuno; Bregstein tidak melalaikan untuk menyelidikinya juga.
317

It cannot be found in the Code. There is no reason to believe that it is excluded intentionally. Is it not therefore now permissible to defend the continuance of the old regulation on the ground of this tradition? The Code adopts the old law of obligations completely, but doesn’t speak of this part. Isn’t it more correct Page 109 also here to accept the continuance of the old, rather than the rule that the law abolishes by being silent? This can happen of course, but there is no more reason to think that this is always the case than it is to think that it is always suitable to reason a contrario. Incidentally, one of the authors of the Code, most probably also the most significant, Portalis, understood this already, when he stated: „ A défaut de texte précis sur chaque matière un usage ancien, constant et bien établi, tient lieu de loi.” {Locré, Legislation civile I, 157.} Such a French tradition is only then really meaningful, if it is supported by an old-Dutch one; Bregstein doesn’t omit to extend his inquiry to this as well.

318
   Jadi tradisilah yang menentukan dalam hal undang-undang mencakup hukum yang ada, akan tetapi dalam usahanya untuk merumuskannya tidak berhasil dengan baik, dan tradisi pula yang menentukan dalam hal undang-undang membisu tanpa adanya maksud yang diucapkan untuk meniadakannya; di samping itu akhimya juga tradisi yang menentukan dalam hal undang-undang karena formula yang umum memberi alasan untuk keragu-raguan dan di dalam ketentuan-ketentuan khususnya tidak selalu menuju ke arah yang sama. Pada kesesatan dan janji untuk kepentingan orang ketiga kita dapat menunjukkan garis-garis perkembangan, yang boleh dikatakan berjalan searah; dari Kriteria obyektif ke kriteria subyektif pada kesesatan, pengakuan yang makin bertambah mengenai janji untuk kepentingan orang ketiga. Akan, tetapi juga ada perkembangan-perkembangan yang garisnya berulangkali terputus, di mana aliran yang satu bertabrakan dengan yang lain. Menurut hukum kita masih merupakan problema pertengkaran yang terkenal dan yang masih belum henti-hentinya apakah kita menganut penyerahan hak milik yang kausal atau yang abstrak, artinya apakah hak milik berpindah oleh persesuaian kehendak yang ditujukan kepada pemindahan itu ataukah apakah kecuali itu masih diperlukan dasar peralihan hak milik yang diakui oleh hukum.{Lihat Penunut halaman 149 dan seterusnya.} Juga di dalam problema ini tidak mungkin untuk memihak kepada salah satu fihak tanpa mengetahui perkembangan historis.
318

   So the tradition [plays an important role in the interpretation], where the written law summarized the existing law, but did not succeed in the attempt to formulate it [clearly], and the tradition [plays also an important role] where the written law remains silent [does not explicitly acknowledges it] but shows on the other hand no intention to abolish it; next to this finally the tradition [plays an important role] where the written law raises doubt in its general formulas and doesn’t move always in the same direction in its specific provisions. As far as the error and the stipulation for the benefit of third parties were concerned we could point out evolutionary trends, which were more or less moving in one direction: from objective criteria to subjective in relation to the error, growing recognition of the stipulation for the benefit of third parties. But it also happens that the trend is repeatedly interrupted, that one current dashes against another. According to our law it still is a well-known and undecided issue whether we have a causal or an abstract transfer of ownership, in other words whether the property is transferred by a consensus or whether besides this there is the need for a legally recognized ground for the transfer of ownership {See this Manual II p. 146 ff.1} Also in respect of such an issue it is impossible to take sides without knowledge of the historical development.

319
Akan tetapi di sini peralihan hak milik sama sekali tidak menunjukkan satu garis, justru sebaliknya, kedua garis, garis abstrak dan garis keterikatan kepada kausa, berjalan berdampingan, bertabrakan dan kadang-kadang semrawut. Dapat dimengerti bahwa para pembela dari kedua sistem menyandarkan diri pada histori, pada satu fihak van Oven {Prasaran untuk Broederschap van Candidaat-notarissen (1924).} dan saya sependapat dengan dia menganut peralihan hak milik kausal, pada lain fihak Meyers {W.P.N.R. 2452-6 (Tahun 1916 dan 1917).} dan Cleveringa {Jangkauan kebendaan dari syarat pemecah, disertasi akademik Leiden (1919).} menganut yang abstrak. Dan sekarang janganlah orangPage 110  berkata, bahwa justru dari pertentangan itu terbukti betapa kecilnya nilainya sejarah untuk penemuan hukum. Barang siapa bemalar demikian, maka ia bertitik tolak lagi dari gagasan, bahwa satu faktor, jadi di sini sejarah, akan menentukan penafsirannya. Seperti halnya dengan sarana penemuan hukum yang manapun sejarah tidak memutus sendiri.
319

But here the history certainly doesn’t follow one trend, on the contrary, both trends, the one of abstraction and the one of binding to a cause, move next to or against each other and sometimes merge. It is understandable that the proponents of both systems appeal to the history, on the one hand van Oven {‘Praeadvies’ (nonpaper) for the ‘Broederschap van Candidaat-notarissen’ (Brotherhood of the junior civil-law notaries) (1924).} defending the causal, and I with him, on the other [hand] Meijers {W.P.N.R.. 2452—6 (Volumes 1916 en 1917) and Cleveringa {De zakelijke werking van de ontbindende voorwaarde Ac.-Pr. Leiden (1919).} defending the abstract. And one should not say now, Page 110  that one can conclude from this clash of opinions that the history has little meaning for the finding of law. The one who argues this always assumes that it is one factor – in this case the history – which is decisive for the interpretation. History is in itself however no more decisive than any other expedient of the finding of law. 

320
Akan tetapi bagaimana mencari jalan apabila kata-kata dari undang-undang tidak dapat menyelesaikan persoalan, apabila peraturan-peraturan secara logis tidak sejalan, apabila kita tidalc melihat bahwa di sini persoalannya adalah mengenai pertentangan antara kepastian hukum pada satu fihak, yang demi ketetapan (vastheid) ingin lari ke abstraksi, dan keadilan (kesesuaian dengan hukum/rechtmatigheid) pada lain fihak, yang tidak mau melihat dikukuhkannya apa yang terjadi secara bertentangan dengan hukum, dan (yang penting bagi kita) bahwa pertentangan itu bukan pertentangan yang sekarang baru muncul atau disebabkan oleh ketentuan-ketentuan undang-undang yang tidak jelas, melainkan pertentangan yang sama yang di bawa dari abad ke abad, jika kita tidak menginsafi bahwa ketentuan-ketentuan undang-undang ini hanya dapat dimengerti apabila ketentuan-ketentuan itu menuntun kita untuk memilih suatu pendirian di dalam pertentangan yang tidak pemah berhenti itu?
320

But how should we find our way, when the words of the law are not conclusive, when the provisions can’t be put together logically, if we do not understand that there is a battle here between legal certainty on the one hand, which is driving at the abstraction in virtue of the fixedness and on the other hand justice, which doesn’t want to sanction anything which happened contrary to the law and — what matters most to us — if we do not understand that this battle is not one that recently arose or which is caused by obscure legal provisions, but that this is the same battle which had been fought for ages, that these legal provisions can only be understood if they guide us in a choice for a standpoint in this never ending discord?

321
   Apabila dengan begini peranan dari penafsiran historis sudah ditunjukkan dengan tepat, maka akibatnya adalah bahwa tidak dapat disebutkan hal-hal . tertentu yang mempunyai wibawa dan hal-hal yang lain yang kurang wibawanya. Di manapun di mana dapat ditunjukkan adanya tradisi, penafsiran historis adalah penting, akan tetapi apakah dapat ditunjukkan adanya tradisi itu sendiri hanya dapat diputuskan oleh penyelidikan historis.
   Pendapat inilah yang dianut oleh para pengerja lanjut (bewerkers) dari penuntun (handeleiding) ini, apabila mereka pada pembkaraan peraturan-peraturan setiap kali mendahuluinya dengan penyelidikan historis. Hal itu selalu bagus sekali dilakukan oleh Planiol dalam buku pelajarannya yang terkenal.
321

   If the role of the historical interpretation is pointed out correctly this way, then it can be concluded that it is impossible to specify certain subjects for which it has authority and others for which this is less the case. Everywhere where the tradition can be shown, it is relevant, but [the question] whether the tradition can be shown can only be decided by historical inquiry.
   It is this conception which was followed by the editors of this manual, when they let the discussion of the rules be preceded each time by an historical inquiry. This is continually done very beautifully by
Planiol in his well-known textbook.

322
   Saya sudah katakan, bahwa sejarah itu sendiri sebagai sejarah tidak pemah menentukan. Ini berlaku untuk setiap data dari penemuan hukum, akan tetapi terutama untuk penyandaran diri pada tradisi. Barang siapa memberikan wibawa kepada tradisi, maka ia melakukannya itu karena dia beranggapan, bahwa di dalam hukum itu ada kontinuitas, bahwa peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan kita selalu ada hubungannya dengan yang lama dan meneruskan yang lama itu lebih lanjut. Dari alasan itu sendiri timbul akibat, bahwa kelanjutan (voortgang) itu tidak berhenti dengan ditetapkannya undang-undang. Untuk penyelidikan historis titik inilah yang terpenting, akan tetapi juga masih ada sesuatu sesudahnya.{Ini tidak diakui oleh Geny, Méthode d'interprétation I No. 99. Mengenai hal ini lebih banyak di bawah ini.}
322

   I said that the history is never decisive in itself. This is true for every given finding of law, but especially for an appeal to the tradition. The person who gives authority to it, does so because he believes that there is continuance in law, that our rules and decisions will time and again elaborate on the old and will carry this on. This leads to the conclusion that this continuance doesn’t stop with the establishment of the written law. This is the most important point for the historical inquiry, but there is something else which comes after this. {GENY fails to appreciate this Methode d'interprétation I No. 999. This will be discussed further below.}

323
   Segera kita membkarakan perkembangan, maka kita tidak berhak untuk berhenti di sesuatu tempat; kita harus jalan terus. Suatu penggunaan tradisi yang sepenuhnya tidak historis misalnya Page 111 apabila orang dalam hukum perdata intemasional membela dalil, bahwa pembentuk undang-undang kita menganut prinsip ajaran statuta dan oleh karena itu apabila undang-undang tidak mengatakan apa-apa maka kita harus memakai ajaran statuta itu sebagai pedoman.{Demildanlah Opzoomer Wet Algemene Bepalingen (1884) halaman 151.} Hukum perdata intemasional kita jelas tidak dapat dimengerti tanpa pengetahuan mengenai ajaran statuta, jadi juga tidak dapat diteraplcan tanpa pengetahuan mengenai ajaran statuta, akan tetapi barang siapa berhenti pada ajaran itu dan perkembangannya sampai abad ke-19, lupa bahwa justru dalam abad ke-19 hukum perdata intemasional memasuki jalur-jalur baru, bahwa dengan itu ajaran statuta untuk sebagian besar ditinggalkan, bahwa lcarena itu suatu keputusan yang menyandarkan diri pada ajaran statuta tidak diberi motivasi yang cukup. Ini juga dapat kita formulasikan lebih umum sebagai berikut: barang siapa menerima tradisi, sekaligus harus bemai menghadapi tradisi secara kritis.
323

   As soon as we speak in terms of development, we are not entitled to stand still somewhere, we have to go on. The tradition is used Page 111 completely unhistorically, when for example in international private law people defend the thesis that our legislator took the ‘statutenleer’ (statute-doctrine) as point of departure and that when the written law is silent, we therefore have to take this statute-doctrine as our line of action. {Like this Opzoomer Wet Alg. Bep. (1884) p. 151.} It is certainly therefore impossible to understand our international private law and to apply it, without knowledge of the ‘statutenleer’ (statute-doctrine), but the one who only takes this doctrine and its development up till the 19th century into account, forgets that international private law took new turns especially in the 19th century, and that in the course of this the ‘statutenleer’ (statute-doctrine) was largely abandoned, which means that a decision which appeals to it is not motivated sufficiently. We can formulate this also more generally thus: the one who accepts the tradition, has to be bold enough to be critical about it.

324
   Apabila dengan begini kita melihat nilai dari sejarah untuk penemuan hukum, maka jelaslah, bahwa keberatan yang banyak kita dengar yang mengatakan bahwa barang siapa mcnyandarkan diri pada sejarah mencampuradukkan penyelidikan genetis dan normatif, tidaklah kena. Kita tidak sampai pada keputusan, apa yang harus, dari penetapan mengenai menjadi bagaimana yang ada itu, kata orang. Untuk hukum ini tidak tepat. Keputusan mengenai apa yang hukum, terikat kepada peraturan-peraturan yang membantu kita sebagai data obyektif. Data ini hanya dapat dikenal secara historis. Pasti ada perbedaan antara penyelidikan sejarah hukum mumi dengan penyelidikan sejarah hukum dalam rangka penemuan hukum.
324

   If we understand the value of history for the finding of law in such a way, then it is clear that we are not affected by the much heard objection that whoever appeals to history confuses ‘genetisch’ (genealogical) and normative inquiry. It is argued that we don’t derive a decision about what has to happen from the assessment of how the existing has come about. This is not correct as far as law is concerned. The decision about what has to count as law is bound by rules, which we encounter as objectively given. This given can only be known historically. There certainly is a difference between the purely legal historical inquiry and ours. The first only ascertains, while the second draws a conclusion for the present.

325
Yang pertama hanya mengkonstatasi saja, yang kedua menarik kesimpulan untuk masa sekarang. Yang pertama akan memisahkan lain antara penting dan tidak penting dari apa yang disajikan oleh sejumlah fakta, untuk itu ia bertanya: apa yang sekarang diketemukan kembali dari sejumlah fakta itu? Pada penyelidikan historis mumi kita berbalik untuk dari masa kini melihat ke masa lampau, pada interpretasi menurut sejarah hukum kita berbalik dua kali, yaitu pertama berbalik ke masa lampau, lalu berbalik lagi ke masa sekarang. Siapa yang tidak beranggapan dapat menggali hukum hanya dari pengetahuannya mengenai apa yang seharusnya, selalu terikat kepada histori.
325

Out of everything offered by the mass of facts, the first will make a selection between important and unimportant in a different way, it will ask: did it have influence at that time?: the second: what can we recognize of this now? With a purely historical inquiry, we turn around to look from the present to the past, with the historical interpretation we make the turn twice, firstly back to the past, then again to the present. Anyone who doesn’t belief that law can only be found by distilling it from one’s own insight in what ought to happen, is always bound to the history.

326
   Sejarah hukum adalah sesuatu yang lain dari pada sejarah peraturan. Untuk penyelidikan seorang historikus hukum yang sesunguhnya sejarah peraturan tidaklah begitu penting; yang penting adalah hukum sebagimana hukum itu hidup dalam keputusan-keputusan dan tingkah-laku. Sebaliknya interpretasi menurut sejarah hukum mulai Page 112 dengan peraturannya: Burgerlijk Wetboek mengambil peraturannya dari Code, Code mengambilnya dari Pothier, dan seterusnya, akan tetapi penyelidikan itu selalu mengakibatkan penyelidikan dari hukumnya sendiri, formulanya akhimya penting sebagai kristalisasi dari hukumnya. Persoalannya adalah apa yang sekarang hukum; untuk itu kita harus tahu apa yang dulu hukum. Sejarah dari formula-formula menunjukkan kepada kita apakah ada perubahan ataukah penerusan (apakah B.W. bertautan atau tidak dengan Code), akan tetapi andaikata ada penerusan, maka yang penting adalah hukum yang dkakup di dalam formula.
326

   This history of the law is something different from the history of the rule. The history of the rule is of minor importance for the inquiry of the real legal historian; what matters is the law as it actually existed in the decisions and actions. The legal historical interpretation, however, starts with the history Page 112  of the rule: the ‘B.W.’ (Civil Code) adopted it from the [French] Code, the Code from Pothier, etc., but this inquiry always leads to the inquiry into the law itself, in the end the formula is important as the crystallization of the law. The question is, what is the law at present; for this we have to know what the law was in former times. The history of formulas teaches us whether there was change or continuance (whether the ‘B.W.’ (Civil Code) was aligned with the [French] Code or not), but if there was continuance, then it is the law as it was summarized in the formula which matters. 

327
Kita mengakui wibawa Pothier, lcarena kita percaya, bahwa dia mclukiskan hukum dari zamannya secara teliti, kita pergunakan karya-karyanya untuk mengetahui apa yang hukum di Prancis sebelum Code. Akan tetapi jawaban yang lebih tepat atas pertanyaan ini diberikan oleh penyelidikan mengenai yurisprudensi. Karena itu keputusan-keputusan hakim dari masa yang dulu-dululah yang terutama penting untuk penyelidikan kita; keputusan-keputusan sebelum undang-undang, juga keputusan-keputusan yang dijatuhkan setelah undang-undang, sebab dalam keputusan-keputusan itu kita paling baik dapat menunjukkan garis tradisi. Benang itu jalan terus sampai sekarang, dengan demikian terdapatlah hubungan antara wibawa histori dan wibawa yurisprudensi. Akan tetapi mengenai hal itu kita bkarakan dalam paragraf berikutnya nanti. Di sini .lebih dulu sesuatu yang lain. Bukan hanya peraturannya, tetapi juga bukan hanya keputusan hakim, melainkan kehidupan kemasyarakatannya sendiri yang bagi seorang historikus merupakan tempat mengejawantahnya hukum dan juga perkembangan dari kehidupan kemasyarakatan itulah yang penting untuk penyandaran pada tradisi.
327

We give authority to Pothier, because we are confident that he described the law of his times accurately, we use his works to know what the law was in France before the Code. But the inquiry into the case law gives a more exact answer to this question. Therefore the decisions of judges of former times are especially important for our inquiry; the decisions before the written law was established, as well as the ones which immediately followed after this, because in these decisions we can best point out the thread running through the tradition. That thread runs on up till the present, in this way there is a connection between the authority of the history and the one of case law. But more about this in the next section. We first have to deal with something else here. It is not the rule alone, nor the decision of the judge alone in which the law is manifest to the historian, it is the social life itself, and it is also the development of this, which is important for the appeal to the tradition.

328
   Hukum adalah pengaturan hubungan-hubungan antara orang-orang. Pada penyandaran pada tradisi kita harus bertanya hubungan-hubungan apa yang ada pada waktu peraturannya dibuat, untuk dapat menentukan apakah yang tetap ada dalam hubungan-hubungan itu sekarang menyebabkan orang harus mengertikan peraturannya seperti dulu, atau apakah justru suatu perubahan di dalamnya juga mengandung perubahan peraturannya dalam dirinya. Bagaimana struktur ekonomis dan teknis dari masyarakat tempat berfungsinya peraturan itu dipandang dari sudut kebudayaan? Di dalam hukum kita selalu terikat kepada fakta-fakta. Dari fakta-fakta saja orang tidak pemah dapat menyimpulkan hukumnya, akan tetapi hukum tidak pemah dapat dikenal tanpa adanya fakta-fakta. Fakta dalam hubungan ini tidaklah hanya apa yang benar-benar terjadi antara fihak-fihak, melainkan juga kejadian sebagai tipe hubungan kemasyaratakan dan karena itu hubungannya sendiri. Tidak ada penyelidikan sejarah hukum tanpa penyelidikan keseluruhan di mana hukum mcrupakan bagian dari keseluruhan itu. Barang siapa membuka buku sejarah hukum, Page 113 maka ia segera melihat bahwa sejarah hukum adalah sejarah dari lembaga-lembaga hukum yang diperintahkan kepada kita, artinya suatu sejarah dari kompleks-kompleks kejadian yang benar-benar terjadi, yang diikat menjadi satu oleh peraturan-peraturan hukum.
328

   Law is a regulation of the relations between human beings. When we appeal to tradition we have to ask the question, which relations existed when the rule was established, to be able to determine if that which has remained the same in these relations should make us understand the rule in the same way as formerly, or that a change in these implies also a modification of the rule. What was the economic and technical structure of the society in which the rule had to work, what also the cultural context in which it functioned? In the law we are always bound to the facts. The law can never be derived from the facts alone, but it is impossible to know the law without (knowing) the facts. In this context fact doesn’t only mean that which actually happens between the parties, but also that which happens as a specific social phenomenon. No legal historical inquiry, without an inquiry into the totality in which the law participates. The one who opens a book on legal history Page 113  will soon observe, that it is a history of legal institutions, which is offered to us, in other words a history of those arrangements of actual events that are kept together by legal rules.

329
   Pengertian lembaga hukum jarang diuraikan; ahli sejarah hukum mempergunakannya, sarjana hukum dalam arti sempit tidak memperhatikannya. Walaupun demikian ia juga tidak dapat tanpa pengertian itu. Tidak ada ahli hukum tata negara yang dapat melukiskan hukum dari negara pada masa sekarang tanpa memberikan gambaran tentang kerajaan atau parlementarisme. Yang kemudian ia gambarkan itu adalah lembaga-lembaga negara. Tidak hanya mengenai hak-hak raja dan dewan perwakilan rakyat yang dipermasalahkan, juga tidak hanya prakteknya, tetapi mengenai peraturan-peraturan di dalam praktek, mengenai seluruh gejala, sebagaimana gejala itu dikuasai oleh peraturan-peraturannya. Demi suatu tujuan tertentu dibuat peraturan-peraturan; peraturan-peraturan itu mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang berhubungan satu sama lain dan sebagai kesatuan menampilkan diri kepada pengamat kehidupan kemasyarakatan.{Bandingkanlah definisi dari Stahl, Die Philosophie des Rechts 113 (1854) halaman 293. "Rechtsinstitute sind Komplexe von Tatsachen und tatsächlichen Beziehungen und ihren rechtlichen Normen, die sammtlich durch die Einheit der ihnen innewohnenden Bestimmung ein unauflösliches Ganzes bilden". Juga Savigny, System I par.5. Dalam arti lain G. Renard mempergunakan pengertiannya, La théorie de l'Institution (1930) lihat halaman 26.} Justru seperti itulah keadaannya dalam hukum perdata. Di dalam suatu lembaga oleh orang-orang diusahakan dkapai suatu tujuan tertentu dengan cara tertentu dengan pertolongan peraturan-peraturan hukum. Kita tidak dapat mengatakan bahwa hak milik itu suatu lembaga hukum; hak milik adalah suatu bentuk yang dipergunakan pada berbagai lembaga, akan tetapi milik pribadi atas tanah dan sistem sewa tanah adalah lembaga hukum.
329

   The concept of legal institution is seldom analyzed; the legal historian uses it, the jurist in a more narrow sense leaves it aside. However it is also indispensable for [the jurist]. Nobody who practices ‘Staatsrecht’ (state law) will describe the law of the present day State without outlining monarchy or parliamentarism. He then pictures the institutions of the state. Not only do the rules about the rights of the King and the ‘Staten-Generaal’ (States-General) matter, nor only the practice, but the rules in practice, the whole phenomenon, as it is managed by the rules. Rules are laid down with a certain goal in mind; these rules lead to actions, which are connected to each other and which present themselves as a unity to the observer of social life. {Compare the definition of Stahl, Die Philosophie des Rechts 113 (1854) p. 293. „Rechtsinstitute sind Komplexe von (correctie) Tatsachen und tatsächlichen Be-ziehungen und ihren rechtlichen Normen, die sammtlich durch ihre Einheitder ihnen innewohnenden Bestimmung ein unauflösliches (correctie) Ganzes bilden." Also Savigny, System I § 5. The concept is used in another sense by G. Renard, La théorie de I'Institution (1930) see p.26.} In the private law it is exactly the same. In an institution people pursue a certain goal in a certain way with the help of legal rules. We can’t say that property is a legal institution; ownership is a form which is used in many institutions, but private property of land and the system of land tenure are [legal institutions].

330
Badan hukum adalah suatu kategori; perkumpulan.yang berbadan hukum adalah suatu pengertian dari hukum positif kita, akan tetapi kedudukan sebagai perhimpunan (verenigingswezen) adalah suatu lembaga, yang mempunyai bagian-bagian mandirinya lagi, seperti perhimpunan vak dan perusahaan. Sejarah hukum melukiskan perkembangan kemasyarakatannya lembaga-lembaga ini, di dalam perkembangan kemasyarakatan itu sejarah hukum melihat peraturan-peraturannya. Penafsiran his.toris pertama-tama untuk mengerti peraturan-peraturan ini, akan tetapi peraturan-peraturan ini berubah bersama-sal6 dengan lembaga-lembaganya; tanpa lembaga-lembaga itu peraturan-peraturan tersebut tidak dapat dikenali. Karena itu penafsiran historis akan bersedia mengingat perkembangan dari lembaga-lembaga itu juga dalam kehidupan hukum dewasa ini. Atau apakah untuk persoalan-persoalan hukum perhimpunan tidak penting sekali bahwa perhimpunan vak yang sangat berkuasa dan perseroan terbatas, Page 114 yang di dalam perdagangan dunia ikut menentukan, menggunakan bentuk yang pada waktu undang-undang tahun 1855 diundangkan terutama dipergunakan oleh sositet-sositet dan perkumpulan-perkumpulan filantropis (perkumpulan untuk kasih-sayang kepada sesama hidup)?
330

‘Rechtspersoon’ (Legal person) is a category; An ‘vereeniging’ (association), having legal personality, is a concept of our positive law, but the association as social phenomenon is an institution, which again has its own autonomous parts, such as the ‘vakvereeniging’ (trade union) and the ‘onderneming’ (enterprise). The legal history describes the social development of these institutions, [and] it conceives in these the legal rules. The historical interpretation is in the first place concerned with the rules, but these rules change as the institutions change; it is impossible to know them without knowing the institution. Therefore also the development of these in the present day legal life will be taken into account. Or wouldn’t it be in particular relevant for questions about the ‘vereenigingsrecht’ (law of association), that the powerful trade unions and the ‘naamloze vennootschap’ (companies limited by shares), Page 114  which take part in the world trade, use the same form, that was primarily used by ‘societeiten’ (club houses) and philanthropic ‘genootschappen’ (societies) when the law of 1855 was promulgated?

331
   Dengan demikian interpretasi historis mendorong ke interpretasi sosiologis atau interpretasi teleologis. Apabila diselidiki sehubungan dengan hubungan-hubungan yang manakah suatu peraturan dibuat dan bagaimana hubungan-hubungan itu berkembang, maka pada pertanyaan "bagaimana sekarang" akan harus dilihat sesuai dengan hubungan-hubungan dewasa ini, tujuannya, yang diusahakan dkapai sekarang. Penafsiran historis menunjukkan, bahwa meskipun peraturan pada waktunya dapat dan harus dilihat sendiri sebagai peraturan itu, namun pada akhimya peraturan itu hanya dapat dimengerti dalam hubungannya dengan hubungan-hubungan yang untuk hubungan-hubungan itu peraturan itu ditulis. Sosiologi melihat hubungan-hubungan itu sendiri, peraturan-peraturannya hanya dilihat. oleh sosiologi sepanjang peraturan-peraturan itu ada pengaruhnya pada hubungan-hubungan itu. Kita harus bertanya mengenai apa yang seharusnya, mengenai peraturannya, akan tetapi peraturan untuk dan di dalam hubungan itu.
   Dengan demikian kita harus meninjau berturut-turut wibawa yurisprudensi untuk penemuan hukum dan penafsirannya menurut hubungan-hubungan kemasyarakatan yang sesungguhnya. Mengenai hal ini kita bahas dalam paragraf-paragraf berikutriya.
331

   In this way historical interpretation leads to the sociological or teleological one. When it has been investigated what the relations were which were taken into account in the formulation of the rule and how these relations have developed, then the question „what now?" will be treated in reference to the relations of the present, the goal, which is strived for at this moment. Historical interpretation teaches that the rule, in the end can only be understood in the context of the relations for which it was written, even though in due time it can and has to be viewed autonomously. Sociology looks at the relations themselves, only at the rules as far as they have influenced these relations. We have to inquire what should be, what the rule is, but the rule for and in the relation.
   Thus we have to treat successively the authority of the case law for the finding of law and the interpretation according to the actual social relations. About this in the next sections.

332
§ 19. Wibawa yurisprudensi   Belumlah begitu lama berselang adanya anggapan secara umum baOra penilaian hakim di luar hubungan yang tunduk kepada keputusannya tidak diakui wibawanya. Sampai sekarang masih banyak yang berpendapat seperti itu. Hakim menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto, tugasnya bukanlah membuat peraturan-peraturan yang mempunyai jangkauan umum, Seluruh tujuan dari ketatanegaraan kita, pemisahan antara kekuasaan perundang-undangan dan kekuasaan kehakiman, sistem kasasi, semuanya menutup pintu bahwa yurisprudensi sebagai demikian diakui wibawanya. Non exemplis sed legibus judkandum est. Orang boleh menghormati penilaian HR mengenai suatu persoalan hukum, akan tetapi penghormatan itu tidak lain dari pada penghormatan yang harus diberikan kepada ucapan dari setiap orang yang mempunyai pengetahuan mengenai suatu persoalan yang ia bkaralcan.
332

§ 19. The authority of case law.   It is not so very long ago that it was generally accepted that other than the relations subjected to his decision, no further authority was due to the decision of a judge. Many still have this opinion. The judge applies the law, finds the law in an individual case, it is not his task to formulate rules with a general application. The general set up of our ‘staatsinrichting’ (polity), the division between legislative power and judicial power, the system of cassation, all this excludes authority of case law as such. Non exemplis sed legibus judicandum est. One may have respect for the judgment of the ‘H.R.’ (Supreme Court) about a legal question, but this respect is no other than that due to the decision made by anyone who is knowledgeable concerning the issue about which he speaks.

333
Setiap waktu orang dapat mengesampingkannya apabila orang yakin akan ketidaktepatanya; penilaian itu mempunyai wibawa karena bobot dari argumentasinya dan tidak karena orang yang menjadi supmber dari penilaian itu. Apabila asas ini terdapat dalam keseluruhan lembaga-lembaga hukum kita, itu adalah tujuan kodifikasi kita pula. Wibawa yurisprudensi yang lebih dulu ada harus Page 115 diputuskan, arrets de reglement dalam mana parlemen-parlemen Prancis mengundangkan bagaimana mereka selanjutnya akan memutus dalam satu atau lain persoalan, dilarang (ps. 5 C.c.). Undang-undang A.B. kita mengikuti jejak pasal 5 C.c. memerintahkan "Tiada hakim boleh memutus dalam perkara-perkara yang tunduk kepada keputusannya berdasarkan peraturan umum, disposisi atau reglemen". (ps. 21 A.B.). 
333

One can always leave it aside if one is convinced that it is incorrect; it has authority because of the weight of its argumentation, not because of the person from whom it emanates. This is a principle which is not only inherent in the totality of ‘onze staats- en rexchtsinstellingen’ (the institutions of our state and law), but it was also the design of our codification. The previous authority of the case law had to Page 115  be broken down, the arrêts de règlement, in which the French parliaments declared how they would decide henceforth in a certain legal issue, were forbidden (art. 5 C.c). By imitation of this our ‘Wet houdende Algemeene Bepalingen’ (Law containing General Provisions) prescribes: „No judge is allowed to decide cases subjected to his judgment ‘bij wijze van algemeene verordening, dispositie of reglement’ (in the form of a general bye-law, disposition or regulation)." (art 12).

334
   Apabila demikian tujuannya—alangkah berbedanya prakteknya. Siapa yang menghadiri pembelaan dalam perkara-perkara perdata, akan melihat, bahwa seorang pengacara tidak pemah merasa dirinya lebih kuat daripada apabila dia dapat mendasarkan diri pada putusan HR, bahwa penguraian dan memperbandingkan penafsiran hakim sudah biasa di muka sidang pengadilan. Daftar yurisprudensi itulah yang dari pembelaan itu ia anggap yang terpenting untuk keputusannya. Publikasi putusan-putusanlah yang oleh setiap sarjana hukum diikuti sebagai hal yang paling tidak dapat ditinggalkan, betapapun sempitnya waktu yang dapat disisihkan oleh pekerjaan sehari-liarinya untuk studi. Mempelajari jalannya perkembangan yurisprudensi, sistematisering hasil-hasilnya, oleh ilmu juga dianggap sebagai tugasya yang paling utama. Mengikuti jejak Prancis maka yang pertama diusahakan dkapai dengan catatan-catatan di bawah putusan-putusan baik dalam Nederlandse
334

   Even though the design may have been like this — how different the practice has become. Anyone who attends a [legal] counsel’s closing speech in a civil case will observe that a lawyer never feels stronger than when he can appeal to a decision of the ‘H.R.’ (Supreme Court), that analysis and comparison of judicial interpretation is a common occurrence at the bar. It is the list of case law as part of the closing speech which the judge takes home as most important for his decision. How little time for study the daily work may leave to the judge, it is the publication of case law, which every jurist keeps up to date with as that which is most necessary. Also science sees the study of the way the case law develops, systematizing its results, as its main task. Following France, the former is pursued by annotations to the decisions, in the ‘Ned. Jurisprudentie’ (Journal of Dutch case law) as well as in the ‘Weekblad van het Recht’ (Weekly on Law).

335
Jurisprudentie maupun dalam Weekblad van het recht. Dan mengenai yang terakhir: bandingkahlah tempat yang diduduki oleh yurisprudensi dalam buku pelajaran sekarang dengan tempat yang diduduki yurisprudensi dalam buku pelajaran 50 tahun yang lalu, orang akan menjadi sadar betapa besamya wibawa yang diperoleh oleh yurisprudensi. {Mengenai penunjukkan luas dari gejala-gejala sejenis di Prancis lihatlah pada E.H. Perreau, Technique de la jurisprudence en droit privé (1921) I halaman 17 dan seterusnya.} Portalis yang melihat lebih jauh dari pada kebanyakan kodifikator memang benar waktu ia berlawanan dengan jiwa dalam zamannya mengucapkan dalil, yang sebagian telah kita kutip di atas pada halaman 108: "a defaut de texte precis sur chaque matiere un usage ancien, constant et bien etabli; une suite de decision semblables; une opinion ue une maxime recue tiennent lieu de loi". {Locré I, 157.} Bahwa yurisprudensi akan mempunyai pengaruh seperti yang dimilikinya sekarang, juga dia tidak mengira.
335

Regarding the latter: compare the place case law takes in a current textbook with the one it took in a book of fifty years ago; one will realize how much it has gained in authority. {See the extensive indication of similar phenomena in France in E. H. Perrau, Technique de la jurisprudence en droit privé (1923) I p. 17 ff. } Portalis, who had more foresight than most codifiers, was correct when he stated {Locré I, 157}, contrary to the spirit of his age, something we already partly cited above at page 108: „ à défaut de texte précis sur chaque matière un usage ancien, constant et bien établi; une suite de décisions semblables; une opinion on une maxime recue tiennent lieu de loi." {Kemp Allen, Law in the making (1927) p. 118 ff.} He probably didn’t suspect that case law would acquire such influence as it currently has.

336
   Biasanya orang menempatkan ajaran preseden, hakim terikat kepada putusan-putusan sebelumnya dari hakim atasan dan dari dirinya sendiri, Page 116 sebagai lembaga Anglosakson khusus berhadapan dengan sistem kontinental yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepadanya dalam hal ini. Tidak mengherankan, bahwa setelah berkenalan dengan praktek Prancis seorang pennlis Inggris membela dalil, bahwa perbedaannya hanya bertingkat (gradueel):{Kemp Allen, Law in the making (1927) halaman 118 dan seterusnya.} hakim Inggris tidak begitu terikat seperti yang dibayangkan orang, hakim kontinental tidak begitu bebas. Yang pertama tidak perlu kita bkarakan, yang kedua jelas tepat: ia merasa terikat dan bersikap sesuai dengan itu.
336

   Usually people see the doctrine of precedent, that the judge is bound by the earlier decisions of higher judges and to himself, as a Page 116  specifically Anglo-saxon institution and [they] put this in opposition to the continental system, which leaves the judge complete liberty in this respect. No wonder that after taking cognizance of the French practice, an English author has defended the statement that the difference is only gradual {Kemp Allen Law in the making (127) p.118 ff} : the English judge is not so bound as is often presented, the continental not so at liberty. We have to let the first rest, the second is certainly correct: he feels bound and acts accordingly. 

337
   Bagaimanapun jarang preseden itu diucapkan secara terang-terangan oleh hakim—inilah sudah suatu perbedaan dengan pendapat-pendapat Inggris. Boleh dikatakan tidak pemah terjadi hakim dengan tegas mengatakan bahwa satu atau lain perkara ia putus begini atau begitu karena H.R. memutus seperti itu. Bahwa ia berpegang pada putusan H.R., itu tidak kurang benamya. Akan tetapi orang harus mengetahuinya dari tempat lain; dari yurisprudensi sendiri orang hanya dapat menyimpulkan demikian, sepanjang pertimbangan-pertimbangan dan formula-formula H.R. dioper. Pengadilan yang tertinggi itu sendiri tidak pemah menyandarkan diri pada putusan-putusan sendiri sebelumnya,{Terlebih-lebih Openbaar Ministerie melakukannya.} tetapi orang dapat juga menemukan pengulangan (kadang-kadang harfiah) dari pertimbangan-pertimbangan dan formula-formula dari putusan-putusan yang dulu-dulu.
337

   Nevertheless — and already a difference with the English conceptions is apparent here — it is seldom spoken out openly by the judge. It hardly happens, that a judge explicitly says that he has decided a certain issue in a certain way, because the ‘H.R.’ (Supreme Court) has done so. This doesn’t make it less true that he does so. One has to trace it back to a different place however; one can only deduce it from the case law itself, where the arguments and formulas of the ‘H.R.’ (Supreme Court) are adopted. As far as the highest court is itself concerned, it never appeals to its own earlier decisions {The ‘Openbaar Ministerie’ (Public Prosecutions Department) does so often}, but here also one finds repetition (sometimes literally) of arguments and formulas of older decisions.

338
Pantas untuk lebih diperhatikan lagi dalam hal ini adalah bahwa H.R. pada masa yang akhir-akhir ini kadang-kadang mengkaji putusan yang diserang itu tidak terhadap formula undang-undang, melainkan terhadap formula yang ia buat sendiri pada kesempatan yang lebih dulu. Dalam putusan terkenal dari tahun 1919 H.R. memberikan perumusan baru mengenai perbuatan melawan hukum; ketika pada tahun 1928 ia menghadapi pertanyaan kapan suatu perbuatan dari Negara sendiri boleh dinamakan melawan hukum, maka penafsiran dari sebagian formula yang berasal dari H.R. sendiri: syarat untuk tidak berbuat yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang layak berlaku dalam pergaulan kemasyarakatan itulah yang menyebabkan sarana kasasi tidak mempan.{Keputusan Strooppot dari 29 Juni 1928, N.J. 1928, 1138, W. 11864.} Di sini H.R. memperlakukan formulanya sendiri sepenuhnya sebagai teks undang-undang.  Dengan sangat berhati-hati H.R. melangkah lebih lanjut dalam jurusan ini. Demilcianlah dalam putusannya pada tanggal 25 Februari 1932 dalam perlcara penerima di Haarlem melawan Schermer, M.J. 1932, 301, W. 12405, ia memberikan penafsiran mengenai penyitaan benda antara orang-orang ketiga sama dengan penafsirannya dalam tahun 1929 mengenai hal yang sama, yang kita kutip pada halaman 77. Untuk meningkatkan kepastian hukum oleh yurisprudensi hal itu dapat mempunyai arti penting. Kepastian hukum ini jelas akan meningkat, apabila hakim lebih terang-terangan mengatakan kapan dan mengapa ia mengikuti H.R., terutama jika menjadi kebiasaannya untuk pada waktu menggunakan beberapa ketentuan seperti ps. 1338 dan 1365 B.W. menonjolkan dengan jelas dimana diketemukan pertentangan dengan itikad baik atau dengan sikap hati-hati yang layak itu. Dalam batas-batas dari. sesuatu formula, yurisprudensi meskipun tidak dapat menunjukkan pedoman yang sepenuhnya tetap, namun bagaimanapun dapat menunjukkan suatu pedoman yang agak aman,{Bandingkanlah J.W. Hedemann, Die Flucht in die GencralklauseIn (1933).} baik bagi yang berkepentingan maupun bagi peradilan.
338

Noteworthy in this respect moreover is, that recently the ‘H.R.’ (Supreme Court) has sometimes ‘getoetst’ (tested) a contested decision, not ‘aan’ (by) the formula in the law, but ‘aan’ (by) the one which it formulated itself on an earlier occasion. In the well-known decision of 1919 the ‘H.R.’ (Supreme Court) gave a new description of a wrongful act; when in 1928 it had to answer the question when an act of the State itself can be called wrongful, the ground for appeal in cassation failed in the face of the interpretation of a component of a formula, stemming from the ‘H.R.’ (Supreme Court) itself: the requirement to keep from acting in a way which runs counter to the care which is expected in social interaction. {Strooppot-decision of 29th June 1928 N. J. 1928, 1138, W. 11864.} The ‘H.R.’ (Supreme Court) treated its own formula here completely as if it were a text from the law. 

339
   Bagaimanapun pertentangan antara tujuan semulanya dengan apa yang terjadi dalam praktek ini dapat diterangkan. Untuk itu kita tidak perlu menyandarkan diri pada kecenderungan manusia pada umumnya untuk mengikuti, tidak perlu bersandar pada kebutuhan yang sama-sama kita miliki untuk melawan penilaian orang-orang lain, sebabnya dapat ditunjukkan dengan lebih dekatPage 117 . Suatu acara memalcan waktu dan uang: siapa yang akan memulainya apabila sedari semula ia tahu akan kalah? Sekali orang tahu bagaimana hakim menilai suatu perkara, maka orang mcnerima pendapat itu sebagai hukum. Untuk pengacara, yang ditanya apa hukum itu, jawabnya terdapat dalam apa yang barangkali akan diputuskan oleh hakim. Dan hakim? Sikapnya terpengaruh oleh sistem banding dan kasasi. Tidak mudah dia akan memberikan putusan yang dia ketahui bahwa putusan itu akan dibatalkan dalam instansi yang lebih tinggi. Pertama-tama bukannya kesombongan, ketakutan akan hancumya karyanya yang membuat dia menyesuaikan diri dengan H.R., melainkan terutama pertimbangan, bahwa dengan berbuat lain ia. akan dengan sia-sia membebani fihak-fihak dengan biaya. Ia juga merasa bertanggungjawab untuk mempertahankan kepastian hukum. Mengenai hal ini nanti akan saya uraikan lebih banyak. Kita masih harus berhenti sejenak pada suatu persoalan prinsipiel.
339

   The contrast between the original design and what it became in reality is explicable in every sense. For this we don’t even have to appeal to the general tendency in human beings to imitate, to the need we all have to lean on the judgments of others, the cause can be Page 117  pointed out at closer proximity. A lawsuit costs time and money; who would start it if he knew beforehand that he would lose the case? Once one knows how the judge will decide, one accepts this opinion as the law. The lawyer who is asked what the law says will seek the answer in what the judge will probably decide. And the judge? His attitude undergoes the influence of the system of appeal and cassation. He will not easily give a decision of which he knows that in appeal it will probably be set aside. It is not vanity in the first place, [or] fear for the destruction of his work, which lets him orient himself towards the ‘H.R.’ (Supreme Court), it is primarily the consideration that by doing otherwise, he will needlessly put the parties to great expenses. He also feels called to enforce the certainty of law. More about this later. We must firstly dwell on a fundamental issue.

340
   Inilah persoalan yang saya maksud. Mungkin benar yang dinyatakark bahwa hakim mengakui,wibawa putusan-putusan H.R., fihak pengacara dan sarjana hukum pada umumnya mengakui wibawa yurisprudensi dalam keseluruhannya, akan tetapi apakah itu juga dapat dibenarkan? Apakah bukan pencampuradukan dari pemyataan kausal (sebab-akibat) dan keharusan yuridis, , kalau kita mengakui wibawa yurisprudensi? Apakah gejala, betapapun pentingnya kalau ditinjau dari sudut pandangan sosiologis, tidak harus kita kesampingkan, bilamana kita menjumlah faktor-faktor yang seharusnya akan menjadi landasan penilaian hakim? Yurisprudensi bukan sumber hukum? Itulah permasalahannya?
340

   It is this one. It may be true that it is explained this way, that the judge awards authority to the decisions of the ‘H.R.’ (Supreme Court), the ‘balie’ (bar) and the jurist [award authority] in general to the case law in its totality, but is it also justified this way? Is it not once again confusion between causal explanation and ‘juridisch behooren’ (legal norm) when we award authority to case law? Shouldn’t we put aside the phenomenon completely, however important it may be from a sociological point of view, when we enumerate the factors according to which the judge should decide? Isn’t it true that case law is no source of law? Isn’t that settled?

341
   Siapa yang bertanya demikian itu bertitik tolak dari anggapan, bahwa dalam undang-undang terletak putusan mengenai setiap perkara dan bahwa hakim derigan ketelitian sepenuhnya dapat mcnyimpulkannya dari undang-undang itu. Lalu dia menempatkan kesimpulan yang diperoleh dengan cara itu berhadapan dengan kesimpulan yang ditarik oleh halcim yang lebih dulu berdasarkan pertimbangan yang jelas keliru, dan dengan sendirinya yang pertamalah yang harus dipilih dan bukan yang terakhir. Menurut pendapat saya, semua yang kita tulis sampai selcarang, cukup untuk menunjukkan, bahwa tidak begitulah duduknya hubungan-hubungannya, bahwa bukan hanya deduksi logis dari suatu peraturan dengan isi yang tetap yang dilakukan oleh hakim pada pemutusan, melainkan bahwa itu adalah suatu keputusan yang ia ambil setelah ia menyelami serangkaian data, yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan.{Lihat halaman 13, 100 di atas.}
341

   The one who asks such questions starts from the notion that the written law contains the decision of every case and that the judge can derive a decision from it with perfect precision. He compares the conclusion which is found this way with the one which was made by a former judge on the basis of a clearly mistaken reasoning, and it speaks for itself that the new one must be chosen and not the former one. Everything which we have written till now suffices in my opinion to show that in reality things are different, that the judge doesn’t only make a logical deduction from a rule with a fixed content when he takes a decision, but that it is a conclusion to which he arrives after taking notice of a series of data, of pro and contra. {See above p. 13, 100.}

342
   Undang-undang juga harus dilihat sebagai pemfiksian suatu formula dengan wibawa untuk menguasai kehidupan hukum, kata kita di atas. Kehidupan itu dibentuk oleh keseluruhan norma-norma, sebagaimana itu Page 118 menampakkan diri dalam masyarakat. Apabila kita memikirkan bahwa dalam suatu waktu tertentu suatu wibawa lain dari pada wibawa pembentuk undang-undang juga mempengaruhi kehidupan itu, nyata-nyata ikut menentukan apa yang diakui sebagai hukum, maka Kita juga harus tunduk kepada wibawa itu dan harus mengakui per.aturan-peraturan yang tercakup di dalamnya sebagai hukum. Kita tinggal berkewajiban untuk menunjulckan hubungan-hubungan antara wibawa ini dan wibawa pembentuk undang-undang dan menyelidiki kapan dan sampai seberapa jauh wibawa itu harus dihormati, mendesaknya ka1au mungkin jika wibawa itu terlalu meluas, akan tetapi mengingkari wibawa itu kita tidak boleh.
342

   As we said above, the written law has to be viewed partly as the authorized fixation of a formula in order to control the social practice of law. This practice is established by the totality of norms that are actually Page 118  existent in society. When we realize that at a certain time an authority of a nature different from that of the legislator also exercises influence on this practice, actually also determines what is recognized as law, then we must also bow to that authority and must recognize as law the rules that are part of it. For us there exists the duty to point out the relations between this authority and the one of the legislator and to find out when and to what extent it should be respected, to push it back if possible, when it makes itself too broad, but we are not allowed to deny this authority.

343
   Di dalam hukum kita tidak hanya menerima dan melukiskan apa yang terjadi. Setiap gejala harus kita tempatkan dalam keseluruhannya, kita harus bertanya apakah gejala itu dapat menyesuaikan diri dengan yang lain, kita harus mengusahakan suatu penyesuaian dan akhimya kita harus mengkajinya dengan keinginan akan keadilan, yang menguasai keseluruhannya. Akan tetapi kita juga tidak boleh mengesampingkan kejadian historisnya dan atas dasar bahwa kejadian historis itu tidak akan muat pada gambaran yang ada pada kita mengenai apa yang seharusnya, tidak menggubrisnya karena tidak penting untuk hukum. Untuk ilmu hukum, berbeda dengan untuk sosiologi, pelulcisan dari apa yang nyata-nyata terjadi tidak pemah memberikan jawaban yang tuntas atas pertanyaan apa yang berlaku sebagai hukum, akan tetapi sebaliknya apa yang menurut ilmu harus diakui sebagai hukum, tidak pemah dapat ditetapkan tanpa mempertimbangkan apa yang ditunjukkan oleh fakta-faktanya. Pengakuan yurisprudensi sebagai mempunyai wibawa disodorkan kepada kita oleh fakta-faktanya. Wibawa yurisprudensi itu akhimya tidak mempunyai sifat lain dari pada sifat dari wibawa undang-undang. Juga wibawa undang-undang ini bertumpu pada suatu kejadian historis. Tugas kitalah untuk menguraikan wibawa itu dan untuk menetapkannya lebih lanjut.
343

   In the law we should not simply accept and describe what happens. We have to understand every phenomenon as part of a whole, to inquire into whether it can be in harmony with others, to strive for consonance, and in the end to ‘toetsen aan’ (test it with) the desire for justice, which determines the whole. But we are neither allowed to put the historical events aside and negate them as unimportant to the law, [just] because they don’t match the conception we have about what should happen. Contrary to the sociology of law, for the science of law the description of what actually happens is never a sufficient answer to the question what counts as law, but the other way around, what has to be acknowledged scientifically can never be determined without taking into account what the facts demonstrate. The recognition of case law as authoritative is forced upon us by the facts. In the end the nature of this authority is no different from that of the written law. The latter is also based on a historical event. It is our task to analyze this authority and to determine it in further detail. 

344
   Apabila selanjutnya omag mengatakan, bahwa bagaimanapun yurisprudensi dalam ketatanegaraan kita bukanlah sumber hukum, maka saya menjawab, bahwa perkataan ini menimbulkan kebingungan. Karena itu sampai sekarang kata itu tidak saya pakai.
   Kata "sumber" dapat berarti baik material yang dari situ suatu hukum dapat dikenal dari sudut sejarah (hukum Romawi kita kenal dari kodifikasi
Justinianus, tetapi juga dari lembaga-lembaga Gajus, dari tulisan-tulisan yang lain, inskripsi dan lain-lain) maupun, dari pengaturan-pengaturan yang mendahului suatu tertib hukum tertentu, yang dari situ secara historis hukum itu timbul (hukum perikatan Romawi dan Prancis adalah sumber dari hukum perikatan kita). Akhimya dapat dipergunakan dalam arti wibawa yang menetapkan hukum. Dalam arti itu sekarang hanya undang-undanglah yang menjadi sumber hukum. Untuk hukum Inggris juga yurisprudensi menjadi sumber hukum, untuk hukum kita tidak.Page 119
344

   If it is stated further that in our ‘staatsinrichting’ (polity) case law clearly is not a source of law, I will answer that this word gives rise to confusion. This is why I haven’t used it till now.
   The word „source" can mean on the one hand the materials from which one can know the law historically (we know the Roman law from the codification of
Justinianus, but also from the institutes of Gajus, from other writings, inscriptions etc.), on the other hand [it can mean] the regulations which preceded a certain ‘rechtsorde’ (legal system), from which it generated historically (the Roman and French law of obligations are the sources of ours). It can finally also be used in the sense of the authority which determines the law. In that sense only the written law would be a source of law nowadays. For the English law case law would be so as well, for our law this would not be the case. Page 119 .

345
   Bilamana dengan itu orang beranggapan bahwa pembentukan undang-undang memperoleh wibawa tertinggi untuk hukum kita, maka tidak akan ada orang yang membantahnya. Akan tetapi tidak tepat untuk menyimpulkan wibawa saja dari wibaya yang tertinggi itu. Wibawa hakim bersifat lain dan bertingkat lebih rendah dari pada wibawa pembentuk undang-undang. Bagaimanapun wibawa itu ada. Tidak ada putusan undang-undang pada bidang hukum perdata yang tidak harus melalui mesin kehakiman untuk menjadi hukum dalam kenyataan. Mungkin dibesar-besarkan kalau seorang penulis Amerika {J.C. Gray, The nature and.the sources of Law (1916) halaman 171.} mengatakan bahwa "the law is at the mercy of the courts", pemyataan ini menunjukkan wibawa mandiri dari hakim. Ada tingkat-tingkat wibawa. Penemuan hukum adalah penetapan hukum konkrit atas dasar data yang diakui mempunyai wibawa. Ke dalam data yang diakui berwibawa itu termasuk juga yurisprudcnsi.
345

   If these words mean that in our law the highest authority must be awarded to the legislator, nobody will disagree. But it is not correct to conclude from the highest authority, the only authority. The authority of the judge is of a different nature and is lower in rank than that of the legislator. It nevertheless exists. In the domain of private law there is no statement of written law which doesn’t have to go through the judicial machine to become law in actuality. It may be an exaggeration when an American author {J. C. Gray, The nature and the sources of law (1916) p. 171.} says, that „the law is at the mercy of the courts", however the statement demonstrates the autonomous authority of the judge. There are different degrees of authority. Finding law means the establishment of ‘concreet recht’ (law in actuality) on the basis of data which are acknowledged as authoritative. The case law also belongs to this.

346
   Hal itu menjadi jelas apabila orang memperhatikan bagaimana gurubesar Prancis Geny {Méthode d'interprétation, cetakan kedua (1919) II n. 146 dan seterusnya; bandingkan juga n.194 dan scterusnya.} menilai pertanyaan kita. Ia mengemukakan, bahwa atas dasar keseluruhan ketatanegaraan yurisprudensi bukanlah sumber hukum dan ia mempertahankan pemyataan ini dengan keyakinan terhadap lawan-lawannya. Akan tetapi lalu menyusul pembatasan–pembatasannya, pengakuan arti yurisprudensi, dan kesimpulannya berbunyi bahwa presiden tidak hanya mempunyai "un ancendent moral et pratique", melainkan "s'impose à son jugement (itu dari hakim) avec une force de conviction analogue à la force de la raison écrite, que connaissait notre ancien droit". Hakim boleh tidak mengadakan penyelidikan sendiri kalau ia menghadapi yurisprudensi tetap ada " une puissance sérieuse qui peut et dans une certaine mesure doit tenir en échec les incertitudes ou les caprices de la raison subjective"{Loc. cit. halaman 50, penulisan dengan huruf miring oleh Geny.} Kalau kita harus mengikuti yurisprudensi, apa gunanya untuk masih mengatakan bahwa yurisprudensi itu bukan sumber hukum?
346

   This clearly stands out if one pays attention to the opinion of the well-known French professor Geny {Méthode d'interprétation, 2e edition (1919) II n. 146 ff; compare also n. 194 ff } on this issue. He takes as point of departure that the ‘staatsinrichting’ (polity) as a whole comprises the idea that case law is no source of law and he defends this statement against his opponents convincingly. But then come the reservations, the acknowledgement of the significance of the case law, and he concludes that the precedent not only has „un ascendant moral et pratique" but, ,s'impose à son jugement (of the judge) avec une force de conviction analogue à la force de la raison écrite, que connaissait notre ancien droit". The judge is allowed to abstain from further inquiry when he faces standing case law, there is „une puissance sérieuse qui peut et dans une certaine mesure doit tenir en échec les incertitudes ou les caprices de la raison subjective." {t. a. p. p. 50, italics by Geny.} If we have to follow case law, what meaning can still be attached to the statement that it is not a source of law?

347
   Pantas juga diberi perhatian di sini pasal 1 Kitab Undang-undang Swis. Di sini wibawa yurisprudensi diakui. Apabila hakim mencari sendiri hukumnya dalam hal undang-undang tidak mengatumya, maka ia harus "bewährter Lehre und Ueberlieferung folgen". Teks Prancisnya mengatakan "Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine en la jurisprudence". Wibawanya terlalu terbatas dan "folgen", "s'inspirer de" hanya menyatakan suatu otoritas kecil, namun meskipun demikian pantas untuk diperhatikan juga bahwa kodifikasi sendiri menyebut yurisprudensi sebagai otoritas.Page 120
347

   Here it is also important to pay attention to art. 1 of the Swiss code. In it, the authority of case law is recognized. When the judge, confronted with gaps in the law, searches for law autonomously, he must follow „bewährter Lehre und Ueberlieferung". The French text says: „Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine en la jurisprudence". The authority is very restricted and „folgen" or „s'inspirer de" only give expression to a marginal authority, nevertheless it is noteworthy that the codification itself mentions case law as authority.Page 120

348
   Kita harus menentukan wibawa itu lebih lanjut.
   Pertama, apa yang mendapat wibawa itu? Tidak mungkin dapat dikatakan adanya keterikatan dalam arti penundukan ketat kepada setiap putusan. Kita memberikan wibawa kepada keputusan hakim sebagai pengakuan suatu peraturan. Sebab hanya di situlah terdapat otoritasnya di luar kasusnya. Sekarang yurisprudensi dapat menerima otoritas itu dengan pengulangan, dengan mengikuti serangkaian putusan-putusan. Maka lalu kepada tradisilah kita tunduk, tradisi yang menyatakan dirinya dalam suatu yurisprudensi yang tetap, suatu "yurisprudensi yang menetap". Mungkin juga bahwa kepada satu putusan saja dapat diberikan wibawa. Itu mungkin akibat dari rumusan putusannya;—semakin umum bunyi rumusannya ini, semakin terlepas rumusan itu dari fakta-fakta kejadiannya, semakin jauh jangkauannya rumusan itu—itu juga mungkin akibat dari begitu meyakinkannya pemyataanya, akibat dari tekanan pada penulisannya.
348

   We must determine that authority in further detail.
   Firstly, to what is it awarded? Being tied down in the sense of a strict subjection to every decision is out of the question. We award authority to a decision of the judge by recognizing a
rule. After all, its authority beyond the [specific] case lies only in this [rule]. Sometimes the case law gains its authority through repetition, by the continuance of a series of decisions. Then it is the tradition before which we bow, the tradition which finds its expression in a „constant", a „settled" ‘jurisprudentie’ (judicial practice). It is also possible that authority is awarded to a single decision. This can be caused by the formulation of the decision; — the more generally it is stated, the more it is abstracted from the facts of the case, the wider its purport —; it can also be caused by the conclusiveness of its argument, by the emphasis with which it is written down.

349
Kita membedakan "gelegenheidsarresten", yaitu keputusan-keputusan yang hubungannya dengan kejadiannya masih besar, dan keputusan-keputusan standar, yang menurut maksud dari H.R. sendiri jelas bertujuan untuk mengumumkan suatu pendapat tertentu. Sebagai keputusan standar misalnya dapat disebut keputusan tentang perbuatan melawan hukum yang sudah banyak dikutip, juga keputusan mengenai pasal 1318 B.W. {3 Maret 1905, W. 8191 dalam perkara Blaauboer melawan Berlips dan melawan Van Aalst.} Keduanya juga karena itu mempunyai sifat keputusan standar karena keputusan-keputusan tersebut meninggalkan, yurisprudensi yang ada. Pertentangannya membuat sadar•peraturan baru yang terletak di dalam keputusan. Juga mungkin bahwa tidak satu keputusan, melainkan beberapa keputusan bersama-sama, yang melengkapi satu sama lain, merumuskan satu peraturan atau sekelompok peraturan yang diakui sebagai peraturan yang berwibawa. Deretan keputusan-keputusan mengenai itikad baik dalam pasal 1338 B.W. dan perluasan dari kewajiban kontraktual di luar kata-kata dari perjanjian—sebagai akibat dari pasal 1338 B.W.—dapat disebut sebagai contoh-contoh.{Bandingkan L.C. Hofmann, De Algemene leer der verbintennissen, cetakan ketiga (1933), halaman 226 dan seterusnya.}
349

We distinguish between ‘gelegenheidsarresten’ (occasional decisions), in which the connection with the case is still strong, and ‘standaardarresten’ (standard decisions), which according to the ‘H.R.’ (Supreme Court) itself, obviously have the effect of making a certain opinion known. In this respect we can mention for example the decision about the wrongful act which has been cited already several times, also the decision about art. 1354 ‘B.W.’ (Civil Code). {3 Maart 1905, W. 8191 in the case Blaauboer versus Berlips and versus van Aalst.} Both can be characterized in this way also, because they deviated from the existing case law. The contradiction [with the existing case law] makes people aware of the new rule comprised in the decision. It may also be the case that not one single decision, but a few [cases] supplementing each other formulate a rule or a set of rules, which are accepted as authoritative and are applied. The series of decisions by the ‘H.R.’ (Supreme Court) about good faith in art. 1374, and the expansion of contractual obligations beyond the words of the agreement to which they led, can be mentioned as examples of this. {Compare .L. C.Hofmann, De algemeene leer der verbintenissen (1930) p. 157 ff.}

350
   Kita hanya menyebut keputusan-keputusan H.R., dapat juga bahwa keputusan-keputusan dari pengadilan rendahan memperoleh wibawa. Akan tetapi menurut sifatnya kemungkinan ini lebih kecil; di sini pada satu fihak•kita mendekati wibawa dari ilmu, pada lain fihak kita mendekati wibawa dari tingkah-laku yang menurut kenyataannya diikuti dalam kehidupan bersama. Mengenai hal ini kita bkarakan dalam bab-bab berikutnya.{Bandingkan juga Van Apeldoorn, Inleiding halaman 76 dan seterusnya.}
   Dalam hal-hal apakah keputusan itu sekarang :mempunyai wibawa?
Page 121  Apakah kita masih dapat menentukannya lebih jauh; sampai berapa jauhkah wibawa keputusan itu dibandingkan dengan data-data yang lain? Tanpa syarat, jelas tidak. Ada bahaya bahwa yurisprudensi kita terlalu tunduk kepada H.R. Ada rasa mau gampangnya saja dalam penerimaan yurisprudensi itu. Dan juga dalam teori menurut pendapat saya wibawa itu terlalu disanjung sesekali. Juga wibawa ini kadang-kadang harus menyisih, apabila wibawa itu mengakibatkan hasil-hasil yang tidak dapat diterima. "Meninggalkan" suatu yurisprudensi merupakan buktinya. Di sinilah terletak perbedaan yang besar dengan sistem Inggris. Di Inggris hakim menghadapi suatu preseden seperti menghadapi teks undang-undang. Pada kita wibawa preseden itu lain. Juga di Inggris dimungkinkan, bahwa dengan pergeseran perlahan-lahan—perkara yang satu hampir tidalc pemah sama dengan yang lain—yurisprudensi berubah, alcan tetapi tidak dapat dibayangkan, bahwa hakim secara terang-terangan meninggalkan apa yang sebelumnya dia umumkan. Pada kita hal ini dapat dan terjadi.
350

   We only mentioned the judgments of the ‘H.R.’ (Supreme Court), it may also be that decisions of the Courts of Appeal and [lower] law courts attain authority. This authority will be lower in degree naturally; on the one hand we are approaching here the authority of science, on the other [hand] the authority of an actual practice in society. More about this in the next chapters [sections?].
   Now the question is, in which cases does the decision have authority? Can we determine this in more detail; how far does it impose itself versus other information?
Page 121  It is certainly not unconditional. There is the danger, that our case law bows too much before the ‘H.R.’ (Supreme Court) There is laziness in this acceptance of case law. Even in the theory this authority is valued sometime too highly in my opinion. Even this will have to yield sometimes, when it leads to unacceptable results. The „breaking down" of a ‘jurisprudentie’ (standing judicial practice) proves it. Here lies the big difference with the English system. In England the judge faces the precedent as if it is the text of a statute. For us the authority is different. In England it is also possible that a transformation takes place in the case law by a gradual shift — the one case hardly ever being exactly the same as the other — but it is unthinkable that the judge openly rejects what he proclaimed before. For us this is possible and it happens.

351
   Jadi kita masih harus meninjau lebih jauh, kapan Kita harus mengakui wibawa yurispnidensi, yaitu yurisprudensi H.R.
   Secara pendek dikatakan di mana-mana, yang di situ kepastian hukum lebih tinggi, nilainya daripada isi dari hukum sendiri. Hukum adalah pengaturan (tatanan), kerap kali yang lebih penting adalah bhwa ada ketertiban daripada bagaimana ketertiban itu diperoleh. Sepenuhnya sama saja apakah orang berjalan sebelah kiri atau sebelah kanan, akan tetapi penting sekali bahwa mereka semua berbuat hal yang sama. Dapat diperhitungkannya hukum adalah sesuatu hal yang selalu dituntut dalam kehidupan kemasyarakatan. Dapat diperhitungkannya hukum itu adalah salah satu dari tujuan-tujuan kodifikasi, itu pula merupakan salah satu tujuan dari ajaran preseden Inggris. Keinginan akan kepastian itulah yang membawa
Blackstone sampai pada ucapannya yang terkenal—yang menjadi dasar dari seluruh ajaran ini—bahvva menjadi suatu keharusanlah untuk:. "to keep the scale of justice even and steady and not liable to waver with every new judge's opinion".{Commentaries on the law of England I, 69.} 
351

   We therefore have to consider in more detail the question when we should award authority to case law, especially to the decisions of the ‘H.R.’ (Supreme Court).
   In short, this is the case whenever the certainty of law must be valued higher than the content of the law. Law establishes order, it is often more important that order is realized, than how it is acquired. It is completely irrelevant whether people keep the left or the right, but it is very important that all do the same. The calculability of the law is a good which time and again is sought in social life. It was one of the goals of codification, the same is true for the English doctrine of precedent. It is the wish for this certainty that led
Blackstone to his famous statement — which is foundational for this entire doctrine — that it is necessary: „to keep the scale of justice even and steady and not liable to waver with every new judge's opinion. {Commentaries on the laws of England I, 69}  

352
Kepentingan akan kepastian hukum inilah yang memberikan nilai kepada setiap keputusan dari H.R. untuk penentuan hukum. Orang akan harus selalu mengindahkannya. Juga di sini berlaku apa yang telah saya katalcan mengenai data-data dari penafsiran, itu hanyalah suatu penimbangan; suatu putusan juga tidak pemah tanpa . nilai, akan tetapi putusan itu saja sendiri juga tidak. menentukan. Namun kita boleh mengatakan, bahwa di mana kqyalcinan kita mengenai apa yang seharusnya, penilaian susila kita mengalami apa yang seharusnya, penilaian susila kita tidak ikut bkara dalam keputusan, maka kepastian hukumnya berat bobotnya. Pertanyaan-pertanyaan mengenai kewenangan dan bentuk memberikan suatu contoh. Adalah Page 122 suatu keharusan bahwa harus ada kepastian hakim mana yang wenang, akan tetapi dari sudut moral sama saja apakah sekarang yang wenang hakim, ini atau halcim itu. Keputusan-keputusan dari H.R. mengenai hal itu wajib diikuti tanpa syarat. {Lihat Penuntun I ini halaman 295.} Demikian pula keputusan-keputusan mengenai pertanyaan-perta-nyaan tentang bentuk: apakah suatu perkara harus diajukan dengan gugatan atau dengan surat permohona.n, apakah saksi harus didengar di bawah sumpah, atau tidak, dan sebagainya.
352

This importance of legal certainty makes every decision of the ‘H.R.’ (Supreme Court) valuable for the finding of law. It will always have to be taken into account. What I said about interpretation also applies here, it is simply a matter of weighing; case law is also never without value, neither decisive on its own. But we can say that the certainty of law weighs heavily whenever our conviction about what ought to happen, our moral judgment, is not at stake in the decision. An example of this is given by questions of competence and form. Page 122  It is necessary that it is established which judge is competent, but it is morally indifferent whether it is the one or the other. One should follow the judgments of the ‘H.R.’ (Supreme Court) about such issues unconditionally. {See this Manual I p. 295.} The same holds for the decisions regarding issues of form: whether a case has to be commenced by ‘dagvaarding’ (writs of summons) or by request, whether witnesses have to be heard under oath or not and so on.

353
   Di samping hal-hal yang kurang penting ini ada hal-hal yang jauh lebih penting. Mungkin saja, bahwa karena yurisprudensi terjadilah suatu aturan yang sedemikian besar artinya, sehingga aturan itu hanya dapat diubah oleh kekuasaan perundang-undangan. Keadaan seperti itu kita jumpai dalam hal aturan itu mengenai suatu pertanyaan yang sangat menarik pendapat umum dan membuat kelompok-kelompok besar dari bangsa kita. Saya hanya kenalsatu contoh mengenai hal itu. Wibawa yurisprudensilah { Lihat Penuntun I ini halaman 243.} yang menetapkan ajaran, bahwa pengakuan dan tidak hadlimya pada sidang perceraian (verstek) tanpa adanya bukti selanjutnya membawa serta dikabulkannya tuntutan dan bahwa karena itu melalui jalan tidak langsung mengizinkan perceraian atas persetujuan masing-masing. Perubahan dari aturan itu sangat jauh aldbatnya, menyinggung pertanyaan-pertanyaan yang sangat peka yang mengenai hal itu pendapat-pendapat sangat berbeda-beda, sehingga perubahan itu hanya boleh dilakukan oleh wibawa tertinggi, yaitu pembentukn undang-undang, tempat aliran-aliran yang berbeda-b eda akan harus menjadi satu dalam satu wadah.
353

   Next to these issues of minor weight there are those with a more far reaching importance. It may be, that a rule has been developed by case law with a significance so strong that it can only be changed by the legislative power. This is the case when this rule concerns an issue that attracts a lot of attention from the public opinion, [and] keeps large groups of ‘ons volk’ (our people) divided. At this moment I know in our country only one example of this. It concerns the authority of the case law {See this Manual I p. 243.} which established the doctrine that confession and non-appearance in a case of divorce without further proof lead to an allowance of the claim, and which by this ruling in an indirect way introduced divorce with mutual consent. Transformation of this rule intervenes too much, touches such delicate issues, about which there is so much disagreement, that it can be done only by the highest authority, the legislator, in whom the different currents must flow together in one riverbed.

354
   Apabila dengan ini sudah ditunjukkan, betapa yurisprudensi dapat merupakan faktor yang penting bagi penemuan hukum—yang paling penting belum disebutkan dengan uraian itu. Itu terjadi apabila dengan mempercayai yurisprudensi, aturan yang diucapkan oleh yurisprudensi sebagai aturan hukum, dalam kehidupan kemasyarakatan dibangun keseluruhan lembaga-lembaga, diatur hubungan-hubungan tertentu yang luas batas kelilingnya. Bukan yurisprudensinya sendiri, melainkan yurisprudensi sebagai dasar dari dan dalam hubungannya dengan perbuatan nyata dalam hidup bersamalah yang dipakai sebagai sandaran. Penulis-penulis Jerman seperti Gierke {Deutches Privatrecht I (1895) I halaman 179. Yang pertama adalah hukum sarjana hulcum, yang kedua hukum rakyat.} menyebut wibawa yurisprudensi yang kita bkarakan di atas itu wibawa Gerichtsgebrauch (kebiasaan pengadilan); dalam kejadian-kejadian yang sekarang kita perhatikan, itu merupakan sebagian dari hukum kebiasaan.
   Hanya satu contoh. Di manapun tidak kita ketemukan undang-undang yang
Page 123 menyatakan dengan tegas-tegas, bahwa dimungkinkan didirikannya yayasan. Ada orang-orang yang meragukannya.
354

   Although it has already been pointed out here how much the case law can be a significant factor when finding law —the most important is not yet mentioned. That is the case if in reliance on case law, on the rule expressed in it, complete institutions have been developed and certain relations of wide purport are regulated. Then it is not the case law as such to which an appeal is made, but [rather] the case law as constitutive for patterns of social behavior. German authors such as Gierke {Deutsches Privatrecht I (1895) I p. 179. The first is law of jurists, the second law of the people.} call the authority of case law, about which we spoke above, the authority of Gerichtsgebrauch; in the cases we have in mind here, it is a part of customary law.
   Just one example. Nowhere does the written law declare explicitly
Page 123  that it is possible to form a ‘stichting’ (foundation). There were people who doubted it.

355
Namun demikian H.R. mempertahankan kemungkinan didirikannya yayasan ini terus-menerus. Atas dasar kepercayaan pada adanyan kemungkinan itu maka banyak sekali yayasan didirikan. Akan tetapi keadaan yang kacaulah bilamana yurisprudensi surut kembali ke tidak dapat didirikannya yayasan. Semua yayasan yang didirilcan sesudah tahun 1838 akan kehilangan kekuatan hukumnya, untuk semua kekayaan yang dimiliki oleh yayasan tersebut akan harus ditunjuk pemiliknya, yang jelas tidak akan mudah, semua perbuatan yang telah dilakukan oleh para pengurus akan dapat dibantah. Tidak ada hakim yang memberi keputusan seperti itu, yang dengan begitu, karena reaksi atas ajarannya sendiri, merusak apa yang telah dibangun oleh generasi-generasi sebelumnya karena percaya pada ajaran itu. Tidak mengherankan bahwa adpokat jendral Ledeboer, waktu dkoba lagi untuk memperoleh keputusan dari H.R. dalam arti yang lain, menyatakan: "Ajaran dari H.R. dapat dianggap sebagai hukum yang berlaku dan kontinuitas dari yurisprudensi dalam materi seperti ini adalah sedemikian pentingnya, sehingga sudah karena itulah saya menganggap sarana yang pertama tidak dapat diterima".{Penuntun I ini halaman 628.}, {Kesimpulan pada H.R. 11 Desember 1914, NJ. 1915, 238, W. 9755 dalam perkara Koning melawan Wijsman dan Sigling. Dalam NJ. kesimpulan ini keliru disebut atas nama pokrul jendral Noyon. Menarik, bahwa juga kesimpulan Advokat Jendral Besier pada H.R. 10 Mei 1929, N.J. 1929, 1585, di mana ia menyatakan "secara pribadi sangat menyetujui sarana kasasi", akan tetapi bagaimanapun berkesimpulan untuk menolaknya karena bcrtentangan dengan yurisprudensi tetap dari H.R. mengenai pasal 1223 B.W.}
355

Nevertheless the ‘H.R.’ (Supreme Court) maintains this possibility continuously. Relying on this, many foundations have been and are formed. It would create a situation of chaos if the judiciary went back on this. All the ‘stichtingen’ (foundations) which have been formed after 1838 would become legally invalid, a new proprietor would have to be assigned for all the possessions they have, which certainly would not be easy, all actions of board members would be contestable. No judge would make such a decision, would destroy in such a way, by means of a change of his own doctrine, that which has been established by complete generations with reliance upon this doctrine. No wonder that when an attempt was again made to obtain a different decision from the ‘H.R.’ (Supreme Court), the ‘adv.-gen.’ (advocate general) Ledeboer, declared: „The doctrine of the ‘H.R.’ (Supreme Court) can be seen as valid law and the continuity of case law is of such a paramount importance in a matter like this, that already for this reason alone I deem the first ground unacceptable." {1This Manual I p. 628. 2 Conclusion for ‘H.R.’ (Supreme Court), 11 Dec. 1914, N. J. 1915, 238, W. 9755 in the case Koning against Wijsman and Sigling.}

356
   Tanpa diketahui, dari wibawa yurisprudensi kita sampai pada wibawa perbuatan nyata dari orang-orang yang tunduk pada hukum dan wibawa hukum di dalamnya yang diakui—yang lazim disebut hukum kebiasaan. Yang satu berkaitan erat dengan yang lain. Kita harus menunda penguraian lebih lanjut tentang hal ini sampai paragraf berikutnya.
   Di sini masih ada satu catatan. Penyandaran pada yurisprudensi adalah salah satu dari data pada penemuan hukum; data itu dipakai di samping data yang lain-lain. Akan tetapi itu juga dapat menghalangi suatu data, yaitu penyandaran pada tradisi, interpretasi historis. Sebab sifatnya sama: dalam keduanya dibela kaitannya dengan yang mendahului, hanya karena yang mendahului itu adalah yang ada. Karena itu penyandaran pada tradisi, apabila itu berdiri sendiri berhadapan dengan yurisprudensi tetap, tidak mujarab.
356

   We have thus quietly arrived from the authority of case law to that of the actual behavior of the persons subjected to the law and the recognition of law inherent in it — which is mostly called customary law. The one is closely connected to the other. We must postpone the further elaboration of this point to the next section.
   One more remark here. The appeal to case law is one of the factors in the finding of law; it is used alongside others. But it can also cut something off; namely an appeal to the tradition, the historical interpretation. It has indeed the same character: an affiliation to the preceding is advocated in both, simply because it exists. It is because of this that an appeal to tradition cannot suffice if it stands alone, contrary to a standing judicial practice.

357
Siapa yang akan mengubah suatu yurisprudensi yang ada, jika data yang lain menyokongnya, dapat menyandarkan diri pada suatu tradisi lama, yang di sampingi oleh yurisprudensi secara salah menyimpang, satu penentangan yurisprudensi atas dasar sejarah tidak ada artinya. Jika orang sekali sudah menyimpang dari suatu garis tertentu,Page 124  mengapa meluruskannya kembali, apakah hanya karena orang sudah mcnyimpang? Juga sejarah yang terbaru adalah sejarah, orang terlalu sering melupakannya; sejarah dari suatu peraturan hukum, dalam hal undang-undangnya tetap tidak berubah, terdapat dalam yurisprudensi. Karena itu tepatlah dalil bahwa hak istimewa dari orang yang menyewakan juga berlaku atas persediaan-persediaan toko ditolak oleh Rechtbank den Haag, ketika dalil itu, {Rb. Den Haag 27 Mei 1915, N.J. 1915, W.P.N.R. 2374.} bertentangan dengan yurisprudensi yang menetap, hanya dibela dengan bersandar pada sejarah sebelum Code. {Penuntun 1.1 ini, halaman 358.}
357

One who wants to change existing case law can appeal to an old tradition, from which the case law wrongly deviated, if he gets support from other data, fighting case law by simply referring to history is useless. Once one has deviated from a certain Page 124 line, why should one bend it back, just because one has deviated? Even the most recent history is history, people forget this too often; When the written law remains unaltered, the genealogy of a rule of law lays in the case law. The ‘rechtbank’ (court) of ’s-Gravenhage {Court of Law The Hague 27 Mei 1915, N.J. 1915, 646, W.P.N.R. 2374.} therefore rightly rejected the statement that the ‘voorrecht’ (right of priority) of the ‘verhuurder’ (lessor) should also apply to the shop supplies, when this statement, contrary to standing judicial practice, was only defended by an appeal to the history preceding the Code. {This Manual II, p. 358.}

358
§ 20. Wibawa Ilmu   Pasal 1 dari Kitab Undang-undang Swis dalam teks bahasa Prancisnya menempatkan pada satu baris les solutions consacrées par la jurisprudence et la doctrine, teks bahasa Jermannya mengatakan"bewährter Lehre" dan juga Portalis sudah menyebut di tempat yang dikutip, di samping rangkaian tidak terputus dari keputusan-keputusan yang sama, " opinion reçue" sebagai sumber. Bagi kita karena itu Jalu timbul pertanyaan: apakah kita juga harus mengakui adanya wibawa pada ilmu. {Bandingkan juga Van Apeldoorn halaman 76.}
358

§ 20. The authority of science.   The French text of art. 1 of the Swiss Code puts „les solutions consacrées par la jurisprudence" on the same level as „la doctrine", in the German text it speaks of „bewährte Lehre" and also Portalis pointed to the „opinion reçue" as a source alongside the uninterrupted series of similar decisions. Therefore the question arises: should we also award authority to science?

359
   Jawab yang bersifat mengingkari (negatif) nampaknya paling mudah. Sebab ilmu berusaha mencapai pengetahuan mengenai hukum, ingin menetapkan apa hukum itu, bagaimana mungkin pada gilirannya penetapan ini akan dapat berlaku sebagai hulcum? Namun soalnya tidak sesederhana itu. Ilmu—dan sekarang kita berbkara secara umum, tidak hanya tentang ilmu hukum—tidak pemah hanya reproduksi, melainkan selalu juga pembuatan sesuatu yang baru. Yang baru itu dapat atau tidak dapat diterima oleh rekan-rekan sejawat dari orang yang mengutarakannya. Apabila itu terjadi, maka dalam buku-buku pelajaran hal itu dikatakan bahwa ilmu menunjukkan bahwa sesuatu itu begini atau begitu. Ilmu lalu tidak lagi merupakan keyakinan seseorang, melainkan merupakan gejala kemasyarakatan: suatu rangkuman pendapat-pendapat dari orang-orang yang diakui sebagai otoritas dalam kurun waktu tertentu. Ilmu mendapat wibawa dalam arti ini: bahwa masyarakat mengikutinya dan menerimanya tanpa ragu-ragu. Siapa yang tidak mempunyai bakat atau waktu untuk mengkajinya, mengopemya (mengambil alihnya).
359

   It seems obvious to expect an answer in the negative. Science aims indeed at knowledge of the law, it intends to determine what the law says, how could this determination in its turn be a valid source of law? However, the issue is not so simple. Science — and this time we speak in a general way, not of legal science alone — is never only reproduction, it is always at the same time the creation of something new. The novelty can be accepted or rejected by the colleagues of he who presents his propositions. If this happens, the textbooks say that the science teaches that something is one way or the other. Science is then no longer the conviction of someone or other, but a social phenomenon: the joined opinions of those who are recognized as authorities in a certain period. Science gets authority in the sense that the masses adhere to it and accept it as irrefutable. Anyone who lacks the talents or time to check it, adopts it.

360
   Bagi ilmu hukum hal ini mempunyai suatu arti khusus. Tidak Page 125 demikian halnya sepanjang ilmu hukuman mencari ungkapan-ungkapan historis atau hubungan-hubungan kemasyarakatan, maka dalam hal itu bagi ilmu hukum berlaku apa yang berlaku bagi penyelidikan historis atau sosiologis pada umumnya. Akan tetapi yang kita maksudkan lagi dengan ilmu hukum di sini adalah ilmu hukum dalam arti yang lebih sempit, yang melukiskan hukumyang ada. Dalam menggabungkan (merangkaikan) peraturan-peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan perundang-undangan dan yang lain-lain lagi yang mungkin ia jadikan bahan, ilmu hukum ini menetapkan aturan-aturan yang ia ajukan sebagai hukum. Ilmu hukum berbkara in abstracto seperti pembentuk undang-undang, dan tidak berbkara in concreto seperti hakim; akan tetapi ilmu hukum membayangkan hubungan-hubungannya selalu lebih dikonkritkan dan mencari jalannya di dalamnya. Ilmu hukum menunjukkan pedomannya yang harus diikuti oleh hakim dalam perkara-perkara yang digambarkan, mencoba untuk memberikan penetapan lebih lanjut dalam hal data yang ada tidak cukup jelas. Semua metoda yang kita lukiskan dalam buku ini diterapkan untuk kegiatannya itu oleh ilmu hukum.
360

   Regarding legal science this has a special meaning. Not when Page 125  it limits its inquiry to the search for historical statements or social structures, in that case it is confronted with the same requirements as historical or sociological research in general. But once again by legal science we meant legal science in a more narrow sense, that which only describes the existing law. This science makes rules by uniting legal provisions, legal decisions and whatever else it may process as material, and proposes these as law. Just as the legislator it speaks in an abstract way, not like the judge in a concrete way; but it envisages these relations more and more as actual phenomena and tries to find its way in these. It provides guidelines, which the judge should follow in the conjectured cases, [and] tries to find a further determination when the data are insufficiently clear. In doing this it applies all the methods we describe in this book.

361
Berdasarkan metode-metode itu maka pelukisan oleh ilmu hukum itu sekaligus merupalcan penciptaan. Itu adalah pengolahan dari data-data—terikat kepada data-data itu—akan tetapi dalam pengolahan itu terdapat yang baru. Obyeknya, yaitu hukum yang ada di luar ilmu hukum berubah dalam kegiatan ilmu hukum. Tidak dapat diragukan hukum terus-menerus mengalami pengaruh dari ilmu. Hakim mencari penjelasan pada ilmu. Apa yang ia tambahkan sebagai hukum baru kepada sistem, kebanyakan bukan penemuannya sendiri, melainkan sudah dipersiapkan di dalam ilmu pengetahuan. "Ajaran yang lazim" merupakan unsur penting bagi setiap orang yang ingin mengenal hukum; tidak ada buku yuridis yang tidak mengindahkan, baik dalam hal kita menerapkan istilah " ajaran" itu pada doktrin dan yurisprudensi bersama-sama, maupun dalam hal kita menggunakannya sebagai lawan dari yurisprudensi dan sebagai penunjukan dari pendapat yang paling bersesuaian antara para penulis.
361

By virtue of these methods its description is at the same time creation. It is processing data — bound by these data — but the processing includes the novelty. Its object, the existing law which is external to it, is changing while being elaborated upon by it. Evidently the law is continuously influenced by science. The judge seeks advice in it. What he adds to the system is mostly not his own ingenuity, but has been prepared by science. The „prevailing doctrine" is a relevant factor for everyone who wants to know the law; there is no juridical book that does not take it into account, whether we use the word „doctrine" for theory and case law together, or whether we apply it in opposition to case law and as the indication of the mutually concurring opinion of the authors.

362
   Sampai sejauh ini ilmu jelas mempunyai wibawa. Tidak ada orang yang dapat melepaskan diri dari wibawa ilmu. Siapa yang berusaha melepaskan diri daripadanya akan tersisih sebagai orang yang berlagak pandai dan berlagak tahu berdiri di luar perkembangan jiwa-jiwa. Namun bukan ini yang kita maksudkan, ketika kita pada permulaan'paragraf ini mengajukan pertanyaan mengenai wibawa dari ilmu. Di sana yang kita maksudkan bukannya: apakah orang harus mengindahkan wibawa dari ilmu, melainkan apakah orang harus tunduk kepadanya? Lebih khusus lagi: apakah hakim, yang dihadapkan pada suatu perkara untuk ia putus, tanpa mengkajinya sendiri lebih lanjut data yang diolah oleh ilmu boleh mendasarkan keputusannya pada hasil pengolahan oleh ilmu itu dan apakah ia harus mengikutinya, juga apabila hasil ini baginya pribadi tampak tidak tepat?
362

   In this sense science certainly has authority. Nobody can back out here. The one who attempts to do so, stands alone outside the development of the collective mind as an opinionated and self-righteous man. Still it is not this, which we meant when we asked the question about the authority of science in the beginning of this section. What we meant there was not: does one have to take into account the authority of science, but does one have to resign oneself to it? More in particular: is the judge who is placed before a case, which he has to decide, allowed to base his decision on its result, without further inquiry into the data processed by science, and does he have to adhere to it, even if personally he thinks this result not to be right?

363
   Kalau pertanyaan itu diajukan seperti itu, maka jawabnya harus berbunyi "tidak" lagi.Page 126  Setiap penilaian ilmiah, justru karena itu adalah penilaian ilmiah, terbuka untuk kritik dari ilmu yang timbul kemudian.{Bandingkan E. Huber, Recht und Rechtsverwirklichung (1921) halaman 438 dst.} Ditinjau dari sudut ilmu, tidak ada pemyataan yang mempunyai otoritas tanpa syarat, betapapun tingginya nilai yang dapat diberikan kepada orang yang membela pemyataan itu. Ilmu selalu kritis. Dan hakim karena jabatannya terpanggil untuk melakukan penyelidikan ilmiah. Jus curia novit.
363

   Put like this, the answer has to be in the negative again. Page 126  Every scientific opinion is exposed to the criticism of later science, simply because it is scientific. {Compare. E. Huber, Recht und Rechtsverwirklichung (1921) p. 438ff.}  As far as science is concerned, no statement has an unconditional authority, however high the value of the one who defends it may be estimated. Science is always critical. And in virtue of his office, the judge is called upon to do scientific research. Jus curia novit.

364
Akan tetapi apakah kewajiban untuk bersikap kritis itu tidak juga berlalcu terhadap- yurisprudensi? Di manakah letak perbedaannya? Di sini: bahwa yurisprudensi dapat mewajibkan ajarannya, yang hal ini tidak dapat dilakukan oleh ilmu. Perundang-undangan dan yurisprudensi mempunyai wibawa, karena mereka mempunyai kekuasaan; ilmu hanya mempunyai wibawa, dan oleh karena itu wibawanya bersifat lain. Ilmu menyediakan diri kepada orang yang mencari hukum sebagai seorang penasehat, yang sebaiknya orang minta pertlinbangannya scbelum ia memasuki daerah asing, tidak sebagai orang yang memerintah, seperti pembentuk undang-undang, atau orang yang dengan keputusannya dapat meniadakan apa yang sudah dilakukan, seperti hakim, yang tertinggi. Kekuasaan nyata dari hakim, kedudukannya dalam hidup bersama sebagai penunjuk tertinggi dari hukum itulah yang membuat wibawanya menjadi wibawa lain daripada wibawa dari orang yang memberi penyuluhan. Pada ilmu kedudukan seperti itu tidak ada.
364

   But doesn’t this obligation to have a critical attitude also holds with respect to case law? Where lays the difference? [It lies] in this: that the judiciary can impose its doctrine, while science cannot. Legislation and case law have authority because they have power; science possesses only authority, and this is why its authority remains of a different nature. For the one who seeks the law, science takes the position of a ‘raadsvrouw’ (female counselor), who one would be wise to consult before one sets out on unknown ground, and not of somebody who commands, like the legislator, or who can undo by his decision what was done, such as the highest judge. It is the real power of the judge, his position as the highest interpreter of the law in the communal life, which makes his authority different from that of the counselor. Science lacks this position.

365
   Wibawa dari ilmu pengetahuan tetap bersifat lain daripada wibawa yurisprudensi. "S'inspirer des solutions consacrées par la doctrine" menegaskan hubungan antara ilmu dengan penemuan hukum dengan tepat; untuk hubungan antara keputusan hakim dengan penemuan hukum istilah "s'inspirer de" adalah terlalu lemah. Dimungkinkan adanya kewajiban untuk patuh kepada keputusan hakim, yang kepada ilmu tidak ada kewajiban patuh itu.. Mengikuti suatu penilaian ilmiah yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri adalah sama sekali tidak ilmiah.
365

   The authority of science remains of a different nature than that of case law. The ,,s'inspirer des solutions consacrées par la doctrine" expresses correctly the relation between science and finding law; for the relation between the judiciary and the finding of law the wording ,,s'inpirer de" is too weak. There can be a duty to obey the case law, which is lacking in respect of science. To adhere to a scientific opinion against one’s own conviction is completely unscientific.

366
   Namun demikian penilaian ilmiah seperti itu di bidang tertentu diikuti tanpa penyelidikan sendiri dan jika ini juga terjadi menurut pendapat saya adalah tepat. Akan tetapi ini terletak dalam sifat dari bidang ini. Sering hakim dalam keputusan-keputusan perdatanya harus memasuki bidang intemasional, kita lihat bahwa ilmu memperoleh kckuasaan yang lain yang lebih tinggi daripada kekuasaan yang diperolch wibawa ilmu di dalam hukum nasional. Itu terjadi pada bidang hukum perdata intemasional, segera setelah kita tidak lagi berhubungan dengan penerapan ketentuan-ketentuan yang langka mengenai hukum perdata intemasional ini. Page 127 Itu juga terjadi apabila sesekali hakim harus menerapkan peraturan-peraturan hukum antar bangsa. Kita tidak melihat gejala ini pada H.R.; sistem kasasi membawa akibat bahwa H.R. melihat tugasnya dalam soal ini sangat terbatas pada penetapan arti dari ketentuan-ketentuan undang-undang yang termaksud. Tetapi pada peradilan rendahan berulang kali kita temukan, bahwa satu atau lain peraturan diambil dari ilmu. Apa yang diajarkan oleh ilmu ini menjadi dasar keputusan hakim.
366

   And still in a certain domain people do follow such an opinion without personal inquiry and this happens justly, according to me. But this has to do with the nature of this domain. Whenever the judge deciding cases of private law has to go into the field of international law, we see that the authority of science gets another and higher impact, than it has within national law. This happens in the field of international private law, as soon as we are no longer dealing with the simple application of the few existing provisions about this matter. It also happens once in a while when Page 127  the judge has to apply ‘volkenrechterlijke’ (rules governed by international law). We do not encounter this phenomenon with the ‘H.R.’ (Supreme Court), the system of cassation entails that the ‘H.R.’ (Supreme Court) sees its task mostly confined to the establishment of the meaning of the legal provisions in question. But with the lower judiciary we certainly find time and again, that some rule is borrowed from science. What is learned from this becomes a foundation of the judicial decision.

367
Suatu contoh baik daripadanya, dengan penolakan tegas-tegas ajaran yang oleh doktrin dari zaman terjadinya undang-undang diajukan sebagai interpretasi historis, {Lihat halaman 115 di atas.} diberikan oleh keputusan Rechtbank Maastrkht, tanggal 20 Januari 1921. {20 Januari 1921, N.J. 1921, 1084, W. 10681; contoh-contoh selanjutnya: Hof Den Haag 15 Maret 1910, W. 8984; Hof Den Bosch 22 Januari 1901, W. 7555; Rb. Amsterdam 17 April 1925, N.J. 1925, 861, W. 11391 dan sebagainya.} Ajaran, demikian dikatakan di situ, yang memisah harta warisan dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak dan mewariskannya menurut hukum yang berbeda, ditolak olch ilmu sebagai tidak tepat; ajaran itu hanya harus diterima, apabila undang-undang memaksakan untuk diperbuat begitu, akan tetapi undang-undang memberi kebebasan kepada si penafsir untuk "mengikuti ilmu". Dan ilmu pada dewasa ini mengharuskan diperlakukannya harta warisan sebagai satu kesatuan. Sangat menyolok, bahwa orang seperti pokrol jendral Polis, yang kesimpulan-kesimpulannya jarang disampingi oleh HR, sudah dalam tahun 1907 mengenai persoalan hukum yang sama menilai bahwa tidak ada teks undang-undang yang memutuskan persoalan itu dan oleh karenanya "doktrin-lah yang harus memutuskan". {Kesimpulan pada keputusan 5 April 1907, W. 8524.} Kepada ucapannya itu ia lalu menambahkan, bahwa "receptissimi juris"-lah, yang dan sebagainya. Apakah jus receptum juris ini lain daripada ajaran yang telah teruji dari pasal 1 Kitab Undang-undang Swis?
367

A good example of this is offered by a decision of the court of Maastricht of 20 Jan. 1921 {20 Jan. 1921 N.J. 1921, 1084, W. 10681; more examples: Hof Den Haag 15 Maart 1910, W. 8984; Hof Den Bosch 22 Jan. 1901, W. 7555; Rb. Amsterdam 17 April 1925, N.J. 1925, 861, W. 11391 etc.}, containing an explicit rejection of the theory which was held as historical interpretation {See above p. 111.} by the doctrine of the time when the statute was established. It says that the theory which divides an estate into movables and immovable property and makes these inheritable according to different rules, is rejected by science as incorrect; it should only be accepted when the law obliges so, but the law gives the interpreter the liberty to „follow science." And the current science stipulates to treat the estate as a whole. It is characteristic that a man such as ‘proc.-gen.’ (procurator general) Polis, from whose conclusions the ‘H.R.’ (Supreme Court) deviated only very seldom, already in 1907 gave as his opinion about this same issue of law, that no legal text decides it and that therefore „the doctrine should turn the scales." {Conclusion to the ruling of 5 April 1907, W. 8524.} To which he then adds, that it is „receptissimi juris", that etc. What is the difference between this jus receptum and the approved doctrine of art. 1 of the Swiss Code?

368
   Akan tetapi bagaimana kita menerangkan, bahwa di sini ilmu mempunyai arti, yang tidak dimilikinya di tempat lain? Berbagai-bagai unsur bekerja sama di sini. Pertama-tama unsur negatif: pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim; suatu ucapan dari pembcntuk undang-undang yang tidak memberikan tempat kepada wibawa dari ilmu, tidak ada. Lalu, hakim merasa bahwa pengetahuannya di sini kerap kali tidak cukup. Di dalam hukum nasional ia boleh dan harus berkata, bahwa ia sama baik "mengetahuinya" atau setidak-tidaknya seharusnya mengetahui seperti penulis yang mana pun, di dalam hukum intemasional ia menyadari, bahwa mempelajari ilmu sudah menuntut banyak daripadanya untuk memberikan penilaiannya sendiri ia jarang merasa wenang. Akan tetapiPage 128  ini adalah keterangan-keterangan yang secara psikologis membuat dapat diterima, mengapa hakim bersandar pada ilmu apabila ia harus menilai persoalan-persoalan yang bersifat intemasional. Keterangan-keterangan ini tidak membenarkan, bahwa dia juga boleh berbuat demikian.
368

   But how do we explain the fact that science has a significance here that it lacks elsewhere? Different factors collaborate here. Firstly negative: the legislator leaves it to the judge; there exists no statement of the legislator which doesn’t leave room for the authority of science. Furthermore, the judge feels that he is often not knowledgeable enough in these cases. In national law he is allowed and [even] obligated to say, that he „knows" or at least has to know as much as any author, in international law he is aware that it is already a very demanding job to get acquainted with the scientific [theories]; he seldom feels competent to have a personal opinion about them. But these are explanations Page 128  which make it psychologically plausible why it is that the judge leans on science when he has to form an opinion about questions of an international nature. They don’t justify that he is allowed to do so.

369
   Mengapa justru ilmu diakui mempunyai wibawa?
   Jawabnya harus berbunyi: karena ilmu adalah satu-satunya yang membuat peraturan-peraturan pada bidang ini. Berulang kali kita menyatakan, bahwa tugas hakim adalah mencari hukum in concreto; akan tetapi karena hukum itu menata masyarakat, maka ada kebutuhan untuk menyimpulkan keputusannya dari peraturannya atau setidak-tidaknya dapat mengembalikan keputusan itu kepada suatu peraturan. Pada hukum perdata intemasional atau hukum antar bangsa, sepanjang sistem hukum dari negaranya sendiri memberi kebebasan kepadanya, maka masyarakat intemasional-lah yang ia beri keputusan. Satu-satunya wibawa yang di dalam masyarakat intemasional diakui adalah wibawa. ilmu. Pengakuan itu pada dasamya bertumpu pada dasar yang tidak lain daripada dasar yang di mana-mana dan pada setiap bidang menyebabkan diikutinya ilmu. Akan tetapi dalam hal tidak adanya wibawa lain, maka dengan sendirinya wibawa ini di sini memperoleh otoritas yang lebih tinggi, yang menuntut pematuhan. Sebab tanpa otoritas itu tidak ada ketertiban, tidak ada peraturan.
369

   Why is it science to which authority is awarded?
   The answer must be: because it is only science which establishes rules in this domain. Time and again we have made it clear that the judge is concerned with the law in actual decisions; but because the law [has the function to] create order in the community, there is the need to derive this decision from a rule or at least to understand it in terms of a rule. In international private law or international law, it is, at least as far as the legal system of his own country leaves him at liberty, an international community to which his decision is attributed. The only authority which is recognized there, is that of science. This recognition is based in principle on no other ground than that which makes people follow science everywhere and in every domain. But when there is no other [source of] authority, this one acquires a higher authority of its own accord, that demands obedience. Because without this authority there will be no order, no rule.

370
   Menurut sifatnya hukum menuntut wibawa. Apabila tidak ada wibawa yang dihormati dalam organisasi masyarakat seperti wibawa dari pembentuk undang-undang atau hakim, maka penggambaran dari apa yang ada, ilmu, membuatnya menjadi wibawa untuk apa yang harus. Sifat dari ilmu, yang sekaligus penggambaran dan perintah untuk membuat peraturan-peraturan, memungkinkannya.
   Untuk hukum Romawi yang meresap dalam hukum sendiri, yang dihormati pada bangsa-bangsa di bawah wibawa negara yang berbeda dan tatanan hukum yang berlainan, ilmu mempunyai otoritas yang sama sebelum kodifikasi. Ilmu itu bersifat intemasional dan diterima secara intemasional. Fakta yang begitu mengherankan bagi kita, bahwa hakim-hakim kita mengalcui wibawa doktrin Italia dan Prancis–dan wibawa yang lebih besar daripada wibawa doktrin kita sendiri sekarang—, di sinilah diketemukan keterangnnya. Sebaliknya penulis-penulis kita mempunyai otoritas juga di Prancis. Kodifikasi mengakhiri ini semua. Akan tetapi di bidang intemasional justru masih demikianlah keadaannya dan akan tetap demikian itu, selama juga di situ tidak ada pembentuk undang-undang yang tampil atau selama keputusan-keputusan hakim dari suatu pengadilan, yang keputusan-keputusannya dapat dijadikan kenyataan, diakui wibawanya.
370

   The law demands authority from its very nature. When in the ‘gemeenschapsorganisatie’ (communal association) there is no authority respected such as the one belonging to the legislator or the judge, the description of the facts, science, is made into the authority to determine what ought to be. The nature of legal science, at the same time a description and prescription of rules, makes this possible.
   Before the codification [before 1809 in the Netherlands], science possessed this same authority in regard to the received Roman law, which was respected by ‘volken’ (nations) subjected to multifarious state-authorities and legal orders. It was international and was accepted internationally. This explains the fact, which surprises us so much, that our judges awarded authority to the Italian and French doctrine — and even more authority than our own [doctrine] currently has. Conversely our authors also had authority in France. This was all ended by the codification. But on the international plane it still is like this and it will stay like this, as long as no legislator is active there and no authority is attributed to the judicial statements of a court, whose decisions can actually be implemented.

371
Hanya dengan mengikuti ilmu ini hakim dapat memberikan kepada keputusannya tempat yang dibutuhkannya dalam sistem hukum. Tanpa itu keputusan-keputusan itu bergantung di awang-awang, tetap terlalu subyektif dan tidak meyakinkan, meskipun keputusan Page 129 itu dapat dilaksanakan. Dan penilaian hakim menuntut dibangkitkannya keyakinan yang sedemikian itulah. Hakim yang dengan seenaknya saja mengesampingkan ilmu di bidang intemasional, berbuat acak-acakan.
   Jadi di sini "mengikuti" ajaran memang mengandung suatu unsur kepatuhan dalam dirinya, yang di tempat lain tidak ada. Bahwa dengan itu tidak berarti, bahwa keputusannya in concreto semata-mata didiktekan oleh ilmu, dapat disimpulkan dari semua yang saya uraikan sebelumnya. Keputusan juga tidak didiktekan oleh undang-undang.
371

   Only by following science does it become possible for the judge to give his decision the place in the legal system it needs. Without this it hangs in the air, it remains too subjective and isn’t convincing, Page 129  even if it is enforceable. And the judicial decision also demands the creation of such a conviction. The judge who simply sets aside science in the international domain, goes beyond his power.
   Therefore „adhering" to doctrine indeed contains an element of obedience here, which is lacking elsewhere. It can be derived from what I argued before that this doesn’t mean that the decision in an individual case is completely dictated by science. For neither is it simply dictated by the written law.

372
§ 21. Arti Facta; Hukum kebiasaan; kebiasaan dan undang-undang pada umumnya.   Hukum diketemukan dengan menetapkan apa yang berdasarkan peraturan seharusnya berlaku dalam suatu hubungan nyata tertentu. Apakah peraturan itu juga dapat disimpulkan dari apa yang dalam hubungan-hubungan nyata sejenis dilakukan oleh orang-orang lain dan oleh orang-orang ini dianggap sebagai layalc?
   Apakah kejadian nyata dalam masyarakat, asalkan kejadian itu mendahului hubungan yang diajukan untuk dinilai dan yang karena pengulangan dan luasnya dengan sendirinya menyodorkan dirinya sebagai penting kepada si penilai, ikut menetapkan penilaian mengenai apa yang menurut hukum adalah seharusnya? Itulah pertanyaannya yang sudah beberapa kali kita singgung dan yang sekarang harus kita garap.
372

§ 21. The meaning of facts. Customary law. Custom and legal rule in general.   Law is found by determining what has to happen in a certain factual relationship, according to the rule. Is it possible to derive this rule from what is actually done by others in similar relationships and is considered by them to be appropriate ?
   Is the opinion about what is rightfully fit partly determined by what actually happens in society, provided that this precedes the relationship that is presented to be judged and that it insists its importance to the assessor because it happens repeatedly and to a great extent? That is the question which we already touched a few times and which we must now treat.

373
   Biasanya orang merumuskan pertanyaan yang dimaksudkan di sini sebagai berikut: apakah kebiasaan itu menimbulkan hukum. {Kepustakaan yang lebih baru mengenai hukum kebiasaan: Aug. Lebrun, La coutume (1932), H. Mokre, Theorie des Gewohnheitsrechts (1921).} Terhadap rumusan ini timbul keberatan-keberatan. Sebab rumusan itu mengandung dua atau sebenamya tiga pertanyaan, yang menurut penilaian kita harus dipisah: pertama pertanyaan yang sudah kita nyatakan di atas, kemudian pertanyaan: apakah penilaian yang dulu diucapkan oleh orang-orang yang menyandang wibawa mengikat hakim yang kemudian harus mengadili hubungan-hubungan sejenis, dan kemudian: apakah tradisi seperti yang menampakkan diri dalam hubungan itu dan juga dalam perluasan dari peraturan-peraturan itu di bidang lain, mengikat? Pertanyaan mengenai kekuatan mengikatnya hukum kebiasaan mengandung baik pertanyaan mengenai wibawa yurisprudensi dan ilmu maupun pertanyaan mengenai nilai dari tradisi; pertanyaan itu menjadi pertanyaan mengenai apa yang disebut orang hukum tidak tertulis pack umumnya.
373

   Usually one formulates the question at issue here thus: does custom create law? Objections can be raised to this formulation. In fact it contains two or even three questions which according to us have to be separated: firstly the one we indicated above, next the question: is the judge who must later decide similar relationships bound by the decision which was given before by persons endowed with authority, and then furthermore, is tradition binding, by the way it reveals itself not only in this but also by the spreading of these rules in other places? The question of the binding force of customary law thus contains both the [question] regarding the authority of case law and science and also the [question] regarding the value of tradition; it becomes [a question] about what is generally called the unwritten law.

374
   Kita sudah menggarap wibawa dari yurisprudensi dan ilmu, juga Page 130 sudah membkarakan arti tradisi dalam sistem yang sekarang dan akan memberikan satu catatan di bawah ini mengenai hubungan dari semua ini dengan hukum kebiasaan yang sesungguhnya. Sekarang kita membatasi diri pada keterikatan kepada perbuatan nyata. {Bandingkan perbedaan dalam hukum Inggris antara common law (yurisprudensi tradisi) dan custom.}
   Juga di sini nampaknya sederhana. Pasal 15 A.B. (Ketentuan-ketentuan Umum Perundang-undangan mengatur: "Kebiasaan tidak menimbulkan hukum, kecuali apabila undang-undang menunjuk kepada kebiasaan" dan pasal 5 A.B. Nederland mengaitkan dirinya dengan pasal 15 A.B.: "Suatu undang-undang hanya dapat kehilangan kekuatannya untuk seluruhnya atau untuk sebagian oleh suatu undang-undang yang lahir kemudian (jadi tidak oleh kebiasaan).
374

   We have treated the authority of case law and science, Page 130  [we] have also talked about the meaning of tradition in the present system and will make a few remarks still about the relation of all this to the real customary law. At present we restrict ourselves to the binding [nature of] actual behavior. {Compare the opposition in the English law between common law (tradition-case law) and custom. } Here also the answer seems simple. Art. 3 of the ‘Wet houdende Algemeene bepalingen’ (Law containing General Provisions) prescribes: „Custom is no source of law unless the written law refers to it" and art. 5 links with this:, ,A written law can only lose its force by a later law (therefore not by custom)."

375
   Jadi tidak ada hukum kebiasaan. Di mana undang-undang menunjuk kepada kebiasaan, maka undang-undanglah yang menetapkan akibat-akibat tertentu bagi perbuatan-perbuatan tertentu; undang-undanglah yang mengikat dan bukan kebiasaan.
   Dalam pada itu, sesederhana itu hal ini juga tidak. Kita sudah berulangkali menguraikan apa yang dapat dikatakan terhadap ajaran yang mengembalikan semua hukum ke undang-undang. Itu tidak akan kita ulang di sini. Sifat yurisprudensi sebagai keputusan, sifat ilmu hukum sebagai penilaian mengenai isi hukum, jadi mengenai apa yang seharusnya itulah yang menentukan keduanya ini sebagai faktor-faktor yang mempunyai wibawa bagi hukum. Demikian pula penginsafan mendalam tentang sifat peraturan hukum menunjukkan kepada kita, bahwa kejadian nyata ikut menentukan dan harus, menentukan isi dari hukum.
375

   Therefore no customary law. When the written law refers to custom, it is the law that ties certain consequences to specific behavior; the law, not custom, binds.
   However, this case isn’t that simple either. We have already explained repeatedly what the arguments are against the doctrine that reduces all law to the written law. We will not do that again here. It is the nature of case law as decision, it is the nature of legal science as an opinion about the content of law
i.e. about what rightfully fits, which designates both of these as factors which have authority for the law. In the same way, the reflection about the nature of legal rules teaches us that the actual events partly determine the content of law, and must do so.

376
   Hukum adalah rangkaian peraturan yang berlaku. Berlaku ini dalam hukum mempunyai arti rangkap. Orang menyebut hukum yang berlaku sebagai peraturan-peraturan yang diikuti, tetapi juga sebagai peraturan-peraturan yang diikuti. Andaikata yang menentukan adalah soal diikutinya, maka kebiasaan dan hukum adalah sinonim. Setiap orang yang mengakui wibawa dari undang-undang, menolak pendapat ini. Sebab undang-undang menunjukkan kepadanya apa yang seharusnya, juga meskipun orang mungkin berbuat lain. Akan tetapi jika hukum tidak semata-mata tergantung pada wibawa yang menguasai hukum itu. Menurut sifatnya hukum minta dijadikan kenyataan; apabila suatu peraturan sama sekali tidak dijadikan kenyataan, maka pada suatu saat tertentu peraturan itu bukan lagi hukum.
376

   The law is a set of rules that are in force. Being in force has a double meaning in the law. People speak of prevalent law in the sense of rules which are followed, but also in the sense of rules which must be followed. If only the fact of being followed counted, custom and law would be synonymous. Everybody who recognizes the authority of the written law, rejects this view. Because it is the law who teaches him what is rightfully fit to do, even if people may be acting differently. Still the law is not exclusively determined by actual behavior, neither is it completely dependent on the authority which decides the law. The nature of the law demands implementation, when a regulation is not at all implemented, it will no longer be law in the end.

377
   Selalu ada tegangan antara peraturan hukumnya dengan kejadian nyataPage 131  dalam kehidupan bersama. Andaikata kejadian nyata itu sepenuhnya sesuai dengan peraturan, maka akan tidak ada artinya untuk memaksakannya: mengapa mengharuskan apa yang sudah dilakukan oleh setiap orang? Akan tetapi sebaliknya, apabila kejadian nyatanya terus-menerus bertentangan secara terbuka dengan peraturannya, maka peraturannya kehilangan wibawa, peraturan itu bukan lagi hukum. Hukuin adalah serangkaian pengaturan yang diwajibkan; hukum sekaligus adalah keseluruhan peraturan hidup yang diikuti. Sifat rangkapnya, seperti halnya dalam istilah "berlalcu" juga terdapat dalam istilah "peraturan".
377

   There is always a tension between the legal rule and the actual Page 131  events in the society. If the actual events were to completely answer to the rule, it would make no sense to impose it: why prescribe what everybody is doing anyway? But conversely, when the actual events are clearly at continuous variance with the rule, the rule is bereaved of its authority, is no longer law. The law is a set of provisions which are imposed; at the same time it is a regimen which is followed. The twofold character shows itself equally not only in the words „to be in force", but also in the word „rule".

378
Peraturan hukum sama nilainya dengan "rechtsvoorschrift", "lazimnya" sebaliknya sinonim dengan "biasanya". Dan tidak hanya istilah-istilah ini yang mempunyai arti rangkap, ada lebih banyak lagi istilah dengan mana bahasa hukum menegaskan sifat aneh dari hukum ini. Ingat saja kepada istilah normal (apa yang sesuai dengan norma, tetapi juga apa yang biasanya terjadi), kepada ketertiban hukum, ketertiban (verordening) dan sebagainya. Untuk banyak pertanyaan sulit dari filsafat hukum—saya tidak mengatakan "penyelesaian", sebab itu justru tidak ada orang akan memperoleh pengertian yang mendalam, andaikata lebih banyak diperhatikan sifat rangkap dari hukum. Hukum sekaligus masuk alam kenyataan dan alam yang seyogyanya alam "Sollen" dan alam "Sein", seperti orang Jerman menyebutnya. {Lihat pidato saya mengenai Hukum dan Keadilan (1932) dan Asas-asas kehidupan bersama (1934), penyampaian ke 11.}
378

Legal rule is equivalent to legal prescription, „as a rule" is however synonymous with „ usually". And not only do these words have a twofold meaning, there are several others in which the legal language expresses this peculiar characteristic of the law. One can think of normal (that which answers to a norm, but also that which happens usually), of legal order, of ordinance and so on. Many difficult questions of legal philosophy would have been understood — I do not say „solved", because there is no solution possible—if people had paid more attention to this twofold character of the law. At the same time this belongs to the province of that which happens and that which ought to happen, of the „Sollen" and the „Sein", as the Germans call it.

379
   Di sini ada tegangan, yang disadari, tetapi tidak dapat dihapuskan. Ini lebih-lebih tidak dapat, karena keduanya berhak atas berlakunya (gelding) sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berulang kali melihat, bahwa yang satu atau yang lain dikorbankan, atau undang-undang dibawahkan oleh kebiasaan, seperti ahli-ahli sosiologi cenderung melakukannya, atau—khas yuridis, setidak-tidaknya dalam abad ke-19 dan dalam zaman kita—kebiasaan dikesampingkan oleh undang-undang. Ini jelas kelihatan pada Burchkhardt yang sudah banyak dikutip. Hukum kebiasaan menurut dia tidak dapat berdampingan dengan undang-undang.
379

   There is a tension here that people can recognize, but not remove. And even less so, because both claim absolute dominance. It is because of this that we see time and again that the one is sacrificed to the other, either the law is subordinated to custom, as sociologists are wont to do, or custom is set aside by the written law — which is typically juridical, at least during the 19th century and in our present time,. This becomes quite clear with the already oft cited Burckhardt. According to him it is impossible for customary law to stand next to the written law.

380
Maka terjadilah pertentangan yang tidak dapat dipecahkan. Hukum kebiasaan yang tidak memperoleh kekuatannya dari undang-undang sendiri, tidak muat dalam organisasi dari negara, yang kepada orang-orang tertentu memberikan kekuasaan mutlak untuk menetapkan undang-undang yang merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengikat. "Das Gewohnheitsrecht ist dem Historiker der die Tatsachen nachgfeht, ein Schmaus, aber ein Greuel dem Dogmatiker, der mit dem Recht, Gewohnheitsrecht zu bilden, in seinem System nichts anfangen kann. Die beiden Geltungs-gründe Gesetz und Gewohnheit schliessen sich aus". {Loc. cit. halaman 223 dan seterusnya teristimewa 233 dan seterusnya. Juga Kelsen: "Wie ein Rechtssatz, den dauernd nicht angewendet wird, aufhört Norm zu sein, wie eine langjährige Pflichtverletzung allmählich anfangt ihren Charakter zu verlieren, wie ein Sollen durch ein Sein verstört, oder aus einem Sein ein Sollen wird, das ist eine für die juristische Konstruktion nicht fassbare Tatsache, ist juristisch ein Mysterium". Hauptprobleme der Staatslehre (1911) halaman 344.} 
380

This will lead to a contradiction which cannot be solved. Customary law, which would not derive its force from the written law itself, is ill fitting with a State organization which confers the exclusive power to specific persons to establish statutes, i.e. binding rules of law. „Das Gewohnheitsrecht ist dem Historiker, der die Tatsachen nachgeht, ein Schmaus, aber ein Greuel dem Dogmatiker, der mit dem Recht, Gewohnheitsrecht zu bilden, in seinem System nichts anfangen kann. Die beiden Geltungs-gründe Gesetz und Gewohnheit schliessen sich aus." {t. a. p. p. 223, compare especially 233 ff. Also Kelsen: „Wie ein Rechtssatz, den dauernd nicht angewendet wird, aufhört Norm zu sein, wie eine langjährige Pflichtverletzung allmählich anfangt ihren Charakter zu verlieren, wie ein Sollen durch ein Sein verstört, oder aus einem Sein ein Sollen wird, das ist eine für die juristische Konstruktion nicht fassbare Tatsache, ist juristisch ein Mysterium". Hauptprobleme der Staatslehre (1911) p. 334.}

381
Ini tidak dapat dibantahPage 132 : undang-undang tidak memberikan tempat untuk wibawa lain di sampingnya. Akan tetapi apa akibat yang langsung terjadi? Pemyataan: "wir leugnen nicht, dass Gewohnheitsrecht vorkommt". Akan tetapi kalau ada hukum kebiasaan, apakah dogmatikus yang tidak dapat berbuat apa-apa dengan itu, lalu tidak dipersalahkan? Apakah juga dia tidak harus menerima faktanya dan apakah pengakuan, bahwa seharusnya tidak ada hukum di luar undang-undang dan seharusnya tidak ada hukum yang bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi meskipun demikian ada, namun bahwa di dalam sistemnya dia tidak tahu tempatnya, tidak mematikan untuk sistem itu?
381

It is not possible to Page 132 contradict this: the written law leaves no room for another authority next to it. But what follows this immediately? The statement: „wir leugnen nicht daß Gewohnheitsrecht vorkommt". But if customary law exists, isn’t the doctrinal thinker who can’t accept this, simply condemned? Shouldn’t he also accept the fact and isn’t it pernicious for the system when he recognizes that there shouldn’t be, but still is law outside of and in contradiction to the written law, but that he can’t give this a place in his system?

382
   Di sini ada dua kekuatan yang saling berhadapan dan menurut pendapat saya juga tidak ada penyelesaian, yang untuk yang satu menunjukkan tempat di dalam sistem dari yang lain. Akan tetapi pertentangan ini dapat diterima,, kalau kita menyadari, bahwa di dalam keputusan konkrit kita dapat mencapai satu keputusan, yang kadang-kadang mempertahankan undang-undang terhadap kebiasaan, dan kadang-kadang menjamin dimenangkannya kebiasaan terhadap undang-undang. Ini tidak tertahankan hanya bagi orang yang beranggapan, bahwa setiap keputusan dalam hukum harus dapat disimpulkan secara logis dari suatu kesatuan tertutup peraturan-peraturan. Andaikata itu tepat, maka hanya akan ada satu sumber hukum saja.
382

   Two powers confront each other here and also in my view there is no solution that points out a place for the one in the system of the other. But this contradiction is bearable, a twofold authority next to each other can be recognized if we understand that we can arrive at one decision in individual cases, which sometimes will enforce the written law over and against custom, and at other times will ensure victory to custom over the written law. This is unbearable only to he who thinks that it should be possible to derive every decision on a legal issue from a closed set of rules. If this were correct, there could only be one source of law.

383
Uraian kita seluruhnya akan membuktikan ketidaktepatan dalil ini. Apabila hukum itu suatu sistem terbuka dari peraturan-peraturan yang kita usahakan mengertinya selogis mungkin, akan tetapi tidak pemah menguasainya secara logis, yang sehari-harinya bertukar dengan bahan yang mengalir ke dalamnya yang selalu baru, maka tidaklah sulit untuk membuarkan adanya perpecahan, yang dibuat oleh pengakuan hukum kebiasaan dalam sistem yang dibangun dari sudut undang-undang, maka sebaliknya penerimaan dari fakta-faktanya sepenuhnya muat dalam apa yang dikenal orang sebagai sifat dari hulcum;
383

Our entire argument aims to prove the erroneousness of this proposition. If the law were an open system of rules, that we tried to understand logically as much as possible, but could never master logically, that changed daily with a continuous stream of new matter, it would not be difficult to tolerate the break caused by the recognition of customary law in a system which is built from the point of view of the written law. In that case the acceptance of the facts would completely fit in with that which people have perceived as the nature of law.

384
   Dalam pada itu, jiwa manusia selalu mempunyai kecenderungan untuk mencari satu penyelesaian yang mulus dari problema-problema, dan oleh karena itu tidaklah mengherankan, bahwa orang berulang kali berusaha untuk menghilangkan pertentangan yang harus mereka akui itu. Itu tidak pemah berhasil dan menurut pendapat saya juga tidak akan pemah berhasil. Usaha-usaha itu mengakibatkan kabumya pertentangannya yang tidak dapat dihilangkan; dua yang paling terkenal boleh kita sebut di sini. Pertama putusanPage 133 , yang di dalam Pandecten dikenal sebagai putusan Julianus. { D.I. 3, 32, 1} Undang-undang dan kebiasaan menurut putusan ini adalah sama nilainya, kedua-duanya adalah dasar hukum, karena di dalam keduanya rakyat menyatakan kehendaknya (kehendak rakyat menampakkan diri) dan tidak peduli apakah rakyat menyatakan kehendaknya itu dengan jalan pemungutan suara ataukah dengan "rebus ipsis et factis". Putusan ini bertumpu pada anggapan, bahwa dalam kebiasaan terletak pemyataan kehendak yang sadar dari rakyat mengenai apa yang seharusnya hukum, suatu anggapan yang bertentangan dengan kenyataan, karena sesungguhnya bukannya perbuatan itu dilakukan karena itu hukum, melainkan kesadaran mengenai hukum timbul dengan dan oleh perbuatan. "Als Nichhtrecht beginnt die Norm ihr Leben; in der Uebung erprobt sie ihre Berechtigung und erobert das Bewustsein der Gemeinschaft", kata Regelsberger. {Pandekten (1893) halaman 94.} 
384

   However, the human mind tends always to search for one smooth solution of problems, and therefore it is no wonder that people have tried time and again to do away with the contradiction which they had to acknowledge. They never succeeded, and to my mind they never will succeed. The attempts have obscured the contradiction, which could not be gotten rid of. Two of the most well-known [ of these attempts] may be named here. In the first place Page 133  a statement in the Pandects, which goes by the name of Julianus {D I. 3. 32. I.} According to it, written law and custom are equivalent, both foundations of law, because the will of the people is expressed in both and because there is no difference whether the people declares its will by voting or „rebus ipsis et factis". This statement is based on the idea that custom implies a conscious expression of the will of a people, about what should be law, an idea which is contrary to the real world, for an act is not performed because it is lawful, but the legal consciousness develops in the course of and by action. „Als Nichtrecht beginnt die Norm ihr Leben; in der Uebung erprobt sie ihre Berechtigung und erobert das Bewustsein der Gemeinschaft", says Regelsberger {Pandekten (1893) p. 94.}

385
Apabila di sini hukum kebiasaan menjadi perundang-undangan yang tidak Iangsung, maka bagi tokoh-tokoh dari madzab Historis undang-undang menjadi pemyataan tidak langsung dari jiwa rakyat, yang langsung menyatakan diri dalam kebiasaan. Dengan tidak menghiraukan keberatan-keberatan terhadap ajaran kehendak rakyat pada umumnya bagaimana undang-undang dapat mempunyai arti sendiri apabila undang-undang itu tidak lain daripada rumusan dari apa yang juga langsung terbukti sebagai hukum dalam perbuatan itu? Salah satu dari dua: atau rumusan itu tidak membawa sesuatu yang baru, akan tetapi lalu undang-undang juga tidak mempunyai nilai yang mandiri di samping kebiasaan, atau orang melakukan konsesi-konsesi, seperti Puchta—bersama-sama dengan von Savigny sebagai pemimpin dari madzab Sejarah—dengan jalan mengakui,bahwa undang-undang itu sesekali menolong suatu pendapat yang belum menjadi keyakinan tetap melangkahi ambang pintu hukum, {Das Gewohnheitsrecht (1828 dan 1837) I, 144. Mutatis mutandis dapat dikatakan hal yang sama dari kesadaran hukum Krabbe. Mengenai hal itu lihat di bawah ini.} akan tetapi lalu ajaran bahwa hukum terletak dalam jiwa rakyat dan hanya diucapkan, sudah ditinggalkan.
385

While customary law becomes indirect legislation here, for the proponents of the Historical School the law became the indirect expression of the mind of the people, which expresses itself directly in custom. Leaving aside the objections against the doctrine of a mind of the people in general — how is it possible for the written law to have a significance of itself, when it is nothing more than the formulation of that which expresses itself directly as law in behavior? One or the other: either this formulation brings nothing new, in which case the law has therefore no autonomous value next to custom, or one makes a concession, like Puchta does — together with Savigny the leader of the Historical school —by admitting that the written law sometimes helps to push an opinion across the threshold of the law, which has not yet become a part of the common sense {Das Gewohnheitsrecht (1828 en 1837) I, 144. Mutatis mutandis the same can be said about the legal consciousnous of Krabbe. About this see below p.163 ff.}. But in that case the doctrine, that the law is enclosed in the mind of the people and is only expressed [by the written law], is already abandoned.

386
§ 22. Arti fakta; Hukum kebesiaan; Kebesiaan dalam hukum perdata ta Belanda; Khususnya berhadapan dengan hukum pelengkap.Di dalam setiap ketertiban hukum, hukum kebiasaan berdiri di samping hukum yang berdasar pada wibawa. Akan tetapi dengan ucapan ini kita tidak maju banyak, batas-batas antara keduanya dapat ditarik berlainan sekali; setiap ketertiban hukumm akan menetapkan batas-batas itu menurut caranya sendiri. Page 134 Juga di sini kita harus waspada terhadap pandangan-pandangan yang kabur. Untuk hukum perdata dalam zaman kita, kita harus memberikan gambaran lebih jauh lagi mengenai arti dari kebiasaan.
386

§ 22. The meaning of facts. Customary law. Custom in the private law of the Netherlands, especially versus supplementary law.   In every legal order customary law stands next to the law which rests upon authority. But with this statement we haven’t made much headway, the demarcations between both can be made very differently; Page 134  Every legal order will determine these in its own way. Also here we have to beware of commonplace. We have to elaborate the meaning of custom for private law in the Netherlands in our times.

387
   Pantas untuk segera diperhatikan, bahwa di sini kebiasaan menempati tempat yang sama sekali lain daripada dalam hukum tata negara pada dewasa ini. Terutama hukum tata negaralah yang menyebabkan dilontarkannya kembali pertanyaan mengenai kekuatan mengikatnya kejadian nyata. Siapa yang ingin meyakinkan dirinya mengenai hal itu bacalah uraian yang lazimnya dianggap jelas mengenai persoalan kita yang diberikan oleh Struyken dalam "Staatsrecht"{Het Staatsrecht van het Koninkrijk der Nederlanden (1915) §39 db.}nya. Di situ pengakuan kebiasaan bertalian dengan dasar-dasamya sendiri dari lembaga-lembaga negara kita (parlementarisme), kebiasaan bertabrakan dengan ketentuan-ketentuan undang-uhdang yang sangat tegas dan memaksa. Pada bidang hukum perdata, setidak-' tidaknya kelihatannya dari luar, kebanyakan orang tahu memasukkan kebiasaan ke dalam sistem undang-undang, hanya sesekali saja kebiasaan lolos dari tembok yang melingkari sistem itu.
387

   It must then be noticed immediately that custom has a completely different place here than in present-day ‘staatsrecht’ (state law). It was especially ‘staatsrecht’ (state law) that made people ask again the question regarding the binding force of the actual events. Whoever wants to see this for himself should read the explanation of this issue given by Struycken in his ‘Staatsrecht’ {Het Staatsrecht van het Koninkrijk der Nederlanden (1915) § 39 ff.}, which is as always very clear. In ‘staatsrecht’ (state law) the recognition of custom pertains to the foundations themselves of ‘onze staatsinstellingen’ (‘parlementarisme’) (the organization of our state (parliamentary system)), custom clashes with very explicit and coercive legal provisions. In the domain of private law people are mostly capable, at least to all appearance, of forcing the custom [to fit] within the system of the law, only on a few occasions it breaks through the wall which closes off the system.

388
   Apa sebabnya?
   Ada dua dasar dari perbedaan ini yang dapat disebut. Pertama-tama ini: setiap persoalan mengenai hukum perdata pada aldhmya dapat diajukan kepada hakim; dalam banyak persoalan dan justru persoalan yang terpenting mengenai hukum tata negara tidak ada kemungkinan untuk minta penilaian hakim ini. Ini mempunyai dua macam akibat lagi. Pertama, bahwa dalam hukum perdata, hakim yang berkewajiban untuk menegakkan undang-undang mendukung undang-undang ini dan menolak kebiasaan yang bertentangan dengan undang-undang itu, sedangkan di dalam hukum tata negara kebiasaan dengan mudah masuk ke dalamnya, karena mereka yang diwajibkan untuk menegakkan undang-undang adalah orang-orang sendiri, yang perbuatannya bertentangan dengan undang-undang minta diakui sebagai hukum kebiasaan. Dan yang kedua, bahwa pertentangan antara undang-undang dan kebiasaan dari hukum tata negara di dalam hukum perdata menjadi pertentangan antara undang-undang dan hakim dan bukanlah perbuatan dari orang yang bersangkutan sendiri, melainkan diakuinya perbuatan dalam putusan hakimlah yang menetapkan otoritasnya scndiri terhadap wibawa undang-undang, dengan lain perkataan, bahwa di sini persoalan mengenai hukum kebiasaan kebanyakan men jadi persoalan mengenai wibawa peradilan.
{"kebanyakan": dalam hal itu tidak benar. Lihat di bawah ini.} 
388

   How does this come about?
   One can enumerate
two grounds for this. Firstly this one: every question of private law can be presented to the judge in the end; in many questions of ‘staatsrecht’ (state law), and even the most important, the possibility to invoke such a judgment is lacking. This has two consequences. In the first place in private law the judge who is called upon to maintain the law, backs up the law and rejects the custom which clashes with it, while in ‘staatsrecht’ (state law) the custom easily makes its way, because the persons who are called upon to maintain the law, are the same persons whose actions against the law ask for a recognition of customary law. And in the second place the conflict between the written law and custom [as it plays a role in] ‘staatsrecht’ (state law), becomes an opposition between the written law and the judge in private law. It is not the behavior of the persons concerned, but the recognition of this in the judicial decision, which put its own authority over and above the authority of the law, in other words, in the private law the issue of customary law often becomes an issue of the authority of the judiciary. {„often": it leaves a remainder. See below.}  

389
Apabila di zaman kita berpisahnya suami istri atas dasar persetujuan antara mereka semakin banyak terjadi, maka hal itu bukannya persoalan apakah ada perubahan Page 135 dalam keyakinan atau apakah perbuatannya itu sendiri yang mengesampingkan pasal 208 B.W. melainkan hal itu adalah persoalan pertentangan antara yurisprudensi H.R. dan teks dari pasal ini. Pertentangan antara perbuatan kemasyarakatan dan undang-undang tidak dibkarakan sebagai demikian dalam hukum, kerapkali pertentangan itu terletak di belakang pertentangan hakim atau undang-undang.
   Ini adalah dasar pertama dari perbedaannya. Yang kedua, justru yang penting sekali adalah, bahwa hukum perdata, berbeda dengan hukum tata negara, sebagian besar adalah hukum pelengkap, hukum pengatur dan bahwa untuk bagian dari perundang-undangan itu persoalan mengenai hubungan antara kebiasaan dan hukum dengan sendirinya adalah lain daripada untuk hukum pemaksa. Pada pembkaraan mengenai hukum ini dalam hukum perdata, hukum pelengkap dan hukum pemalcsa harus kita pisah.
389

When in our times married couples separate by common consent in a continuously increasing degree, the question is not Page 135  whether art. 263 ‘B.W.’ (Civil Code) is set aside by the change in opinion that is expressed by this, or by the act itself, but [the question] is about the conflict between the case law of the ‘Hoogen Raad’ (Supreme Court) and the text of the article. The conflict between social action and the law as such doesn’t come up for discussion in the law, [however] it often forms the background of the conflict between judge and written law.
   This is the first ground of the difference. The second, even more important, is this, that private law, contrary to ‘staatsrecht’ (state law), is primarily ‘aanvullend, regelend’ (supplementary, regulatory) law and that the issue of the relationship between custom and written law is for this part of the legislation naturally different from that of ‘dwingend’ (compulsory) law. When we talk about this relationship in private law, we have to differentiate between supplementary and compulsory law.

390
   Kita mulai dengan yang pertama. Pasal 1339 B.W. berbunyi: Perjanjian mengikat tidak hanya apa yang ditentukan tegas-tegas olch perjanjian itu, melainkan juga mengikat semuanya yang menurut sifat dari perjanjian itu dituntut oleh kelayakan, kebiasaan atau undang-undang.
   Pasal 1347 B.W. berbunyi: "Janji-janji yang menjadi kebiasaan tetap dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun itu tidak ditegaskan dalam perjanjian itu". Kedua pasal ini pada umumnya dikutip sebagai contoh-contoh mengenai penunjukan kepada kebiasaan yang dimaksud oleh pasal 5 A.B. Dengan demikian dalam bidang yang luas dari hukum perjanjian, kebiasaan mendapat tempat. Akan tetapi, seperti kebanyakan orang menyatakan apakah dengan demikian itu tidak lain daripada tempat yang lebih rendah berdasarkan penunjukan itu, ataukah kebiasaan itu mempunyai arti mandiri? Pertanyaan itu mengakibatkan pertanyaan lain yang bersifat praktis ini: bagaimana, jika kebiasaan itu menyimpang dari hukum pelengkap? Lalu yang berlaku ketentuan undang-undangnyakah atau kebiasaannya?
390

   We start with the former. Art. 1375 ‘B.W.’ (Civil Code) reads: „Agreements do not only bind to that which is explicitly stipulated by them, but also to everything which, according to the nature of these agreements, is demanded by ‘billijkheid’ (equity), custom or the written law".
   Art. 1383: „’Bestendig gebruikelijke bedingen’ (Lasting customary stipulations) are deemed to be tacitly included in the agreement, even though they are not expressed in it." Both articles are commonly cited as examples of the reference to custom, which is intended by art. 3 ‘Alg. Bep’ (General Provisions). In this way custom gains its place in the vast domain of contract law. But is this only a place of minor importance as a result of such reference, as is mostly taught, or does custom have an independent significance? This question leads to another, more practical one: what is the case, when custom deviates from the ‘aanvullend’ (supplementary) law? Will the legal provision be in force or the custom?

391
   Pertanyaan ini sangat ditentang. H.R. dalam tahun 1874 memutuskan, {Keputusan 5 Juni 1874, W. 3735.} bahwa kebiasaan menyimpang dari undang-undang, sebaliknya dalam tahun 1908. {Keputusan 26 Juni 1908, W. 8729 dalam perkara Barzilai melawan Grossman.} H.R. memutuskan, bahwa kebiasaan yang bertentangan dengan undang-undang tidak dapat menimbulkan hukum; dalam tahun 1832 prinsip ini ditinggalkan lagi; apakah HR pada waktu itu mendahulukan kebiasaan pada umumnya ataukah hanya janji yang menjadi kebiasaan (janji yang menurut kebiasaan) daripada ketentuan undang-undang pelengkap, tidaklah pasti.{Keputusan 7 April 1932, N.J. 1932, 1613, W. 12463 dalam perkara Kamps melawan Heilbron. Lihat catatan di bawah keputusan dalam N.J.} Yurisprudensi rendahan tidak sama pendapatnya {Lihat kutipan-kutipan dalam Leidraad, cetakan ke-6, halaman 12, karya Molengraaff.} Molengraaff {Loc. cit.} memihak kepada keputusan yang pertama tersebut; kebanyakan orang menganut keputusan yang kedua atau orang Pagina-136mencari jalan tengah: Kosters mau mendahulukan kebiasaan, asalkan terbukti, bahwa fihak-fihak mengenal kebiasaan itu; {De plaats van gewoonte an rechtsovertuiging in het privaatrecht - (1912).} J. van Kuyk mengalahkan kebiasaan terhadap undang-undang, memenangkan janji yang menetap menjadi kebiasaan terhadap undang-undang; {Handelingen Nederland Juristenvereniging 1916, I., halaman 188.} Houwing akhimya melihat faktor penentunya adalah maksud dari fihak-fihak, akan tetapi bukannya apa yang dalam kenyataannya dilakukan oleh fihak-fihak, melainkan apa yang sekiranya akan mereka maksudkan, andaikata mereka berunding dengan kelayakan dan itikad baik, dengan lain perkataan, ada kalanya dia akan mengutamakan kebiasaan dan ada kalanya dia mengutamakan undang-undang, sesuai dengan yang dibawa serta oleh kelayakan.{Rechtskundige opstellen (1921) halaman 292.}
391

   This question is hotly debated. The ‘H.R.’ (Supreme Court) decided in 1874 {Ruling of 5 June 1874, W. 3735.} that custom derogates from the written law; in 1908 {Ruling of 26 June 1908, W. 8729 re: Barzilai versus Grossman.} however it is said that custom cannot give title contrary to the legal provision. The lower judiciary is divided. {See references in Molengraaff’s Leidraad 6e print p. 12.} Molengraaff is on the side of the first mentioned ruling; mostly people pay homage to the second or look for a Page 136  middle course: Kosters gives preference to custom, provided that it is apparent that the parties were acquainted with this custom {t. a. p. De plaats van gewoonte en wetsovertuiging in het privaatrecht (1912).}; J. van Kuyk subordinates custom to the written law, but puts the ‘bestendig gebruikelijke beding’ (lasting customary stipulation) above it. {‘Handelingen Ned. Juristenvereeniging’ (Proceedings of the association of Dutch Jurists) 1916 I, p. 188.} Houwing finally sees the intention of the parties as decisive, but not that which the parties actually intended, but what they would have intended if they had deliberated with ‘billijkheid and geode trouw’ (equity and good faith), in other words he will prefer custom at one time, at another time the written law, according to what equity determines. {Rechtskundige Opstellen (1921) p. 292.}

392
   Bagi kita { Lihat juga Beschouwingen over het recht halaman 163 dan seterusnya.} _ juga kita berpendapat, bahwa dalam hal ada 'pertentangan antara hukum pelengkap dengan kebiasaan maka yang kebiasaanlah yang diutamakan. Di dalam contoh-contoh yang dikutip Houwing dari yurisprudensi mengenai pertentangan antara tempat pembayaran yang lazim dan tempat pembayaran yang ditunjuk joleh pasal 1393 B.W. {Keputusan 1908 yang dikutip pada halaman 141-142 di atas} dan antara kebiasaan dari bentuk tertentu mengenai penyewaan oleh si penyewa (onderverhuren) dan larangan pasal 1559 {Hof Amsterdam 5 Maret 1915, NJ. 1916 halaman 987, W. 9868.} B.W. saya akan mengikuti kebiasaan dan bukan ketentuan-ketentuan undang-undang.
392

   As far as we are concerned {See also Beschouwingen over het recht, p. 163 ff. } — we also hold that in a conflict between ‘aanvullend’ (supplementary) law and custom the latter should prevail. I would like to follow custom and not the legal provisions in the examples from case law cited by Houwing: regarding a conflict between the customary place of payment and the [place] determined in art. 1429 ‘B.W.’ (Civil Code) {The ruling of 1908 cited above on p.135.} and between the custom of a certain form of ‘onderverhuur’ (sublease) and the prohibition of this in art. 1595 ‘B.W.’ (Civil Code) {‘Hof’ (Court of Appeal) Amsterdam 5 March 1915, N.J. 1916 p. 987, W. 9868.}

393
   Untuk kebalikannya, seperti yang dilakukan oleh Rechtbank Rotterdam, {19 April 1890, W. 5865.} orang tidak boleh menyandarkan diri pada pasal 15 A.B. Kebiasaana memperoleh kekuatannya dari undang-undang, kata orang, karenanya kebiasaan harus menyisih untuk undang-undang. Sebaliknya perlu diperhatikan, bahwa "undang-undang" dari mana kebiasaan akan mcmperoleh kekuatannya, bersifat lain daripada "undang-undang" yang dalam kejadian yang digambarkan itu bertabrakan dengan kebiasaan. Jadi meskipun kebiasaan hanya mengikat karena undang-undang mengatakannya, maka dari situ belum berakibat bahwa kebiasaan akan dikalahkan terhadap hukum pelengkap. Apakah pembentuk undang-undang, yang jelas dalam pasal 15 A.B. akan menghapuskan segala hukum kebiasaan yang ada dan untuk masa mendatang memberikan monopoli pembentukan hukum kepada dirinya sendiri, juga mengingat kepada kebiasaan pergaulan berhadapan dengan ketentuan-ketentuan hukum pelengkap?
393

   One may not invoke art. 3 of ‘Wet Alg. Bep’ (Law on General Provisions). to the contrary, as was once done by the ‘Rotterdamsche Rechtbank’ (lower court of Rotterdam). {19 April 1890, W. 5865.} The custom derives its force from the written law, it is said, and therefore must yield to it. It can be argued against this, that the „law", from which the custom derives its force, is different in nature from the „law" with which it is in conflict in the conjectured case. Even if custom would only be binding because the written law says so, this still doesn’t imply that it would be subordinated to ‘aanvullend’ (supplementary) law. Did the legislator, who certainly intended to get rid of all existing customary law by art. 3, and wanted to give himself monopoly over the formation of law for the future, also have in mind the conflict between ‘verkeersgebruik’ (generally accepted standards of social and economic life) and the provisions of supplementary law?

394
Apa yang mengenai sejarah dari pasalnya ditemukan membuat kecil kemungkinannya bahwa pembentuk undang-undang mengingat hal itu. Akan tetapi apakah yang benar atau tidak benar dari itu semua–pertanyaan apakah kebiasaan memperoleh kekuatannya dari undang-undang, Page 137 tidak dapat diputuskan oleh undang-undang—, sudah mcmilih sebelum ia akan amenimbang hak-hak dari keduanya.
   Jadi kita harus melihat pertanyaannya sendiri, dengan tidak mengingat pasal 15 A.B. dan selanjutnya pendapat saya bersandar baik pada keterikatan kepada perjanjian maupun pada sifat dari hukum pelengkap.
394

From what can be discovered about the genealogy of the article, it is not very probable. But however that may be— the question whether custom derives its force from the written law cannot be decided by the written law itself Page 137 — one who thinks that the conflict between custom and written law can be decided by a legal provision, has already made his choice before considering the pros and cons of each.
   We therefore have to consider the question on its own, apart from art 3 ‘A. B’ (General Provisions), and then my opinion is based not only on the nature of the binding force of a contract but also on the nature of ‘aanvullend’ (supplementary) law.

395
   Kita jelaskan keduanya. Pada umumnya sekarang orang beranggapan, bahwa kata-kata dari suatu kesanggupan harus ditafsirkan sedemikian rupa seperti yang dapat dan mungkin diterima oleh orang kepada siapa kesanggupan itu ditujukan. Bukannya apa yang dimaksud oleh orang yang berjanji, melainkan apa yang oleh orang lain itu dapat atau mungkin dianggap dimaksudkan oleh orang yang berjanji itu yang menentukan. Arti dari kata-kata menurut percakapan sehari-hari menjadi pegangan, harapan-harapan yang bersandar pada arti dari kata-kata itu harus dijadikan kenyataan. Siapa yang ingin menetapkan luasnya kewajiban-kewajiban yang lahir dari suatu pemyataan, mulai dengan menyelidiki luasnya jangkauan dari kata-kata yang dipakai. Kebiasaanlah yang menunjukkan kepadanya luasnya jangkauan dari kata-kata itu. Apakah kebiasaan yang sama tidak harus menjadi penunjuk jalannya, apabila ia ingin menetapkan bukannya ruang lingkup dari kata-kata tertentu melainkan ruang lingkup dari keseluruhan pemyataan? Setiap janji, yang menurut hukum mengikat, dapat dilihat baik menurut arti individualnya (apa yang dimaksudkan oleh yang berjanji?) maupun menurut fungsi kemasyarakatannya (apakah sifatnya janji ini sebagai gejala dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan?).
395

   Let us elucidate both. At present it is generally assumed that the words of a promise have to be interpreted according to the understanding that one can and may attribute to the person to whom the words were directed. What the person who promised actually intended is not decisive, but that which the other party could think and was allowed to think that he intended. The meaning of the words according to parlance comes first, the expectations based on this have to be fulfilled. One who wants to determine the extent of the obligations brought by a statement, begins by inquiring into the bearing of the words which are used. It is custom which teaches him this. Must not this same custom be a guide to him, when he wants to establish the ‘strekking’ (purport), not only of certain words, but of the statement as a whole? Every promise that is legally binding can be looked upon in respect of its individual meaning (what did the promisor intend) as well as its societal function (what was the nature of this promise as a phenomenon of social interactions?).

396
Keduanya bersama-sama menentukan isinya. Fihak-fihak bebas untuk mengatur seperti yang mereka kehendaki, akan tetapi sepanjang mereka tidak mengatumya, maka perjanjian dalam kata-katanya akan dimengerti menurut arti umum dari perjanjian sejenis. Kalau itu berlaku untuk kata-katanya, mengapa tidak akan sama berlakunya untuk arti dari perjanjian pada umumnya? Penetapan arti dari kata-kata, penafsiran dan penetapan dari akibat yang tidak diatur pada titik tertentu akan berbaur. Apabila saya boleh menetapkan arti dari kata "membayar" seperti halnya setiap kata menurut kebiasaan, apakah juga atas dasar kebiasaan yang sama itu saya tidak boleh menentukan, bahwa dalam suatu hubungan tertentu "membayar" adalah "menyediakan uang yang akan diambil", dan tidak "mengantarkan uang" (contoh yang dikutip di atas dari H.R. tahun 1908).
396

Both [of these] together determine its content. The parties are free to arrange things as they want, but as far as they don’t do so, the agreement must be interpreted according to the general meaning of the wording in similar agreements. If this applies to the words, why would this not apply equally to the meaning of the agreement in general? Determination of the meaning of the words, interpretation and decision about a certain consequence that was not taken into account, become merged. If I am allowed to determine the meaning of the word „payment" according to custom just like any other word, would I not also be allowed to determine on the basis of this same custom, that in a given relationship „payment" means „lay out money that will be collected", not „bring money away" (the example of the ‘H.R.’ (Supreme Court) 1908, cited above on p. 135).

397
Interpretasi dari suatu janji menurut bahasa sehari-hari mengakibatkan diakuinya kebiasaan sebagai ikut menentapkan luasnya kcwajiban-kewajiban yang diterima. Jadi juga berakibat dikesampingkannya hukum pelengkap oleh kebiasaan yang menyimpang daripadanya.Page 138
   Untuk membedakan antara kebiasaan dan janji yang lazim tidak ada dasamya. Janji hanya mempunyai arti yang mandiri apabila janji itu mengambil bentuk tertentu, sebagai clause de style senantiasa (terus-menerus) terdapat dalam perjanjian-perjanjian tertulis. Maka lalu disandarkan pada apa yang Iazimnya diperjanjikan, pada kebiasaan masalahnya adalah apa yang biasanya dilakukan oleh fihak-fihak. Tidak ada alasan untuk memberikan kekuatan lebTh kepada janji yang lazim daripada kepada perbuatan yang lazim.
{Lihat catatan dalam NJ. yang dikutip pada halaman 141-142. Perbedaannya adalah akibat dari kecenderungan untuk mengembalikan kebiasaan kepada kehendak orang yang bersangkutan, yang pada janji yang lazim akan lebih mudah daripada pada kebiasaan yang sesungguhnya.}Di antara penulis-penulis mengenai obyek kita ada beberapa yang jalan pikirannya menuju ke arah yang sama. Akan tetapi mereka membatasi kesimpulan ini pada kebiasaan-kebiasaan pergaulan, perbuatan-perbuatan khusus dalam lalu-lintas perdagangan dan membedakannya (usages conventionnels) dari kebiasaan (coutumes).
397

Interpretation of a promise according to parlance leads to the recognition of custom as something that co-determines the extent of the accepted obligations. And therefore it also leads to the setting aside of ‘aanvullend’ (supplementary) law by a custom that supersedes it. Page 138
   Among the authors writing about our subject there are those whose train of thought goes in the same direction. They restrict this conclusion however to the ‘verkeersgebruiken’ (general accepted standards of social and economic life), the behavior which is specific for trade, and distinguish these (
usages conventionnels) from customs (coutumes).

398
Kelaziman pergaulan mereka akui mempunyai kekuatan, karena fihak-fihak menghendaki demikian. kebiasaan sebaliknya tidak mampu berbuat apa-apa terhadap undang-undang. {Dalam arti itu Geny, Méthode n. 130 dan seterusnya, Kosters loc. cit. halaman 102.} Saya berpendapat bahwa perbedaannya tidak ada;; dasar dari keterikatan pada kebiasaan dan kelaziman pergaulan keduanya adalah perbuatan nyata dalam kejadian-kejadian sejenis; kelaziman pergaulan mengikat, bukannya karena fihak-fihak menghendaki demikian, melainkan karena isi dari pemyataan yang mengikat mereka hanya dapat ditetapkan dalam hubungannya dengan kebiasaan-kebiasaan dalam arti kemasyarakatannya. Kehendak hanyalah negatif penting. Apabila fihak-fihak tidak menghendaki yang lazim itumereka bebas untuk tidak menggunakannya, akan tetapi itu harus juga terbukti.
398

They attribute force to ‘verkeersgebruiken’ (generally accepted standards), because the parties wanted it like this, but deem custom powerless in the face of the written law. {In this sense Geny, Méthode n. 130 ff., Kosters t. a. p. p. 102.} I think that this difference doesn’t exist; the foundation of the obligation in both the case of custom and ‘verkeersgebruik’ (accepted standards), is the actual behavior in similar cases; the ‘verkeersgebruiken’ (accepted standards) are binding, not because the parties wanted it like this, but because the content of the statement which binds them can only be determined in relation to the customs according to their social meaning. The will only matters in a negative sense. If the parties do not want usage— they are free to decide so, but this must be apparent.

399
   Perbedaan mengenai dasamya memperoleh kepentingan praktis jilca orang bertanya, apakah fihak-fihak harus mengenal kebiasaan yang dijadikan sandaran. Para penulis yang saya maksudkan, Geny misalnya, menjawab mengiyakan. {Geny n. 132.} Saya akan mengingkarinya: untuk mengutip lagi suatu contoh dari karangan-karangan Houwing—siapa yang menyewakan tanah pertanian di Zeeuws-Flaanderen, harus menerima, bahwa kebiasaan-kebiasaan setempat mengenai penyewaan-penyewaan tanah seperti itu mengikat dia, meskipun dia tinggal di Prancis dan meskipun dia tidak tahu apa-apa mengenai kelaziman itu. Houwing sendiri mengoreksi pendapat yang dipertentangkan di sini dengan mengingat bukannya apa yang sesungguhnya dimaksudkan oleh fihak-fihak, melainkan apa yang sekiranya akan mereka maksudkan andaikata mereka berunding dengan kelayakan dan itikad baik. Kelayakan dan itikad baik mengakibatkan dia untuk mengesampingkan sandaran tidak diketahuinya kebiasaan dalam kejadian seperti yang dibkarakan itu.
399

   The difference in foundation has a practical meaning if one asks the question whether the parties have to know the custom that is invoked. The authors to which I referred, Geny for example, answer in the affirmative. {Geny n. 132} I would like to deny it: to refer again to an example from Houwing’s essays — he who rents out a ‘pachthoeve’ (leasehold farm) in Zeeuwsch-Vlaanderen, has to tolerate that the local customs of such ‘verpachtingen’ (agricultural tenancy agreements) are binding upon him, even if he lives in France and knows absolutely nothing of these customs. Houwing himself corrects the conception which is disputed here by taking into account not what the parties actually intended, but what they would have intended, if they had deliberated with ‘billijkheid en goede trouw’ (equity and good faith). Equity and good faith guide him then to set aside an appeal to the lack of knowledge of the custom in a case like the one under discussion.

400
Sudah jelas, bahwa di sini dipergunakan fiksi yang tidak ada gunanya; {Lihat halaman 69 dan scterusnya di atas.} penunjukan kepada maksud dapat dihilangkan. Seperti para penulis yang saya kutip itu, saya melihat dalam kebiasaan bahan penafsiran untuk perjanjian,akan tetapi penafsiran bagi saya bukannya seperti yang bagi mereka penyelidikan mengenai kehendak dari fihak-fihak-material itu tidak untuk melacak "maksud" mereka, melainkan untuk melacak arti obyektif dari pemyataan, arti kemasyarakatannya dan akibat hukumnya.Page 139
   Dari sini sudah berakibat, bahwa kebiasaan itu mengikat, tidak karena undang-undang menunjuknya, melainkan karena kebiasaan itu menentukan isi dari janji yang mengikat, dengan lain perkataan bahwa akan berlaku yang sama, juga andaikata pasal-pasal 1339 dan 1347 tidak terdapat dalam undang-undang kita dan pasal 15 A.B. terdapat dalam undang-undang kita-juga penyadaran mengenai apa hukum pelengkap itu menunjukkan kepada kita, bahwa hukum pelengkap tidak dapat mempunyai kekuatan terhadap kebiasaan.

   Di atas sudah kita tunjukkan, bahwa hukum pelengkap mempunyai fungsi rangkap: penataan—bersandar atau tidak bersandar pada kehendak yang diperkirakan dari orang yang bersangkutan—dan penunjukan mengenai apa yang oleh pembentuk mengenai undang-undang dianggap layak dalam suatu hubungan tertentu, selama fihak-fihak tidak menyatakan sendiri apa yang mereka kehendaki, jadi dorongan ke arah tertentu.
400

It is clear that a superfluous fiction is used here; {See above p.67 ff.} a reference to the intention can be left aside. In agreement with the authors to whom I referred, I see the custom as material for the interpretation of the agreement, but unlike them, to me interpretation is not an inquiry into the will of the parties — the material doesn’t serve to detect their „intention", but [rather] the objective meaning of the statement, its social meaning and legal consequence.Page 139
   It already follows that custom is binding, not because the written law refers to it, but because it partly determines the content of the binding promise, in other words the same would be true even if the articles. 1375 and 1383 didn’t exist in our code and art 3 ‘Alg. Bepalingen’ (General Provisions) did, — but the reflection on the nature of supplementary law also explains that it cannot have force against custom.

   We already pointed out above that supplementary law has two functions: bringing order — whether based on the probable intention of the parties involved or not — and giving an indication of what the legislator thinks fit in a certain relationship where the parties do not express themselves, which means giving pressure in a certain direction.

401
   Sepanjang ketentuan-ketentuan hukum pelengkap mengandung penataan, jelas harus menyisih terhadap kelaziman. Sebab persangkaan bahwa fihak-fihak akan menghendaki seperti itu hapus, segera kelazimannya berbeda, dan suatu penataan dari luar kehilangan alasan eksistensinya, bilamana kehidupan kemasyarakatan sendiri menatanya. Penataan dari hubungan-hubungan kontraktual adalah selalu pelengkapan demi kepastian dari apa yang oleh fihak-fihak sendiri dibiarkan tidak pasti-apabila kelaziman sudah memberikan kepastian, maka tidak ada tempat untuk penataan. Pembentuk undang-undang yang membuat peraturan:peraturan hukum pelengkap tidak mengatakan: beginilah saya perintahkan-melainkan: beginilah nanti jadinya, apabila anda sendiri tidak merumuskan peraturannya.
401

   In as far as provisions of ‘aanvullend’ (supplementary)  law regulate, they must surely give way to custom. The presumption that the parties would have wanted it this way disappears as soon as the custom differs, and an external regulation lacks its reason for existence when social life has come to order independently. Regulation of contractual relations is always an addition to assure certainty in respect of that which the parties themselves left uncertain— there is therefore no room for regulation when custom offers the certainty. A legislator who drafts rules of supplementary law doesn’t say: thus I command — but thus it will be, if you didn’t formulate a rule yourself.

402
Yang terakhir itu boleh kita 1engkapi: atau peraturan ini tidak diberikan oleh kelaziman dari suatu tempat. Fungsi dari hukum pelengkap sebagai penataan dari kehidupan kemasyarakatan menyebabkan hukum pelengkap dikalahkan oleh peraturan-peraturan yang diberikan olch kehidupan sendiri. Barang siapa membantah, bahwa kebiasaan tidak dapat menghapuskan peraturan, (pasal 5 N.A.B.) lupa, bahwa peraturannya tidak dihapuskan oleh kelaziman, melainkan dibatasi. Peraturan dari undang-undang adalah umum dan tetap mempunyai ruangan yang luas di samping pengaturan yang lebih khusus oleh kelaziman. Pasa1 1393 B,W. tidak dihapuskan, meskipun tidak dapat diterapkan pada hubungan antara penyewa dan orang yang menyewakan tcmpat tinggal mingguan di Amsterdam. Dengan kelaziman timbullah differensiasi, penghalusan hukum, 
402

And we may supplement the latter: if the rule was not given from elsewhere by custom. The function of ‘aanvullend’ (supplementary) law to constitute order in social life, makes it subordinate to those rules which are offered by this life itself. Whoever argues that custom cannot do away with a rule (art. 5 ‘A. B’ (General Provisions).), forgets that the rule is not set aside by custom, but restricted. The rule of the written law is general, plenty of space remains for it next to the more specific regulation by custom. Art. 1429 ‘B. W’ (Civil Code) is not abolished, even though it is not applied to the relationship between tenants and the landlords of week-dwellings in Amsterdam. Custom gives rise to differentiation, to refinement of law.

403
   Akan tetapi apakah ini tidak lain, bilamana dan sepanjang dalam peraturan dari hukum pelengkap itu juga terletak penilaian? Di atas {Lihat halaman 26 dan seterusnya.} sudah kita jelaskan, bahwa pembentuk undang-undang dengan peraturannya juga menunjukkan apa yang ia nilai tepat untuk sesuatu hubungan tertentu. Apakah peraturan seperti itu yang bagaimanapun harus kita hormati, dengan jalanPage 140  tidak mengikutinya saja, asalkan cukup luas, dapat ditinggalkan?
   Pertanyaan ini dengan demikian mendekati pertanyaan mengenai kelaziman dan hukum pemaksa. Kita akan segera membkarakan hal itu. Mengenai hukum pelengkap, pertanyaan itu mendapat jawabannya dalam pertimbangan-pertimbangan yang kita susun di atas mengenai hukum perjanjian dan arti dari ketentuan-ketentuan undang-undang yang melengkapi.
403

   But isn’t this different, when and as far as this regulation by supplementary law also implies a judgment? We argued above {See p. 25 ff.} that by his prescriptions the legislator also indicates what seems fit to him for a certain relationship. Is it possible that such a prescription, which we must surely respect, is set aside by Page 140 simple non-compliance, provided that it is extensive enough?
   In this way the question comes close to the issue of custom versus ‘dwingend’ (compulsory) law. We will talk about this directly. As far as the supplementary law is concerned, the answer to it can be found in the deliberations above about contract law and the meaning of the supplementary legal provisions.
 

404
   Janji itu mengikat, bukannya karena undang-undang mengatakannya, akan tetapi karena hukum janji ada di samping hukum undang-undang—yang akhir ini menunjukkan batas-batas keterikatan yang lahir dari janji; itu dilakukannya dalam hukum pemaksa. Akibatnya adalah, bahwa apabila janji dalam arti kemasyarakatannya memang ditentukan oleh kelaziman itu, maka akhimya setiap hukum pelengkap menyisih untuk kelaziman itu. Akan tetapi meskipun demikian kita harus menghindarkan diri dari satu jawaban yang mudah' dan selalu tuntas itu. Tidaklah benar bahwa setiap peraturan hukum pelengkap boleh dikesampingkan, bilamana peraturan tersebut dalam suatu kasus posisi tertentu berulang kali dilanggar.
404

   The promise is not binding because the written law says so, but because the promise-law stands next to statute-law — the latter puts limits on the obligation by promise; it does so in the ‘dwingend’ (compulsory) law. This implies that when the social meaning of the promise is indeed determined by that custom, in the end every ‘aanvullend’ (supplementary) law will give way to that custom. But also here we have to beware of the one, easy, conclusive answer. It is far from true that every rule of supplementary law may be set aside whenever it is infringed repeatedly in a certain stated case.

405
Kita harus membedakan. Apabila peraturannya baru, maka kelaziman harus terdapat dalam waktu sesudah peraturan itu. Sebab kelaziman-kelaziman yang mendahului peraturan tidak dihormati oleh peraturan yang ingin memasukkan arah baru dalam kehidupan kemasyarakatan. Segera kita menerima kewenangan pembentuk undang-undang—dan saya ulangi, bahwa ini terjadi a priori dalam buku inimalca kita harus mengikutinya, apabila ia ingin mengendalikan kehidupan kemasyarakatan dengan peraturan-peraturannya. Akan tetapi apabila kehidupan itu menolak, jadi apabila suatu kelaziman berkembang atau bertahan sesudah adanya peraturan, maka mungkin tiba saatnya bahwa kelaziman yang didahulukan.
405

We must distinguish. When the rule is new, the custom should have come into existence after the rule was made. Customs which preceded the rule were clearly not respected by the rule, which intended to give a new direction to social life. As soon as we accept the competence of the legislator — and I repeat that this happens in this book a priori — we have to comply with him if he wants to direct social life by his prescriptions. But if this life puts up resistance, if thus a custom develops or holds out after the rule is made, the moment can come that custom prevails.

406
   Ini yang pertama. Dan yang kedua: kelaziman adalah satuan kuantitatif. Ada kelaziman-kelaziman yang cepat hilang yang terjadi di sana-sini, ada kelaziman-kelaziman yang selalu berulang akan tetapi tidak begitu penting, ada kebiasaan-kebiasaan yang kokoh-kuat dihormati oleh setiap orang. Semakin peraturan undang-undang sekarang—juga peraturan undang-undang yang bersifat hukum pelengkap—harus dihargai lebih tinggi, harus dilihatnyalebih daripada hanya tatanan, dan juga arah–demikian pula kelaziman harus semakin menjadi lebih kuat dan lebih luas, jika bertentangan dengan peraturan orang dapat menyanclarkan diri padanya.
406

   This first and foremost. And secondly: custom is a quantitative magnitude. There are volatile customs, which occur here and there, there are usages which repeat themselves time and again but are not very important, there are customs which are firm as a rock and respected by everyone. In as far as the legal rule— also the one of ‘aanvullend’ (supplementary) law — must be valued higher, has to be seen as expressing something more than just regulative order, or direction, — in the same measure the custom will have to be stronger and more extensive, in order for it to be possible to appeal to it in opposition to the rule.

407
   Bukanlah suatu kebetulan, bahwa justru pada suatu pasal seperti pasal 1393 B.W.—yang merupakan penataan mumi—kekuasaan kelaziman begitu jelasnya menentang undang-undang. Pada pasal 1559 B.W. kekuasaan kelaziman terhadap undang-undang ini sudah agak lebih kecil–lain halnya, jika kita menghadapi peraturan–peraturan dari undang-undang baru (perjanjian-perjanjian kerja, perseroan-perseroan terbatas), di manaPage 141  pembentuk undang-undang jelas ingin menggerakkan kehidupan kemasyarakatan ke arah tertentu dan hanya karena kekawatiran akan bertindak terlalu tegas menahan kekuasaan memaksanya. Kelaziman harus sudah kuat sekali, sudah berlangsung lama dan luas, jika ingin mengalahkan peraturan-peraturan seperti itu.
407

It is no coincidence that the power of the use of custom against the law is so clear especially in respect of an art. such as 1429 ‘B.W.’ (Civil Code) — which is purely to bring order. This is already less true regarding art. 1595 — it becomes different when we arrive at the prescriptions of new laws (‘arbeidsovereenkomst’ (employment contract), ‘naamlooze vennootschap’ (company limited by shares), where the Page 141  legislator definitely wants to move the social life in a certain direction and only holds back its ‘dwingend’ (compulsory) power because of diffidence for intervening too severely. The custom has to have already been very strong, long standing and extensive, to be able to conquer such prescriptions.

408
   Di sini ada suatu pertimbangan. Inilah inti sesungguhnya dari pengamatan Houwing, bahwa kelayakan dan itikad baiklah yang harus menentukan apa yang didahulukan: kelaziman atau hukum pelengkap.
   Jadi kalau kita ringkaskan: hukum pelengkap yang merupakan penataan, menyisih untuk kelaziman, hukum pelengkap yang menunjukkan arah yang menurut penilaian pembentuk undang-undang seharusnya oleh orang-orang yang bersangkutan hanya menyisih jika kelaziman itu kuat. Mengenai kebiasaan dalam hubungannya dengan hukum pemaksa, lihat di bawah ini. Terlebih dahulu kita harus meninjau segi lain dari persoalan kita.
408

   There is a balancing here. This is the correct core of Houwings’ remark that ‘billijkheid en goedetrouw’ (equity and good faith) must decide what should prevail: custom or ‘aanvullend’ (supplementary) law.
   To summarize: supplementary law that is regulation gives way to custom, supplementary law that determines the direction in which the parties involved should go according to the opinion of the legislator, gives way to custom only when this custom is very strong. Custom versus ‘dwingend’ (compulsory) law will be treated below. First we will have to consider another facet of our question.
 

409
§ 23. Kebesiaan dan hukum pelengkap (lanjutan); Syarat-syarat; Arti formulering; Bukti.   Kapankah kebiasaan menjadi hukum?
   Pertama-tama harus ada pengulangan fakta-fakta: dalam hubungan-hubungan sejenis orang berbuat sama. Mendasarkan pada kebiasaan tidak banyak berbeda daripada pemyataan: sctiap orang berbuat seperti saya, atau: saya boleh mengharapkan, bahwa anda akan berbuat seperti setiap orang. Lihatlah contoh-contohnya dalam paragraf sebelumnya. Pada umumnya dalam hal tempat tinggal mingguan di Amsterdam orang menyuruh mengambil sewa di tempat tinggal penyewa, tidak lazim terjadi bahwa penyewa ini mengantarkan uang sewanya ke rumah orang yang menyewakan, begitulah bunyi bantahan dalam acara yang satu; dalam acara yang lain: pelepasan tanah-tanah sempit oleh petani kepada seorang buruh untuk menanam kentang untuk konsumsi sendiri, terjadi umum di Haarlemmermeer; izin dari pemilik untuk itu tidak diminta.
409

§ 23. Custom and supplementary law (continued). Requirements. Significance of the formulation. Evidence.   When does a custom become law?
   Firstly there has to be a repetition of facts: in similar relations the same actions must have occurred. The appeal to custom is not very different from the assertion: everybody did as I did, or: I might expect that you would do as everybody else [does]. Look at the examples in the previous section. In general people in Amsterdam collect the rent of week-dwellings from the tenant, it never occurs that the tenant brings the money to the landlord at his house. Thus it was pleaded as a defense in one legal action; in another legal action: it is common for farmers in the Haarlemmermeer to yield a small patch of land to an employee to plant potatoes for personal use; permission for this from the proprietor is never asked.

410
   Akan tetapi apakah dengan pembuktian faktanya, pembuktian dari rangkaian perbuatan, juga ditunjukkan adanya kebiasaan, ataukah harus ada sesuatu lain? Apakah perlu bahwa perbuatan-perbuatan itu akibat dari keyakinan, bahwa orang seharusnya berbuat begitu seperti yang orang perbuat? Orang mengatakan adanya opinio necessitatiws, yang akan disyaratkan untuk hukum kebiasaan. Ungkapan itu tidak begitu kena: suatu keharusan untuk berbuat seperti yang dilakukan orang tidak perlu, dalam hal hukum pelengkap. Apabila orang mengganti ungkapan itu dengan opinio juris, maka keberatannya Page 142 tidak terangkat: orang-orang yang bersangkutan tidak memikirkan hukum; suatu kesadaran, bahwa seharusnya seperti yang mereka lakukan itu, tidak mendahului perbuatannya dan juga tidak mengiringinya. Berbuat lain daripada kebiasaan tidak menyebabkan orang menjadi tidak pantas, asalkan itu diperjanjikan dengan tegas; apabila tidak, maka fihak lawan boleh memandang, bahwa jika ia mengikuti kebiasaan ia tidak akan dkela, bahwa sebaliknya juga fihak lain akan bertingkah laku sesuai dengan kebiasaan. Ketidakpantasannya baru ada, jika ada penyimpangan dari kebiasaan tanpa adanya janji.
410

   However, is the existence of custom already demonstrated when there has been evidence given of the facts i.e. of the repetition of actions, or should there be something else in addition to this? Is it necessary that these actions were the result of the conviction that one should act as one does? People speak in this respect of the opinio necessitatis, which would be required for customary law. This is not a happy expression: a necessity to act as one did is out of the question in respect of ‘aanvullend’ (supplementary) law. If one were to use the expression opinio juris instead, the objection would not Page 142  be removed: the parties involved do not think of law; the action is neither preceded nor accompanied by the awareness that it should be done in the way it is done. When people act differently from the custom, this strikes nobody as being improper, provided that it is stipulated explicitly; if this is not the case, the opposite party is allowed to suppose that others will find no fault with his compliance with the custom, [and] that also conversely the others will act according to the custom. The impropriety only comes about when the custom is set aside without any stipulation.

411
   Tidak dapat dikatakan adanya keyakinan hukum yang akan mendasari atau mengiringi perbuatan, akan tetapi dengan demikian belum berarti, bahwa selalu tidak peduli apa yang digambarkan oleh mereka yang bersangkutan mengenai akibat-akibat dari perbuatan mereka, bahwa selalu hanya rangkaian perbuatan-perbuatan sama yang berturut-turut membuat kebiasaan dan dengan itu membuat hukum. Terus-menerus berbuat sama dapat mewajibkan untuk meneruskannya, akan tetapi itu tidak perlu dan tidak akan mewajibkan untuk meneruskannya, bilamana yang bersangkutan.tetap sadar akan tidak wajibnya perbuatan-perbuatan mereka dan karena itu harapan, kepercayaan, bahwa kebiasaan menjadi peraturan (dalam arti rangkap seperti yang diutarakan dalam halaman 136-137) tidak dapat dilahirkan.
411

   There can be no legal conviction on which the action is founded and which accompanies it, but this does not mean that it is always irrelevant what the parties involved have imagined to be the consequences of their actions, that it is always only the series of successive actions which constitutes the custom and by this the law. Acting continuously in the same way, can indeed obligate to continue acting this way, but it is not necessary that this happens, and it will not happen if the parties involved have remained conscious of the fact that their actions were not obligatory and therefore the expectation or trust that the custom would become rule (in the double sense as indicated at p. 130) could not have been given rise to.

412
Mungkin saja, bahwa setiap tahun seorang pegawai kantor pada tahun baru menerima gratifikasi, bahwa semua pegawai kantor dalam kedudukan yang sama juga menerima hadiah sejenis dan bahwa meskipun demikian orang yang bersangkutan seperti halnya majikannya tetap sadar, bahwa itu adalah kebaikan hati si majikan, .apabila ia menyampaikan amplop itu. Dengan lain perkataan: opinio juris tidak merupa.kan syarat positif, akan tetapi secara negatif kesadaran akan ketidakterikatan itu dapat menghalangi terjadinya hukum kebiasaan. Dari tata susila dapat tumbuh hukum, akan tetapi tata susila adalah perbuatan-perbuatan dalam arti kemasyarakatannya; ini tidak dapat ditetapkan tanpamengingat gambaran dari mereka yang melakukannya. Akan tetapi bukannya gambaran-gambaran dari fihak-fihak tertentu yang menentukan, melainkan arti khas dari perbuatan, harapan-harapan yang ditimbulkan dalam lingkungan itu oleh perbuatan-perbuatan itu.
412

It could be that year in and year out an office clerk gets a bonus on New Year’s Day, that all clerks in the same position also get similar rewards, and that nevertheless the person concerned, just like his superior, still remains aware of the fact that it is an act of benevolence of the latter when he hands over the envelope. In other words: the opinio juris is not a positive requirement, but in a negative sense, the consciousness not to be bound could prevent the coming into existence of customary law. Law can develop from ‘zeden’ (habits)but habits are acts in their social meaning; this [meaning] can’t be established without taking into account the assumptions of those who act. However the assumptions of specific parties do not matter here, but [rather] the meaning which is typical for the act, the expectation which it invokes in a certain social context.

413
   Jelaslah sudah tidak dapat diberikan peraturan umum, bahwa apabila kejadian yang diulang itu memperoleh intensitas dan memperoleh sifat tetap yang sedemikian rupa, bahwa kecuali diperjanjikan kebalikannya juga untuk seterusnya dapat dipastikan diteruskannya rangkaian perbuatan itu. Akhimya hakim lagilah yang di sini memutuskan. Akan tetapi denganPage 143  itu tidak berarti, bahwa hakim di sini adalah orang yang menciptakan hukum; orang memang menganggapnya demikian untuk seluruh hukum kebiasaan, namun itu keliru: ia merumuskannya dan itu mempunyai arti yang penting sekali, akan tetapi itu bukan penciptaan. Di sini kita menyinggung suatu titik prinsipiel.
413

   It is clear that it is impossible to give a general rule that determines when repeated use has gained such intensity and firmness that people in the future can also depend upon a further continuation of the series of successive actions, provided there is no stipulation to the opposite effect. Again it is the judge who in the end has the decision here. But this does not yet mean Page 143  that it is the judge here who creates law; people have asserted this for the entirety of customary law, but unjustly so: the judge formulates it and this is very important, but it is not a creation. Here we touch an issue of principle.

414
   Mungkin saja ada hukum kebiasaan yang belum pemah ditegakkan oleh hakim. Memang benar bahwa hakim dapat menghentikan keragu-raguan apakah suatu kebiasaan itu hukum dan dengan demikian menambahkan suatu peraturan baru pada sistem hukum, akan tetapi ia melakukan itu dalam keyakinan, bahwa peraturan itu sudah tersembunyi dalam sistem, bahwa memang rumusannya berasal dari dia, tetapi bukan isinya. Di samping itu keragu-raguan itu dapat diatasi dengan cara lain, dengan musyawarah bersama. Mungkin saja, bahwa keragu-raguan itu bahkan tidak pemah timbul, bahwa peraturannya tanpa adanya sesuatu tindakan yang disengaja sudah melewati batas yang memisahkan tata susila dan hukum. Peraturan-peraturan yang terakhir itu kebanyakan adalah yang terkuat, yang paling wajar menjadi hukum.
414

   It is possible to imagine customary law that has n